UNG – Dalam rangka memperingati Semarak Hari Keuangan, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo (FEB UNG) menggelar diskusi bersama Duta UMKM Provinsi Gorontalo 2025 dengan tema “UMKM Jujur dan Transparan untuk Ekonomi Berkelanjutan.”
Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 11 November 2025, pukul 14.50–15.20 WITA, di depan Gedung RBA FEB UNG.

Acara menghadirkan Della Mutia Ibrahim, Duta UMKM Provinsi Gorontalo 2025, sebagai pemantik diskusi, serta Satria Juni Pakaya, mahasiswa Program Studi Akuntansi angkatan 2025, sebagai moderator.
Diskusi ini menjadi ajang bagi mahasiswa untuk memperdalam pemahaman mengenai pentingnya kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama di tengah ketatnya persaingan ekonomi.

Dalam pemaparannya, Della Mutia Ibrahim menekankan bahwa pelaku UMKM perlu memperhatikan aspek legalitas dan tata kelola administrasi agar usaha dapat berjalan profesional dan berkelanjutan. Ia mengimbau agar pelaku usaha menyiapkan berbagai dokumen resmi seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB), izin PIRT, sertifikat halal, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk merek, serta pembukuan usaha yang tertib dan transparan.

“Kejujuran dan transparansi menjadi pondasi utama dalam membangun usaha yang berkelanjutan. Dengan memiliki dokumen lengkap dan sistem pembukuan yang baik, pelaku UMKM dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan serta memperluas kerja sama dengan berbagai pihak. Kepercayaan ini akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan omzet dan stabilitas usaha,” ujar Della.

Selain itu, ia juga mengajak mahasiswa untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini. Menurutnya, generasi muda berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui inovasi dan digitalisasi UMKM.

Diskusi berlangsung hangat dan interaktif. Mahasiswa antusias mengajukan pertanyaan serta berbagi pengalaman seputar pengelolaan usaha. Mereka menilai kegiatan ini membuka wawasan baru tentang pentingnya integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam menjalankan bisnis.

Satria Juni Pakaya selaku moderator menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya memperdalam pengetahuan mahasiswa tentang UMKM, tetapi juga memperkuat nilai-nilai integritas dan tanggung jawab pada tataran akademik maupun praktik bisnis.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara Semarak Hari Keuangan yang digelar FEB UNG bekerja sama dengan Duta UMKM Provinsi Gorontalo 2025. Acara juga mendapat dukungan sejumlah mitra, antara lain IMA Chapter Gorontalo, Bank BCA, Bank SulutGo (BSG), dan Café Ring.

Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa dan pelaku UMKM di Gorontalo semakin memahami pentingnya transparansi, legalitas, dan akuntabilitas dalam menjalankan usaha, guna mewujudkan ekosistem UMKM yang sehat, jujur, dan berdaya saing, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, secara resmi membuka Turnamen Sepak Bola Risman Taha Cup yang digelar di Lapangan BTN Kiri, Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Dungingi, Selasa (11/11/2025).

Turnamen ini memperebutkan trofi Risman Taha Cup dan dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain mantan Wali Kota Gorontalo Marten Taha, Ketua KONI Provinsi Gorontalo Fikram A. Z. Salilama, Camat Dungingi Heriyanto Abas, serta Lurah Tomulabutao Selatan Ahmad Pakaya.

Dalam sambutannya, Wali Kota Adhan menyampaikan apresiasi kepada Risman Taha dan panitia pelaksana atas terselenggaranya kegiatan yang dinilainya sangat dinantikan oleh masyarakat Kota Gorontalo.

“Turnamen sepak bola seperti ini sangat penting bagi kita semua. Saya berterima kasih kepada Risman dan seluruh panitia yang telah berinisiatif menggelar kegiatan yang membangkitkan kembali semangat olahraga di kota ini,” ujar Wali Kota Adhan.

Ia menambahkan, turnamen sepak bola tidak hanya mempererat tali silaturahmi, tetapi juga dapat menjadi ajang pencarian bibit unggul yang berpotensi mengharumkan nama daerah di tingkat nasional.

“Dulu, sepak bola Gorontalo sempat berjaya hingga divisi satu dan membawa kebanggaan bagi daerah. Itu karena banyaknya turnamen seperti ini yang melahirkan pemain-pemain berprestasi. Bahkan dua cucu saya baru saja terpilih dan akan berangkat bermain di Manado,” ungkapnya.

Wali Kota Adhan juga berharap turnamen ini dapat terus berlanjut setiap tahun. “Turnamen semacam ini harus berkelanjutan, jangan hanya menjadi kegiatan pertama dan terakhir,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Risman Taha menjelaskan bahwa turnamen ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan.

Ia menuturkan, sistem pendaftaran dilakukan secara individu, kemudian peserta diundi untuk membentuk tim, sehingga tercipta keakraban dan semangat kebersamaan di antara para pemain.

“Hasil undian menghasilkan 18 tim. Dengan sistem ini, kami berharap setiap peserta dapat saling mengenal dan mempererat persaudaraan antarwarga,” tutur Risman.

DEPROV – DPRD Provinsi Gorontalo bersama perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menemui massa aksi yang menggelar unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (10/11/2025).

Aksi tersebut digelar untuk menuntut penyelesaian konflik lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Gorontalo yang dinilai telah merugikan masyarakat. Para demonstran menyampaikan bahwa lahan yang semula hanya disewa oleh pihak perusahaan kini justru diambil alih secara sepihak tanpa kejelasan hukum dan kompensasi kepada warga.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, turun langsung menanggapi aspirasi massa. Ia menjelaskan bahwa KPK tengah mendalami laporan dugaan pelanggaran pengelolaan kebun sawit yang menjadi sumber konflik di daerah tersebut.

“KPK sudah memiliki dokumen lengkap terkait kasus ini dan akan turun langsung ke lapangan pada Rabu dan Kamis untuk menindaklanjutinya,” ujar Thomas di hadapan peserta aksi.

Thomas juga menegaskan bahwa saat ini fokus KPK masih pada penanganan kasus terkait sektor perkebunan sawit, sementara isu pertambangan masih dalam tahap pengumpulan data dan proses awal.

“Untuk tambang masih tahap proses awal. Yang sudah masuk dan sedang ditangani oleh KPK baru persoalan sawit,” jelasnya.

Lebih lanjut, Thomas memastikan bahwa DPRD Provinsi Gorontalo berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah tegas KPK dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, terutama jika terbukti merugikan warga dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

“KPK tidak datang ke Gorontalo untuk jalan-jalan, melainkan memperkuat kerja Panitia Khusus (Pansus) yang telah dibentuk DPRD agar setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan berpihak kepada rakyat,” tegas Thomas.

Ia berharap kehadiran KPK di Gorontalo dapat mempercepat upaya penyelesaian konflik lahan sawit yang telah berlangsung cukup lama serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terdampak.

“Semoga langkah ini bisa menjadi awal dari penyelesaian yang adil dan transparan, demi melindungi hak-hak masyarakat,” pungkasnya.