Connect with us

Daerah

Setelah Disinggung Presiden, Gubernur Kaltim Kembalikan Mobil Dinas Seharga 8,5 Miliar Rupiah ke Kas Daerah

Published

on

Rudy Mas'ud Gubernur Kalimantan Timur

KALTIM – Komitmen efisiensi anggaran di lingkungan pemerintahan memasuki babak baru. Proyek pengadaan mobil dinas mewah dengan pagu anggaran mencapai Rp85 miliar kini dinyatakan telah dibatalkan sepenuhnya.
Langkah ini merupakan respons langsung sekaligus bentuk kepatuhan atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyindir penggunaan kendaraan impor yang dinilai tidak mendesak.

​Pemerintah melalui instansi terkait memastikan bahwa seluruh proses administrasi pengadaan tersebut telah dihentikan. Fokus kini dialihkan pada optimalisasi anggaran untuk program-program yang lebih menyentuh kepentingan publik serta dukungan penuh terhadap industri otomotif dalam negeri, sejalan dengan visi hilirisasi dan kemandirian bangsa.

​Pejabat terkait menegaskan bahwa tidak ada lagi kelanjutan dari rencana pembelian armada kendaraan mahal tersebut. Proses penarikan berkas pengadaan di sistem lelang elektronik pun diklaim telah rampung secara menyeluruh.
​”Pembatalan pengadaan mobil dinas tersebut sudah tuntas dan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk mengedepankan efisiensi,” ujar pernyataan resmi pihak kementerian terkait yang dikutip dari laporan nasional.

​Data dari media nasional lain, seperti Antara dan Kompas, memperkuat langkah ini dengan mencatat adanya pergeseran tren kebijakan di kementerian-kementerian untuk mulai beralih menggunakan kendaraan taktis atau mobil produksi lokal seperti Maung produksi PT Pindad. Pergeseran ini bukan sekadar gaya hidup, melainkan instruksi strategis untuk memperkuat kedaulatan industri nasional.

​Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo memang menekankan agar jajaran menteri hingga kepala lembaga tidak lagi pamer kemewahan dengan fasilitas impor.
​”Saya minta menteri-menteri, wakil menteri, tidak lagi pakai mobil impor. Ini soal kebanggaan nasional,” tegas Presiden Prabowo dalam pidato arahannya.

​Dengan tuntasnya pembatalan anggaran senilai Rp85 miliar ini, dana tersebut rencananya akan direlokasi ke pos anggaran lain yang lebih produktif. Keputusan ini diharapkan menjadi preseden bagi seluruh instansi daerah maupun pusat dalam mengelola keuangan negara dengan prinsip kesederhanaan dan keberpihakan pada produk lokal.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gorontalo

Gara-Gara Status Facebook Soal Prosesi Pemakaman Mantan Kades, Lembaga Adat Bonepantai Minta Sekcam Dipindah

Published

on

BONBOL – Sidang Lembaga Adat Kecamatan Bonepantai yang digelar di Kantor Camat Bonepantai menghasilkan sejumlah keputusan dan sikap tegas. Selain merumuskan rekomendasi penolakan terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Camat Rosihan Kaluku serta tuntutan pemindahan tugas Sekretaris Camat (Sekcam) ke wilayah lain, Dewan Adat juga menyoroti keras unggahan media sosial Facebook milik oknum Sekcam setempat.

Unggahan tersebut dipersoalkan lantaran mempertanyakan ketidakhadiran Dewan Adat dalam prosesi pemakaman secara adat bagi almarhum mantan Kepala Desa Toloti’o dua periode. Padahal, menurut pihak Dewan Adat, persoalan teknis maupun tata laksana adat semacam itu semestinya dibahas melalui jalur komunikasi dan koordinasi resmi, bukan justru dilempar menjadi konsumsi ruang publik.

“Sebagai Sekcam, seharusnya beliau berkoordinasi dulu dengan Dewan Adat, atau meminta persetujuan keluarga untuk dilaksanakan upacara prosesi pemakaman. Bukan malah mempertanyakan lewat media sosial,” ujar salah satu tokoh adat dalam forum sidang tersebut.

Dewan Adat menilai bahwa prosesi adat pemakaman bukanlah sekadar acara seremonial biasa. Di dalamnya terdapat pakem tata cara, kondisi psikologis keluarga yang tengah berduka, serta otoritas kelembagaan adat yang wajib dihormati. Ketika seorang pejabat struktural kecamatan justru mempertanyakan hal sensitif tersebut secara terbuka di Facebook, tindakan itu dinilai hanya memicu kegaduhan di tengah masyarakat, alih-alih menghadirkan solusi.

“Ini persoalan internal pemerintah kecamatan dan lembaga adat. Harusnya menjadi konsumsi pemerintah kecamatan, dipertanyakan langsung, duduk bersama. Bukan dipertanyakan di publik apalagi di media online Facebook,” tegasnya.

Hal yang paling disayangkan pihak Dewan Adat, lanjut tokoh tersebut, unggahan itu dipublikasikan tanpa adanya upaya komunikasi maupun tabayun terlebih dahulu dengan pemangku adat maupun pihak keluarga almarhum. Padahal, sebagai pejabat kecamatan, Sekcam seharusnya berperan sebagai jembatan komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan lembaga adat, bukan malah menjadi sumber polemik.

“Sekcam itu harusnya menjaga marwah pemerintah dan marwah adat. Kalau ada yang kurang, tanyakan langsung. Datang ke rumah adat, datang ke keluarga. Jangan bikin status yang akhirnya menyudutkan Dewan Adat,” tambahnya.

Atas rentetan persoalan etika komunikasi tersebut, Sidang Lembaga Adat Kecamatan Bonepantai sepakat akan segera menerbitkan rekomendasi resmi. Poin utama rekomendasi tersebut berisi penolakan terhadap penunjukan Plt Camat Rosihan Kaluku sekaligus mendesak agar oknum Sekcam segera dipindahtugaskan ke daerah lain di luar wilayah Kecamatan Bonepantai.

Dewan Adat menegaskan bahwa sikap keras ini diambil murni demi menjaga marwah kelembagaan, bukan didasari sentimen pribadi terhadap individu tertentu. Langkah ini merupakan bentuk komitmen dalam menjaga adab, etika pemerintahan, serta kehormatan tatanan adat di Bumi Bonepantai.

“Kami tidak membenci orangnya. Kami menjaga adat kami. Bonepantai beradab. Pejabat harus beradab,” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak redaksi masih berupaya mengonfirmasi dan belum mendapatkan klarifikasi resmi dari oknum Sekcam Bonepantai terkait polemik unggahan di media sosial tersebut.

Continue Reading

Gorontalo

Menang Telak di Pesta Demokrasi Desa, Erik Abdullah Raup 80 Persen Suara Pemilihan BPD Desa Karya Baru

Published

on

Pohuwato – Semangat regenerasi kepemimpinan di tingkat desa mulai tampak nyata dalam pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diselenggarakan secara serentak di Kabupaten Pohuwato, pada Rabu (18/11/2026). Pesta demokrasi tingkat desa tersebut diikuti oleh sejumlah kandidat dari berbagai latar belakang, mulai dari tokoh senior hingga generasi muda yang bertekad mengambil bagian langsung dalam pembangunan desa.

Salah satu representasi generasi muda yang sukses mencuri perhatian dalam kontestasi tersebut adalah Erik Abdullah, S.Pd., perwakilan Dusun 3 Butato, Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato. Dalam pemilihan anggota BPD tersebut, Erik berhasil meraih kemenangan telak dengan memperoleh dukungan sebesar 80 persen dari total hak suara yang diberikan masyarakat setempat.

Capaian suara mayoritas tersebut menjadi cerminan tingginya kepercayaan warga terhadap keterlibatan kaum muda di dalam lembaga permusyawaratan desa. Kehadiran figur muda di jajaran BPD diharapkan mampu menyuntikkan perspektif segar, gagasan inovatif, serta energi baru dalam mengawal aspirasi warga dan mengakselerasi pembangunan desa.

Salah seorang warga setempat berinisial WL mengungkapkan bahwa momentum ini sudah saatnya dimanfaatkan untuk memberikan ruang dan kepercayaan seluas-luasnya bagi anak muda dalam berkontribusi memajukan daerahnya.

“Generasi muda harus mampu menjadi agen perubahan dan turut mengambil peran dalam pembangunan desa. Desa membutuhkan ide-ide baru, pemikiran kreatif, serta semangat anak muda untuk membawa desa menjadi lebih maju ke depannya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa tingginya perolehan suara tersebut membuktikan bahwa Erik merupakan sosok yang dipercaya masyarakat. Harapan besar tersebut sekaligus menjadi amanah agar berbagai gagasan dan visi yang ditawarkan selama masa pencalonan dapat direalisasikan secara konkret melalui fungsi dan tanggung jawabnya sebagai anggota BPD.

Adapun visi utama yang diusung Erik Abdullah dalam pencalonannya adalah ‘Terwujudnya Desa Karya Baru yang Maju, Mandiri, Transparan, dan Sejahtera Berlandaskan Gotong Royong’.

Visi tersebut diharapkan menjadi kompas kerja dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat akar rumput, memperkuat transparansi tata kelola pemerintahan desa, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam setiap program pembangunan.

Terpilihnya Erik Abdullah dalam ajang pemilihan BPD ini menjadi bukti konkret bahwa proses regenerasi kepemimpinan desa dapat dimulai dari partisipasi aktif generasi muda. Berbekal mandat dan kepercayaan besar dari masyarakat, tanggung jawab utama yang menanti ke depan adalah menjalankan amanah secara terbuka, aspiratif, serta senantiasa mengedepankan kepentingan bersama demi kemajuan Desa Karya Baru.

Continue Reading

Advertorial

Bakal Dihadiri Lebih dari Seribu Peserta Se-Indonesia, Kapolda Gorontalo Siap Amankan BK-PON Petanque 2027 di UNG

Published

on

UNG – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Gorontalo, Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K., menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh pelaksanaan Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK-PON) cabang olahraga (cabor) Petanque yang dijadwalkan berlangsung di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) pada tahun 2027 mendatang.

Komitmen tersebut disampaikan Kapolda saat menerima kunjungan audiensi pengurus dan panitia pelaksana BK-PON cabor Petanque yang dipimpin langsung oleh Ketua Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI) Provinsi Gorontalo, Dr. dr. Cecy Rahma Karim, Sp.GK., di Ruang Kerja Kapolda, Mapolda Gorontalo, pada Rabu (18/11/2026).

“Kegiatan positif ini tentu harus kita dukung bersama, karena Gorontalo dipercaya menjadi tuan rumah cabang olahraga yang mempertandingkan banyak kategori. Kami berharap UNG mampu menjadi tuan rumah yang baik. Sebagai aparat keamanan, kami akan memastikan seluruh rangkaian kegiatan terlaksana dengan aman dan nyaman bagi seluruh peserta yang datang dari berbagai provinsi di Indonesia,” ujar Kapolda.

Kepada jajaran pengurus FOPI dan panitia BK-PON, Kapolda juga menitipkan pesan agar cabang olahraga petanque terus disosialisasikan dan digaungkan ke seluruh penjuru Gorontalo.

“Olahraga itu merupakan wadah yang tepat untuk membentuk jiwa sportivitas. Semakin berkembang cabang olahraga ini, tentu akan semakin bagus dampaknya bagi masyarakat,” pungkas Irjen Pol. Nurworo.

Sementara itu, Ketua FOPI Gorontalo, Dr. dr. Cecy Rahma Karim, Sp.GK., menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dan apresiasi tinggi yang diberikan Kapolda terhadap rencana pelaksanaan ajang berskala nasional tersebut. Akademisi yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran UNG ini memperkirakan, setidaknya lebih dari seribu peserta dan ofisial dari seluruh provinsi di Indonesia akan hadir memadati Gorontalo.

“Kami berkoordinasi dengan Pak Kapolda untuk memohon dukungan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan ini, dan alhamdulillah beliau memberikan apresiasi yang luar biasa. Kami berharap ajang yang akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2027 ini dapat berjalan lancar berkat dukungan aparat keamanan, sehingga ribuan peserta yang nantinya datang ke Gorontalo merasa aman dan nyaman hingga babak kualifikasi PON selesai,” ujar dr. Cecy.

Dalam kunjungan silaturahmi dan koordinasi tersebut, dr. Cecy turut didampingi oleh Ketua Panitia BK-PON Cabor Petanque, Arief Rachman Hakim Abdul, Bendahara FOPI Gorontalo, Zhulmaydin Chairil Fachrussyah, Ketua Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga UNG, Supriyanto Kadir, serta sejumlah atlet petanque kebanggaan Gorontalo.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler