Kota Gorontalo

Pemkot Gorontalo Masuk 5 Terbaik Nasional Pencegahan Korupsi

Published

3 years ago

08/02/2022

Walikota Gorontalo Marten Taha || Foto istimewa

KOTA GORONTALO – Komitmen Walikota Gorontalo Marten Taha dalam mewujudkan birokrasi anti korupsi tak main-main. Terbukti, skor capaian indikator reformasi birokrasi dalam skema koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2021 menukik di atas rata-rata nasional. Hasil ini sekaligus menempatkan pemerintahan dengan slogan visi SMART tersebut menduduki posisi terbaik 5 nasional tingkat pemerintah kota.

MCP merupakan program berbasis aplikasi elektronik yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang direkomendasikan kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia guna memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang meliputi delapan area intervensi reformasi birokrasi. Delapan area yang dimaksud, meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa.

Marten Taha menuturkan, pihaknya memegang teguh komitmen bersama KPK RI dalam membangun reformasi birokrasi. Oleh karena itu, program MCP yang menjadi rekomendasi KPK RI berusaha ditindaklanjuti dengan serius. Capaian yang diperoleh Pemkot Gorontalo di tahun 2021 tak lepas dari kesungguhan dan konsistensi seluruh jajaran aparatur Pemkot Gorontalo dalam melaksanakan tujuh area intervensi yang menjadi ruang lingkup untuk skop pemerintah kota. “Kita bersyukur, pada tahun kemarin, capaian MCP Kota Gorontalo sangat baik. Kita bisa menjadi yang tertinggi di Provinsi Gorontalo,” ujar Marten.

Menyusul capaian prestasi ini pula, Marten menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas terbangunnya kerja sama yang solid dari lintas sektor di lingkungan Pemkot Gorontalo. Kolaborasi yang baik ini penting untuk terus diperkuat agar di tahun 2022, skor MCP Kota Gorontalo kian meningkat lagi. “Dan perlu saya ingatkan, capaian ini, jangan membuat kita lengah dan cepat puas. Bagusnya, jadikan prestasi ini sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang profesional dan akuntabel untuk kita persembahkan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo,” kata Marten.

Inspektur Kota Gorontalo Taufik Dunggio menjelaskan, penilaian MCP dilakukan oleh KPK Ri setiap tahun untuk masing-masing pemerintah daerah. Di Provinsi Gorontalo, dari tujuh pemerintahan daerah yang ada, lima di antaranya berhasil mencapai skor di atas 75 persen. “Salah satunya yang mencapai skor itu, adalah Pemkot Gorontalo. Hasil ini menandakan kita berada di zona hijau,” ujar Taufik.

Taufik menjelaskan, berdasarkan penilaian, Pemkot Gorontalo meraih posisi pertama di Provinsi Gorontalo. Dalam perangkingan nasional, Kota Gorontalo berada di urutan 26 dari 546 pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Atau jika dikategorikan khusus kota, Kota Gorontalo masuk lima besar terbaik nasional setelah Kota Semarang, Denpasar, Tual dan Probolinggo.

Hasil ini, lanjut Taufik, tidak lepas dari kiat yang dilakukan oleh seluruh jajaran Pemkot Gorontalo dalam menindaklanjuti program Korsupgah KPK RI. Tindaklanjut yang dilakukan antara lain membentuk Pokja Korsupgah lintas SKPD yang bertanggung jawab atas 7 area intervensi. Selain itu, Inspektorat Kota Gorontalo menurunkan tim monitoring setiap triwulan demi percepatan progres capaian Korsupgah. Hal urgen lainnya, membangun komunikasi yang aktif dengan KPK RI dan setiap triwulan ada rapat evaluasi yang dipimpin langsung oleh Walikota. “Inilah yang menjadi kunci keberhasilan kita,” kata Taufik.

Up Next

Gebyar Vaksinasi Yang digelar Kwarcab Pohuwato dihadiri MABIDA

Don't Miss

Gelombang Virus varian Omicron Pemkab Gorut Maksimalkan Vaksinasi Dosis 2 dan 3

Click to comment

Advertorial

DPPKBP3A dan TPPS Kota Gorontalo Percepat Penurunan Stunting Lewat Rakor Semester II

Published

3 months ago

12/12/2024

Redaksi Barakati

Kota Gorontalo – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Gorontalo bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Semester II, Kamis (12/12/2024), di Grand Q Hotel.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten 3 Setda Kota Gorontalo, Ben Idrus, yang mewakili Penjabat (Pj) Sekda Kota Gorontalo, dan dihadiri Pj Ketua TP.PKK Kota Gorontalo, Suharti Madjid Daud, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Menurut Kepala DPPKBP3A, Eladona Sidiki, Rakor ini bertujuan untuk mendukung lima prioritas utama, yaitu:

Menurunkan prevalensi stunting.
Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.
Menjamin asupan gizi yang memadai.
Memperbaiki pola asuh.
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan.

Plt Asisten 3, Ben Idrus, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo tetap berkomitmen menurunkan angka stunting sesuai target nasional sebesar 14% di tahun 2024.

“Stunting adalah isu strategis nasional yang harus diseriusi pemerintah daerah. Upaya kami sudah mencakup regulasi hingga implementasi di lapangan,” ujar Ben.

Ben juga menekankan pentingnya peran para camat, puskesmas, dan stakeholder lainnya untuk melakukan intervensi yang masif terkait stunting.

Dalam Rakor ini, Ben menguraikan lima pilar penting yang menjadi pedoman percepatan penanganan stunting di Kota Gorontalo:

Komitmen Nasional dan Daerah: Memastikan keselarasan regulasi dan program dari pusat hingga daerah.
Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku: Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi.
Konvergensi Intervensi: Mengintegrasikan intervensi spesifik dan sensitif.
Ketahanan Pangan dan Gizi: Memastikan ketersediaan dan akses pangan bergizi.
Penguatan Sistem Data dan Inovasi: Memperbaiki sistem informasi, data, riset, dan inovasi.

“Koordinasi dan kerja sama semua pihak adalah kunci keberhasilan ini. Saya yakin dengan sinergi yang kuat, kita dapat menurunkan angka stunting di Kota Gorontalo,” tambah Ben.

Di sela kegiatan, DPPKBP3A menyalurkan BKB Kit (Bina Keluarga Balita Kit) dan fasilitas pelayanan KB berupa metode vasektomi tanpa pisau (VTP). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat program intervensi kesehatan keluarga untuk mencegah stunting.

Dengan rakor ini, Pemkot Gorontalo berharap langkah-langkah strategis yang telah diambil dapat memberikan dampak signifikan dalam mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Advertorial

Pelatihan Penyusunan dan Penyiapan Dokumen BLUD Resmi Ditutup

Published

4 months ago

11/12/2024

Redaksi Barakati

Kota gorontalo – Penjabat (Pj) Wali Kota Gorontalo, Ismail Madjid, resmi menutup pelatihan penyusunan dan penyiapan dokumen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rabu (11/12/2024). Acara ini menandai komitmen Pemerintah Kota Gorontalo dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD di Puskesmas.

Dalam sambutannya, Ismail menekankan bahwa penyusunan rencana strategis (Renstra) di Puskesmas harus dilakukan oleh tim perencanaan yang ditunjuk secara resmi oleh Kepala Puskesmas melalui Surat Keputusan (SK).

“Renstra Puskesmas harus selaras dengan rencana strategis Dinas Kesehatan, serta mempertimbangkan sumber daya, kebutuhan masyarakat, dan peran aktif masyarakat di wilayah kerja masing-masing,” jelas Ismail.

Ismail menyebutkan bahwa BLUD bukan hanya dirancang untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk:

Meningkatkan capaian indikator kesehatan daerah.
Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor kesehatan.

“Dengan keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan, BLUD dapat mengadopsi praktik bisnis yang sehat tanpa mengutamakan keuntungan, tetapi tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

BLUD memberikan fleksibilitas dalam mengatur sumber daya, perencanaan, pengelolaan anggaran, dan pembiayaan, sehingga diharapkan dapat menghadirkan layanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien.

Ismail menargetkan bahwa seluruh Puskesmas di Kota Gorontalo akan menerapkan sistem BLUD pada tahun 2025. Ia juga menekankan pentingnya kelengkapan dokumen administratif sebagai syarat utama implementasi.

“Kami berharap dokumen administrasi Puskesmas memiliki nilai lebih dari 60 ke atas, sehingga semua Puskesmas di Kota Gorontalo dapat mengadopsi pola BLUD secara menyeluruh,” tegasnya.

Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kota Gorontalo berharap seluruh Puskesmas dapat mengembangkan layanan kesehatan yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penerapan BLUD diharapkan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kota Gorontalo.

Advertorial

TP PKK Kota Gorontalo Bahas Agenda Akhir Tahun dalam Rapat Rutin

Published

4 months ago

11/12/2024

Redaksi Barakati

Kota Gorontalo – Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Gorontalo menggelar rapat rutin di Banthayo Lo Yiladia (BLY) pada Selasa (10/12/2024). Rapat ini dihadiri oleh seluruh Ketua PKK dari tingkat kecamatan hingga kelurahan se-Kota Gorontalo.

Dalam rapat tersebut, Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Kota Gorontalo, Suharti Madjid Daud, mengungkapkan bahwa agenda utama pertemuan ini adalah membahas berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan menjelang akhir tahun.

“Kami akan menyelenggarakan beberapa kegiatan, termasuk Wisata Dakwah pada 13 Desember 2024 di Molotabu, serta Puncak Peringatan HKG PKK ke-52 tingkat Kota Gorontalo pada 19 Desember 2024,” ujar Suharti.

Suharti juga menyampaikan imbauan kepada seluruh Ketua PKK kecamatan untuk mempersiapkan produk UKM unggulan dari wilayah masing-masing. Produk-produk ini nantinya akan dipasarkan melalui Bazar UKM yang menjadi bagian dari perayaan HKG PKK.

“Saya berharap setiap kecamatan dapat menampilkan produk UKM terbaik mereka di bazar HKG PKK nanti,” tambahnya.

Selain membahas kegiatan akhir tahun, rapat juga fokus pada penyusunan laporan tahunan. Laporan ini disiapkan sebagai bagian dari evaluasi dan penyelesaian masa bakti TP PKK 2019-2024.

“Pemasukan laporan tahunan sangat penting, mengingat kepengurusan saat ini akan segera berakhir. Kami juga akan membahas hasil rakor TP PKK Provinsi Gorontalo yang akan disampaikan oleh Sekretaris dan Ketua Pokja,” jelas Suharti.

Rapat ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar anggota TP PKK, memastikan semua kegiatan akhir tahun berjalan dengan lancar, serta mendukung pengembangan UMKM di setiap kecamatan.

TP PKK Kota Gorontalo berharap berbagai program yang telah dirancang dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam bidang pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.