NEWS – Manuver perpolitikan tanah air kembali menghadirkan dinamika baru. Arus perpindahan sejumlah politikus kawakan dari partai lamanya menuju Partai Solidaritas Indonesia (PSI) semakin deras. Menariknya, dari rentetan nama yang mengamankan kursi di bawah kepemimpinan Kaesang Pangarep tersebut, gerbong mantan kader Partai NasDem menjadi yang paling mendominasi.

Migrasi besar ini dimotori oleh tiga nama tenar eks NasDem, yakni Ahmad Ali, Bestari Barus, dan Rusdi Masse Mappasessu. Berdasarkan data historisnya, Ahmad Ali dan Bestari Barus telah lebih dulu meresmikan status mereka sebagai kader PSI pada 25 September 2025. Jejak mereka kemudian diikuti oleh Rusdi Masse yang berlabuh pada 29 Januari 2026.

Langkah Ahmad Ali di partai berlambang mawar—yang kini juga kerap mengusung identitas “Kandang Gajah”—ini terbilang sangat mulus. Sehari setelah resmi masuk, tepatnya pada Jumat (26/9/2025), ia langsung didapuk menduduki kursi Ketua Harian PSI. Menyikapi perpindahannya yang menyedot perhatian publik, Ahmad memberikan penjelasan dengan tegas.

“Ya bagi saya partai PSI ini partai masa depan,” kata Ahmad Ali usai pelantikan di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

Lebih jauh, ia menilai bahwa berganti haluan politik adalah sebuah keniscayaan yang wajar. Ikatan pertemanan yang sudah terjalin lama dengan para kader PSI rupanya menjadi katalisator kepindahannya.

“Biasa kan dalam berpolitik kita pasti berteman dengan seluruh partai. Dan ya kebetulan nyangkut di kami. Kita ini punya relasi batin yang cukup kuat. Jadi emang tiba-tiba nyatu aja,” ujar Ahmad Ali.

Gelombang kedatangan kader lintas latar belakang ternyata belum berhenti. Mantan kader PDI-P bernama Nina turut serta dalam barisan baru PSI. Sambutan hangat pun langsung diberikan oleh Ahmad Ali selaku Ketua Harian DPP PSI dalam sebuah acara pertemuan di Cipete, Jakarta Selatan, pada Jumat (27/2/2026) malam.

“Ya, saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar di Rumah Gajah, di Kandang Gajah,” kata Ahmad Ali.

Selain itu, gerbong perwakilan daerah pun semakin solid. Deretan nama yang masuk radar mencakup mantan anggota DPRD Sulsel 2019-2024 Fraksi Partai Nasdem Resky Mulfiati Lutfi, Anggota DPRD Pinrang 2014-2019 dan DPRD Sulsel 2019-2024 Fraksi PKS Vera Firdaus, hingga Anggota DPRD Sulsel 2014-2019 Fraksi Partai Demokrat Ikrar Kamaruddin. Ada pula tokoh pergerakan mahasiswa yakni Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) periode 2022-2025 Muhammad Asrul, dan seorang tokoh agama, Al Habib Syarif Husain.

Data Tambahan dari Media Terpercaya
Kabar menguatnya akar PSI melalui masuknya para tokoh nasional ini juga selaras dengan laporan dari sejumlah media arus utama lain. Berdasarkan data, momentum bergabungnya Rusdi Masse selaku Mantan Ketua DPW NasDem Sulsel disambut langsung dengan tangan terbuka oleh Kaesang Pangarep. Dalam pidatonya, Kaesang bahkan memberi sinyal kuat bahwa masih akan ada banyak tokoh nasional lain yang akan menyusul merapat ke PSI.

Sementara itu, melansir dari media Tribunnews, gelombang pengenalan kader anyar ini juga sempat menjadi puncak acara di momen Rakernas PSI. Pada perhelatan tersebut, Kaesang secara simbolis memakaikan jaket partai kepada tujuh kader baru. Dua di antaranya turut mengonfirmasi dominasi eks NasDem, yaitu Hendra Jon (Bupati Pesisir Selatan 2 periode sekaligus eks Ketua NasDem Sumatera Barat) serta Lutfi Halide (Mantan Wakil Bupati Soppeng dan mantan kader NasDem).

The post Alasan Kuat Mengapa Banyak Eks Tokoh Partai Pindah Haluan ke PSI. Terbanyak Dari NASDEM appeared first on Barakati ID.

The post Alasan Kuat Mengapa Banyak Eks Tokoh Partai Pindah Haluan ke PSI. Terbanyak Dari NASDEM appeared first on Barakati ID.

KOTA GORONTALO – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Ismail Madjid, menekankan pentingnya netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo menjelang Pemilu 2024. Imbauan ini disampaikan oleh Ismail Madjid usai menghadiri kegiatan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di Rumah Adat Dulohupa pada Rabu (8/11/2023).

Menyikapi keberlangsungan Pemilu, Ismail Madjid mengungkapkan saat ini sudah mengingatkan untuk para ASN, apabila berfoto hanya diperbolehkan menggunakan pose kepalan tangan.

Dalam upaya menjaga netralitas, beberapa pose tertentu dilarang, seperti pose satu jari, dua jari, tiga jari, dan sebagainya.

“Yang diperbolehkan ialah hanya pose kepalan tangan, sebab itu tidak memberikan simbol apapun dan dianggap dapat menjaga netralitas dari ASN.” Ungkapnya.

Imbauan ini menjadi langkah preventif untuk mencegah ASN terlibat dalam sikap yang dapat diinterpretasikan sebagai dukungan terhadap pihak tertentu dalam arena politik. Ismail Madjid berharap ASN di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dapat memahami pentingnya menjaga netralitas dan mematuhi aturan terkait berfoto.

“Saya berharap kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo untuk dapat berhati-hati dan menjaga diri di tahun Politik.” Imbauan ini mencerminkan kesadaran akan potensi peran ASN dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari pengaruh politik yang dapat merugikan prinsip netralitas instansi pemerintah.

Dengan adanya imbauan ini, diharapkan ASN di Kota Gorontalo dapat menghadapi periode politik dengan penuh integritas dan tetap fokus pada tugas pelayanan kepada masyarakat tanpa adanya preferensi politik yang dapat merugikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan netral.

The post Sekda Gorontalo Imbau ASN Jaga Netralitas Menjelang Pemilu 2024 appeared first on Barakati ID.

The post Sekda Gorontalo Imbau ASN Jaga Netralitas Menjelang Pemilu 2024 appeared first on Barakati ID.

KOTA GORONTALO – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo Ismail Madjid mengajak semua komponen di Kota Gorontalo untuk turut menyukseskan Pemilu 2024 agar terlaksana dengan damai dan berintegritas. Sebab, menurut Ismail, pesta demokrasi lima tahunan itu akan sangat menentukan perjalanan bangsa Indonesia di masa depan.

“Pemilu 2024 merupakan tahapan bagi bangsa Indonesia untuk menentukan perjalanan bangsa ini untuk memilih pemimpin di masa depan,” ujar Ismail usai menghadiri Rapat Forkopimda Provinsi Gorontalo dirangkaikan Deklarasi Pemilu Damai Bermartabat dan Berintegritas, di GPCC Kota Gorontalo, (10/7/2023).

Pemerintah Kota Gorontalo, lanjut Ismail, memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang digelar Pemerintah Provinsi Gorontalo ini, guna meningkatkan pengetahuan demokrasi tentang pemilu.

Ia yakin dengan deklarasi bersama akan memperkuat komitmen setiap daerah untuk menciptakan pemilu yang damai dan bermartabat.

“Saya mewakili Wali Kota Gorontalo sangat mengapresiasi kegiatan ini. Tentunya pemahaman kita terhadap demokrasi pemilu harus kita tingkatkan lewat kegiatan seperti ini, sehingga pemilu tahun 2024 bisa berjalan sukses, damai dan bermartabat,” ucapnya.

Ismail mengatakan, kesuksesan penyelenggaraan pemilu juga sangat dipengaruhi adanya dukungan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap pemilu harus berlandaskan asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).

“Tentunya untuk menciptakan pemilu yang damai dan bermartabat harus didukung oleh semua komponen, baik Pemerintah, TNI/Polri KPU, Bawaslu, maupun masyarakat, ” tutup Sekda Kota Gorontalo Ismail Madjid.

The post Sekda Ismail Madjid Apresiasi Deklarasi Pemilu Damai Bermartabat dan Berintegritas appeared first on Barakati ID.

The post Sekda Ismail Madjid Apresiasi Deklarasi Pemilu Damai Bermartabat dan Berintegritas appeared first on Barakati ID.

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada di Indonesia

Ketika kita berbicara tentang perselisihan dalam pemilihan umum di Indonesia, tidak bisa lepas dari kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pemilihan umum, atau yang biasa disebut Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, merupakan proses untuk memilih para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Norma ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa perselisihan hasil Pemilu hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilu yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas Pemilu, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting untuk menjamin keadilan dan kebenaran dalam proses demokrasi di Indonesia. Perselisihan hasil Pemilu harus diselesaikan dengan cara yang transparan, adil, dan akuntabel. Oleh karena itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk menjaga integritas dan stabilitas negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia.

Apabila membandingkan konsepsi perumusan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman UUD 1945, kewenangan Mahkamah Agung dirumuskan secara non-limitatif, karena sebagian kewenangannya masih dapat ditentukan lebih lanjut dengan Undang-Undang. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai lembaga pembentuk Undang-Undang memiliki kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, untuk menambah, melengkapi dan mereformulasikan ketentuan kewenangan Mahkamah Agung, sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Berbeda halnya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dirumuskan secara tegas dan limitatif, sehingga pembentuk Undang-Undang tidak berwenang menambah, dan secara a contrario juga tidak berwenang mengurangi kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui Undang-Undang yang dibentuk. Oleh karena itu, apa pun yang menjadi dasar pijakan penentuan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan berwenang atau tidaknya terhadap suatu pengujian perkara, haruslah didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar dan bukan pada Undang-Undang.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tunggal penafsir konstitusi di Indonesia. Namun, seiring berjalannya praktek ketatanegaraan di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya melalui putusan nomor 72-73/PUU-II/2004. Putusan ini memperkuat konstitusionalitas bahwa pembentuk undang-undang dapat memastikan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) merupakan perluasan dari pengertian Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Meskipun Pilkada dan Pemilu dipisahkan secara tegas dalam undang-undang, namun penyelenggaraan Pilkada selalu berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XI/2013 juga menegaskan kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pilkada. Putusan tersebut memastikan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan Pilkada akan terus berlaku selama belum ada undang-undang yang mengaturnya, demi menjaga integritas Pemilu dan Pilkada serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi di Indonesia

Badan Peradilan Khusus Pilkada

Pasca diterbitkannya UU Nomor 10 Tahun 2016

Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan keberwenangannya dalam memutus perselisihan tentang hasil Pilkada, kemudian diakomodir dalam beberapa Undang-Undang terkait, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa “Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”; dan/atau
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”.

Ketentuan ini memberikan kepastian hukum dalam rangka penyelenggaraan kewenangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada. Namun, posisi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara limitiatif diberikan oleh UUD 1945 dinilai mencederai konstitusi itu sendiri. Perbedaan perumusan pemberian kewenangan kepada Mahkamah Agung yang jelas mengakomodir bahwa Mahkamah Agung “…mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”, tidak bisa dimaknai sama keberlakuannya terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara tegas dibatasi oleh UUD 1945.

Prof. Enny Nurbaningsih sebagai salah satu pakar ketatanegaraan Indonesia juga menyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bahwa kewenangan dalam memutus perselisihan tentang hasil Pilkada yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, berpotensi menyebabkan Mahkamah Konstitusi kebanjiran perkara penyelesaian hasil Pilkada. Kondisi ini menyebabkan Mahkamah Konstitusi terpaksa berbagi fokus antara wewenang yang diberikan oleh UUD 1945, terutama pengujian Undang-Undang, dengan ketatnya
batas waktu penyelesaian sengketa Pilkada yang diatur dalam Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Lebih lanjut, kepastian hukum yang seharusnya diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada, ternyata tidak dapat dimaknai kewenangannya akan berlaku secara terus menerus. Kewenangan ini dibatasi hingga Badan Peradilan Khusus Pilkada dibentuk. Namun, dalam pengaturan yang sama, Badan ini wajib dibentuk sebelum pelaksanaan Pilkada serentak nasional pada tahun 2024. Sayangnya, apabila berkaca dari negara-negara yang terlebih dahulu memiliki Badan Peradilan Khusus Pilkada, kompleksitas pembentukannya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan koordinasi yang matang antara lembaga negara dan seluruh pihak terkait untuk memastikan pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada dapat berjalan efektif dan efisien demi terciptanya kepastian hukum dalam perselisihan hasil Pilkada.

Dikutip dari laman resmi Superior Electoral Court, Pengadilan Pilkada Brazil yang dibentuk pada tahun 1932 mengalami berbagai dinamika penyesuaian, baik dari sisi hukum maupun dinamika politik selama hampir 13 tahun. Selain itu, Tribunal de lo Contencioso Electoral sebagai pengadilan Pilkada di Mexico juga mengalami perjalanan panjang dari tahun 1987 dan baru menemui kestabilan penyelenggaraan penyelesaian perkara Pilkada setelah 20 tahun kemudian. Studi kasus dari 2 (dua) negara ini cukup menjelaskan bagaimana kompleksitas pembentukan suatu Badan Peradilan Khusus yang berwenang menyelesaikan perselisihan Pilkada di negaranya.

Kompleksitas ini wajib dimitigasi oleh Indonesia untuk menjamin penyelenggaraan negara yang memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Terlebih, pelaksanaan Pemilu di tahun 2024 tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan Pilkada semata, namun juga mencakup Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945. Kondisi ini akan menyebabkan Mahkamah Konstitusi akan menghadapi ratusan bahkan ribuan perkara di tahun tersebut.

Dalam konteks penyelenggaraan penyelesaian hasil Pilkada yang dapat mengakibatkan keraguan dan ketidakpuasan dari masyarakat, penulis berpendapat bahwa tindakan pencegahan yang paling efektif adalah dengan membentuk Badan Peradilan Khusus Pilkada yang memiliki kewenangan yang sama dengan Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer, dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagai alternatif, lembaga negara yang sudah ada di bidang kepemiluan dapat diubah menjadi badan peradilan khusus Pilkada dengan memperhatikan keadilan yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif. Namun, perlu diingat bahwa pembentukan badan peradilan khusus Pilkada bukanlah suatu hal yang mudah. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman negara lain yang mengalami kesulitan dalam membentuk badan peradilan khusus Pilkada. Oleh karena itu, upaya untuk membentuk badan peradilan khusus Pilkada perlu dipersiapkan secara matang agar dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraan Pilkada di masa depan dapat berjalan dengan lebih adil dan transparan.

The post PERADILAN KHUSUS PILKADA SEBAGAI PILAR PENYELENGGARAAN PILKADA DI INDONESIA appeared first on Barakati ID.

The post PERADILAN KHUSUS PILKADA SEBAGAI PILAR PENYELENGGARAAN PILKADA DI INDONESIA appeared first on Barakati ID.

Oleh: Irfan Yasin, (Alumni Pascasarjana, Prodi Kependudukan dan Lingkungan Hidup UNG)

Menjelang pesta demokrasi euforianya akan terasa bilamana seluruh elemen masyarakat mulai membahasnya, ini bisa saja menjadi topik hangat yang sering dibicarakan. Kita bisa menjumpainya di kedai-kedai makan, warung-warung kopi bahkan bisa jadi di lingkungan keluarga kita.

Asyiknya lagi partisipasi kaum milenial dan masyarakat secara umum telah mulai membangun citra untuk menjadi bagian dalam peserta pemilihan umum yang akan berlangsung lima tahun sekali ini.

Hanya saja dengan beredarnya informasi sistem pemilihan umum bakal dilakukan menjadi proporsional tertutup, membuat segelintir orang khususnya kaum muda mulai memperhitungkan langkah mereka apakah akan turut terlibat langsung atau tidak.

Ada ketakutan yang menghantui jika proporsional tertutup benar-benar dilakukan, akan bermunculan asumsi-asumsi liar bahwa yang muda tidak akan terpakai. Tentunya hal ini membuat sebagian kaum muda merasa berat dan terkesan tak mau lagi terlibat dengan perhelatan pesta demokrasi yang bakal digelar pada tahun depan ini.

Issu pemilu porposional tertutup menggunakan metode pemilihan umum di mana alokasi kursi dalam sebuah badan legislatif didasarkan pada proporsi suara yang diperoleh oleh setiap partai politik.

Sistem pemilu proporsional tertutup adalah sistem di mana pemilih memilih partai politik, bukan calon individual. Setiap partai politik memiliki daftar calon yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah pemilihan selesai, alokasi kursi didasarkan pada perolehan suara setiap partai dan calon dari daftar partai yang telah ditentukan sebelumnya akan mendapatkan kursi tersebut. Sistem ini memberikan kekuasaan besar kepada partai politik dalam menentukan urutan calon yang terpilih.

Sistem pemilu proporsional tertutup memiliki stabilitas politik yang tinggi, karena partai politik memiliki kendali penuh atas daftar calon, mereka dapat memilih calon yang memiliki komitmen dan kesetiaan terhadap partai tersebut. Hal ini dapat mengurangi potensi konflik internal dalam badan legislatif. Selain itu, sistem ini juga mendorong pemilih untuk memilih berdasarkan partai politik dan program mereka, bukan hanya karena popularitas seorang calon tertentu.

Namun, sistem pemilu proporsional tertutup memiliki kelemahan. Salah satunya adalah kurangnya keterwakilan yang memadai bagi kelompok minoritas atau independen. Karena calon yang terpilih berasal dari daftar partai yang telah ditentukan sebelumnya, sulit bagi individu atau kelompok yang tidak memiliki dukungan partai yang kuat untuk mendapatkan kursi. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya variasi pandangan dan suara dalam badan legislatif.

Melihat hal tersebut telah banyak mengurangi peminat terutama kaum milenial, karena dengan sistem porposional tertutup yang menjadi wakil rakyat ditetapkan oleh pimpinan partai politik. Sehingga kaum milenial menilai bahwa yang ditetapkan calon terpilih hanya orang-orang tertentu saja, yaitu pengurus inti atau pimpinan partai dimasing-masing wilayah yang ada dikabupaten/kota maupun provinsi.

Di sisi lain, sistem pemilu proporsional terbuka dapat memilih tidak hanya partai politik, tetapi juga calon individual dari partai tersebut. Pemilih memiliki pilihan untuk memberikan suara kepada calon yang mereka anggap paling kompoten atau sesuai dengan referensi mereka. Setelah pemilihan selesai, alokasi kursi didasarkan pada perolehan suara individu dan partai politik.

Akuntabilitas individu alam sistem terbuka, calon individu harus memperoleh dukungan langsung dari pemilih untuk terpilih. Ini dapat meningkatkan akuntabilitas individu terhadap pemilih dan meningkatkan tanggung jawab pribadi mereka sebagai wakil rakyat.

Meningkatkan partisipasi politik, Jadi sistem terbuka dapat mendorong partisipasi politik yang lebih aktif dari pemilih. Pemilih merasa memiliki kontrol lebih besar atas pilihan mereka, karena mereka dapat memilih calon individual yang mereka anggap paling sesuai

Dalam sejarahnya pelaksanaan pemilu di Indonesia, sistem proporsional terbuka dan tertutup pernah diterapkan dalam pemilihan umum. Untuk saat ini, sistem pemilu di Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka, hal ini termuat dalam Pasal 168 UU No.7 Tahun 2017. Pada pasal 168 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2017 menyebutkan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Diketahui penerapan sistem pemilu proporsional tertutup pernah diterapkan di Indonesia pada pemilu tahun 1955, pemilu orde baru (tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997), dan pemilu tahun 1999.

Sementara penerapan sistem proporsional terbuka, barulah indonesia menerapkannya pada pemilihan umum tahun 2004. Sebagaiman tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sejak tahun 2004, sistem pemilu proporsional terbuka masih diterapkan sampai saat ini. Penerapan sistem proporsional terbuka di Indonesia yakni pada pemilu 2004, pemilu 2009, pemilu 2015, dan pemilu 2019.

Jika kedepannya pada kontestasi pemilihan umum 2024 benar-benar diterapkan sistem proporsional terbuka, maka besar kemungkinan partisipasi kaum muda untuk menyukseskan akan sesuai harapan sebagaimana dalam UU 7 Tahun 2017 di BaB XVII Pasal 448 Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.

The post Seberapa Besar Partisipasi Kaum Milenial Pada Pemilu 2024 appeared first on Barakati ID.

The post Seberapa Besar Partisipasi Kaum Milenial Pada Pemilu 2024 appeared first on Barakati ID.

GORONTAL – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo menggelar NGOPI (NGObrol Seputar Pemilu) di salah satu warung kopi di Limboto, hal ini dilakukan sebagai upaya menyebarluaskan informasi terkait penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilu tahun 2024, (29/1/2023).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadliyanto Koem dengan melibatkan para pelaku media massa baik cetak maupun elektronik.

“Kami sangat berharap media-media yang ada bisa membantu kami menyebarluaskan informasi terkait penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilu 2024,” Tutur Ketua KPU Kabupaten Gorontalo, Rasid Patamani yang turut hadir sekaligus membuka acara tersebut, didampingi Sekretaris.

Kata Rasid, sosialisasi tatap muka sampai dengan saat ini terus dilakukan oleh pihak KPU, namun tidak menutup kemungkinan masih ada informasi yang belum tersampaikan kepada masyarakat.

“Olehnya peran media dalam menyebarkan informasi tahapan pemilu ini melalui pemberitaan sangatlah penting. Apalagi saat ini sebagian besar masyarakat mengandalkan media sosial untuk mendapatkan berbagai informasi,” Tukasnya.

Sementara itu, Rivon Umar Komisioner KPU Kabupaten Gorontalo Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, menambahkan tahapan pemilu serentak tahun 2024 sendiri ada 11 poin. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2022.

“Dan kemarin kita sudah melantik PPK dan PPS. Untuk saat ini tahapan yang sedang berjalan adalah perekrutan pantarlih (panitia pemutakhiran data pemilih),” Beber Rivon.

The post Sebarluaskan Informasi Pemilu, KPU Ngopi Bareng Wartawan appeared first on Barakati ID.

The post Sebarluaskan Informasi Pemilu, KPU Ngopi Bareng Wartawan appeared first on Barakati ID.

GORONTALO-Menarik dan unik, kampanye yang di gelar oleh pasangan Chamdi Tomy di Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto penuh dengan interaksi, tak tanggung-tanggung para peserta yang hadir sesekali memotong pembicaraan saat penyampaian Visi Misi nomor urut 3 berlangsung. “Pak Chamdi kita disini butuh perhatian, terutama para petani” Kata bapak yang berpakaian biru itu (23/11/2020).

Dengan senyuman Chamdi Tomy menerima apa yang menjadi keluhan para warga. Menurut mereka terkait dengan permasalahan tersebut ada di dalam program strategis pasangan Nomor urut 3, dimana Pasangan Chamdi Tomy akan membuat satu kebijakan yang nantinya akan menstimulus warga lewat pemberian uang, dan uang tersebut dibelanjakan kepada koperasi pangan rakyat yang di kelola langsung oleh rakyat.

sehingga perputaran dan penguatan ekonomi di Desa itu berjalan dengan lancar, dan Koperasi pangan rakyat itulah yang akan memberdayakan para pelaku UMKM dengan membeli semua produk dan menjualnya kembali.

“Ah.. Begitu bagus pak, asal jangan baku baku janji” Kata warga berbarengan, sontak semua tertawa. Chamdi Tomy kembali menjelaskan kepada Warga bahwa mereka tak ingin berjanji, dan yang menentukan pemimpin hari ini adalah masyarakat, “kekuatan sebenarnya ada pada rakyat” Tegas Chamdi.

Warga kembali bersorak “Chamdi Tomy menang!!”. Usai mengikuti kampanye, mereka masih meminta lagi untuk berdiskusi, namun karena waktu dibatasi “bagini jo pak torang mo bacirita lewat telpon saja” Ujar warga Chamdi Tomy pun mengiyakan hal itu.

The post Chamdi Tomy Di Hujani Saran Dari Warga appeared first on Barakati ID.

The post Chamdi Tomy Di Hujani Saran Dari Warga appeared first on Barakati ID.

GORONTALO-Sebelum melanjutkan silaturahim dengan keluarganya di Desa Pongongaila Dusun Tumba, Kecamatan Pulubala, Tomy Ishak mampir ke rumah salah satu warga yang tak lain adalah pamannya sendiri.

Dan mulailah Tomy dengan Ceritanya Ke Enga Rudi (Sapaan Akrabnya), dengan sedikit mengulas perjalanan sila sila keluarga, ia menuturkan bahwa mereka berasal dari Desa Bunggalo Kecamatan Telaga. Enga Rudi yang mendengar hal itu mencerna bait bait kata yang keluar dari mulut Tomy hingga suasana menjadi hangat dan sesekali senyum dan tawa keluar dari mereka berdua.

Saat asyik-asyiknya mengenang masa lalu Tomy di tawarkan Enga untuk di pijat, dengan spontan Tomy menjawab “oh.. Boleh itu..”, maklumlah saat ini Tomy yang mencalonkan diri pada Pilkada, padat dengan aktivitas berkampanye dimana dirinya menemui warga secara door to door untuk menyampaikan Visi Misi nomor urut 3. Mau tidak mau dirinya harus menerima tawaran pijatan dari sang paman mumpung tidak dibayar alias gratis.

Dengan mengambil posisi berbaring, mulailah jari jari Enga Rudi menekan urat-urat yang berada di telapak Kaki Tomy “aduh… Aduh.. Saki opa” Celoteh Tomy ke Enga, berharap tekanan jari Enga ke urat di kurangi “bo popoto uwito uti” balasnya sambil tertawa.

” Uti lindidu wanu wolo Tomy.?, ma papahenga odi” Tanya Enga Ke Tomy. “Saya juga tidak tau” Jawab Tomy. “Ma Bule uti.. uti, madalaliyo lindidu lingoli mapapahenga” Ujar Enga Rudi dengan sedikit wajah bersedih, pasalnya Tomy yang dikenal gigih dan tangguh, takluk melawan jari-jari Enga.

Selanjutnya, Tomy yang masih menahan kesakitan akibat jari jari si Enga tadi, ia kembali diminta menghadapkan tubuhnya kebagian kanan. Baru sekali di tekan “uh…. Ihh… Aduh.. Aduhh.. Mongoto opa” keluh Tomy sambil menutup wajahnya dengan Guling. “Nde.. Tahan kasana, pohumaya mola wanu Ti Pak Chamdi Wolo Te Tomy le Hulo’o, odito olo.. wanu woluwo tau ja motohilawo da dutolalo boli mopo tanggalo duhelo ti Pak Chamdi wole Tommy” Nasehat opa Enga Rudi ke Tomy.

Sesat setelah di pijat Tomy diminta duduk berhadapan dengan si Enga, sesekali dirinya di nasehati pria tersebut, Tomy pun mengangguk mengisyaratkan dirinya menerima masukan dari sang opa. Dan diberikanlah Tomy air yang berisi Do’a yang katanya hanya untuk di minum dan di basuh di beberapa bagian yang menurut Tomy sakit.

Seperti di ketahui Tomy Ishak merupakan Calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan calon Bupati Chamdi Mayang, masih berumusia muda berbeda dari beberapa pasangan calon lainnya.

Pasangan Chamdi Tomy di usung oleh 3 partai diantaranya Demokrat, Hanura dan Gerindra, mereka mendaftar pada hari terakt pendaftaran dan mendapatkan nomor urut 3 pada kontestasi pilkada Gorontalo.

The post Warga Kasih “Aer Doa” ke Tomy Ishak appeared first on Barakati ID.

The post Warga Kasih “Aer Doa” ke Tomy Ishak appeared first on Barakati ID.

Oleh: Moh. Nurmawan

Sejak pertama kali digelar (2005), Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) selalu menyisahkan cerita-cerita epik dibalik peyelenggaraannya. Tak terkecuali kisah di balik para peserta pemilu, panitia pelaksana di tempat-tempat pemungutan suara, yang juga tidak ketinggalan dengan cerita-cerita dramatis di balik pesta rakyat yang dirayakan hanya sekali dalam kurun waktu 4 atau 5 tahun itu.

Pilkada sejatinya adalah pesta perayaan, tentu tidak akan menarik jika para peraya tidak memiliki jagoan atau calon yang diunggulkan. Pilkada akan terasa hambar jika tidak ada riyak-riyak dari para simpatisan, tidak ada saling “bakase palato” di antara pendukung. Paling tidak, dalam momen pemilu, kita akan menyaksikan orang-orang yang tetiba jadi melek politik. Peristiwa melek politik itulah yang kehadirannya bagaikan kutukan dari “juru politik”, mau tidak mau, suka atau tidak, mayoritas orang tidak punya pilihan lain selain menikmati kutukan dari sang juru politik. Demikian apa yang saat ini sedang saya nikamati.

Di Kabgor, ada empat calon kepala dan wakil kepala daerah yang disahkan oleh KPU. Satu di antaranya adalah pendatang baru. Ya, siapa lagi kalau bukan pasangan Chamdy Mayang dan Tomy Ishak.

Pasangan yang sejak disahkannya itu, hadir membawa- nuansa politik yang baru, di KabGor. Chamdy dan Tomy seolah membawa kesegaran baru dalam berpolitik. Santuy, ramah dan mengasyikan. Maka tidaklah heran jika saya ikut-ikutan melek dengan cara berpolitik mereka. Lebih-lebih sosok Tomy yang hadir sebagai representasi dari kelompok milenial. Bersama Chamdy, Tomy menghadirkan politik kolaborasi antara generasi milenial dan generasi tua. Bukankah seharusnya memang seperti itu? Maksud saya, politik tidak akan berjalan seimbang jika para pelakunya hanya ditentukan oleh keleompok tertentu.

Dalam beberpa kesempatan, saya mencoba mencari berbagai artikel yang secara umum menggambarkan visi dan misi kedua sosok calon pemimpin masa depan di KabGor itu. Alhasil, saya menemukan sebuah misi mulia Chamdy dan Tomy, yaitu keinginan besar mereka untuk mengembalikan nilai-nilai luhur budaya Gorontalo yang di antaranya adalah “Moawota” dan “Mohuyula” dalam mendukung pembangunan di masyarakat. Sebuah misi yang bahkan seorang “bergelar adat” pun belum tentu berpikir hal yang serupa dengan gagasan Chamdy dan Tomy.

Secara umum, dalam kebiasaan “Ta Mongo Panggola”, Moawota dan Mohuyula adalah sebuah tradisi masyarakat Gorontalo di kala itu. Tradisi yang terbentuk secara alami berdasarkan persamaan hidup orang-orang Gorontalo. Namun, seiring dengan gerak zaman yang telah memasuki era modernitas, Moawota dan Mohuyula mulai terkikis oleh budaya-budaya baru. Orang-orang Gorontalo kian tertarik dengan sesuatu yang sifatnya instan.

Tidak hanya itu, misi Chamdy dan Tomy berhasil menuntun saya bernostalgia pada zaman, di mana saya hidup sebagai anak kecil. Ya, dan itu di mana sebuah pesta (resepsi pernikahan) kakak sepupu saya akan berlangsung. Saya masih ingat bagaimana para tetangga turut membantu mendirikan “bandayo” pernikahan. Ibu-ibu yang turut serta melebur di dapur untuk memeprsiapkan makanan bagi bapak-bapak yang sedang mendirikan bandayo tersebut. Semua orang turut merasakan kebahagiaan kedua calon pengantin. Semua orang adalah saudara. Semua orang adalah pemilik pesta pernikahan. Pun semua orang turut berbahagia. Dan itu terjadi tatkala Moawota dan Mohuyula masih tertanam dalam diri setiap masyarakat Gorontalo.

Berbeda dengan situasi saat ini; Orang-orang lebih cenderung melaksanakan pesta pernikahan di gedung-gedung mewah, makanan pun harus ketringan. Orang yang turut hadir di pesta pun hanya sekdar datang dan berselfi ria. Pada akhirnya tidak ada yang membekas dalam ingatan selain banjir poto yang menghiasi beranda sosial media dan doa-doa yang diharapkan dikabulkan oleh Mark. Budaya gengsi dan malu berhasil menggusur budaya Moawata dan Mohuyula hingga ke pinggiran kota. Beruntung jika masih ada beberpa desa yang tetap memegang teguh budaya Moawata dan Mohuyula itu. Saya dan kita semua akan merasa bersyukur, tentunya.

Maka pada Chamdy dan Tomy-lah harapan besar itu ada. Kelak, nilai luhur di Gorontalo, khususnya di Limboto akan kembali pada derajat yang semestinya.

Saudara pembaca yang sudah mandi -pagi- dan sedang tersenyum saat membaca tulisan ini.

Bukan tanpa alasan saya berani menuliskan catatan ini. Namun alangkah baiknya saya mengajak saudara sekalian kembali menengok judul di atas “Memenangkan Cahamdy dan Tomy Adalah Sebuah Keniscayaan” sebab di antara mereka ada tradisi yang sedang dipertaruhkan.

Sampai di sini, saudara boleh saja untuk tidak sepakat dengan judul tulisan saya. Namun bukan berarti saudara juga akan menolak sepenuhnya untuk memenangkan pasangan Chamdy dan Tomy.

Salam hangat dari lubuk HATI saya yang paling dalam untuk saudara sekalian.

The post Memenangkan Chamdi dan Tomy adalah Keniscayaan appeared first on Barakati ID.

The post Memenangkan Chamdi dan Tomy adalah Keniscayaan appeared first on Barakati ID.