Connect with us

Kota Gorontalo

Pemkot Gorontalo Masuk 5 Terbaik Nasional Pencegahan Korupsi

Published

on

Walikota Gorontalo Marten Taha || Foto istimewa

KOTA GORONTALO – Komitmen Walikota Gorontalo Marten Taha dalam mewujudkan birokrasi anti korupsi tak main-main. Terbukti, skor capaian indikator reformasi birokrasi dalam skema koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2021 menukik di atas rata-rata nasional. Hasil ini sekaligus menempatkan pemerintahan dengan slogan visi SMART tersebut menduduki posisi terbaik 5 nasional tingkat pemerintah kota.

MCP merupakan program berbasis aplikasi elektronik yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang direkomendasikan kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia guna memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang meliputi delapan area intervensi reformasi birokrasi. Delapan area yang dimaksud, meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa.

Marten Taha menuturkan, pihaknya memegang teguh komitmen bersama KPK RI dalam membangun reformasi birokrasi. Oleh karena itu, program MCP yang menjadi rekomendasi KPK RI berusaha ditindaklanjuti dengan serius. Capaian yang diperoleh Pemkot Gorontalo di tahun 2021 tak lepas dari kesungguhan dan konsistensi seluruh jajaran aparatur Pemkot Gorontalo dalam melaksanakan tujuh area intervensi yang menjadi ruang lingkup untuk skop pemerintah kota. “Kita bersyukur, pada tahun kemarin, capaian MCP Kota Gorontalo sangat baik. Kita bisa menjadi yang tertinggi di Provinsi Gorontalo,” ujar Marten.

Menyusul capaian prestasi ini pula, Marten menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas terbangunnya kerja sama yang solid dari lintas sektor di lingkungan Pemkot Gorontalo. Kolaborasi yang baik ini penting untuk terus diperkuat agar di tahun 2022, skor MCP Kota Gorontalo kian meningkat lagi. “Dan perlu saya ingatkan, capaian ini, jangan membuat kita lengah dan cepat puas. Bagusnya, jadikan prestasi ini sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang profesional dan akuntabel untuk kita persembahkan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo,” kata Marten.

Inspektur Kota Gorontalo Taufik Dunggio menjelaskan, penilaian MCP dilakukan oleh KPK Ri setiap tahun untuk masing-masing pemerintah daerah. Di Provinsi Gorontalo, dari tujuh pemerintahan daerah yang ada, lima di antaranya berhasil mencapai skor di atas 75 persen. “Salah satunya yang mencapai skor itu, adalah Pemkot Gorontalo. Hasil ini menandakan kita berada di zona hijau,” ujar Taufik.

Taufik menjelaskan, berdasarkan penilaian, Pemkot Gorontalo meraih posisi pertama di Provinsi Gorontalo. Dalam perangkingan nasional, Kota Gorontalo berada di urutan 26 dari 546 pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Atau jika dikategorikan khusus kota, Kota Gorontalo masuk lima besar terbaik nasional setelah Kota Semarang, Denpasar, Tual dan Probolinggo.

Hasil ini, lanjut Taufik, tidak lepas dari kiat yang dilakukan oleh seluruh jajaran Pemkot Gorontalo dalam menindaklanjuti program Korsupgah KPK RI. Tindaklanjut yang dilakukan antara lain membentuk Pokja Korsupgah lintas SKPD yang bertanggung jawab atas 7 area intervensi. Selain itu, Inspektorat Kota Gorontalo menurunkan tim monitoring setiap triwulan demi percepatan progres capaian Korsupgah. Hal urgen lainnya, membangun komunikasi yang aktif dengan KPK RI dan setiap triwulan ada rapat evaluasi yang dipimpin langsung oleh Walikota. “Inilah yang menjadi kunci keberhasilan kita,” kata Taufik.

Advertorial

Hanya Satu Tahap Lagi, Jalan Sawit Segera Selesai

Published

on

Kota Gorontalo – Proyek perbaikan Jalan Sawit yang berlokasi di Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, saat ini memasuki tahap akhir pengerjaan. Tahapan yang sedang dikerjakan pelaksana adalah pengaspalan Asphalt Concrete-Wearing Course (Ac-Wc), lapisan aspal teratas yang langsung bersentuhan dengan ban kendaraan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo, Meydi N. Silangen, menjelaskan melalui pesan singkat di aplikasi WhatsApp pada Kamis (4/12/2025) bahwa pekerjaan pengaspalan Ac-Wc ditargetkan selesai dalam satu hingga dua hari ke depan. Setelah itu, pekerjaan terakhir yang akan dilaksanakan adalah pengecatan marka jalan.

“Insya Allah pengecatan akan dikerjakan dalam waktu dekat. Pekerjaannya pun diproyeksikan tidak memakan waktu yang lama,” kata Meydi. Proyek ini dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan tahun 2025 Kota Gorontalo, dengan waktu pengerjaan sekitar 75 hari kerja hingga 28 Desember.

Meydi menambahkan, jika progres tetap baik, besar kemungkinan proyek dapat selesai lebih awal dari target yang telah ditentukan. “Tapi, jika melihat progresnya, proyek ini bisa selesai lebih awal dari target yang ditentukan,” pungkas Novi, sapaan akrab Meydi.

Pekerjaan perbaikan Jalan Sawit diprioritaskan untuk meningkatkan infrastruktur transportasi dan kesejahteraan warga, dan secara finansial didukung oleh APBD Perubahan 2025 Kota Gorontalo. Progres yang positif diharapkan mempercepat mobilitas penduduk serta kegiatan ekonomi setempat.

Continue Reading

Advertorial

Peresmian KORPRI Mart & Travel Kota Gorontalo Dipuji Prof. Zudan sebagai Teladan Nasional

Published

on

Kota Gorontalo – KORPRI Kota Gorontalo resmi meresmikan KORPRI Mart & Travel yang berlokasi di kompleks pertokoan Murni. Peresmian dilakukan oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, disaksikan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) KORPRI Pusat, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, serta Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, dan Sekda Ismail Madjid, pada Kamis pagi (4/12/2025).

Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan dihadiri berbagai pihak terkait, menandai langkah strategis KORPRI Kota Gorontalo dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) melalui unit bisnis internal. Prof. Zudan memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif ini dan berharap langkah serupa bisa ditirukan daerah lain di Indonesia.

“Mudah-mudahan bisa berkembang. Dan saya harap bisa jadi contoh seluruh Indonesia,” ujar Prof. Zudan usai acara peresmian. Ia menambahkan bahwa, meski gedungnya relatif kecil, KORPRI Mart menyediakan beragam barang kebutuhan pokok yang siap dipasarkan. “Ini tokonya kecil, tapi barangnya banyak. Ada beras, bahan pokok, ini bagus,” ujar mantan Penjabat Gubernur Gorontalo tersebut.

Selain KORPRI Mart, Travel yang menjadi bagian dari inisiatif ini diharapkan menjadi fasilitas bagi aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Gorontalo untuk keperluan perjalanan dinas ke luar daerah. KORPRI Mart & Travel dinilai sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan ASN melalui potensi pendapatan dari unit bisnis internal.

Menurut Ketua DPN KORPRI Pusat, Prof. Zudan, peresmian ini juga bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia jika dikelola dengan tepat dan dibiayai secara berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya dukungan pemangku kepentingan daerah untuk keberlanjutan program.

Juru bicara program menambahkan bahwa inisiatif ini sejalan dengan upaya KORPRI Kota Gorontalo dalam memberdayakan ASN melalui kanal pendanaan internal yang transparan, sekaligus memperkuat pelayanan publik melalui opsi layanan yang lebih terjangkau.

Kadis/pejabat terkait berharap KORPRI Mart & Travel menjadi motor lokomotif untuk program-program kesejahteraan ASN, sekaligus menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi profesi, dan sektor swasta.

Catatan: Naskah ini telah disesuaikan dengan gaya bahasa jurnalistik untuk berita terpublikasi, tanpa mengubah data faktual, maksud, dan tujuan dari isi naskah.

Continue Reading

Daerah

Wali Kota Gorontalo Soroti Temuan BPK yang Dinilai Tak Sesuai

Published

on

Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea || Foto istimewa

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, memberikan kritikan keras terhadap cara kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Gorontalo. Adhan menilai pemeriksaan yang dilakukan BPK di lingkup Pemerintah Kota Gorontalo terkesan mencari-cari kesalahan. Contohnya temuan terkait honor untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Regulasi yang dijadikan dasar temuan disebut terbit pada bulan Juni, sementara honor yang menjadi temuan telah terealisasi sebelum aturan tersebut terbit. “Ini kan aneh. Temuannya mengacu Juni 2025. Jadi terkesan mereka (BPK) mencari-cari kesalahan,” ujar Adhan saat memberikan keterangan pers pada Selasa (2/12/2025) di ruang kerjanya.

Selain itu, Adhan menyebutkan program Gerobak Motor (Getor) dengan pagu sekitar Rp 5 miliar. Ada dugaan bahwa dirinya menerima fee sebesar 10 persen. “Mungkin dalam pikiran mereka. Karena ini anggaran Rp 5 miliar. Mungkin ada pesanan wali kota. Mereka cari, mungkin ada 10 persen. Jadi ini mulai terkesan bahwa BPK sudah mencari-cari kesalahan,” ungkapnya.

Adhan menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bertujuan mendorong pemeriksaan berjalan secara objektif. “Saya bersyukur BPK datang melakukan pemeriksaan. Jika perlu, pemeriksaan bisa melibatkan seluruh OPD agar pekerjaan bisa berjalan lancar. Tapi, jangan sampai terkesan mencari-cari kesalahan. Yang benar, kita dukung. Yang keliru, kita perbaiki,” tegasnya.

“Saya tidak bertujuan mengejar WTP atau semata-mata. Yang utama adalah tidak adanya korupsi. Itulah yang saya jaga,” tambah Adhan. Ia juga mengungkapkan rencananya untuk menghadirkan penegak hukum pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia), termasuk BPK.

Adhan menyatakan peringatan tahun ini akan diselenggarakan lebih meriah sebagai upaya mengingatkan penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan dan tetap bertanggung jawab secara moral. “Tanggal 9 Desember nanti saya akan menggelar acara khusus. Saya mengundang BPK, kejaksaan, hakim, kepolisian—semua. Kita buat bersama-sama,” tutupnya.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler