Kota Gorontalo – Perolehan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Gorontalo terus mencatatkan tren peningkatan yang signifikan. Hingga Rabu (28/10/2026), progres realisasi PBB-P2 berhasil menyentuh angka 79,5 persen, melonjak dari posisi 78,8 persen pada sesi evaluasi sebelumnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Gorontalo, Zamronie Agus, menyampaikan bahwa lonjakan realisasi lebih dari setengah persen hanya dalam kurun waktu satu hari ini merupakan buah manis dari eksekusi strategi penagihan intensif dan terukur di lapangan.

“Saat ini Bapenda menurunkan 13 tim untuk mendampingi kelurahan dalam melakukan upaya-upaya penagihan di kelurahan-kelurahan,” ujar Zamronie saat diwawancarai usai mengikuti upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo, Rabu (28/10/2026).

Ia menguraikan bahwa pola penagihan yang diterapkan saat ini menggunakan skema pembagian peran strategis. Pihak Bapenda berfokus pada langkah optimalisasi penagihan penetapan PBB ber-nominal besar yang menyasar para pelaku usaha. Sementara itu, jajaran pemerintah kelurahan mengambil peran mendasar dengan menggenjot penagihan pada skala rumah tinggal warga.

“Dengan pola seperti ini kita harapkan bisa ada percepatan-percepatan untuk mencapai target realisasi yang ideal,” jelas Zamronie.

Berdasarkan data rekapitulasi Bapenda Kota Gorontalo, pergerakan data hingga Rabu pagi mencatat capaian PBB berada di angka 78,96 persen sebelum akhirnya merangkak naik ke 79,5 persen di sore hari.

Dari total kelurahan yang tersebar di Kota Gorontalo, tercatat sebanyak 8 kelurahan telah berhasil mencapai target di atas 100 persen dari pokok pajak murni, atau menjadi 9 kelurahan jika diakumulasikan dengan penerimaan denda. Di samping itu, 10 kelurahan tercatat sudah menembus capaian di atas 90 persen, sedangkan 12 kelurahan lainnya yang masih berada di bawah 70 persen terus dipacu percepatannya secara masif.

Zamronie menegaskan bahwa eskalasi penagihan di lapangan akan terus digenjot hingga tanggal 31 Oktober 2026, yang merupakan batas akhir tahun pajak (deadline) untuk pembayaran PBB-P2 tanpa denda.

Ia turut meluruskan persepsi publik dengan menegaskan bahwa berakhirnya tahun pajak pada 31 Oktober bukan berarti operasional penagihan dihentikan. Melainkan, terhitung mulai 1 November 2026, setiap tunggakan PBB yang belum terbayarkan secara otomatis akan dikenakan sanksi denda administratif sesuai regulasi yang berlaku.

“Setelah bulan Oktober itu akan ada pengenaan denda terhadap PBB yang belum terbayarkan. Tentunya kalau adanya denda akan semakin memberatkan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Zamronie mengimbau secara terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Gorontalo selaku Wajib Pajak (WP) PBB-P2 agar dapat memanfaatkan tenggat waktu tiga hari terakhir ini sebaik mungkin.

“Saya menghimbau pada seluruh masyarakat Kota Gorontalo selaku wajib pajak PBB-P2 untuk memanfaatkan kesempatan dalam tiga hari terakhir ini untuk melakukan pembayaran atas kewajiban PBB-P2 tanpa dikenakan denda,” pungkasnya.

Kota Gorontalo – Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Kota Gorontalo menjadi momentum krusial untuk menggugah kesadaran generasi muda agar tidak sekadar menjadi penonton pasif dalam roda pembangunan. Pemuda didesak untuk berani tampil ke depan dan mengambil peran aktif melalui ide kreatif, gagasan inovatif, serta karya nyata.

Pesan bernada ajakan tersebut ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, saat menghadiri upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang dipusatkan di Lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo, pada Rabu (28/10/2026).

Dalam amanatnya, Wawali Indra menyampaikan bahwa keberadaan pemuda memegang peranan pivotal dalam menentukan arah dan masa depan daerah. Nilai-nilai historis dan semangat persatuan Sumpah Pemuda 1928, menurutnya, harus mampu ditransformasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat modern melalui tindakan konkret.

“Pemuda harus berani mengambil peran. Terus belajar, tingkatkan kemampuan, dan tunjukkan karya nyata. Jangan hanya menjadi penonton di tengah perubahan, tetapi harus menjadi bagian dari solusi,” tegas Indra di hadapan peserta upacara.

Selain menyoroti keterlibatan dalam pembangunan, Wawali Indra secara khusus mengingatkan generasi muda agar bijak dalam merespons cepatnya laju perkembangan teknologi serta derasnya arus informasi digital. Ia menekankan pentingnya menyaring konsumsi informasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kegiatan-kegiatan yang bernilai produktif.

Ia berharap para pemuda di Kota Gorontalo terus berikhtiar mengembangkan potensi diri di berbagai ranah strategis, mulai dari akses pendidikan, kewirausahaan, sektor ekonomi kreatif, hingga pengabdian sosial kemasyarakatan.

“Gunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Bangun kreativitas, kembangkan usaha, tingkatkan pendidikan, dan ikut menjaga lingkungan serta ketertiban di daerah kita,” imbaunya.

Lebih jauh, Wawali Indra menggarisbawahi krusialnya merawat kebhinekaan dan persatuan di tengah heterogenitas masyarakat. Menurutnya, fondasi persatuan yang telah digagas oleh para pemikir muda pada tahun 1928 silam harus tetap dijaga erat oleh generasi penerus bangsa saat ini.

“Perbedaan jangan menjadi alasan untuk kita terpecah. Justru dengan perbedaan kita harus semakin kuat dan saling menghargai,” kata Wawali.

Ia memastikan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo akan terus membuka ruang kolaborasi serta mendukung penuh keterlibatan pemuda dalam berbagai sektor pembangunan daerah. Momentum Hari Sumpah Pemuda ke-98 ini diharapkan menjadi pemantik daya cipta bagi generasi muda Gorontalo untuk melahirkan terobosan yang bermanfaat bagi kemajuan bersama.

“Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-98. Mari bersatu, bergerak, dan berkarya untuk Indonesia, khususnya untuk Kota Gorontalo yang lebih baik,” pungkasnya.

Kota Gorontalo – Munculnya pemberitaan di salah satu media daring terkait langkah politik Indra Gobel yang disebut-sebut mempersiapkan diri menjadi Wali Kota Gorontalo mulai menyita perhatian publik. Isu tersebut berhembus di tengah dinamika pemeriksaan hukum yang sedang dihadapi Wali Kota Gorontalo, H. Adhan Dambea, di Polda Gorontalo terkait polemik bangunan eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf.

Menanggapi rumor yang berkembang, Indra Gobel angkat bicara dan memberikan klarifikasi tegas. Ia memastikan bahwa hubungannya dengan Adhan Dambea tetap solid dan berkomitmen berjalan seiring sejalan hingga akhir masa jabatan.

“Kami adalah satu pasangan, satu kesatuan yang berikrar menjalankan pemerintahan hingga akhir masa jabatan paket AIR (Adhan-Indra). Sampai dengan hari ini, kami terus mewakafkan diri untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Kota Gorontalo sebagaimana slogan Torang Bekeng Bae,” tegas Indra.

Atas dasar itu, ia mengimbau seluruh masyarakat Kota Gorontalo agar tidak mudah termakan oleh isu atau berita bohong (hoaks) mengenai keretakan hubungan internal di tubuh kepemimpinan Pemkot Gorontalo. Menurutnya, isu tersebut sengaja dihembuskan oleh oknum-oknum tertentu yang berupaya memanfaatkan situasi dan dinamika politik yang sedang berlangsung.

Dalam kesempatan yang sama, Indra Gobel turut mengkritisi surat permintaan klarifikasi yang dilayangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo kepada Wali Kota Gorontalo dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017.

Ia menegaskan bahwa regulasi tersebut semestinya dibaca dan dipahami secara utuh, bukan setengah-setengah. Merujuk pada Pasal 17 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2017, disebutkan secara jelas bahwa pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilaksanakan oleh Gubernur untuk lingkup provinsi, serta bupati dan wali kota untuk daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya pada ayat (2) di pasal yang sama, ditegaskan pula bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepala daerah tersebut dibantu oleh Inspektorat Daerah.

“Dalam pasal ini sangat jelas, pembinaan untuk ASN Pemkot Gorontalo kewenangannya ada di tangan Pak Adhan Dambea selaku PPK [Pejabat Pembina Kepegawaian]. Jadi, alangkah baiknya Bapak Gubernur yang terhormat memahami aturan secara global,” saran Indra.

Indra menilai, masukan dan saran yang ditujukan kepada Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, patut untuk dipertimbangkan secara arif. Pasalnya, langkah yang diambil Pemprov Gorontalo belakangan ini terkesan hanya mendengarkan informasi dari satu pihak saja yang diduga kuat memiliki kepentingan pribadi tertentu.