Connect with us

Advertorial

Pemda Pohuwato & DPRD Provinsi Bahas Jalan Keluar Polemik Plasma Sawit

Published

on

Pohuwato – Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato menerima kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perkebunan Sawit DPRD Provinsi Gorontalo di ruang kerja Wakil Bupati Pohuwato, Jumat (22/08/2025).

Kunjungan tersebut membahas persoalan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Pohuwato sekaligus mengklarifikasi data terkait tata kelola sawit kepada pemerintah daerah.

Rombongan Pansus dipimpin oleh Ketua Umar Karim, S.IP, bersama anggota Hais Ayuwa, S.Sos, M.Si, Limonu Hippy, S.AP, Sitti Nurain Sompie, Hamzah Idrus, dan Ramdan D. Liputo, serta didampingi tim pendamping.

Mereka diterima Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Arman Mohamad, Staf Ahli Bupati Rustam Meleng, Kepala Bappeda Irfan Saleh, Kadis Pertanian Kamri Alwi, Kepala DLH Sumitro Monoarfa, Kadis Perindagkop dan UKM Ibrahim Kiraman, Plt Kadis Penanaman Modal dan PTSP Zulkifli Umar, Kabag Hukum Owin Mohi, perwakilan BPKPD Susiana De’uso, serta Tenaga Ahli Bupati Darwin Laiya dan Yasin Pakaya.

Wabup Iwan Adam menyampaikan apresiasi atas kunjungan Pansus DPRD Provinsi Gorontalo. Menurutnya, pertemuan ini penting untuk menindaklanjuti kebutuhan petani plasma sawit di Pohuwato.

“Permohonan maaf kami sampaikan karena Bupati Pohuwato sedang menjalankan tugas di luar daerah, sehingga saya diberikan mandat untuk menerima kunjungan Pansus hari ini,” ujar Iwan.

Ia menekankan perlunya evaluasi terhadap perluasan wilayah plasma oleh perusahaan sawit agar tidak merugikan masyarakat.

“Kami berkomitmen memastikan hak-hak petani plasma terlindungi, sekaligus mendorong kepatuhan perusahaan terhadap regulasi. Harapannya, para petani plasma bisa memperoleh ruang yang lebih besar untuk memanfaatkan lahan sawit yang selama ini dikelola perusahaan,” tambahnya.

Ketua Pansus Tata Kelola Sawit DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, menjelaskan bahwa pihaknya menemukan adanya lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) yang belum diusahakan.

“Sekitar 15 hektare lebih lahan sudah berstatus HGU sawit, tetapi belum dimanfaatkan. Hal ini tentu berdampak besar secara ekonomi, terutama pada potensi bagi hasil daerah,” ungkapnya.

Umar juga menekankan pentingnya optimalisasi program plasma sawit agar masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi secara langsung.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai tata kelola sawit. Dalam waktu dekat, KPK dijadwalkan berkunjung ke Gorontalo untuk membahas teknis pemanfaatan lahan-lahan terlantar agar bisa dioptimalkan.

“Harapannya tata kelola perkebunan sawit di daerah bisa lebih transparan, optimal, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegas Umar.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menyelesaikan persoalan tata kelola perkebunan sawit di Pohuwato, sekaligus memperkuat sinergi antara DPRD Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Daerah Pohuwato dalam mengoptimalkan potensi perkebunan sawit demi kesejahteraan masyarakat.

Advertorial

Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo Desak Langkah Tegas Terhadap Ketidakpatuhan PT Royal Coconut

Published

on

DEPROV – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti lambannya realisasi kesepakatan antara manajemen PT Royal Coconut dan Serikat Pekerja FSPMI, dalam kunjungan kerja ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Gorontalo. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat (RDP) sebelumnya yang membahas tuntutan para pekerja terhadap perusahaan pengolahan kelapa tersebut.

Sekretaris Komisi IV DPRD Gorontalo, Ghalib Lahidjun, mengungkapkan bahwa dari total 11 poin kesepakatan yang telah disetujui antara perusahaan, serikat pekerja, dan pemerintah, hingga kini baru satu poin yang terealisasi.

Kesepakatan yang Tidak Terwujud
“Dari 11 tuntutan, baru satu yang direalisasi. Bahkan pihak perusahaan sempat menyampaikan bahwa mereka telah mengajukan draft peraturan perusahaan ke dinas,” tegas Ghalib. Namun, setelah dikonfirmasi, informasi tersebut terbukti tidak valid, karena sejak tahun 2023 tidak ada pengajuan terkait tersebut.

Pembohongan Terhadap Lembaga Legislatif
Komisi IV menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pembohongan terhadap lembaga legislatif, sebab pernyataan yang disampaikan oleh perusahaan telah berulang kali dikemukakan dalam forum resmi DPRD. Atas dasar itu, Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo akan mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah tegas terhadap ketidakpatuhan manajemen perusahaan.

Masalah Pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan
Selain persoalan kesepakatan, Komisi IV juga menyoroti pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan. Ghalib menyatakan bahwa perusahaan seharusnya telah mengambil alih tanggungan iuran BPJS pekerja yang sebelumnya dibiayai oleh pemerintah.

“Sampai hari ini, perusahaan masih memanfaatkan BPJS yang ditanggung pemerintah untuk para pekerjanya. Ini jelas tidak sesuai dengan semangat perlindungan tenaga kerja,” tambah Ghalib.

Komitmen DPRD dalam Mengawal Hak Pekerja
Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo ini merupakan bagian dari komitmen DPRD untuk mengawal hak-hak pekerja dan memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.

Continue Reading

Advertorial

MAN Insan Cendekia Gorontalo Jadi Satu-Satunya Sekolah di Sulawesi yang Dipilih Sekolah Garuda

Published

on

ujar Syamsir Kiyai, Ketua Komite MAN Insan Cendekia Gorontalo

DEPROV – MAN Insan Cendekia Gorontalo resmi ditetapkan sebagai Sekolah Transformasi Garuda, salah satu dari 12 sekolah di Indonesia yang dipilih dalam program nasional peningkatan mutu pendidikan. Penetapan ini menjadikan MAN Insan Cendekia Gorontalo sebagai sekolah percontohan (role model) dan penggerak transformasi pendidikan di daerah, dengan harapan dapat menjadi pemicu bagi sekolah-sekolah lain di Gorontalo untuk meningkatkan kapasitas siswa, guru, dan tata kelola pendidikan.

Pengumuman dan Harapan untuk Transformasi Pendidikan
“Alhamdulillah, Insan Cendikia Gorontalo, salah satu sekolah dari dua belas sekolah di seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai sekolah unggul Transformasi Garuda,” ujar Syamsir Kiyai, Ketua Komite MAN Insan Cendekia Gorontalo, Rabu (8/10/2025).

Syamsir, yang juga merupakan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, menjelaskan bahwa Program Sekolah Garuda memiliki tiga fokus utama, yaitu: mendorong lulusan untuk mampu bersaing di 100 perguruan tinggi top dunia, meningkatkan kompetensi guru, dan memperkuat manajemen sekolah.

“Ini salah satu bentuk intervensi Sekolah Garuda, yaitu bagaimana mendorong anak-anak lulusan sini untuk bisa masuk ke seratus perguruan tinggi top dunia. Selain itu, ada intervensi untuk peningkatan kapasitas guru dan penguatan tata kelola manajemen sekolah,” jelasnya.

Kolaborasi Madrasah, Orang Tua, dan Masyarakat
Syamsir menekankan pentingnya kolaborasi antara madrasah, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan program ini. “Membangun kebersamaan antara madrasah dengan orang tua adalah kunci. Pola ini paradigmanya sekarang bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi orang tua dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab,” ujarnya.

MAN Insan Cendekia Gorontalo, Sekolah Pilihan Presiden Prabowo
MAN Insan Cendekia Gorontalo menjadi satu-satunya sekolah di Sulawesi yang dipilih langsung oleh Presiden Prabowo sebagai Sekolah Transformasi Garuda. Dukungan pemerintah daerah pun terus mengalir, termasuk dalam pembangunan fasilitas asrama baru untuk menampung tingginya minat calon siswa.

“Kami bersyukur MAN Insan Cendekia Gorontalo satu-satunya sekolah di Sulawesi yang dipilih oleh Bapak Presiden Pak Prabowo menjadi Sekolah Garuda Transformasi,” ungkap Syamsir.

Dukungan Pembangunan Fasilitas dari Pemerintah Provinsi Gorontalo
Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyumbangkan dua bangunan asrama dan berencana menambah fasilitas baru bersama Kementerian Agama. “Kami telah menyumbangkan dua bangunan asrama, satu untuk putra dan satu untuk putri. Insya Allah, ke depan kami akan renovasi asrama ini menyesuaikan dengan jumlah peminat sekolah yang terus meningkat, meskipun fasilitas asrama saat ini terbatas,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Gubernur Gorontalo untuk memperkuat sarana olahraga dan fasilitas pendukung lainnya guna menunjang kenyamanan dan kualitas pendidikan di MAN Insan Cendekia Gorontalo.

Continue Reading

Advertorial

DPRD Provinsi Gorontalo Dukung Program Penanaman Jagung: Menjadikan Gorontalo Lumbung Jagung Nasional

Published

on

Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Sitti Nur’ain Sompie

DEPROV – Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengimplementasikan delapan program prioritas Asta Cita Pemerintah Prabowo–Gibran, kegiatan penanaman jagung serentak kuartal IV tahun 2025 digelar di Gudang Ketahanan Pangan Polri, Kelurahan Bongohulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Rabu (08/10/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan atas arahan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sebagai bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan nasional.

Sinergi TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat
Acara ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo, serta Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Sitti Nur’ain Sompie, yang hadir mewakili lembaga legislatif daerah.

Dalam arahannya, Kapolri menekankan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi kemandirian pangan nasional. Melalui program penanaman jagung serentak ini, Polri berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan produksi pangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Apresiasi dari DPRD Gorontalo
Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Sitti Nur’ain Sompie, menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk menjadikan Gorontalo sebagai lumbung jagung nasional.

“Program ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan aparat keamanan dalam mendukung swasembada pangan. Sinergi lintas sektor seperti ini perlu terus diperkuat agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya petani di daerah,” ujar Sitti Nur’ain Sompie.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan terus memberikan dukungan kebijakan serta pengawasan terhadap program-program yang berpihak pada kemandirian pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Kontribusi Gorontalo untuk Ketahanan Pangan Nasional
Melalui penanaman jagung serentak ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap kontribusi daerah terhadap ketahanan pangan nasional semakin kuat. Kegiatan tersebut juga menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita besar bangsa menuju kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler