Connect with us

kabupaten pohuwato

Pemkab Pohuwato Mulai Proses Pembongkaran Kantor Bupati Pasca Kebakaran Tragis

Published

on

POHUWATO – Paska tragedi pembakaran kantor Bupati pada 21 September 2023, Pemerintah Kabupaten Pohuwato kini telah memulai langkah untuk melakukan pembongkaran pada hari Senin (04/12/2023).

Proses pembongkaran gedung bupati tersebut diamati oleh tim media yang menginformasikan bahwa penggusuran melibatkan dua alat excavator yang diawasi secara langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Kepala Dinas PUPR, Risdiyanto Mokodompit, menjelaskan tujuan dari tindakan pembongkaran kantor Bupati tersebut adalah untuk menyediakan lahan kosong guna pembangunan kantor yang baru pada tahun mendatang.

“Proses pembongkaran ini bertujuan untuk persiapan lahan guna menerima bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan kantor bupati yang baru,” tuturnya.

Risdiyanto juga menyampaikan bahwa proses persiapan lahan untuk konstruksi gedung baru Bupati diperkirakan akan membutuhkan waktu sekitar 15 hari.

Mengenai estimasi total anggaran yang diperlukan untuk pembangunan gedung Bupati yang baru, Risdiyanto mengungkapkan bahwa perkiraan anggarannya saat ini berkisar sekitar 52 miliar.

“Anggaran tersebut masih dalam tahap penyesuaian dan kami akan menyampaikan informasi ini lebih lanjut kepada kementerian terkait serta Kementerian Keuangan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” tambahnya.

Advertorial

Kanwil Kemenkumham Provinsi Gorontalo dan Dinas PMD Pohuwato Gelar Bimtek Penanganan Aduan Pelanggaran HAM dan Yankumham

Published

on

POHUWATO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Gorontalo bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pohuwato mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang penanganan aduan pelanggaran HAM dan pengenalan pos pelayanan hukum dan HAM (Yankumham). Acara ini berlangsung pada Rabu, (24//07/2024), bertempat di Hotel Sunrise Marisa.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo, Pagar Butar Butar yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hadianto, Kepala Dinas PMD Kabupaten Pohuwato, Refly Basir, serta para Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato.

Dalam sambutannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Hadianto, menyampaikan tujuan utama dari Bimtek ini adalah untuk memastikan Hak Asasi Manusia (HAM) di kalangan masyarakat dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya. “Masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan HAM, baik itu persoalan tanah, persoalan dalam berumah tangga, hingga dalam kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.

Hadianto juga mengungkapkan rencana kedepan dari Kemenkumham Gorontalo dan Dinas PMD Pohuwato untuk membangun pos Yankumham di setiap desa di wilayah Kabupaten Pohuwato. Pos ini akan berfungsi sebagai tempat penanganan aduan-aduan dari masyarakat secara langsung oleh kepala desa. “Kedepannya, kami bersama Dinas PMD akan membuat pos-pos pelayanan hukum dan HAM di setiap desa yang gunanya untuk menerima aduan dari masyarakat dan dapat ditangani langsung oleh kepala desanya. Oleh karena itu, kepala-kepala desa yang hadir di kegiatan Bimtek ini perlu dibekali dengan materi HAM sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” tandasnya.

Hadianto berharap, Pemerintah Kabupaten Pohuwato, khususnya Dinas PMD, dapat membimbing seluruh kepala desa yang mengikuti Bimtek agar mampu secara maksimal menyelesaikan masalah-masalah hukum dan HAM yang ada di kalangan masyarakat.

Continue Reading

Advertorial

Kepala Dinas PMD Pohuwato Soroti Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Tahele

Published

on

Refly Basir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

POHUWATO – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pohuwato, Refly Basir, memberikan tanggapan terkait dugaan penyelewengan proyek pembangunan gerbang, taman, dan jalan tani di Desa Tahele, Kecamatan Popayato, yang sumber anggarannya berasal dari Dana Desa (DD).

Refly Basir menegaskan bahwa semua pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan fisik harus menggunakan plang atau papan informasi. “Masyarakat desa berhak untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berkaitan dengan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakatnya,” tegasnya pada Rabu, (24/07/2024).

Refly meminta pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahele untuk meningkatkan pengawasan apabila mendapati adanya penyimpangan atau fraud dari pemerintah desa yang melakukan pembangunan atau kegiatan lain dengan menggunakan anggaran DD. “Kami dari pihak dinas PMD berharap, peran BPD itu maksimal, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan baik dan lancar,” tambahnya.

Refly juga menyampaikan bahwa jika ada pihak BPD yang terlibat sebagai pelaksana teknis dalam pekerjaan pembangunan yang menggunakan anggaran DD, maka hal tersebut harus segera dilaporkan ke pihak Inspektorat. “Karena tugas BPD murni untuk pengawasan, BPD posisinya harus netral sesuai fungsinya sebagai Badan Pemusyawaratan Desa. Mereka tidak bisa terlibat secara teknis dalam pelaksanaan pekerjaan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Tahele, Ramly Pakeu, mengungkapkan bahwa Ketua BPD turut terlibat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada proyek pembangunan gerbang dan taman Desa Tahele. “Ketua BPD yang ada anu itu (pembangunan gerbang dan taman), dia sebagai TPK disitu,” ujarnya pada Minggu, (21/07/2024).

Continue Reading

Gorontalo

Kasus Dugaan Kekerasan Seksual dan Aborsi Paksa di Kabupaten Pohuwato

Published

on

Foto Ilustrasi stikeshamzar.ac.id

POHUWATO – Nasib malang menimpa seorang gadis berinisial R (20 tahun) di Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Ia diduga mengalami kekerasan seksual dan dijebak untuk melakukan aborsi oleh pacarnya, berinisial FH (28 tahun).

Menurut pengakuan keluarga korban, Arif Gani Djafar, peristiwa tersebut terungkap setelah korban menceritakan kejadian yang dialaminya pada bulan Juni 2024 lalu. Arif menjelaskan bahwa awalnya korban dihubungi oleh pelaku untuk bertemu di salah satu penginapan di Kecamatan Marisa. Korban mengira pelaku ingin berhubungan badan, namun kenyataannya berbeda.

“Pelaku justru memasukkan obat-obatan ke dalam kemaluan korban agar korban mengalami keguguran. Kejadiannya satu minggu sebelum bulan puasa kemarin,” kata Arif kepada awak media pada Senin (22/07/2024).

Beberapa hari setelah kejadian itu, korban mengalami kondisi kurang sehat hingga mengalami pendarahan. Tidak hanya itu, pelaku kembali menghubungi korban dan meminta bertemu di penginapan lain. Di sana, korban mendengar pelaku menghubungi seorang oknum perawat yang akan memeriksa kondisinya.

“Saat tiba di penginapan, oknum perawat itu meminta korban untuk berbaring dan langsung memasukkan alat ke dalam kemaluan korban. Saat itu, korban sangat kesakitan dan enggan melanjutkan pemeriksaan itu,” jelas Arif.

Upaya Keluarga dan Laporan ke Polisi

Setelah mendengar pengakuan korban, pihak keluarga berusaha melakukan musyawarah dengan keluarga pelaku, namun tidak menemukan solusi. Akhirnya, keluarga korban memutuskan untuk melaporkan kasus tersebut ke Polres Pohuwato pada tanggal 12 Juni, dan korban diambil keterangan (BAP) pada tanggal 14 Juni.

Namun, hingga saat ini, keluarga korban belum mengetahui perkembangan laporan mereka di Polres Pohuwato. Arif menyatakan, “Satu bulan lebih ini laporan, sudah jalan dua bulan, gerakannya belum ada. Kami sudah tanya, tapi jawabannya sementara diproses. Kami hanya minta laporan kami segera diselesaikan.”

Tanggapan Polres Pohuwato

Kasie Humas Polres Pohuwato, AKP Hany I. F. Dayoh, menyatakan bahwa kasus tersebut masih dalam penyelidikan dan pihaknya sudah memeriksa saksi-saksi terkait. “Pelakunya belum ditahan,” singkatnya melalui pesan WhatsApp pada Selasa (23/07/2024).

Keluarga korban berharap kasus ini dapat segera diselesaikan agar keadilan bagi R dapat ditegakkan.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler