Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, bersama Wakil Bupati Iwan S. Adam serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pohuwato, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (02/02/2026).

Rakornas yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) ini merupakan forum strategis nasional untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan dihadiri oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju, para kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kesatuan langkah dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung keberhasilan agenda pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa keberhasilan berbagai program prioritas nasional sangat bergantung pada peran serta pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pelaksana kebijakan di lapangan.

Usai kegiatan, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga menyampaikan bahwa banyak hal penting yang menjadi perhatian dalam Rakornas tersebut. “Presiden memberikan arahan yang sangat jelas agar seluruh kepala daerah berperan aktif dalam mengawal implementasi program prioritas nasional. Pesannya tegas: kebijakan pusat harus berjalan seiring dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.

Rakornas Tahun 2026 ini juga menjadi ajang penyamaan persepsi dan komitmen bersama antarpemerintah daerah dalam mengimplementasikan program-program strategis nasional, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan.

Selain membahas program sosial-ekonomi, forum nasional tersebut juga menyoroti berbagai isu penting lain seperti stabilitas keamanan daerah, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, dan percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul serta berdaya saing.

Presiden melalui Kemendagri mendorong seluruh pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam kebijakan publik, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut, Bupati Saipul menegaskan bahwa kehadiran Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam Rakornas ini adalah bentuk nyata komitmen Pemkab untuk menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan visi pembangunan nasional. “Pemerintah Kabupaten Pohuwato siap mendukung penuh program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia. Implementasinya akan disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masyarakat Pohuwato agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara langsung,” tegasnya.

Sementara itu, kehadiran Wakil Bupati Pohuwato, Ketua DPRD, serta unsur Forkopimda menunjukkan soliditas dan sinergi pemerintahan daerah dalam memperkuat hubungan kerja antara lembaga eksekutif, legislatif, dan aparat keamanan. Sinergi ini diharapkan mampu memperkokoh koordinasi lintas sektor di tingkat daerah, terutama dalam pelaksanaan program strategis nasional.

Melalui Rakornas 2026 ini, pemerintah pusat berharap terbentuk kesamaan visi dan langkah antara pusat dan daerah demi mewujudkan pembangunan nasional yang merata, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat—termasuk masyarakat Kabupaten Pohuwato.

The post Sinergi untuk Negeri: Pohuwato Tegaskan Komitmen pada Rakornas 2026 appeared first on Barakati ID.

The post Sinergi untuk Negeri: Pohuwato Tegaskan Komitmen pada Rakornas 2026 appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar rapat konsultasi pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan (AKD) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (15/12/2025).

Rapat tersebut berlangsung dalam rangka mengoptimalkan kinerja DPRD di penghujung tahun serta mengantisipasi sejumlah agenda penting yang bertepatan dengan masa libur nasional.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, menjelaskan bahwa rapat ini digelar untuk membahas langkah-langkah strategis dalam penyelesaian agenda legislatif yang masih tertunda.

“Rapat ini pada intinya untuk mengantisipasi pelaksanaan rapat-rapat di akhir tahun, karena masih terdapat agenda penting yang harus segera diselesaikan,” ujar La Ode.

Ia memaparkan, terdapat tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang menjadi prioritas DPRD Provinsi Gorontalo di sisa tahun 2025, masing-masing yakni Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender, Ranperda Kepemudaan, serta Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Menurut La Ode, hingga saat ini DPRD masih menunggu hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang disampaikan melalui Pemerintah Kabupaten Sumedang terhadap ketiga Ranperda tersebut.

“Jika hasil fasilitasi itu keluar di akhir tahun, maka perlu dipastikan mekanisme agar rapat paripurna tetap dapat dilaksanakan meskipun dalam suasana libur,” jelasnya.

Untuk mempercepat proses tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo berencana melakukan konsultasi langsung ke Kemendagri di Jakarta, guna memastikan kesiapan serta progres fasilitasi terhadap tiga Ranperda tersebut.

“Hal inilah yang menjadi inti pembahasan dalam rapat konsultasi hari ini, agar seluruh agenda legislasi strategis DPRD dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” pungkas La Ode Haimudin.

The post Kejar Target Akhir Tahun, DPRD Provinsi Gorontalo Gelar Rapat Konsultasi Pimpinan appeared first on Barakati ID.

The post Kejar Target Akhir Tahun, DPRD Provinsi Gorontalo Gelar Rapat Konsultasi Pimpinan appeared first on Barakati ID.

DEPROV – DPRD Provinsi Gorontalo resmi menggelar Rapat Paripurna Tingkat II untuk membahas sekaligus menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ridwan Monoarfa itu dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, unsur Forkopimda, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda, Umar Karim, dalam laporannya menyebutkan bahwa revisi regulasi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebijakan nasional, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan Perangkat Daerah. Regulasi tersebut mewajibkan pemerintah daerah menata ulang struktur kelembagaan berdasarkan beban kerja, kondisi wilayah, kapasitas fiskal, serta urgensi urusan pemerintahan yang ditangani.

Menurut Umar, penataan ini mendesak dilakukan karena struktur OPD Provinsi Gorontalo saat ini dinilai belum efektif. Usai penataan pada 2022, jumlah OPD meningkat dari 27 menjadi 29, namun justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan penurunan efisiensi kinerja birokrasi.

Dalam proses pembahasannya, Pansus bersama Pemerintah Provinsi melakukan pendalaman substansi, konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN-RB, serta studi banding ke Provinsi Jawa Barat untuk mempelajari praktik pemisahan Badan Keuangan dan Badan Pendapatan.

Umar memaparkan sejumlah poin perubahan penting dalam revisi perda tersebut, di antaranya:

• Penyesuaian konsideran “menimbang” dan “mengingat” agar lebih menonjolkan prinsip efektivitas, efisiensi, pembagian urusan, serta fleksibilitas organisasi.

• Penyempurnaan nomenklatur perangkat daerah, termasuk pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga. Penyesuaian ini dilakukan agar urusan kebudayaan tidak bercampur dengan aspek komersial sektor pariwisata.

• Perubahan pada sektor pekerjaan umum menyesuaikan hasil fasilitasi Kemendagri.

• Restrukturisasi sektor pertanian, termasuk penggabungan sub-bidang tanaman pangan dan hortikultura ke dalam Dinas Ketahanan Pangan serta perubahan nama Dinas Pertanian menjadi Dinas Peternakan dan Perkebunan.

• Pemisahan Badan Keuangan menjadi dua lembaga: Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah.

• Penataan ulang Badan Kepegawaian menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

• Ketentuan peralihan yang menjamin pejabat saat ini tetap menjalankan tugas hingga penetapan pejabat baru. OPD hasil penataan akan efektif setelah anggaran dimasukkan pada APBD 2026 atau perubahan APBD tahun yang sama.

Pansus juga menegaskan pentingnya memastikan setiap urusan pemerintahan terfasilitasi secara tepat agar tidak terjadi stagnasi seperti pada urusan pertanahan yang sebelumnya belum tertangani maksimal.

Dalam sambutannya, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan apresiasi atas kerja intensif DPRD dan Pansus dalam menyelesaikan pembahasan, termasuk dua kali fasilitasi bersama Kemendagri. Ia menyoroti pentingnya pengaturan masa transisi karena berpengaruh terhadap psikologis ASN dan penyerapan anggaran daerah.

“Pejabat yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya,” tegas Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan dua mekanisme penyusunan APBD 2026, yaitu melalui input manual di SIPD sambil menunggu pengesahan SOTK baru, serta penginputan digital setelah perda disahkan agar tidak menghambat proses penganggaran.

Ia juga menambahkan, kinerja fiskal Provinsi Gorontalo tergolong baik secara nasional. Realisasi belanja daerah berada di peringkat ketujuh, sementara pendapatan menempati posisi kelima secara keseluruhan.

Dengan disetujuinya Ranperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 ini, pemerintah berharap penataan kelembagaan daerah dapat meningkatkan efektivitas birokrasi, mempercepat pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan membantu percepatan capaian target pembangunan daerah.

The post Demi Efisiensi, DPRD Provinsi Gorontalo Ubah Susunan Perangkat Daerah appeared first on Barakati ID.

The post Demi Efisiensi, DPRD Provinsi Gorontalo Ubah Susunan Perangkat Daerah appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah (Rakornas PHD) Tahun 2025 yang digelar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 26–28 Agustus 2025.

Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah ini mengusung tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita.” Rakornas menjadi forum strategis bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga terkait dalam membahas mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, mendukung iklim investasi, dan mempercepat pencapaian program strategis nasional.

Bupati Saipul menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam mendukung upaya pemerintah pusat memperkuat kepastian hukum di daerah.

“Rakornas ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, mendukung iklim investasi, dan mempercepat pencapaian program strategis nasional,” ujar Bupati Saipul.

Ia menambahkan, kejelasan regulasi melalui produk hukum daerah sangat penting agar pelaku usaha merasa terlindungi. Dengan begitu, investasi dapat berjalan baik, pembangunan daerah dipercepat, serta pelayanan publik semakin meningkat.

Pada kesempatan itu, Bupati Saipul yang didampingi Sekretaris Dewan Pohuwato, Hamkawaty Mbuinga, mengikuti rangkaian kegiatan hari kedua Rakornas, mulai dari apel pemantapan pelaksanaan peraturan daerah, penampilan tarian kolosal tradisional Sultra, hingga laporan Gubernur Sulawesi Tenggara.

Agenda dilanjutkan dengan sambutan Menteri Hukum dan HAM, sambutan Menteri Dalam Negeri, serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kemendagri dan Kementerian Hukum terkait harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi pembentukan produk hukum daerah. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen kepatuhan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan strategis nasional menuju terwujudnya Asta Cita.

Rakornas juga menghadirkan materi strategis dari berbagai narasumber, di antaranya Ketua Komisi II DPR RI, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Menteri Investasi/Kepala BKPM, Ketua Kadin, serta Dirjen Otonomi Daerah. Kegiatan turut dirangkaikan dengan pemberian penghargaan indeks kepatuhan daerah, talk show lintas kementerian, hingga kunjungan ke PHD Ekonomi Kreatif (Ekraf) dan UMKM Expo 2025.

Bupati Saipul berharap, hasil Rakornas dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Pohuwato, dalam melahirkan produk hukum yang berkualitas guna mendukung peningkatan investasi dan percepatan pembangunan daerah.

The post Rakornas Produk Hukum Daerah 2025, Bupati Pohuwato Dorong Regulasi Berkualitas untuk Investasi dan Asta Cita appeared first on Barakati ID.

The post Rakornas Produk Hukum Daerah 2025, Bupati Pohuwato Dorong Regulasi Berkualitas untuk Investasi dan Asta Cita appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Rombongan DPRD Provinsi Gorontalo yang dipimpin Ketua DPRD Thomas Mopili, didampingi Wakil Ketua II La Ode Haimudin dan Wakil Ketua III Sulyanto Pateda, bersama jajaran Komisi I melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Rabu (23/07/2025) pukul 09.30 WIB.

Dalam rombongan tersebut, turut hadir Ketua Komisi I Fadli Poha beserta anggota Komisi I: Yeyen Sidiki, Ekwan Ahmad, dan Wahyudin Moridu.

Wakil Ketua DPRD Gorontalo Sulyanto Pateda dalam wawancara daring menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi terkait penerapan efisiensi anggaran di Provinsi Gorontalo.

“Kami datang untuk melakukan koordinasi tentang penerapan efisiensi anggaran sesuai kebijakan pemerintah pusat,” ujar Sulyanto.

Namun, dalam pertemuan tersebut, pihak Kemendagri disebut terkejut saat mengetahui adanya pengadaan mobil dinas untuk Asisten I dan II di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo di tengah upaya efisiensi anggaran.

“Kemendagri kaget setelah kami sampaikan soal pembelian mobil dinas Asisten I dan II oleh Pemprov Gorontalo, apalagi ini dilakukan di tengah instruksi penghematan,” jelasnya.

Sulyanto menambahkan, pengadaan mobil dinas tersebut dinilai tidak sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi dan pengendalian belanja pemerintah.

“Ini keliru, karena sudah ada instruksi presiden mengenai penghematan anggaran. Pemprov seharusnya mematuhi aturan ini,” tegasnya.

DPRD menekankan bahwa kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi langkah pengawasan agar kebijakan daerah selaras dengan arahan pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efisien dan akuntabel.

The post Instruksi Presiden Nomor 1/2025 Diabaikan? DPRD Provinsi Gorontalo Laporkan ke Kemendagri appeared first on Barakati ID.

The post Instruksi Presiden Nomor 1/2025 Diabaikan? DPRD Provinsi Gorontalo Laporkan ke Kemendagri appeared first on Barakati ID.

Jakarta – Menjelang pelantikan pada 20 Februari 2025, Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato terpilih, Saipul A. Mbuinga dan Iwan S. Adam, telah menyelesaikan proses registrasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta menjalani pemeriksaan kesehatan, Senin (17/02/2025).

Langkah ini merupakan bagian dari tahapan persiapan sebelum resmi dilantik sebagai kepala daerah. Keduanya tiba di Kemendagri didampingi Kabag Pemerintahan Setda Pohuwato, Anugerah Wenas.

Menurut Anugerah Wenas, hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam kondisi yang baik dan siap mengikuti seluruh rangkaian agenda pelantikan.

“Alhamdulillah, hasil pemeriksaan kesehatan bagus. Insyaallah, Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pohuwato siap mengikuti pelantikan dan retreat kepala daerah,” ujarnya.

Selain menghadiri pelantikan, Saipul Mbuinga dan Iwan Adam juga dijadwalkan mengikuti retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, mulai 21 hingga 28 Februari 2025.

“Pada 28 Februari, Pak Wakil Bupati akan bergabung dalam sesi pengarahan dari Presiden Prabowo sekaligus menghadiri penutupan retreat,” tambah Anugerah Wenas.

Tak hanya Saipul dan Iwan, sejumlah kepala daerah terpilih lainnya juga turut menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari prosedur sebelum pelantikan. Pemeriksaan ini berlangsung sejak Minggu hingga Senin (16-17 Februari 2025), memastikan seluruh kepala daerah dalam kondisi prima sebelum resmi mengemban amanah baru.

The post Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Terpilih Jalani Registrasi dan Pemeriksaan Kesehatan di Kemendagri appeared first on Barakati ID.

The post Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Terpilih Jalani Registrasi dan Pemeriksaan Kesehatan di Kemendagri appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Setelah melakukan pertemuan dengan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), terungkap bahwa aktivitas pertambangan yang dikelolah oleh perusahan PT Gorontalo Mineral, sepertinya memiliki dampak serius, (23/8/2023).

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea menjelaskan, jika terjadi kebocoran pada aktivitas pertambangan di daerah Suwawa, Bone Bolango tersebut, yang akan merasakan langsung dampaknya adalah masyarakat Kota Gorontalo.

“Kalau itu terjadi apa-apa, dari Lombongo saja ke Kota itu elevasinya 7 meter, jika terjadi kebocoran di sana, yang korban masyarakat Kota Gorontalo. Oleh karena itu, bagi saya karena ini kebijakan pusat, silakan diatur saja, tapi pada saat itu kita menolak, karena risikonya rakyat Gorontalo akan menjadi korban,” tegas Adhan.

Meski sudah sempat ada penolakan untuk aktivitas pertambangan, Adhan mengatakan pihaknya juga tetap akan mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai mata pencarian utama di daerah tersebut.

Untuk itu, rencananya Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, ditemani Dinas PTSP dan ESDM serta Biro Hukum Provinsi, akan mendatangi Kemendagri guna membicarakan persoalan yang terjadi di PT GM, termasuk dampak dari aktivitas pertambangannya.

“Saya kira kondisi Gorontalo terkait tambang ini masalah hidup masyarakat, masalah kebutuhan mereka. Sementara pengaturan pemerintah sampai saat ini belum memuaskan. Oleh karena ke depan ini perlu ditangani, karena banyak masyarakat yang mengaharapkan tambang ini, insyaallah kita akan mendatangi Kemendagri membicarakan hal ini,” jelasnya.

The post Komisi I Deprov Berencana Fatangi Kemendagri Bahas PT GM appeared first on Barakati ID.

The post Komisi I Deprov Berencana Fatangi Kemendagri Bahas PT GM appeared first on Barakati ID.

POHUWATO – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan insentif fiskal dalam pengendalian inflasi daerah tahun anggaran 2023 periode pertama kepada 33 Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 3 provinsi, 24 kabupaten, dan 6 kota.

Salah satu daerah yang termasuk dalam penerima insentif fiskal tersebut adalah pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menerima penghargaan tersebut dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, dan Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dalam sebuah acara di Gedung Sasana Bhakti Praja Lt. 3 Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin, (31/7/2023).

Bupati Saipul Mbuinga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Kemendagri dan Kemenkeu, atas pemberian insentif fiskal kepada Kabupaten Pohuwato sebagai salah satu dari 24 kabupaten penerima.

“Terima kasih atas penilaian dari pemerintah pusat atas daerah kami, sehingga dari 24 kabupaten penerima, Alhamdulillah Kabupaten Pohuwato terpilih,”jelas Saipul.

Ia juga mengapresiasi kerja sama dari tim pengendalian inflasi daerah (TPID) dengan tim pengendalian inflasi pusat (TPIP) yang telah membantu Kabupaten Pohuwato meraih penghargaan tersebut.

Mendagri berharap agar inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat terus dikendalikan. Oleh karena itu, Kemendagri dan Kemenkeu memberikan insentif fiskal kepada 33 Pemerintah Daerah yang telah berhasil mengendalikan angka inflasi. Dengan harapan insentif ini dapat mendorong upaya pengendalian inflasi di daerah tersebut.

The post Kabupaten Pohuwato Terima Insentif Fiskal Dari Kemendagri Dan Kemenkeu appeared first on Barakati ID.

The post Kabupaten Pohuwato Terima Insentif Fiskal Dari Kemendagri Dan Kemenkeu appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Tiga nama usulan calon Penjabat Gubernur Gorontalo dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penyerahan berkas usulan tiga nama Pj. Gubernur Gorontalo diserahkan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Awaludin Paweni dan Sekretarias Dewan, Sudarman Samad, Kamis (6/4/2023) di Jakarta.

Berkas tersebut selanjutnya diterima oleh Dr. L. Saydiman Marto, S.STP, M.Si, Kasubdit Wilayah IV Dit FKDH dan DPRD, Ditjen Otda Kemeterian Dalam Negeri.

“Alhamdulillah di sela-sela kunjungan kerja pimpinan dewan di Jakarta dilakukan juga penyerahan berkas usulan Calon Pj. Gubernur Gorontalo,” ujar Sudarman Samad.

Tiga nama usulan calon penjabat Gubernur Gorontalo sebelumnya diputuskan melalui Sidang Paripurna Deprov Gorontalo, Selasa (4/4). Tiga nama tersebut adalah Hamka Hendra Noer, Firdaus Dewilmar, dan Ismail Pakaya.

Tiga nama usulan dewan ini menjadi pertimbangkan Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri dalam menentukan Penjabat Gubernur Gorontalo yang akan menggantikan Hamka Hendra Noer yang akan mengakhiri masa jabatan pada 12 Mei 2023. Hamka Hendra Noer sendiri masih diusulkan sebagai calon Penjabat Gubernur Gorontalo untuk periode berikutnya.

The post Tiga Nama Calon Penjagub Gorontalo Diserahkan ke Kemendagri oleh DPRD Provinsi Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Tiga Nama Calon Penjagub Gorontalo Diserahkan ke Kemendagri oleh DPRD Provinsi Gorontalo appeared first on Barakati ID.

NEWS – Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan kepemimpinan Gorontalo kepada Hamka Hendra Noer, yang merupakan Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Dirinya di beri mandat oleh Presiden sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 50/P tahun 2022 tertanggal 10 Mei 2022. Dan telah ditandatangani langsung Presiden Joko Widodo.

Bertempat di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Hamka dan empat penjabat gubernur lainnya, dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Hamka sendiri dilantik untuk mengisi kekosongan jabatan penjabat Gubernur di Gorontalo. Sementara itu, Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten, Dirjen Mineral dan batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat dan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kemendagri Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat.dan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kemendagri Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat.

The post Hamka Hendra Noer Dilantik Jadi Pj Gubernur Gorontalo Gantikan Rusli Habibie appeared first on Barakati ID.

The post Hamka Hendra Noer Dilantik Jadi Pj Gubernur Gorontalo Gantikan Rusli Habibie appeared first on Barakati ID.