Connect with us

News

Seribuan Peserta Turut Sukseskan Seminar Mahasiswa Pascasarjana FKM UI

Published

on

Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menggelar Seminar Online FKM UI Seri 13 || Foto Istimewa

BARAKATI.ID – Sebanyak 1000 peserta dari berbagai institusi yang tersebar di Indonesia dengan berbagai latar belakang yang berbeda mengikuti seminar online Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia seri 13, Kamis, (16/6/2022) melalui aplikasi zoom dan live streaming pada kanal youtube FKM UI.

Kegiatan ini di prakarsai Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, yang mengikuti mata kuliah Kesehatan Lingkungan Bencana dan Tanggap Darurat.

Agar terlihat berbeda, Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia mengusung tema kegiatan “Climate Change: How We Survive, Adapt, and Mitigate,” dengan harapan peserta mampu meningkatkan wawasan masyarakat mengenai pentingnya melakukan mitigasi bencana yang timbul dari perubahan iklim.

Berikutnya, pada giat ini ada beberapa poin penting yang disampaikan untuk bisa jadi referensi pengembangan regulasi, kebijakan, dalam mitigasi bencana akibat climate change.

Berikutnya lagi seminar ini ditujukan untuk memberikan gambaran yang komprehensif bagi sektor industri agar dapat bertahan, beradaptasi, dan menerapkan program mitigasi bencana akibat climate change ini.

Pelaksanaan kegiatan ini dibuka langsung oleh Dekan FKM UI, Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S., D.Sc., melalui Dr. Milla Herdayanti, SKM, M.SI. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura, dan Administradsi Umum.

Pada seminar kali ini turut menghadirkan beberapa pemateri yang berkompeten pada bidangnya, diantaranya Perdinan, Ph.D., MNRE. selaku Akademisi Institut Pertanian Bogor, dengan judul materi, Aksi Perubahan Iklim, Sudah Siapkah?.

Pemateri pertama (Perdinan) saat menyinggung 10 ancaman global terhadap kesehatan dunia ke sejumlah peserta || Foto Istimewa

Dimana dirinya menuturkan, perubahan iklim dan polusi udara saat ini telah menduduki posisi pertama dalam ancaman global terhadap kesehatan pada tahun 2019 menurut organisasi Kesehatan Dunia.

“Aktivitas manusia saat ini menjadi critical point yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim secara global dimana seharusnya manusia harus melakukan aktivitas-aktivitas pemberdayaan ekonomi yang berimbang dengan memikirkan kelestarian alam,” Paparnya.

Selanjutnya, Prof. Dra. Fatma Lestari, M.Si., Ph.D. selaku Direktur Pusat Pengurangan Risiko Bencana, Universitas Indonesia dengan judul materi, Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Risiko dan Mitigasi Bencana di Indonesia.

Menurutnya, perubahan iklim saat ini memberikan dampak kepada lingkungan, manusia, kerugian harta benda, hingga gangguan kesehatan secara langsung dan tidak langsung dimana 80% bencana di Indonesia akibat dampak perubahan iklim didominasi oleh banjir (39%).

Bencana akibat perubahan iklim secara spesifik pada aspek kesehatan masyarakat menyebabkan banyak anak mengalami kekurangan gizi, lebih dari 150 juta orang berpotensi terkena malaria, 10 juta anak mengalami stunting, hingga menyebabkan membengkaknya biaya untuk berobat kesehatan.

Fatma menjelaskan saat ini seluruh stakehoders jangan hanya terfokus pada bencana yang disebabkan oleh alam, “tetapi juga bencana-bencana ulah aktivitas manusia seperti bencana industri yang tidak kalah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang luar biasa,” Ungkapnya.

Pemateri Any Adelina Saat Memaparkan Materi ke Sejumlah Peserta || Foto Istimewa

Kemudian narasumber ketiga, Any Adelina Hutauruk, SKM, MSc.PH. dengan judul materi, Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kesehatan Masyarakat di Indonesia,.

Any mengatakan sektor kesehatan perlu melakukan kerja sama dengan semua pihak yang menghasilkan emisi dan menyebabkan perubahan iklim seperti dari sector energi, transportasi, pertanian dan sebagainya.

Ia membeberkan telah diadakan kerja sama penthahelix terkait dampak perubahan iklim dengan melibatkan stakeholders seperti pemerintah, akademisi, mantra pembangunan/pelaku usaha, masyarakat, dan media.

Terakhir, M. Olik Abdul Halik., Ak., M.Si. menyampaikan materi, Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bagi Masyarakat pada Kondisi Perubahan Iklim dan kerentanan Lingkungan,.

Menurutnya, saat ini terdapat 10 persen masyarakat Indonesia yang kualitas air minumnya belum layak karena masih menggunakan air tadah hujan karena tidak memiliki air sumur dan kualitas air tanahnya yang buruk.

Ia juga berharap agar masyarakat beralih kedalam sistem air perpipaan sehingga dapat mengkonsumsi air minum yang layak. “Oleh karenanya dibutuhkan penguatan peran pemerintah dan PDAM,” Ungkapnya.

Ia membeberkan saat ini PDAM juga sedang menghadapi masalah teknis operasional seperti masih banyaknya PDAM yang sakit (mengalami kerugian, kehilangan sumber daya air, dsb), tarif yang ditetapkan belum menutupi biaya operasional dan pencurian air.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gorontalo

Terendus Batu Hitam Ilegal Menuju Pelabuhan Pantoloan Palu, Otoritas Pelabuhan & APH Diminta Bertindak

Published

on

Gorontalo – Masyarakat Desa Parungi, Boalemo berhasil mengungkap aksi penyelundupan kekayaan Mineral, Batu Hitam yang diduga berasal dari Suwawa, Bone Bolango, Senin 1 September 2025 malam.

Dari informasi masyarakat, tiga truk masing-masing bernomor polisi DM 8314 BF, DM 8335 EC, dan DM 8475 CA semula berhasil ditahan namun berhasil kabur karena masyarakat terkendala terhadap wewenang atau otoritas.

Namun dari informasi masyarakat yang sempat menahan menyebut bahwa ketiga truk tersebut akan menuju ke Pelabuhan Pantoloan, Palu.

Berdasarkan hal ini, informasi yang coba dihimpun juga menduga bahwa batu hitam selundupan tersebut milik salah satu investor bernama Djolie Trisno.

Alhasil, karena telah jadi komsumsi publik, masyarakat meminta agar pihak otoritas Pelabuhan Pantoloan di Palu beserta APH setempat menindak tegas truk yang memuat batu hitam ilegal.

“Semoga dorang dapa tangkap di Pelabuhan Palu sana, APH juga harus bertindak tidak boleh mo kase biar bagini terus,” ketus Masyarakat yang berhasil mengendus aktivitas ilegal tersebut.

Jika hal tersebut lagi-lagi dibiarkan, maka ini membuktikan lemahnya pengawasan dari pihak Aparat Penegak Hukum (APH).

Sebelumnya, temuan penyelundupan batu hitam asal Suwawa juga menjadi sorotan publik saat pihak Bea Cukai di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta juga berhasil membongkar aktivitas ilegal tersebut beberapa waktu silam.

Continue Reading

News

SRI MULYANI PASTIKAN TIDAK ADA PAJAK BARU DI TAHUN 2026

Published

on

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah tidak akan menerapkan pajak baru pada tahun 2026. Pernyataan ini disampaikan sebagai upaya memberikan kepastian dan kenyamanan bagi masyarakat dan dunia usaha di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Sri Mulyani menuturkan bahwa meski pemerintah terus berupaya mengamankan penerimaan negara, kebijakan perpajakan tetap berorientasi pada kemudahan dan kelancaran, bukan penambahan jenis pajak baru. “Tidak ada rencana untuk memberlakukan jenis pajak baru di tahun depan,” ujarnya di Jakarta pada Selasa (2/9/2025).

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah fokus pada penguatan perpajakan yang telah ada dan meningkatkan penegakan hukum agar potensi pajak bisa termaksimalkan secara optimal.

Sri Mulyani juga menekankan pentingnya kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap stabilitas kebijakan fiskal demi mendukung perkembangan ekonomi nasional. Penegasan ini sekaligus meredam kekhawatiran yang muncul terkait wacana pajak baru yang sempat beredar di masyarakat.

Dengan tidak adanya pajak baru, pemerintah berharap dunia usaha dapat merencanakan kegiatan investasinya lebih baik serta mendorong konsumsi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Continue Reading

News

Kerusakan Akibat Demonstrasi di Indonesia Mencapai Rp 900 Miliar

Published

on

Gelombang unjuk rasa yang terjadi akhir pekan lalu meninggalkan dampak kerugian besar bagi berbagai wilayah di Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa total kerugian fasilitas publik dan infrastruktur akibat demonstrasi hampir menyentuh angka Rp 900 miliar melansir Antara di Jakarta, Selasa (2/9/2025)..

Kerugian tersebut meliputi kerusakan pada gedung pemerintahan, sarana transportasi, serta sejumlah fasilitas umum di sejumlah kota besar. Beberapa lokasi yang paling terdampak antara lain gedung-gedung DPRD yang mengalami pembakaran, gerbang tol yang dirusak, serta beberapa halte bus dan sistem MRT yang mengalami kerusakan signifikan.

Dody menyebutkan bahwa wilayah Jawa Timur menjadi daerah dengan kerusakan paling parah, dengan beberapa bangunan bersejarah seperti Gedung Negara Grahadi yang juga mengalami kerusakan. Selain itu, kantor DPRD Kota Kediri turut menjadi salah satu fasilitas yang rusak.

Tak hanya Jawa Timur, Makassar di Sulawesi Selatan juga menjadi salah satu titik lokasi dengan kerusakan berat, terutama akibat pembakaran Kantor DPRD Makassar yang berlangsung selama beberapa hari. Kerusakan yang terjadi di Makassar menambah daftar panjang wilayah yang terdampak kerusuhan selama aksi demo.

Menghadapi situasi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum berupaya cepat menyiapkan anggaran darurat guna memperbaiki fasilitas yang rusak. Langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemulihan infrastruktur tidak mengganggu program strategis pemerintahan.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan data terkini mengenai aksi unjuk rasa yang berlangsung selama beberapa hari di 32 provinsi dengan 107 titik penyelenggaraan. Dari jumlah tersebut, banyak yang berjalan damai, namun sejumlah besar aksi berujung ricuh dengan insiden pembakaran dan pengrusakan berbagai fasilitas publik.

Menurut Tito, kerusuhan terjadi di beberapa daerah utama seperti Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. Meskipun ada sejumlah tempat yang berhasil mempertahankan kondisi kondusif, kekerasan masih menyisakan dampak serius di berbagai wilayah.

Kerugian di DKI Jakarta menjadi salah satu yang paling signifikan, dengan sekitar 22 halte Transjakarta dan MRT mengalami kerusakan. Perbaikan fasilitas MRT saja ditaksir menelan biaya Rp 3,3 miliar, sementara untuk Transjakarta mencapai Rp 41,6 miliar. Selain itu, sistem CCTV yang turut rusak diperkirakan menimbulkan biaya hingga Rp 5,5 miliar.

Di Makassar, pembakaran Gedung DPRD Provinsi Sulsel dan DPRD Kota Makassar menyebabkan bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga korban jiwa sebanyak tiga orang dan lima lainnya terluka dalam peristiwa tersebut. Kerusakan juga terjadi di Kota Surakarta, dengan pembakaran kantor Sekretariat DPRD Solo, serta di Surabaya dimana Gedung Grahadi dan sejumlah pos polisi rusak parah karena kebakaran.

Demikian gambaran luas dampak kerusuhan unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia yang menuntut perhatian segera dari pemerintah dan masyarakat demi pemulihan kondisi sosial dan ekonomi pasca-demo.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler