DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy, mendesak pemerintah eksekutif untuk segera merekomendasikan penghentian sementara aktivitas PT. Gorontalo Mineral. Desakan ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan masyarakat penambang.

Menurut Limonu, konflik yang saat ini mencuat di tengah masyarakat penambang di Kabupaten Bone Bolango bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas daerah jika aktivitas perusahaan tetap berjalan.

“Kita harus desak pemerintah untuk dapat merekomendasikan pemberhentian sementara aktivitas dari PT. Gorontalo Mineral sampai permasalahan ini mendapatkan solusi yang kongkrit,” tegasnya.

Ia menyoroti potensi konflik yang bisa menyerupai kasus di Kabupaten Pohuwato, yang sebelumnya telah menimbulkan kerugian besar, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.

“Saya tidak ingin konflik yang terjadi di Pohuwato akan terjadi pula di Kabupaten Bone Bolango. Bukan hanya kerugian bagi masyarakat saja, tetapi akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemerintahan Gorontalo jika hal serupa terjadi di Kabupaten Bone Bolango,” jelas Limonu.

Politisi yang dikenal vokal ini menggambarkan kondisi tersebut sebagai ancaman serius yang harus ditangani dengan cepat dan tepat.

“Ini adalah bom waktu yang kita tidak tahu akan meledak kapan, sehinganya harus dengan pergerakan cepat untuk mengatasi ini,” ungkapnya penuh kekhawatiran.

Lebih lanjut, Limonu juga menegaskan bahwa dirinya tidak menolak investasi. Namun, ia menekankan pentingnya kehati-hatian dan pertimbangan terhadap dampak sosial yang timbul dari investasi tersebut.

“Saat ini juga mengurusi apa yang terjadi di Kabupaten Pohuwato. Saya tidak anti investasi, hanya saja kita juga harus memikirkan apa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat Kabupaten Bone Bolango,” pungkasnya.

🔊 Dengarkan berita

DEPROV – Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Tim 20, perwakilan penambang rakyat Bone Bolango. RDP ini merupakan tindak lanjut atas aksi damai penambang yang digelar beberapa waktu lalu.

Ketua Pansus Pertambangan, Meyke Kamaru, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas poin-poin tuntutan penambang yang disuarakan saat aksi damai, khususnya terkait legalitas dan perlindungan terhadap aktivitas penambangan rakyat.

“Dari Pansus sendiri, kami meminta data-data yang konkret agar dapat kami agregasi dan formulasikan sesuai dengan tujuan para penambang, tentunya tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Meyke.

Lebih lanjut, Meyke menegaskan komitmen Pansus dalam memperjuangkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang selama ini telah menjadi bagian dari kehidupan dan sumber mata pencaharian masyarakat di Bone Bolango.

“Capaian ini yang, insyaallah, akan kami perjuangkan bersama melalui kerja Pansus DPRD, dengan dukungan data dan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Pansus juga akan mengundang Bupati Bone Bolango untuk memberikan penjelasan terkait regulasi (legesi) yang telah diterbitkan pemerintah daerah. Menurut Meyke, hal ini penting sebagai bahan rekomendasi resmi yang akan disampaikan kepada Gubernur Gorontalo.

“Regulasi yang telah diterbitkan oleh Bupati perlu diketahui secara rinci oleh Pansus agar menjadi dasar yang sah dalam rekomendasi nantinya,” tambahnya.

Sementara itu, Tim 20 yang mewakili para penambang rakyat Bone Bolango menyatakan kesiapannya untuk menyediakan seluruh dokumen pendukung dalam waktu satu minggu ke depan. Dokumen tersebut meliputi peta wilayah, dasar hukum, serta perspektif lokal terkait tata kelola pertambangan rakyat.

“Mereka telah menyampaikan akan menyerahkan data dalam waktu dekat. Ini menjadi sangat penting agar pembahasan Pansus lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Meyke.

🔊 Dengarkan berita

DEPROV – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan monitoring sistem tata kelola pemerintahan desa di Desa Olele, Kabupaten Bone Bolango, pada Minggu (08/06/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Fadli Foha, didampingi anggota Komisi I, yakni Ekwan Ahmad, Kristina Udoki, dan Yeyen Sidiki.

Monitoring ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan desa, struktur organisasi tata kerja (SOTK), serta berbagai kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam kunjungan tersebut, Kristina Udoki, yang juga merupakan wakil rakyat dari Dapil Bone Pesisir, menyampaikan apresiasinya terhadap kemajuan Desa Olele.

“Desa Olele merupakan salah satu desa terbaik di dunia yang ada di Indonesia. Keunggulan wisata baharinya menyimpan kekayaan biota laut yang menjadikannya primadona bagi wisatawan domestik maupun mancanegara,” ujarnya.

Kristina juga menambahkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Olele merupakan salah satu yang terbaik di Provinsi Gorontalo. Keberhasilan ini membawa Desa Olele kembali dipercaya untuk mewakili Kabupaten Bone Bolango dalam lomba desa tingkat provinsi.

“Harapan kami, Desa Olele bisa melaju hingga tingkat nasional, dan menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Gorontalo,” tambah Kristina.

Kepala Desa Olele, Candra Nauko, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa desanya merupakan salah satu spot diving terbaik di Sulawesi, dengan taman laut unik dan biota laut endemik yang menjadikannya destinasi unggulan.

“Alhamdulillah, kami kembali mendapat amanah untuk mewakili Kabupaten Bone Bolango dalam lomba desa terbaik tingkat provinsi,” ungkap Candra.

Selain unggul di sektor pariwisata, Desa Olele juga mendapat pengakuan sebagai desa dengan pengelolaan BUMDes terbaik di Provinsi Gorontalo. Candra berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan agar Desa Olele semakin dikenal sebagai contoh sukses tata kelola dan pemberdayaan desa.