Connect with us

Advertorial

Demi Efisiensi, DPRD Provinsi Gorontalo Ubah Susunan Perangkat Daerah

Published

on

DPRD Provinsi Gorontalo Sahkan Revisi Perda Struktur OPD

DEPROV – DPRD Provinsi Gorontalo resmi menggelar Rapat Paripurna Tingkat II untuk membahas sekaligus menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ridwan Monoarfa itu dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, unsur Forkopimda, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda, Umar Karim, dalam laporannya menyebutkan bahwa revisi regulasi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebijakan nasional, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan Perangkat Daerah. Regulasi tersebut mewajibkan pemerintah daerah menata ulang struktur kelembagaan berdasarkan beban kerja, kondisi wilayah, kapasitas fiskal, serta urgensi urusan pemerintahan yang ditangani.

Menurut Umar, penataan ini mendesak dilakukan karena struktur OPD Provinsi Gorontalo saat ini dinilai belum efektif. Usai penataan pada 2022, jumlah OPD meningkat dari 27 menjadi 29, namun justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan penurunan efisiensi kinerja birokrasi.

Dalam proses pembahasannya, Pansus bersama Pemerintah Provinsi melakukan pendalaman substansi, konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN-RB, serta studi banding ke Provinsi Jawa Barat untuk mempelajari praktik pemisahan Badan Keuangan dan Badan Pendapatan.

Umar memaparkan sejumlah poin perubahan penting dalam revisi perda tersebut, di antaranya:

  • Penyesuaian konsideran “menimbang” dan “mengingat” agar lebih menonjolkan prinsip efektivitas, efisiensi, pembagian urusan, serta fleksibilitas organisasi.

  • Penyempurnaan nomenklatur perangkat daerah, termasuk pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga. Penyesuaian ini dilakukan agar urusan kebudayaan tidak bercampur dengan aspek komersial sektor pariwisata.

  • Perubahan pada sektor pekerjaan umum menyesuaikan hasil fasilitasi Kemendagri.

  • Restrukturisasi sektor pertanian, termasuk penggabungan sub-bidang tanaman pangan dan hortikultura ke dalam Dinas Ketahanan Pangan serta perubahan nama Dinas Pertanian menjadi Dinas Peternakan dan Perkebunan.

  • Pemisahan Badan Keuangan menjadi dua lembaga: Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah.

  • Penataan ulang Badan Kepegawaian menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

  • Ketentuan peralihan yang menjamin pejabat saat ini tetap menjalankan tugas hingga penetapan pejabat baru. OPD hasil penataan akan efektif setelah anggaran dimasukkan pada APBD 2026 atau perubahan APBD tahun yang sama.

Pansus juga menegaskan pentingnya memastikan setiap urusan pemerintahan terfasilitasi secara tepat agar tidak terjadi stagnasi seperti pada urusan pertanahan yang sebelumnya belum tertangani maksimal.

Dalam sambutannya, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan apresiasi atas kerja intensif DPRD dan Pansus dalam menyelesaikan pembahasan, termasuk dua kali fasilitasi bersama Kemendagri. Ia menyoroti pentingnya pengaturan masa transisi karena berpengaruh terhadap psikologis ASN dan penyerapan anggaran daerah.

“Pejabat yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya,” tegas Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan dua mekanisme penyusunan APBD 2026, yaitu melalui input manual di SIPD sambil menunggu pengesahan SOTK baru, serta penginputan digital setelah perda disahkan agar tidak menghambat proses penganggaran.

Ia juga menambahkan, kinerja fiskal Provinsi Gorontalo tergolong baik secara nasional. Realisasi belanja daerah berada di peringkat ketujuh, sementara pendapatan menempati posisi kelima secara keseluruhan.

Dengan disetujuinya Ranperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 ini, pemerintah berharap penataan kelembagaan daerah dapat meningkatkan efektivitas birokrasi, mempercepat pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan membantu percepatan capaian target pembangunan daerah.

Advertorial

Sasar Rekognisi Global: FIP UNG Desain Pendidikan Teluk Tomini Menuju Internasionalisasi

Published

on

UNG – Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2026, Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) mengambil langkah taktis dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD). Agenda strategis ini dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama lintas sektor serta peluncuran buku di Aula FIP UNG, Kamis (21/05/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Pendidikan Berbasis Kawasan: Menyatukan Aspirasi Mewujudkan Inspirasi” tersebut didesain sebagai upaya nyata institusi dalam mendorong percepatan serta pemerataan mutu pendidikan di kawasan Teluk Tomini.

Momentum Hardiknas tahun ini dijadikan FIP UNG sebagai pijakan krusial untuk menjaring langsung realitas objektif kondisi pendidikan di lapangan. FIP mengambil peran sentral dengan menghimpun aspirasi mendasar dari para kepala dinas pendidikan se-Provinsi Gorontalo dan kawasan sekitarnya. Langkah ini ditempuh guna memastikan kontribusi akademik universitas selaras dengan kebutuhan riil daerah.

Dekan FIP UNG, Prof. Dr. Arwildayanto, S.Pd., M.Pd., menjelaskan bahwa potret riil dari para pemangku kebijakan di daerah sangat dibutuhkan untuk merumuskan arah transformasi pendidikan yang komprehensif.

“Kami ingin mendengarkan langsung dari para kepala dinas mengenai realitas pendidikan yang sesungguhnya terjadi di daerah masing-masing. Hasil pemetaan ini nantinya akan kami rangkum menjadi sebuah dokumen rekomendasi kebijakan dalam bentuk policy brief,” tegas Prof. Arwildayanto.

Inisiatif yang dimotori oleh FIP ini menjadi bagian integral dari perwujudan visi makro UNG dalam mengembangkan inovasi berbasis kawasan. Langkah tersebut sekaligus menjadi refleksi dalam membawa institusi melangkah ke panggung internasionalisasi yang lebih luas.

Senada dengan hal itu, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi UNG, Dr. Harto S. Malik, M.Hum., menekankan bahwa pembicaraan mengenai pengembangan kawasan merupakan core bisnis akademik UNG yang berkaitan erat dengan arah masa depan universitas.

“Tema ini menjadi sangat penting karena UNG saat ini sedang bersiap menuju internasionalisasi perguruan tinggi. Untuk mencapainya, UNG harus hadir terlebih dahulu menjawab kebutuhan nyata masyarakat melalui sistem pendidikan yang kontekstual, relevan, dan berbasis pada karakter wilayah,” papar Dr. Harto.

Melalui sinergi kuat yang terbangun dalam momentum Hardiknas 2026 ini, dokumen policy brief yang dihasilkan diproyeksikan tidak hanya memajukan mutu pendidikan lokal di lingkar Teluk Tomini, melainkan juga menjadi akselerator penting bagi Universitas Negeri Gorontalo dalam memantapkan langkah menuju rekognisi global.

Continue Reading

Advertorial

Cetak Sejarah Baru: FK UNG Resmi Buka Pendaftaran PPDS Spesialis Anestesiologi 2026

Published

on

UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menorehkan sejarah baru dalam pengembangan pendidikan kedokteran di wilayahnya. Fakultas Kedokteran (FK) UNG secara resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) untuk Program Studi Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Tahun Akademik 2026/2027.

Penerimaan mahasiswa perdana untuk program spesialis tersebut dibuka mulai tanggal 25 Mei hingga 6 Juni 2026. Kehadiran program studi baru ini menjadi tonggak sejarah bagi UNG dalam memperkuat ekosistem pendidikan tinggi kesehatan sekaligus menjawab krisis kelangkaan tenaga dokter spesialis di kawasan timur Indonesia.

Dekan Fakultas Kedokteran UNG, Dr. dr. Cecy Rahma Karim, Sp.GK., menjelaskan bahwa pembukaan PPDS ini merupakan langkah taktis untuk memperluas akses pendidikan dokter spesialis, baik melalui jalur reguler maupun skema kerja sama kemitraan. Program ini dihadirkan guna mendukung akselerasi pembangunan kesehatan daerah serta mendorong pemerataan tenaga medis di wilayah yang masih terisolasi.

“Pembukaan PPDS ini merupakan bagian dari komitmen kokoh UNG dalam mendongkrak kualitas layanan kesehatan masyarakat melalui penyediaan sistem pendidikan dokter spesialis yang bermutu tinggi,” ujar Dr. Cecy, Senin (25/05/2026).

Ia menerangkan, seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring (online) melalui laman resmi https://pmb.ung.ac.id/. Para calon dokter spesialis diwajibkan untuk mengisi formulir elektronik serta mengunggah seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.

Berdasarkan jadwal resmi, tahapan verifikasi berkas administrasi akan dilangsungkan pada 25 Mei hingga 9 Juni 2026, yang kemudian diikuti dengan pengumuman hasil seleksi administrasi pada 12 Juni 2026. Calon mahasiswa yang lolos diwajibkan mengikuti tes kesehatan pada 12 hingga 20 Juni 2026, sebelum masuk ke rangkaian seleksi tahap lanjutan pada 22 hingga 26 Juni 2026.

Senada dengan itu, Rektor UNG Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., menegaskan bahwa penerimaan angkatan pertama PPDS ini merupakan jawaban nyata atas ketimpangan jumlah dokter spesialis di Provinsi Gorontalo dan kawasan lingkar Teluk Tomini.

“Penerimaan mahasiswa baru ini menjadi langkah awal yang sangat krusial bagi UNG dalam mencetak dokter spesialis yang kompeten dan siap mengabdi di garis depan masyarakat. Melalui program ini, UNG ingin mengambil peran lebih besar di kawasan timur Indonesia guna melahirkan tenaga medis yang tidak hanya unggul secara akademik, namun berdedikasi tinggi,” pungkas Prof. Eduart Wolok.

Continue Reading

Advertorial

Sasar Ekonomi Sirkulasi: SDGs Center UNG Sokong Deklarasi Pilah Sampah Dumbo Raya

Published

on

UNG – Pemerintah Kecamatan Dumbo Raya resmi mendeklarasikan Gerakan Pilah Sampah sebagai langkah strategis dalam mendorong sistem pengelolaan kebersihan yang berkelanjutan langsung dari hulu atau sumbernya, Selasa (19/05/2026). Agenda ini diwujudkan melalui penandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama Pemilahan Sampah se-Kecamatan Dumbo Raya yang disokong penuh oleh Sustainable Development Goals (SDGs) Center Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Deklarasi tersebut menjadi momentum kolektif untuk membangun kesadaran sosiologis masyarakat agar mulai memilah sampah sejak dari lingkup rumah tangga, tempat usaha, sekolah, perkantoran, hingga fasilitas publik. Dukungan dari SDGs Center UNG diarahkan untuk memperkuat model multi-stakeholder partnership (MSP) agar pengelolaan sampah berjalan lebih terarah, partisipatif, dan berdampak jangka panjang.

Rangkaian kegiatan diawali dengan aksi kerja bakti massal yang melibatkan berbagai unsur instansi dan elemen masyarakat. Setelah itu, agenda dilanjutkan dengan penandatanganan piagam komitmen bersama sebagai simbol keseriusan seluruh pihak dalam menyukseskan program tersebut.

Camat Dumbo Raya menggerakkan lintas sektor secara masif guna memastikan program ini berjalan efektif. Aksi lapangan ini melibatkan unsur pemerintah kecamatan dan kelurahan, TNI, Polsek, Lanal Gorontalo, KSOP Kelas III Gorontalo, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Puskesmas, ASN, kepala sekolah, akademisi, mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Perkotaan (PWP) UNG, serta Advisor GIZ Provinsi Gorontalo, Boby R. Payu.

Keterlibatan lintas sektoral yang gemuk ini menjadi bukti konkret bahwa persoalan darurat sampah perkotaan tidak dapat diselesaikan secara parsial atau egosektoral. Salah satu poin krusial dalam piagam komitmen bersama tersebut berbunyi:

“Kami para pihak yang bertanda tangan di bawah ini berkomitmen untuk bersama-sama mendukung dan melaksanakan pemilahan sampah dari sumbernya demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kecamatan Dumbo Raya.”

Tak berhenti pada aspek seremonial di atas meja, jajaran Pemerintah Kecamatan Dumbo Raya langsung tancap gas melaksanakan edukasi door-to-door menyisir rumah-rumah warga dan kawasan tempat usaha di Kelurahan Talumolo, Leato Utara, dan Leato Selatan. Dalam edukasi langsung itu, warga diajarkan tata cara pemisahan jenis sampah serta teknik pengolahan sampah organik menggunakan alat komposter.

Keterlibatan aktif mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Perkotaan UNG dalam edukasi ini menjadi pilar penting. Mereka mentransfer ilmu spasial dan tata kota mengenai pentingnya memisahkan residu organik dan anorganik. Sampah organik didorong menjadi pupuk kompos, sedangkan komoditas anorganik diarahkan ke sektor daur ulang guna memicu pertumbuhan ekonomi sirkular di tingkat tapak.

Camat Dumbo Raya menegaskan bahwa pihaknya menargetkan wilayahnya menjadi role model kawasan bebas sampah di Kota Gorontalo. Namun, ia mengingatkan bahwa target tersebut mustahil tercapai tanpa adanya revolusi perilaku dari masyarakat sendiri.

“Pemerintah Kecamatan Dumbo Raya berkomitmen penuh untuk terus mengawal pemilahan sampah ini. Masyarakat wajib peduli dan menaikkan tingkat partisipasinya, karena Dumbo Raya bebas sampah hanya bisa terwujud jika semua pihak bergerak bersama,” tegas Camat Dumbo Raya.

Senada dengan hal itu, Kepala Pusat Studi SDGs Center UNG, Dr. Raghel Yunginger, menyampaikan bahwa pengelolaan rantai sampah membutuhkan kerja kolaboratif yang konstan agar aktivitas memilah ini bertransformasi menjadi kebudayaan baru di Gorontalo.

“Pemilahan sampah dari sumbernya merupakan hulu penting untuk membangun lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Komitmen bersama ini kami harapkan menjadi fondasi kuat bagi perubahan perilaku konsumsi dan pembuangan limbah di masyarakat,” pungkas Dr. Raghel.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler