DEPROV – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M.T. Mopili, menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo, Senin (5/10/2026).

Upacara khidmat yang dimulai pukul 09.00 WITA tersebut diikuti oleh jajaran unsur TNI/Polri, Forkopimda Provinsi Gorontalo, Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Gorontalo, pimpinan instansi vertikal, serta para tamu undangan.

Peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema sentral “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.”

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kasdam XIII/Merdeka membacakan amanat tertulis Panglima TNI yang menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit serta ASN TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian tanpa pamungkas kepada bangsa dan negara.

Panglima TNI menekankan bahwa tingginya kepercayaan publik terhadap TNI merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanat berat yang wajib dijaga. Oleh sebab itu, jajaran prajurit dituntut untuk terus mengasah kapasitas dan profesionalisme dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis, ketidakpastian global, lompatan teknologi, serta potensi ancaman terhadap kedaulatan dan integritas wilayah NKRI.

Dalam amanat tersebut, Panglima TNI turut menginstruksikan penguatan lima pilar budaya pengabdian PRIMA, yakni Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif.

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan sesi syukuran dan ramah tamah yang berlangsung hangat di Kantor Polisi Militer (PM) TNI Provinsi Gorontalo, yang dihadiri jajaran Forkopimda, Pemda, pimpinan DPRD, serta tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Kasdam XIII/Merdeka kembali menegaskan pentingnya pembenahan kinerja dan peningkatan profesionalisme prajurit sebagai wujud akuntabilitas publik atas dukungan dan kepercayaan negara. Ia berharap kolaborasi strategis antara jajaran TNI dan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Gorontalo terus dipererat demi mengawal agenda pembangunan daerah.

Menariknya, dalam kesempatan tersebut terungkap rencana strategis penguatan struktur pertahanan di wilayah Gorontalo, termasuk persiapan pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) Gorontalo yang ditargetkan terealisasi pada tahun 2027. Selain itu, pemerintah dan markas besar TNI tengah merancang pengembangan serta penambahan satuan kerja untuk jajaran TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara di Provinsi Gorontalo.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat HUT ke-81 TNI atas nama pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh masyarakat Gorontalo.

Gubernur mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini tengah gencar melakukan inventarisasi dan penyiapan lahan strategis yang dialokasikan untuk pembangunan Markas Kodam Gorontalo pada 2027 mendatang.

Di samping penguatan sektor keamanan, Gusnar membeberkan bahwa Pemprov Gorontalo paralel menyiapkan proyek ekonomi strategis berupa program hilirisasi industri ayam terintegrasi, termasuk rencana pembangunan pabrik pakan ternak di atas lahan HGU dengan estimasi nilai investasi mencapai Rp1,4 triliun.

Ia pun mengapresiasi sinergitas konkret jajaran Korem, Lanal, hingga Dan Satradar yang senantiasa berdiri di garda terdepan mendukung program-program pembangunan Pemprov Gorontalo.

Merespons jalinan kemitraan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M.T. Mopili, menegaskan bahwa peringatan HUT ke-81 TNI menjadi momentum krusial memperkokoh kemitraan strategis antara TNI, pemerintah daerah, legislatif, kepolisian, dan seluruh elemen masyarakat.

“DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan apresiasi dan hormat setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran TNI atas dedikasi tanpa henti dalam menjaga kedaulatan negara serta menghadirkan rasa aman bagi masyarakat. Sinergitas lintas sektor yang telah terbangun kokoh ini harus terus kita tingkatkan,” tegas Idrus.

Menurut Idrus, stabilitas keamanan dan percepatan pembangunan merupakan dua fondasi mendasar yang saling menopang satu sama lain dalam menghadapi kompleksitas tantangan daerah.

“Keamanan dan pembangunan berjalan seiring. Lewat kolaborasi yang solid antara TNI, pemerintah daerah, DPRD, Polri, dan masyarakat, kita sangat optimistis pembangunan di Gorontalo dapat berjalan makin terukur dan membawa kesejahteraan nyata bagi warga,” tambahnya.

Idrus juga menyambut baik dan menyatakan kesiapan lembaga legislatif dalam mengawal rencana pembentukan Kodam Gorontalo serta ekspansi matra AL dan AU.

“DPRD tentu mendukung penuh setiap langkah strategis yang bertujuan memperkuat benteng pertahanan dan keamanan di Gorontalo. Yang paling utama adalah memastikan seluruh perencanaannya berjalan terkoordinasi, lancar, dan memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kemajuan daerah,” pungkas Ketua DPRD.

DEPROV – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menggelar kunjungan kerja lapangan guna memantau secara langsung pemanfaatan bantuan dana program aspirasi di Masjid Nurul Yakin, Desa Padengo, Dusun Tibawa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Minggu (4/10/2026).

Kunjungan pengawasan lapangan tersebut dipimpin langsung oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Moh. Ghalib Lahidjun, sebagai bagian dari fungsi monitoring dan evaluasi (monev) terhadap efektivitas penyaluran bantuan keuangan bagi sarana keagamaan daerah.

Kedatangan jajaran legislator tersebut diterima secara langsung oleh Ketua Takmirul Masjid Nurul Yakin, Samiun Totoy. Dalam keterangannya, Samiun memaparkan bahwa dana bantuan sebesar Rp10 juta yang diterima pihak takmir dialokasikan secara khusus untuk proyek pembuatan gudang penyimpanan serta pekerjaan penyambungan ke fasilitas Helalanga.

Menurut pihak pengurus takmir, perluasan dan pembuatan fasilitas pendukung ini tidak hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional rutin masjid saat ini, melainkan juga disiapkan sebagai infrastruktur dapur umum jemaah selama pelaksanaan Bulan Suci Ramadan.

Keberadaan ruang gudang serta sarana penunjang tersebut dinilai strategis dalam menopang efisiensi berbagai kegiatan sosial keagamaan warga setempat, terutama ketika Masjid Nurul Yakin menjadi pusat gravitasi aktivitas ibadah dan kebersamaan masyarakat sepanjang bulan puasa.

Dalam peninjauan fisik tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mengamati secara cermat kondisi tapak pengerjaan serta rencana pemanfaatan alokasi anggaran di lapangan. Langkah pengawasan ini dilakukan guna memastikan setiap rupiah dana hibah publik yang disalurkan benar-benar teralokasikan sesuai rencana kerja awal.

Di sela-sela peninjauan, Moh. Ghalib Lahidjun menegaskan komitmennya bahwa bantuan yang bersumber dari program aspirasi legislatif wajib memberikan dampak dan kemanfaatan yang konkret serta terukur bagi masyarakat penerima.

Khusus bagi Masjid Nurul Yakin, Ghalib berharap pemanfaatan bantuan tersebut tidak sekadar berhenti pada pembangunan konstruksi fisik belaka, melainkan dapat menyokong penguatan fungsi sosial keagamaan warga, termasuk kesiapan penyediaan dapur umum pada Ramadan mendatang.

Melalui keberadaan fasilitas penunjang yang kian memadai, Masjid Nurul Yakin diharapkan dapat tampil kian optimal sebagai pusat pembinaan keagamaan sekaligus simpul solidaritas sosial bagi masyarakat Desa Padengo, khususnya warga di Dusun Tibawa.

DEPROV – Perjuangan membuka keterisolasian dan mempercepat perluasan Jalan Pinogu di Kabupaten Bone Bolango menunjukkan titik terang. Pembahasan intensif antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo bersama Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) Kementerian Kehutanan telah mencapai kemajuan signifikan hingga 90 persen.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, usai menghadiri rapat koordinasi teknis bersama Dirjen KSDAE di Jakarta.

Pertemuan tingkat tinggi tersebut dihadiri jajaran pejabat kunci, di antaranya Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim, Ketua DPRD Thomas Mopili, Kepala Bappeda Wahyudin Katili, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Aries Ardianto, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Bambang Tri Handoko. Dari pihak daerah, turut hadir Sekda Kabupaten Bone Bolango Iwan Mustapa bersama Asisten II.

“Alhamdulillah, hari ini pembahasan teknis terkait perluasan Jalan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, sudah mencapai 90 persen. Ini menandakan proyek tersebut akan segera terealisasi,” ungkap Thomas Mopili.

Thomas menjelaskan, kehadiran jajaran eksekutif dan legislatif secara lengkap menjadi modal kuat dalam memperjuangkan perubahan status dan luasan lahan kawasan hutan konservasi yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan.

Ia mengungkapkan, mayoritas usulan pemanfaatan serta pelepasan kawasan untuk trase jalan telah mendapatkan sinyal hijau dari Dirjen KSDAE dan telah dikomunikasikan secara mendalam kepada Menteri Kehutanan.

Mewakili lembaga legislatif dan masyarakat Gorontalo, Thomas menyambut optimis capaian ini sebagai angin segar bagi warga Kecamatan Pinogu yang selama belasan tahun mengarungi keterbatasan aksesibilitas dan kemacetan moda transportasi.

“Masyarakat Bone Bolango, khususnya warga Pinogu, patut mensyukuri hasil perjuangan ini. Termasuk dedikasi Gubernur Gorontalo yang berkomitmen agar infrastruktur Jalan Pinogu ini bisa segera dimanfaatkan langsung oleh warga,” tuturnya.

Thomas turut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur Gusnar Ismail yang menaruh perhatian khusus dan turun langsung memimpin diplomasi ke kementerian pusat.

“Atas nama rakyat Gorontalo dan DPRD, saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Gubernur yang secara fisik ingin memastikan langsung penanganan jalur Pinogu yang selama ini sangat menyulitkan mobilitas warga,” tambahnya.

Thomas menegaskan, pembahasan intensif ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan infrastruktur kawasan terpencil. Ia menargetkan pengerjaan fisik jalan dapat direalisasikan pada tahun anggaran berjalan atau paling lambat pada tahun depan.

Salah satu poin strategis yang disepakati dalam pertemuan tersebut adalah rencana pemangkasan isolasi jalan melalui peningkatan lebar badan jalan dari semula hanya berukuran sekitar 2 meter menjadi 6 meter, dengan total panjang ruas mencapai kurang lebih 42 kilometer.

“Ini kabar gembira bagi kita semua. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melalui Dirjen KSDAE telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur Gorontalo dan akan segera mengeluarkan persetujuan resmi untuk pelebaran jalan ini,” jelas Thomas.

Lebih lanjut, Thomas memaparkan bahwa langkah diplomasi tidak berhenti pada persetujuan kawasan hutan semata. Pemprov Gorontalo akan melanjutkan pengawalan skema pembiayaan konstruksi melalui koordinasi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas serta Kementerian Keuangan.

Setibanya di Gorontalo, Pemprov bakal langsung merampungkan penyusunan dan percepatan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai syarat mutlak sebelum pengerjaan fisik dimulai.

“Sepulang ke Gorontalo, Gubernur Gusnar akan mendorong percepatan penyelesaian AMDAL. Pengerjaan proyek perluasan Jalan Pinogu tentu wajib memiliki AMDAL yang komprehensif,” tegasnya.

Thomas memungkas bahwa seluruh instansi teknis Pemprov Gorontalo akan terus bersinergi dan mengawal proyek pelebaran jalan sepanjang 42 kilometer tersebut hingga tuntas dan membawa dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Pinogu.