KOTA GORONTALO – Penjabat Walikota Gorontalo, Ismail Madjid, menekankan bahwa sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Gorontalo sangat bergantung pada peran aktif seluruh unsur lembaga pelaksana dan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri Apel Akbar Gerakan E-Coklit menjelang Pilkada Serentak 2024 yang diadakan oleh KPU Kota Gorontalo di Lapangan Buladu, Senin (24/06/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Ismail Madjid menekankan pentingnya akurasi data pemilih sebagai kunci utama kelancaran dan keadilan proses pemilihan pada Pilkada Serentak 2024 nanti.

“Akurasi data pemilih adalah fondasi bagi kelancaran dan keadilan pemilu. Data yang tepat memastikan bahwa setiap suara dihitung dan dihargai,” ujar Ismail.

Ismail Madjid juga mengapresiasi langkah KPU Kota Gorontalo dalam menggelar Apel Akbar Gerakan E-Coklit. Menurutnya, ini merupakan persiapan luar biasa dari pihak KPU dalam menyambut Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada 27 November mendatang.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada KPU Kota Gorontalo dan memberikan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan Apel Gerakan E-Coklit serentak ini. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa semua data pemilih tercatat dengan baik,” kata Ismail.

Ismail juga menekankan pentingnya peran dan tugas dari para pendata pemilih. Keberhasilan Pilkada sangat bergantung pada sejauh mana daftar pemilih siap untuk menggunakan hak pilihnya.

“Para pendata pemilih memiliki tugas yang krusial. Sukses dan tidaknya Pilkada bergantung pada kesiapan dan akurasi data pemilih yang akan menggunakan hak suaranya,” tambahnya.

Ismail berharap seluruh unsur lembaga pelaksana dan masyarakat dapat bekerja sama secara optimal untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan lancar dan sukses.

“Kami berharap seluruh elemen masyarakat dan lembaga terkait dapat berkolaborasi untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis, adil, dan bermartabat di Kota Gorontalo,” tutup Ismail.

The post Pemilu 2024 di Kota Gorontalo: Peran Aktif Lembaga Pelaksana dan Masyarakat Sangat Penting appeared first on Barakati ID.

The post Pemilu 2024 di Kota Gorontalo: Peran Aktif Lembaga Pelaksana dan Masyarakat Sangat Penting appeared first on Barakati ID.

Barakati.id – Telah viral rekaman video di media sosial Tiktok yang diunggah berdurasi 29 menit, dalam akun Yagaibi K @kayamenaftali, Selasa (13/2/2024) memperlihatkan sejumlah warga di Kampung Pendis, Distrik Yagai, Kabupaten Paniai, membongkar dan merusak kotak suara yang berisi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang ada dalam kotak suara.
Sumber:
https://www.tiktok.com/@kayamenaftali/video/7334653756946025734?_r=1&_t=8jqHnSq0wlz

Dalam rekaman video tersebut menyebutkan mereka mencari model hasil C KWK1 pada kotak surat suara yang kosong.

Jubi.id melaporkan pada Senin (12/2/2024), telah viral sebuah video rekaman yang menunjukkan warga di Distrik Yagai, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, membongkar kotak suara Pemilu 2024. Dalam rekaman video itu disampaikan masyarakat marah karena tidak menemukan formulir hasl moedel C1 KWK yang berhologram untuk mencatat hasil pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mereka menilai formulir C1 KWK berhologram itu telah dicuri, sehingga mereka membongkar semua kotak suara untuk distrik itu.

Distrik Kebo, Kabupaten Paniai, sejumlah kotak suara dibakar. Pembakaran itu diduga juga dipicu kemarahan masyarakat yang tidak menemukan formulir model hasil C1 KWK berhologram di dalam kotak suara. Distrik Paniai Barat, Kabupaten Paniai, warga mengembalikan kotak suara yang belum digunakan ke KPU Paniai, diduga karena alasan yang sama.

Hasil Analisa

Berdasarkan hasil koalisi cek fakta Barakati.id, Formulir hasil model C1-KWK (disebut CKWK1) adalah penyebutan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Hal ini sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 5 (1) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir:
a. Hasil model C-KWK berhologram sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
b. Hasil model C1-KWK berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
c. Model C1.Plano-KWK berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.

Adapun perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum (Pemilu) 2024 setelah melalui proses di KPU Kabupaten/Kota, selanjutnya didistribusikan di kecamatan (sebutan lain distrik), desa/kelurahan atau kampung dan Tempat Pemungutan Suara, antara lain berupa Model C Hasil.

Mengutip Jubi.id Selasa (13/2/2024), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Tengah, Jeniver Darling Tabuni, mengatakan, informasi tentang pencurian formulir untuk mencatat hasil pemungutan suara Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 di Kabupaten Paniai dipicu kesalahah pahaman atas perubahan formulir C1 KWK berhologram dalam Pemilu 2024 sudah diganti dengan formulir C Hasil tanpa hologram namun dilengkapi barcode.

Menurut Jeniver Darling Tabuni setiap kotak suara yang didistribusikan di Kabupaten Paniai telah lengkap, dan telah berisi formulir C Hasil untuk mencatat hasil pemungutan suara di setiap TPS.

“Jadi tidak ada yang kurang di dalam kotak suara itu. Kami sudah melakukan pengecekan saat sebelum dikirim ke daerah,” katanya seperti dikutip dari Jubi.id

Komisioner KPU Papua Tengah, Oktovianus Takimai menjelaskan bahwa sejak Senin pihaknya mendistribusikan logistik dari Kantor KPU Paniai di Madi, Ibu Kota Kabupaten Paniai, menuju setiap Distrik untuk distribusi logistik berjalan dengan baik.

Akan tetapi, kata Takimai, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) belum mendapatkan informasi utuh yang harus disampaikan kepada warga terkait rincian kelengkapan logistik Pemilu 2024 di setiap TPS. Akibatnya, terjadi kesalah pahaman terkait ada tidaknya formulir C1 KWK berhologram dalam kotak suara, sehingga warga marah.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perlengkapan Pemungutan Suara, pasal 340 (1) menyebutkan KPU bertanggung jawab dalam merencanakan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

Pasal 341, perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud ddam Pasal 340 terdiri atas: a. kotak suara; b. surat suara; c. tinta; d. bilik pemungutan suara; e. segel; f. alat untuk mencoblos pilihan; dan g. tempat pemungutan suara. (2) Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan dukungan perlengkapan lainnya untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghihrngan suara.

Kotak suara digunakan untuk menyimpan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan. Dukungan perlengkapan di antaranya, sampul kertas, tanda pengenal, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, bolpoin, gembok, spidol, formulir untuk berita acara, alat bantu tuna Netra, dan lainnya.

Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, pasal 4 (1) Kotak suara digunakan untuk menyimpan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya. (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sesuai dengan jenis Pemilu yang diselenggarakan di TPS dan TPSLN. (3) Kotak suara pada TPS yang menyelenggarakan 5 (lima) jenis Pemilu, disediakan 5 (lima) kotak suara yang digunakan untuk Pemilu: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. anggota DPR; c. anggota DPD; d. anggota DPRD provinsi; dan e. anggota DPRD kabupaten/kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, pasal 8 (1) menyebutkan ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sudah diterima oleh KPPS, dari PPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara. (2) Ketentuan mengenai perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, dukungan perlengkapan lainnya, serta perlengkapan pemungutan suara lainnya.

Pada pasal 50 ayat (1) sebelum rapat penghitungan suara di TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS, termasuk pangaturan papan atau tempat untuk memasang formulir:
1. Model C.HASIL-PPWP
2. Model C.HASIL-DPR;
3. Model C.HASIL-DPD;
4. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASILDPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan
5. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK;

Selanjutnya, untuk keperluan penghitungan suara terdapat sejumlah formulir, seperti: 1) Model C.HASIL-PPWP; 2) Model C.HASIL-DPR; 3) Model C.HASIL-DPD; 4) Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan 5. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK,

Kesimpulan

Berdasarkan hasil cek fakta Barakati.id, bahwa Model C1-KWK (dalam rekaman video disebut C-KWK1) adalah formulir yang digunakan pada pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Narasi yang digunakan dengan menyebutkan C-KWK1 sebagai perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Paniai adalah Keliru.

Dalam pemilu 2024 formulir yang digunakan adalah Model C Hasil, bukan model C1-KWK. Distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya di Kabupaten Paniai telah lengkap, termasuk formulir C Hasil di setiap TPS.

Rujukan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

KPU Papua Tengah bantah isu pencurian formulir hasil Pemilu di Paniai.
https://jubi.id/tanah-papua/2024/kpu-papua-tengah-bantah-isu-pencurian-formulir-hasil-pemilu-di-paniai/

The post Narasi C1-KWK Hilang Dalam Kotak Logistik Pemilu 2024 di Kabupaten Paniai Keliru appeared first on Barakati ID.

The post Narasi C1-KWK Hilang Dalam Kotak Logistik Pemilu 2024 di Kabupaten Paniai Keliru appeared first on Barakati ID.

UNG – Rektor UNG, Eduart Wolok, telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024. Orang nomor satu di UNG itu mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4 Dulomo Selatan, Kota Utara pada Rabu, (14/02/2024).

Setibanya di dalam TPS, Rektor UNG menunggu antrean dua pemilih lainnya. Setelah itu, dia dipanggil oleh ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Rektor UNG yang telah menjabat dua periode tersebut langsung menghampiri meja yang berisi surat suara, dan membuka surat suara untuk memeriksa keabsahannya sebelum mencoblos.

Di TPS tersebut, beliau mencoblos lima surat suara, termasuk surat suara calon presiden dan calon wakil presiden, DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota.

Dia menekankan bahwa melalui Pemilu, masyarakat dapat menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari kehidupan berbangsa. Pihaknya pun mendukung penuh proses demokrasi sebagai bentuk komitmen terhadap pembentukan generasi penerus yang berintegritas dan berdedikasi pada nilai-nilai kebangsaan.

Setelah memberikan hak suaranya, Rektor UNG dijadwalkan akan meninjau Mahasiswa MBKM Pemilu yang sementara bertugas di beberapa TPS yang ada di Kota Gorontalo.

The post Rektor UNG Eduart Wolok Memanfaatkan Hak Pilihnya dalam Pemilu 2024 untuk Menjaga Prinsip Demokrasi appeared first on Barakati ID.

The post Rektor UNG Eduart Wolok Memanfaatkan Hak Pilihnya dalam Pemilu 2024 untuk Menjaga Prinsip Demokrasi appeared first on Barakati ID.

POHUWATO – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menunjukkan komitmen dan semangat demokrasi dengan melakukan pencoblosan awal di TPS 03, Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, pada Rabu, (18/02/2024). Tindakan ini tidak hanya sebagai contoh kepemimpinan partisipatif, tetapi juga sebagai bukti nyata dari komitmennya terhadap proses demokratis.

Dalam suasana yang penuh semangat, Bupati Saipul tiba di TPS pada pukul 08.20 pagi bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pohuwato, Selvi Mbuinga Monoarfa. Dengan mengenakan pakaian sederhana, beliau mengantri bersama warga setempat untuk menyalurkan hak pilihnya seperti masyarakat biasa.

“Dalam Pemilu kali ini, saya ingin menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan arah masa depan bangsa dan daerah kita,” kata Bupati Saipul usai mencoblos. “Saya sangat senang bisa turut serta dalam proses demokrasi ini, dan saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pohuwato untuk ikut serta dalam menentukan pilihan mereka,” tambahnya.

Tindakan bupati tersebut disambut hangat oleh warga sekitar yang hadir di TPS. Mereka mengapresiasi kedatangan Bupati Saipul dan mendukung partisipasinya dalam antrian seperti masyarakat umum.

Pencoblosan awal oleh Bupati Saipul diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024. Dengan contoh yang diberikan oleh pemimpin daerah, diharapkan masyarakat akan lebih termotivasi untuk menggunakan hak suaranya dalam menentukan masa depan bangsa.

Pemilu 2024 di Kabupaten Pohuwato menjadi momen bersejarah dalam perjalanan demokrasi di daerah tersebut, sebagai pemilu serentak pertama yang dilaksanakan pada tahun tersebut. Dengan semangat kebersamaan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, diharapkan proses pemilihan kali ini akan berjalan lancar dan menghasilkan representasi yang sesuai dengan kehendak rakyat.

Bupati Saipul Mbuinga juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pohuwato untuk menjaga kedamaian dan ketertiban selama proses Pemilu berlangsung, serta menegaskan pentingnya menghormati hasil dari proses demokratis ini.

The post Bupati Saipul A. Mbuinga Berpartisipasi dalam Pencoblosan Awal untuk Memeriahkan Semangat Demokrasi Pemilu 2024 appeared first on Barakati ID.

The post Bupati Saipul A. Mbuinga Berpartisipasi dalam Pencoblosan Awal untuk Memeriahkan Semangat Demokrasi Pemilu 2024 appeared first on Barakati ID.

Barakati.id – Sehari sebelum pemungutan dan penghitungan suara, puluhan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, dihantam angin kencang, banjir pesisir (rob) dan banjir.

Gorontalo Utara adalah wilayah yang berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi tersebut menghadapi cuaca ekstrem. Hal ini menyebabkan TPS yang sudah dibangun rusak parah dan tergenang air.

Hingga Selasa Malam (13/2/2024) sebanyak 12 TPS di beberapa desa di Gorontalo Utara dilakukan perbaikan dan direlokasi ketempat yang lebih aman dari bencana, karena tak bisa lagi digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara pada Rabu (14/2/2024)

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontalo Utara, Yudhistirachmatika Saleh, mengatakan KPU Gorontalo Utara telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Gorontalo Utara, serta pemerintah daerah untuk dilakukan relokasi TPS yang mengalami bencana alam ke tempat yang lebih aman.

Sejumlah TPS yang sudah dibangun, roboh akibat angin kencang dan curah hujan. Bahkan ada yang terpal mengalami kerusakan sobek dan TPS tergenang air.

Lanjut Yudhistirachmatika, TPS yang tak bisa digunakan dan harus direlokasi yang lebih baik berada di Desa Ponelo, Kecamatan Ponelo Kepulauan. Lokasi TPS 2 direlokasi juga karena banjir pesisir (rob). Begitu pula di TPS 3 yang mengalami rusak berat.

Di Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, direlokasi karena TPS tergenang air. TPS 2 dan TPS 3 di Desa Mangupo, Kecamatan Atinggola, TPS yang sudah dibangun tergenang air dan becek.

Sementara di TPS 2 dan 3 Desa Pinontoyonga, Kecamatan Atinggola, TPS juga tergenanga air dan becek. Di TPS 5 Desa Imana tergenang air dan becek, sementara di TPS 2 Desa Bintana tergenang air Kecamatan Atinggola.

TPS lainnya yang direlokasi juga berada di Desa Bohusami dan Desa Ketapang di Kecamatan Gentuma Raya karena tergenang air. Begitu juga TPS 2 di Desa Biau, direlokasi karena tergenang air.

Selain yang mengalami rusak berat dan tergenang air, masih terdapat puluhan TPS yang mengalami rusak ringan dan sedang.

Untuk TPS yang rusak dan masih bisa diperbaiki, maka hanya diperbaiki, yang rusak parah kita bangun lagi,” terang Yudis

Sementara TPS yang terendam banjir dan banjir pesisir direlokasi ke tempat yang lebih tinggi. Karena cuaca di Gorontalo Utara kurang baik, angin kencang, hujan lebat di hampir semua lokasi,” pungkasnya

The post Puluhan TPS di Gorontalo Utara Direlokasi ke Tempat Aman Akibat Bencana Alam appeared first on Barakati ID.

The post Puluhan TPS di Gorontalo Utara Direlokasi ke Tempat Aman Akibat Bencana Alam appeared first on Barakati ID.

NEWS – Diskusi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), bersama anggota Koalisi Cek Fakta lainnya, seperti AJI dan Mafindo, serta didukung oleh Google News Initiative pada, (05/02/2024), mengangkat tema yang penting, yaitu “Pemilih Pemula dan Isu Hoaks menjelang Pemilu 2024”.

Hal ini sangat relevan mengingat hasil riset CSIS menunjukkan bahwa pemilih muda, terutama dari generasi Z dan milenial, akan memiliki peran penting dalam menentukan hasil pemilu dengan jumlah mereka yang mencapai sekitar 114 juta orang.

Oleg Widyoko dari Lembaga Riset Binokular menyoroti bahwa minat publik terhadap pemilu cukup tinggi, terutama terkait dengan pemilih pemula. Data dari Binokular mencatat pertumbuhan audiens yang terlibat dalam percakapan di media sosial sejak awal Januari hingga Februari 2024.

Ronald Michael Manoach dari BAWASLU RI mengungkapkan bahwa terdapat banyak dugaan pelanggaran di platform digital sejak November 2023 hingga Februari 2024. Hal ini membawa dampak negatif terutama bagi pemilih pemula karena atmosfer disinformasi atau hoaks yang dapat memengaruhi proses demokrasi.

Lembaga CSIS dengan program Safer Internet Lab juga melakukan pemetaan terhadap penyebaran gangguan informasi, termasuk misinformasi dan disinformasi, di 34 Provinsi. Arya Fernandes dari CSIS menyampaikan bahwa temuan menarik terkait peningkatan aksesibilitas internet, yang dapat memengaruhi kelompok usia muda di perkotaan, yang rentan terhadap gangguan informasi.

Titi Anggraini, Ahli Hukum Pemilu dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyoroti kompleksitas Pemilu 2024 yang tercermin dari jumlah pemilih yang besar dan jumlah kandidat yang tersebar di ribuan daerah pemilihan. Menurutnya, kesulitan terbesar pemilih adalah membuat keputusan berdasarkan informasi yang beragam.

Felix Lamuri, Direktur Eksekutif AMSI, menekankan perlunya upaya kolektif dalam menanggapi tantangan kompleks yang ditimbulkan oleh disinformasi bagi publik. Koalisi Cek Fakta, dengan dukungan dari Google News Initiative, menyoroti pentingnya memprioritaskan informasi yang akurat dan meningkatkan kesadaran publik menjelang Pemilu.

The post Pemilih Pemula dan Ancaman Hoaks: Tantangan Kompleks Menuju Pemilu 2024 appeared first on Barakati ID.

The post Pemilih Pemula dan Ancaman Hoaks: Tantangan Kompleks Menuju Pemilu 2024 appeared first on Barakati ID.

KOTA GORONTALO – Wali Kota Gorontalo, Marten A. Taha, menegaskan pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah krusial dalam menjaga kondusivitas Pemilu. Pernyataan ini disampaikannya saat memberikan materi pada Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Peraturan dan Non-Peraturan ASN pada penyelenggara pemilu gelombang 2 tingkat Kota Gorontalo tahun 2024, pada Kamis (08/02/2024).

Marten Taha menjelaskan bahwa dalam konteks pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, masalah netralitas ASN menjadi fokus utama pemerintah daerah. “Netralitas harus dipahami sebagai kemerdekaan dari intervensi dan pengaruh eksternal, serta keadilan, objektivitas, dan ketidakterikatan pada kepentingan tertentu,” ujarnya.

Dia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN secara tegas menekankan bahwa ASN harus menjaga netralitas, sesuai dengan Pasal 24. ASN dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis dan harus menjaga independensi serta netralitasnya.

Marten Taha juga menyoroti larangan pasangan calon untuk melibatkan ASN, polisi, dan TNI dalam konteks pilkada, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan integritas dan netralitas proses demokratisasi.

Sebagai upaya konkret, pemerintah bersama dengan Kementerian PANRB, BKN, KASN, dan Bawaslu telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk mengawal netralitas ASN. Hal ini sebagai bentuk komitmen untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang bersih, adil, dan demokratis.

The post Tegaskan Netralitas: Wali Kota Gorontalo Maksimalkan Upaya Jaga Kondusivitas Pemilu 2024 appeared first on Barakati ID.

The post Tegaskan Netralitas: Wali Kota Gorontalo Maksimalkan Upaya Jaga Kondusivitas Pemilu 2024 appeared first on Barakati ID.

Oleh : Funco Tanipu (Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)

Pemilhan Legislatif 2024 untuk daerah pemilihan (dapil) Gorontalo berlangsung semakin sengit dan emosional. Apalagi mengingat keterbatasan jumlah kursi untuk dapil Gorontalo yang hanya bisa mengutus 3 orang. Kontestasi ini adalah tahapan dan modal awal dari langkah menuju kontestasi berikut, baik itu Pemilihan Bupati, Walikota dan Gubernur di tahun yang akan datang, hingga Pemilu berikutnya.

Nama yang sudah beredar adalah petahana Rachmat Gobel, Idah Syaidah dan Elnino Mohi. Penantangnya adalah nama-nama populer seperti Rusli Habibie dan Roem Kono (Golkar), Rustam Akili dan Winarni Monoarfa (Nasdem), Forry Naway dan Sawaludin (PPP), Syarifudin Mosii dan Roni Sianturi (PDI P), Reyna Usman dan Norman Kamaru (PKB). Dari partai lain, hampir kurang populer di masyarakat dengan tingkat keterpilihan yang rendah.

Perebutan 3 kursi ini adalah kombinasi modal sosial, “nama besar”, jaringan kepartaian, strategi matang, dukungan kepala daerah, hingga dukungan finansial yang kuat. Di antara nama-nama tersebut, rata-rata siap dengan segala daya upaya memperebutkan kursi ke Senayan.

Dari kesemua nama, rata-rata memiliki modal sosial yang cukup kuat untuk bertarung. Mereka memiliki basis yang kuat hingga kemudian memberanikan diri untuk maju ke Senayan. Modal sosial lokal Gorontalo yang mereka miliki adalah basis keluarga dan pertemanan, nilai, kepercayaan, integritas, kapasitas, skill dan hal-hal lainnya. Soal “nama”, sebagian besar dari mereka memang telah memiliki “nama”, dan terekam dengan baik di benak masyarakat. Rata-rata memiliki konstituen yang fanatik.

GELIAT PARTAI

Golkar adalah pengumpul suara Pemilu terbanyak di tahun 2019 dengan perolehan suara sebesar 194.660, Partai NasDem 169.509, Partai Gerindra 87.748, PPP 69.784, PDIP: 37.423, Partai Demokrat: 35.212, PKS 24.945, PAN 21.840 dan sisanya dibawah 20 ribuan suara.

Perolehan suara Golkar pada 2019 ini diperkuat dengan dukungan penuh kepala daerah seperti Gubernur Gorontalo, Bupati Pohuwato dan Walikota Gorontalo saat itu. Termasuk basis daerah Golkar yang selama ini telah puluhan kali teruji dalam Pemilu dan Pilkada. Pada 2024, Golkar memiliki dua daerah yang dikepalai oleh Ketua DPD II Golkar seperti Kota Gorontalo dan Pohuwato, walaupun telah dan akan berakhir periodenya. Namun masih ada dua daerah seperti Kab Gorontalo dan Pohuwato yang memiliki kursi wakil kepala daerah. Posisi Rusli Habibie yang masih “on fire” pun diyakini bisa meraih satu kursi lebih. Apalagi dengan mekanisme pembagian struktur dan metode pemenangan baik untuk Rusli, Ida dan Roem.

Nasdem pada 2019 memiliki dukungan kepala daerah seperti Bupati Bone Bolango dan Bupati Gorontalo Utara meraih suara signifikan. Apalagi pada saat itu ditopang dengan ketokohan Rachmat Gobel, basis politik Rustam Akili hingga basis politik Feriyanto Mayulu mantan Wakil Walikota. Pada 2024, Nasdem menargetkan dua kursi bisa diperoleh, tetapi basis geografis Nasdem seperti Bone Bolango yang dikomandani Hamim, tentu tidak akan sepowerfull 2019 lalu, demikian pula dukungan “silent” kepala-kepala daerah pada 2019 lalu dengan berbagai “instrumen” yang digunakan. Sehingga bisa jadi Nasdem hanya akan bisa mempertahankan kursi yang ada saja.

Gerinda pada 2019 berhasil menggondol satu kursi di DPR RI, dan masih menargetkan kembali suara yang meningkat dibanding Pemilu sebelumnya. Elnino Mohi pada 2019 banyak didukung aktifis muda yang tergabung di Elnino Centre sepertinya telah memiliki pola berbeda dengan pola door-to-door yang selama ini dilakukan. Gerindra juga kini memanfaatkan efek “ekor jas” Pilpres dan basis selama periode sebelumnya hingga kekuatan jaringan aktifis yang dikerangkai. Pada 2024, Gerindra hanya bisa mengandalkan Bupati Pohuwato untuk bisa membantu menambah suara dengan basis suara yang telah ada. Namun, jejaring Syarif Mbuinga di Golkar Pohuwato diyakini masih lebih powerfull dibandingkan Syaiful dalam mengkonsolidasi Gerindra. Jejaring anak muda Gerinda juga terlihat tidak “segarang” 2019 lalu. Pun demikian dengan “konten-konten” yang ditampilkan Elnino pada pemilu-pemilu sebelumnya yang tampak masih akan diulangi pada 2024 lagi.

Pun hampir sama dengan basis PDI P yang pada 2019 memiliki kepala daerah seperti Wakil Bupati Pohuwato dan Bupati Boalemo, termasuk efek “ekor jas” dari Pilpres. Apalagi ditambah dengan basis ideologis puluhan tahun dari PNI yang dibangun oleh Nani Wartabone. Jelang 2024, PDIP P mengusung nama Syarifudin Mosii (Ketua KKIG dan Roni Sianturi). Tetapi pada 2024, PDI P tidak memiliki lagi basis wilayah dengan Kepala Daerah dari PDI P. Kehadiran para penjabat sebagai utusan pusat pun akhir-akhir ini mulai mengarah ke “tengah” disebabkan oleh posisi Jokowi yang mulai berbeda haluan dengan PDI P.

Demikian halnya dengan PPP yang bermodalkan jaringan Nelson Pomalingo sebagai Bupati Gorontalo. Forry Naway pasti akan dibackup habis-habisan oleh Nelson. Ditambah dengan semangat tarung Sawaludin yang “terdengar sangar” di lapangan. Pun demikian dengan PKB yang memiliki Reyna yang pernah bertarung di Pilkada Pohuwato dan nama populer Norman Kamaru.

Kesekian partai tersebut adalah yang memiliki peluang besar dibandingkan dengan partai yang tidak disebutkan. Itupun diantara partai-partai diatas akan terseleksi lagi jelang beberapa hari kedepan jelang Februari 2024.

Dari partai-partai diatas, yang memiliki peluang adalah Golkar dan Nasdem, adapun untuk kursi ketiga Gerindra akan bertarung ketat dengan PPP atau PDI P.

Pileg yang tinggal beberapa hari kedepan tentu tidak memungkinkan untuk semua partai diatas meraih kursi ke Senayan. Akan ada yang tersingkir. Peluang itu akan terseleksi dengan beberapa kondisi, khususnya bagi siapa yang memiliki “nafas panjang”, jaringan kuat, pendanaan tak terbatas, hingga kinerja yang memuaskan publik, pasti akan mudah melenggang ke Senayan.

Bukan hanya itu, sangat besar kemungkinan diantara antar nama-nama diatas untuk “main kayu”. Cara tersebut biasa dilakukan sebagai “jalan pintas” dibanding menyiapkan atau mengelola “nafas panjang” yang lebih rumit. “Main kayu” adalah instrumen lama tapi di daur ulang kembali untuk menggergaji lawan politik yang susah dibanting.

AMBANG BATAS

Namun, perlu diingat bahwa ambang batas (parliamentary threshold) pada pemilu 2024 adalah sebesar 4% dari suara sah. Beberapa lembaga survey menunjukkan bahwa ada 12 partai yang terancam tidak lolos ke Senayan, di antaranya adalah PPP. Artinya, walaupun perolehan suara PPP untuk Gorontalo berhasil meraih satu kursi, namun jika tidak melawati ambang batas, maka kursi PPP bisa saja tetap untuk Gerindra atau PDI P, atau malah digondol Golkar lagi.

LEGITIMASI

Kondisi ini jika merujuk pada beberapa hasil survey akan menyisakan enam partai yakni Golkar, Nasdem, Gerindra, PKB, PDI P, Demokrat, dan PKS. Dari ketujuh partai ini, akan diurut lagi siapa saja yang akan lebih berpeluang meraup suara yang besar.

Bagi PDI P dan PKS di Gorontalo walaupun modal sosial kuat, jaringan yang luas dengan kekuatan ideologi yang militan, namun nama-nama Caleg dari kedua partai ini perlu membuktikan lagi kinerja di lapangan untuk meyakinkan meraih legitimasi publik secara menyeluruh, dibanding dengan nama-nama Caleg dari Golkar, Nasdem, Gerindra dan PPP.

JARINGAN, STRUKTUR DAN DANA

Ketika kita mengurai lagi keempat partai yang berkemungkinan besar meraih tiga kursi ke Senayan, mesti dikalkulasi lagi soal jaringan kepartaian, soliditas struktur kepartaian, hingga pendanaan. Dari keempat partai ini, sepertinya Gerindra perlu memperkuat kembali jaringan sosial, pendanaan dan struktur kepartaian hingga tingkat bawah. Modal nama besar Elnino Mohi sebagai wakil Gorontalo di Senayan selama tiga periode dianggap belum mampu “meratakan” perolehan suara Gerindra. Bahwa meraih kursi ke Senayan baik untuk DPD atau DPR RI mampu, tetapi untuk “meratakan” suara itu, masih perlu upaya lebih.

Sehingga, kemungkinan besar yang memiliki kepastian lolos hanya tersisa dua partai yang lebih berpeluang merebut tiga kursi ke Senayan yakni Golkar dan Nasdem. Kedua partai ini memiliki Caleg dengan nama besar yang tidak diragukan lagi. Begitu juga dengan struktur kepartaian dan jaringan sosial yang memadai.

EKOR JAS

Bagi Gerindra, efek “ekor jas” dengan majunya Prabowo di Pilpres adalah “hadiah” besar. Dalam teori efek ekor jas atau coattail effect, limpahan suara hanya dimiliki oleh partai yang memiliki kandidat presiden. Dalam konteks Gorontalo, hal ini hanya dimiliki Gerindra dibandingkan Golkar dan Nasdem, karena hanya Prabowo adalah Ketua Umum partai yang bertarung, sedangkan untuk PKB Gorontalo sendiri belum bisa mengasosiasikan Cak Imin dengan efek suara Pemilu di Gorontalo, karena PKB Gorontalo sendiri masih belum bisa mengasosiasikan dengan suara pemilih Nahdlatul Ulama.

PENUTUP

Waktu yang tinggal “beberapa” hari ini akan semakin menipis jika kerja politik Caleg dan Kader Partai dikurangi waktu tidur 8 jam/hari, maka waktu efektifnya lebih tipis. Waktu tipis ini akan berkurang jika hoby Caleg dan Kader Partai hanya habis untuk mengutak-ngatik medsos dan kegiatan non politik lainnya, maka waktu atau jumlah hari yang efektif bagi Caleg dan Kader Partai tersebut untuk bekerja hanya sekitar beberapa hari saja.

Pertanyaannya, dengan waktu yang tersisa kedepan, apa yang telah dilakukan selama ini, seberapa efektif langkah dan strategi yang dijalankan, metode apa yang telah dilakukan.

Jika bisa dihitung secara kuantitatif, berapa kira-kira pemilih yang pasti akan memilih, berapa yang tidak mungkin memilih dan di daerah/dapil/basis mana mereka itu. Berapa relawan yang telah diturunkan dan berapa biaya yang telah dikeluarkan. Berapa kira-kira biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai angka aman. Jika setelah dihitung dan belum aman, lalu apa langkah jitu untuk mencapai angka aman, baik dengan biaya yang besar maupun dengan biaya minim. Ataukah, hanya akan menunggu detik-detik serangan fajar? Atau hanya pasrah pada keadaan?

Pertanyaan ini bisa dijadikan instrumen untuk memandu perjalanan beberapa kedepan atau bisa saja hanya akan menambah kepanikan. Ini adalah pertanyaan penting dalam merumuskan kerja dan metode cepat untuk beberapa hari kedepan. Jawabannya silahkan dijawab oleh masing-masing Caleg dan Kader Partai masing-masing. Semoga bermanfaat.

The post Peta Pemilu Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Peta Pemilu Gorontalo appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Kris Wartabone, memberikan respons positif terhadap evaluasi kampanye pemilu 2024 dan persiapan Natal serta tahun baru saat Rapat Komisi Pemilihan Umum (Porkompinda) di Aula Pejabat Gubernur Gorontalo pada Kamis (14/12/2023).

Kris Wartabone menyatakan bahwa kampanye yang berlangsung di Gorontalo saat ini cukup kondusif dan tertib. Ia mengapresiasi pihak Kepolisian Daerah (Polda) atas kinerja baik dalam pengurusan surat izin kampanye.

“Pantauan kami akhir-akhir ini menunjukkan situasi yang cukup kondusif. Polda dan jajarannya telah menunjukkan kinerja luar biasa dalam pengurusan surat izin kampanye,” ujar Kris Wartabone.

Selain itu, Kris juga memberikan penghargaan terhadap kinerja Kapolda dan jajaran dalam menangani masalah sosial, seperti kasus penyerobotan lubang tambang emas yang terjadi bulan lalu serta penanganan Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Menurutnya, masalah PETI tidak hanya berasal dari masyarakat lokal. “Informasi yang saya terima menunjukkan bahwa kasus PETI ini tidak hanya melibatkan masyarakat lokal,” tambah Kris.

Politisi senior dari PDI-P ini juga berharap agar pelaksanaan perayaan Natal, tahun baru, dan pelaksanaan pemilu lima tahunan pada Februari 2024 dapat berjalan dengan aman dan kondusif.

“Harapan kita tentu saja agar momen Natal, tahun baru, dan pelaksanaan pemilu lima tahunan dapat berlangsung dalam suasana yang aman, damai, dan kondusif,” tandasnya.

The post Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Gorontalo Mengevaluasi Pemilu 2024 dan Persiapan Natal serta Tahun Baru appeared first on Barakati ID.

The post Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Gorontalo Mengevaluasi Pemilu 2024 dan Persiapan Natal serta Tahun Baru appeared first on Barakati ID.

Oleh : Arlan Pakaya – Pemimpin Redaksi Barakati.id

NEWS – Pemilihan Umum di Indonesia yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang dihadapkan pada tantangan baru dalam pola kampanye politik, yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Era digital membawa perubahan signifikan dalam cara politisi dan partai politik berinteraksi dengan pemilih, mempromosikan pesan-pesan kampanye, dan mengelola opini publik. Berikut adalah beberapa aspek perubahan dalam pola kampanye yang menjadi perhatian utama dalam pemilihan umum tahun 2024:

Media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube, telah menjadi platform utama untuk kampanye politik. Politisi dan partai politik menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan kampanye, berinteraksi dengan pemilih, dan memobilisasi dukungan.

Salah satu tantangan besar dalam pola kampanye digital adalah penyebaran disinformasi dan hoaks. Informasi palsu atau tidak benar dapat dengan cepat menyebar melalui media sosial, mempengaruhi opini publik dan membingungkan pemilih

Teknologi digital memungkinkan kampanye politik untuk melakukan mikrotargeting, yaitu menyampaikan pesan-pesan yang disesuaikan dengan preferensi dan karakteristik individu pemilih. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas pesan kampanye namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait privasi dan manipulasi

Penggunaan data dan analitik dalam kampanye politik semakin berkembang. Data pemilih digunakan untuk mengidentifikasi tren politik, memetakan pemilih potensial, dan merancang strategi kampanye yang lebih efektif.

Penggunaan data dan analitik dalam kampanye politik semakin berkembang. Data pemilih digunakan untuk mengidentifikasi tren politik, memetakan pemilih potensial, dan merancang strategi kampanye yang lebih efektif.

Influencer digital, seperti selebriti, tokoh masyarakat, atau blogger, juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk opini dan perilaku politik. Politisi dan partai politik sering bekerja sama dengan influencer untuk memperluas jangkauan pesan kampanye mereka.

Isu-isu yang viral di media sosial sering menjadi fokus utama kampanye politik. Politisi dan partai politik harus responsif terhadap perubahan tren dan memanfaatkan momentum isu-isu yang sedang populer di platform media sosial.

Dengan demikian, pola kampanye politik pada pemilihan umum tahun 2024 menghadapi tantangan baru yang kompleks dalam mengelola dinamika media sosial dan teknologi digital. Peran strategis media sosial dalam membentuk opini publik menuntut politisi dan partai politik untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas mereka dalam menggunakan platform digital dengan etika dan tanggung jawab.

Pengaruh kampanye digital terhadap aturan pemilu merupakan isu penting yang perlu diperhatikan dalam konteks demokrasi modern. Di bawah ini adalah beberapa poin yang menjelaskan bagaimana kampanye digital dapat mempengaruhi aturan pemilu:

1. Transparansi Dana Kampanye:

1. • Kampanye digital memungkinkan penggunaan berbagai platform online untuk mengumpulkan dana kampanye. Aturan pemilu harus mengatur secara ketat transparansi dalam pengumpulan dan penggunaan dana kampanye, termasuk dana yang diperoleh melalui kampanye digital, untuk mencegah pengaruh keuangan yang tidak terkendali dalam proses pemilihan.

1. Pembatasan Kampanye di Media Sosial:

1. • Aturan pemilu perlu mengakomodasi realitas baru kampanye politik di media sosial. Regulasi harus mengatur batasan dan kriteria yang jelas terkait dengan jenis kampanye politik yang diperbolehkan di platform online untuk mencegah penyebaran disinformasi, politik uang, dan penyalahgunaan lainnya.

1. Pengawasan Terhadap Kampanye Digital:

1. • Regulasi pemilu harus mencakup mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kampanye digital. Ini termasuk pengawasan terhadap iklan politik online, penggunaan data pemilih, dan kegiatan kampanye lainnya di platform digital.

1. Pembatasan Mikrotargeting:

1. • Mikrotargeting adalah strategi kampanye yang menggunakan data pemilih untuk menyampaikan pesan politik yang disesuaikan secara individual. Regulasi pemilu perlu mempertimbangkan pembatasan terhadap praktik ini untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi dan manipulasi pemilih.

1. Pelaporan dan Transparansi:

1. • Kampanye digital harus tunduk pada persyaratan pelaporan dan transparansi yang sama dengan kampanye konvensional. Partai politik dan kandidat harus secara terbuka melaporkan semua kegiatan kampanye digital, termasuk belanja iklan, sumber dana, dan strategi kampanye lainnya.

1. Perlindungan Privasi dan Keamanan Data:

1. • Regulasi pemilu harus mengatur perlindungan privasi dan keamanan data pemilih dalam konteks kampanye digital. Langkah-langkah harus diambil untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh kampanye politik dan pihak-pihak yang terkait.

Pengaruh kampanye digital terhadap aturan pemilu menyoroti perlunya adaptasi dan reformasi regulasi pemilu untuk mengakomodasi realitas baru dalam politik modern. Sementara kampanye digital memiliki potensi untuk memperluas partisipasi politik dan meningkatkan akses informasi, tantangan yang terkait dengan penyebaran disinformasi, keamanan data, dan pengaruh keuangan yang tidak terkendali juga harus diatasi dengan bijaksana melalui regulasi yang tepat.

The post Pola Kampanye yang Berubah pada 2024: Tantangan Baru di Era Digital appeared first on Barakati ID.

The post Pola Kampanye yang Berubah pada 2024: Tantangan Baru di Era Digital appeared first on Barakati ID.