Pohuwato – Puluhan penambang tradisional mendatangi kediaman pribadi Camat Buntulia, Saiful Hunta, di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Kedatangan massa ini dipicu oleh rasa kecewa dan amarah setelah fasilitas kerja mereka berupa talang air dan tenda (camp) dibongkar oleh pihak perusahaan secara sepihak.

Bagi para penambang, talang air tersebut merupakan urat nadi ekonomi. Alat sederhana itulah yang selama ini menjadi tumpuan untuk mencari nafkah, membiayai sekolah anak, hingga memenuhi kebutuhan pokok di tengah sulitnya kondisi ekonomi.

Kekecewaan warga kian memuncak karena pihak perusahaan diduga melakukan pembongkaran dengan dalih telah mengantongi izin dari Camat Buntulia dan Tim 7.

“Mereka bilang sudah ada izin dari Pak Camat dan Tim 7, sehingga mereka berani membongkar talang kami,” ungkap salah seorang penambang saat menyampaikan aspirasinya.

Warga menilai tindakan tersebut tidak adil. Pasalnya, proses negosiasi terkait tali asih dan hak-hak masyarakat terdampak hingga kini belum menemui titik temu, namun tindakan represif di lapangan justru sudah dilakukan.

Menanggapi tuntutan warga, Camat Buntulia, Saiful Hunta, memberikan klarifikasi tegas. Ia membantah keras telah memberikan instruksi atau izin kepada pihak perusahaan untuk melakukan penertiban fasilitas tambang milik warga.

“Saya tegaskan, saya tidak pernah memerintahkan pembongkaran talang ataupun camp milik masyarakat,” ujar Saiful di hadapan massa.

Saiful menjelaskan bahwa kapasitasnya di dalam Tim 7 hanyalah untuk memfasilitasi penyelesaian pembayaran tali asih bagi masyarakat, bukan untuk melegitimasi pembongkaran paksa.

“Keberadaan saya di Tim 7 adalah untuk membantu menyelesaikan persoalan masyarakat, khususnya soal hak mereka. Bukan untuk memerintahkan pembongkaran,” tambahnya.

Lebih lanjut, Saiful menekankan bahwa perusahaan seharusnya mengedepankan prosedur yang humanis dengan menuntaskan seluruh kewajiban kepada warga sebelum melakukan tindakan apa pun di lokasi tambang.

“Seharusnya tali asih atau ganti rugi diselesaikan terlebih dahulu, baru dilakukan penertiban. Itu prosedur yang benar,” tegasnya.

Kondisi di lapangan menunjukkan ketimpangan nyata antara kepentingan industri besar dan nasib rakyat kecil. Para penambang tradisional yang hanya mengandalkan alat seadanya kini terancam kehilangan mata pencaharian. Warga berharap pemerintah daerah dan pihak perusahaan tidak menutup mata serta segera memberikan solusi atas kerugian yang mereka alami.

The post HEBOH! Puluhan Penambang Geruduk Rumah Camat Buntulia, Protes Pembongkaran Talang Sepihak appeared first on Barakati ID.

The post HEBOH! Puluhan Penambang Geruduk Rumah Camat Buntulia, Protes Pembongkaran Talang Sepihak appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, secara resmi melepas keberangkatan jenazah almarhum KH. Drs. Fahri Djafar, M.Hi, menuju tempat peristirahatan terakhir di pekuburan keluarga, Desa Mananggu, Kabupaten Boalemo, Senin (30/03/2026).

Jenazah almarhum tiba di rumah duka sekitar pukul 16.30 WITA melalui Bandara Djalaluddin Gorontalo, setelah diterbangkan dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. Sebelumnya, tokoh agama kharismatik ini dikabarkan mengembuskan napas terakhir di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar, pada Senin dini hari pukul 00.30 WITA.

Pantauan di lokasi, ribuan pelayat dari Kabupaten Pohuwato dan Boalemo tampak memadati rumah duka sejak sore hari. Kehadiran massa yang membludak menunjukkan besarnya rasa kehilangan masyarakat atas sosok ulama yang dikenal santun tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Saipul Mbuinga menyampaikan duka mendalam mewakili pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat Pohuwato.

“Kita kehilangan sosok panutan dan alim ulama yang menjadi kebanggaan daerah. Atas nama Pemerintah Kabupaten Pohuwato, kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya KH. Fahri Djafar,” ujar Bupati dengan nada haru.

Saipul menegaskan bahwa almarhum merupakan pilar penting dalam kehidupan beragama di Bumi Panua. Rekam jejak almarhum tercatat sangat produktif, mulai dari menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Pohuwato, Ketua MUI Pohuwato, Ketua Dewan Pengawas Syariah Baznas, hingga aktif dalam kepengurusan Badan Takmir Masjid Agung Baiturrahim.

“Beliau adalah pribadi yang istikamah dalam dakwah dan bijaksana dalam menyikapi setiap perbedaan. Nasihat-nasihat beliau selalu menyejukkan hati. Pengabdian almarhum merupakan inspirasi bagi kita semua,” tambah Saipul.

Bupati juga mengajak masyarakat untuk mendoakan almarhum agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

Prosesi pemakaman berlangsung khidmat dan penuh haru. Lantunan doa dari ribuan pelayat mengiringi prosesi pemakaman sosok yang dikenal sebagai guru dan pembimbing umat tersebut hingga selesai.

The post Kabar Duka: Bupati Saipul Mbuinga Lepas Jenazah KH. Fahri Djafar ke Peristirahatan Terakhir appeared first on Barakati ID.

The post Kabar Duka: Bupati Saipul Mbuinga Lepas Jenazah KH. Fahri Djafar ke Peristirahatan Terakhir appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Momentum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah dimanfaatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato untuk mempererat tali silaturahmi antar pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo. Setelah bersilaturahmi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo, rombongan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato melanjutkan kunjungannya ke Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo pada Senin (23/03/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda open house Idulfitri, yang berlangsung penuh kehangatan di Bantayo Lo Yiladia, rumah jabatan Wali Kota Gorontalo. Rombongan diterima langsung oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, didampingi Wakil Wali Kota Indra Gobel, serta sejumlah pejabat pemerintahan kota lainnya.

Dari pihak Pemkab Pohuwato, hadir Bupati Saipul A. Mbuinga, Wakil Bupati Iwan S. Adam, dan Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nanto. Turut pula mendampingi Sekretaris Daerah Iskandar Datau, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta pimpinan organisasi kewanitaan seperti Ketua TP-PKK Ny. Selfi Mbuinga Monoarfa, Ketua PIAD Erna Giasi, dan Ketua DWP Ny. Suriyati Iskandar Datau.

Dalam kesempatan itu, Bupati Saipul A. Mbuinga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sambutan hangat dari jajaran Pemerintah Kota Gorontalo.

“Semoga di hari yang fitri ini hati kita kembali bersih dan jernih, serta kebersamaan antara dua daerah ini terus terjaga untuk membangun wilayah masing-masing,” ujarnya.

Menurut Bupati Saipul, sebagai daerah yang berada dalam satu lingkup provinsi, Pohuwato dan Kota Gorontalo perlu memperkuat sinergi dan kolaborasi, baik dalam aspek pembangunan maupun pelayanan masyarakat.

“Terlebih Kota Gorontalo merupakan daerah tertua di provinsi ini. Maka penting bagi kita untuk menjalin kerja sama yang harmonis agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih cepat dan merata,” pungkasnya.

Kegiatan silaturahmi ini diakhiri dengan ramah tamah dan foto bersama, sebagai simbol eratnya hubungan antar pemerintah daerah di Gorontalo yang diharapkan terus berlanjut di masa mendatang.

The post Dalam Suasana Lebaran, Bupati Saipul Mbuinga Berkunjung ke Wali Kota Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Dalam Suasana Lebaran, Bupati Saipul Mbuinga Berkunjung ke Wali Kota Gorontalo appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Usai melakukan kunjungan ke Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato melanjutkan silaturahmi ke Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Minggu (22/03/2026).

Rombongan Pemerintah Daerah Pohuwato yang dipimpin langsung oleh Bupati Saipul A. Mbuinga bersama Wakil Bupati Iwan S. Adam disambut hangat oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Anggota DPR RI Dapil Gorontalo, Rusli Habibie; Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail; Ketua TP-PKK Provinsi Gorontalo; Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M.T. Mopili; Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto; serta Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sopian Ibrahim.

Dari pihak Pemerintah Kabupaten Pohuwato, turut mendampingi Bupati antara lain Sekretaris Daerah Iskandar Datau, Ketua TP-PKK Pohuwato Selfi Mbuinga Monoarfa, Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga Ny. Risnawati Adam Ali, para asisten daerah, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Kegiatan open house tersebut menjadi bagian dari tradisi tahunan peringatan Idulfitri yang bertujuan mempererat tali silaturahmi antara jajaran pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Selain sebagai ajang kebersamaan, momen ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Saipul A. Mbuinga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri kepada Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie dan Anggota DPR RI Rusli Habibie. Ia berharap kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan Pemerintah Provinsi Gorontalo semakin harmonis dan produktif.

“Momentum Idulfitri ini menjadi ajang untuk mempererat kebersamaan, serta meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam rangka memperkuat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati Saipul.

Usai dari kediaman Wakil Gubernur, rombongan Pemda Pohuwato melanjutkan kunjungan silaturahmi ke Rumah Jabatan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Rombongan diterima langsung oleh Ketua DPRD Idrus M.T. Mopili bersama Ketua PIAD Provinsi Gorontalo, Nurjana H. Yusuf.

Silaturahmi yang berlangsung dalam suasana hangat, penuh kekeluargaan, dan keakraban tersebut diharapkan dapat semakin memperkokoh hubungan antarlembaga pemerintahan, sekaligus mempercepat terwujudnya pembangunan yang lebih maju di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Pohuwato.

The post Hangatnya Silaturahmi: Pemda Pohuwato Kunjungi Rujab Wakil Gubernur Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Hangatnya Silaturahmi: Pemda Pohuwato Kunjungi Rujab Wakil Gubernur Gorontalo appeared first on Barakati ID.

GORONTALO – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa tidak ada pejabat, termasuk jenderal, yang kebal hukum, kini menjadi sorotan tajam. Komitmen ini dianggap sebagai “lampu hijau” bagi aparat penegak hukum di daerah untuk menindak tegas praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang selama ini diduga kuat dilindungi oleh oknum-oknum berpengaruh.

Di Gorontalo, masalah tambang ilegal bukan sekadar isu lingkungan, melainkan tantangan penegakan hukum yang kompleks. Data dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan berbagai laporan media lokal menunjukkan bahwa aktivitas PETI di wilayah seperti Bone Bolango dan Pohuwato terus beroperasi meski sering kali memakan korban jiwa akibat longsor.

Presiden Prabowo secara eksplisit mengingatkan bahwa reformasi di tubuh TNI dan Polri bertujuan untuk memastikan setiap anggota, tanpa terkecuali, tunduk pada konstitusi.
“Tidak ada yang kebal hukum, termasuk jenderal-jenderal pun tidak boleh kebal hukum,” tegas Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan ini seakan menjawab kegelisahan masyarakat Gorontalo. Sebagai catatan, tragedi longsor tambang di beberapa tempat di Gorontalo yang memakan banyak korban jiwa menjadi bukti nyata betapa liarnya aktivitas ini.

Berdasarkan data yang dihimpun, penggunaan alat berat jenis ekskavator di kawasan hutan lindung sering kali terendus, namun proses hukumnya kerap dianggap tumpul di level “pemilik modal” atau pelindung di balik layar.

Praktisi hukum di Gorontalo menilai, jika instruksi Presiden benar-benar dijalankan, maka tidak ada alasan lagi bagi Polda Gorontalo maupun Korem 133/Nani Wartabone untuk ragu dalam membersihkan anggotanya jika ada yang terindikasi menjadi “backing” tambang.
“Semua harus tunduk kepada hukum, karena kita ingin membangun negara yang bersih dan berwibawa,” tambah Presiden.

Kini, bola panas ada di tangan aparat penegak hukum daerah. Publik menantikan apakah komitmen pusat ini akan diterjemahkan menjadi aksi nyata, seperti penyitaan alat berat secara masif dan penindakan oknum yang membiarkan kerusakan hutan Gorontalo terus berlanjut. Reformasi ini bukan hanya soal pangkat, tapi soal menyelamatkan masa depan ekologi dan marwah hukum di daerah.

The post Tegak Lurus Instruksi Prabowo: Beranikah Polda dan Korem Gorontalo Sikat “Orang Kuat” di Peti Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Tegak Lurus Instruksi Prabowo: Beranikah Polda dan Korem Gorontalo Sikat “Orang Kuat” di Peti Gorontalo appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Suasana malam ke-27 Ramadan di Kabupaten Pohuwato, Senin (16/03/2026), berlangsung semarak dengan pelaksanaan tradisi tumbilotohe di Rumah Jabatan Bupati Pohuwato. Tradisi yang berarti malam pemasangan lampu ini menjadi momen khas yang selalu dinantikan masyarakat Gorontalo setiap memasuki penghujung bulan suci Ramadan.

Tumbilotohe, yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-15, memiliki nilai religius dan budaya yang kuat. Tradisi ini biasanya dilaksanakan serentak pada malam ke-27 Ramadan, setelah umat Muslim menunaikan puasa hari ke-26. Cahaya lampu yang menghiasi rumah dan lingkungan menjadi simbol penerangan hati serta bentuk penyambutan malam penuh berkah sebelum datangnya Idulfitri.

Pada masa lampau, ketika penerangan masih terbatas, masyarakat Gorontalo menggunakan lampu sederhana berbahan alami dari seludang atau wamuta yang dibakar setelah diruncingkan, menghasilkan cahaya lembut yang menerangi malam. Hingga kini, makna filosofis tersebut tetap dipertahankan di tengah kemajuan zaman.

Prosesi pemasangan lampu di Rumah Jabatan Bupati Pohuwato dilakukan langsung oleh Bupati Saipul A. Mbuinga bersama sang istri, Selfi Mbuinga Monoarfa, usai salat Magrib. Turut hadir Sekretaris Daerah Pohuwato Iskandar Datau, Kadhi Pohuwato Syaiful Sabu, Bate Pohuwato Asmad N. Tuna, Hakimu Pohuwato, Ustaz Wisno Pakaya, Wuu Pohuwato Raman Pakilie, Kabid Kebudayaan Iswan Gau, serta sejumlah pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Saipul mengucapkan terima kasih kepada para pemangku adat yang setiap tahun setia hadir mendampingi pelaksanaan tradisi tumbilotohe di kediamannya. Ia menekankan bahwa tumbilotohe bukan hanya kegiatan simbolik, melainkan juga sarana mempererat tali silaturahmi antarwarga dan bentuk pelestarian budaya Islam di Gorontalo.

“Tradisi tumbilotohe bukan sekadar pemasangan lampu, tetapi mengandung nilai religius dan budaya yang mendalam. Ini adalah warisan leluhur yang mesti kita jaga agar tidak luntur oleh perkembangan zaman,” kata Bupati Saipul.

Ia menambahkan, selain memperindah suasana Ramadan, tumbilotohe juga menjadi simbol penerangan hati dalam menyambut hari kemenangan. “Insyaallah, dalam empat atau lima hari ke depan kita akan merayakan Idulfitri. Kita tentu masih menunggu keputusan resmi pemerintah terkait penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah,” ujarnya.

Bupati berharap tradisi ini terus dilestarikan dan menjadi daya tarik bagi wisata religi serta budaya di Gorontalo. “Terima kasih kepada para pemangku adat yang telah memberikan pemakluman secara adat untuk pemasangan lampu malam ini. Semoga tradisi ini tetap hidup dan diteruskan oleh generasi muda di era modern,” tutupnya.

The post Warisan dari Abad ke-15: Pohuwato Lestarikan Tradisi Tumbilotohe appeared first on Barakati ID.

The post Warisan dari Abad ke-15: Pohuwato Lestarikan Tradisi Tumbilotohe appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Suasana haru menyelimuti pelepasan jenazah almarhum Kompol (Purn) Effendi Mointi di kediamannya, Perum Jalan Umahani, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Senin (16/03/2026). Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, turut hadir dan menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian almarhum yang dikenal sebagai sosok berdedikasi dan berjiwa pengabdian.

Diketahui, almarhum meninggal dunia pada Senin (16/03/2026) sekitar pukul 09.00 WITA di RSUD Bumi Panua setelah menjalani perawatan intensif akibat sakit yang dideritanya. Jenazah selanjutnya dibawa ke pekuburan keluarga di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, untuk dimakamkan di tempat peristirahatan terakhir.

Dalam sambutannya, Bupati Saipul mengungkapkan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga besar almarhum, terutama kepada istri beliau, dr. Dian Ikagustina Tambunan, Sp.A., M.Ked., yang merupakan Direktur RSUD Bumi Panua. Ia mengenang perjuangan keluarga yang selama empat tahun terakhir terus berupaya maksimal mengobati almarhum.

“Kami tahu persis perjuangan dokter Dian dan anak-anak dalam merawat almarhum selama bertahun-tahun. Segala upaya telah dilakukan, namun akhirnya semua kembali kepada kehendak Sang Pencipta,” tutur Bupati dengan nada haru.

Lebih lanjut, Bupati Saipul menilai wafatnya almarhum pada sepuluh hari terakhir di bulan suci Ramadan merupakan tanda kemuliaan dan pertanda akhir yang baik bagi seorang muslim.

“Meninggal di bulan Ramadan insyaallah menjadi pertanda husnul khatimah. Mari kita doakan semoga seluruh amal ibadah beliau diterima oleh Allah SWT, dilapangkan kuburnya, dan ditempatkan di surga yang layak,” ujarnya.

Bupati Saipul juga mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama mengantarkan almarhum ke tempat pemakaman keluarga sebagai bentuk penghormatan terakhir.

“Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Pohuwato, mari kita iringi kepergian almarhum dengan doa dan keikhlasan,” tutupnya.

Turut hadir dalam prosesi pelepasan tersebut antara lain Camat Marisa Usman Bay, Kadhi Pohuwato Syaiful Sabu, Bate Pohuwato Asmad N. Tuna, Imam Besar Masjid Agung Pohuwato Asram Husuna, Ketua Baznas Pohuwato Moh. Rjuzali Hunowu, Ketua Yayasan Alizah Ustaz Kasim Badu, Direktur RSUD Lemito, Direktur RS Multazam, serta sejumlah kerabat dan keluarga besar dari pihak Direktur RSUD Bumi Panua.

Sebelumnya, Bupati Saipul bersama Wakil Bupati Iwan S. Adam juga sempat menjenguk almarhum di ruang ICU RSUD Bumi Panua sebelum berpulang ke rumah duka.

The post Akhir Perjalanan Sang Mantan Perwira: Pohuwato Berduka appeared first on Barakati ID.

The post Akhir Perjalanan Sang Mantan Perwira: Pohuwato Berduka appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Polemik kerusakan lingkungan akibat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Bulangita kembali mencuat ke permukaan. Sorotan publik menguat setelah digelarnya kegiatan penguatan kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) di Desa Palopo, Kecamatan Marisa—wilayah yang justru menjadi salah satu lokasi terdampak langsung dari aktivitas tambang ilegal tersebut.

Kabid Lingkungan LSM LABRAK, Andika Lamusu, menilai kegiatan sosialisasi HAM di desa itu menyimpan ironi besar. Menurutnya, sulit diterima akal sehat jika masyarakat diajari soal hak asasi manusia, sementara hak mereka atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat justru diabaikan.

“Ini ironi yang sangat nyata. Desa Palopo merupakan salah satu wilayah yang merasakan langsung dampak PETI Bulangita. Lingkungan rusak, ekosistem terganggu, dan masyarakat menghadapi ancaman terhadap ruang hidup mereka. Dalam konteks ini, rakyat bukan hanya korban tambang ilegal, tetapi juga korban pelanggaran HAM,” tegas Andika.

Ia menambahkan, dari perspektif hukum, kerusakan lingkungan yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara.

“Konstitusi kita jelas. Pasal 28H UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketika aktivitas tambang ilegal dibiarkan dan negara gagal menghentikannya, yang terlanggar bukan hanya regulasi pertambangan, tetapi juga hak dasar masyarakat,” ujarnya.

Menurut Andika, persoalan PETI Bulangita tidak bisa lagi dipandang semata sebagai pelanggaran administratif atau aktivitas ekonomi ilegal. Dampak sosial, ekologis, dan kemanusiaan dari kegiatan itu sudah semakin nyata dan meluas.

“Jika sungai tercemar, lahan rusak, dan masyarakat kehilangan ruang hidup, maka yang kita hadapi bukan sekadar masalah tambang, melainkan krisis lingkungan sekaligus krisis kemanusiaan. Negara tidak cukup hadir lewat seminar atau sosialisasi belaka—negara harus hadir melalui penegakan hukum yang tegas,” kata Andika.

Ia menegaskan bahwa penanganan PETI merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan menjadi tanggung jawab bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pohuwato.

“Undang-Undang Minerba telah mengatur dengan tegas bahwa penambangan tanpa izin merupakan tindak pidana. Karena itu, Kapolres dan Forkopimda harus menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat dengan menghentikan aktivitas PETI yang merusak lingkungan,” tegasnya lagi.

Andika mengingatkan, jika situasi ini terus dibiarkan, maka kegiatan sosialisasi HAM di wilayah terdampak tambang hanya akan tampak sebagai simbolisme belaka—jauh dari realitas penderitaan masyarakat.

“Jangan sampai rakyat dijejali teori tentang HAM, sementara hak mereka atas lingkungan hidup yang sehat justru dirampas oleh aktivitas tambang ilegal yang tidak pernah benar-benar ditertibkan,” pungkasnya.

Polemik PETI Bulangita sendiri sebelumnya telah memicu desakan kuat dari masyarakat agar aparat penegak hukum dan pemerintah daerah bersikap lebih tegas. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan disebut sudah meluas ke berbagai wilayah di Kabupaten Pohuwato, termasuk desa-desa di sekitar kawasan aktivitas tambang tersebut.

The post HAM Dibahas, Lingkungan Rusak: Warga Palopo Hidup di Tengah Krisis Tambang Ilegal appeared first on Barakati ID.

The post HAM Dibahas, Lingkungan Rusak: Warga Palopo Hidup di Tengah Krisis Tambang Ilegal appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Pemerintah Desa (Pemdes) Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, akhirnya melayangkan surat resmi kepada Kapolres Pohuwato, Bupati Pohuwato, dan Camat Marisa terkait maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih terus beroperasi di wilayah mereka.

Surat bernomor 06/DT-MRS/III/2026 yang ditandatangani Kepala Desa Teratai, Simson Hasan, pada 2 Maret 2026 itu berisi laporan sekaligus permintaan penanganan serius dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terhadap aktivitas tambang ilegal yang dinilai semakin tak terkendali.

Dalam surat tersebut, Pemdes Teratai menegaskan bahwa maraknya PETI telah menjadi persoalan serius dalam tata kelola pertambangan di Kabupaten Pohuwato. Aktivitas penambangan tanpa izin tak hanya merusak lingkungan dan mengancam kelestarian alam, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian negara dan konflik sosial di tengah masyarakat.

“Tak mau membiarkan praktik penambangan tanpa izin (PETI) kian tak terkendali dan terus beroperasi hingga saat ini, maka kami selaku Pemerintah Desa Teratai memohon agar pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat memikirkan nasib masyarakat yang terdampak serta memberikan solusi atas persoalan ini,” tulis Pemdes Teratai dalam surat tersebut.

Lebih lanjut, pemerintah desa menilai bahwa solusi atas persoalan PETI tidak cukup hanya dengan penertiban, tetapi juga harus disertai pendekatan sosial dan ekonomi yang mempertimbangkan keberlangsungan hidup warga yang bergantung pada sektor pertambangan.

Langkah Pemdes Teratai ini menjadi tanda peringatan penting bahwa persoalan PETI di Pohuwato telah mencapai titik yang tidak lagi bisa dianggap sepele. Pemerintah desa berharap adanya tindakan nyata dan solusi jangka panjang dari pihak berwenang agar praktik tambang ilegal dapat dihentikan tanpa menimbulkan dampak sosial baru bagi masyarakat sekitar.

The post Berani Bertindak, Pemdes Teratai Desak Penertiban Tambang Emas Ilegal appeared first on Barakati ID.

The post Berani Bertindak, Pemdes Teratai Desak Penertiban Tambang Emas Ilegal appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Forum Pemuda Gorontalo melontarkan kritik tajam kepada Koordinator Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wilayah Gorontalo, Zasmin Dalanggo, terkait belum selesainya pembayaran pembangunan dapur MBG di Kabupaten Pohuwato, meski proyek tersebut telah rampung 100 persen sejak Januari 2026.

Para pemuda menilai, keterlambatan pembayaran ini telah menimbulkan keresahan serius di kalangan investor, pekerja, hingga penyedia material bangunan yang hingga kini belum menerima hak mereka. Kondisi itu disebut mencerminkan lemahnya koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program strategis nasional di daerah, terutama di kawasan 3T (terluar, terisolir, dan tertinggal).

“Bangunan dapur MBG sudah berdiri permanen dan selesai sejak Januari. Bahkan proses appraisal sudah dilakukan awal Februari. Tapi sampai sekarang pembayarannya belum juga terealisasi. Ini sangat memprihatinkan,” ujar Ketua Forum Pemuda Gorontalo, Jumat (13/03/2026).

Forum tersebut menegaskan, keterlambatan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat lokal, terutama para pekerja yang telah menyelesaikan tugasnya. Mereka menilai, alasan pergantian pejabat di Badan Gizi Nasional (BGN) yang menangani wilayah 3T tidak seharusnya menjadi hambatan pencairan anggaran.

“Pergantian pejabat tidak boleh mengorbankan hak masyarakat. Investor sudah berutang ke sana-sini demi menyelesaikan pembangunan dapur MBG. Kalau dibiarkan, hal ini bisa memicu konflik sosial di lapangan,” tegasnya.

Forum Pemuda Gorontalo juga mendesak Koordinator MBG wilayah Gorontalo, Zasmin Dalanggo, agar lebih proaktif memperjuangkan penyelesaian pembayaran tersebut kepada pihak pusat, supaya tidak merugikan pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan fasilitas MBG.

Mereka turut meminta pemerintah pusat untuk segera memberikan kepastian terkait pencairan dana yang disebut mencapai Rp30 triliun untuk program MBG di wilayah 3T. “Jangan sampai program yang seharusnya membantu masyarakat justru menimbulkan persoalan baru. Koordinator wilayah harus berani menyampaikan kondisi nyata di lapangan kepada BGN pusat,” tambahnya.

Sebelumnya, investor pembangunan dapur MBG di Pohuwato menyebut proyek tersebut telah selesai sejak Januari 2026 dan telah melalui proses penilaian atau appraisal pada awal Februari. Namun hingga awal Maret 2026, pembayaran masih belum direalisasikan.

Akibatnya, sejumlah kewajiban pembayaran kepada penyedia material seperti semen, besi, keramik, dan perlengkapan dapur belum terpenuhi. Para pekerja dan mitra penyedia pun terus menagih hak mereka.

Sementara itu, Koordinator Wilayah BGN Pohuwato, Erik Sigit Bangga, menyatakan bahwa masalah keterlambatan pembayaran ini tidak hanya terjadi di Pohuwato, melainkan juga menjadi persoalan nasional.

“Ini bukan hanya terjadi di Gorontalo, tapi di seluruh Indonesia. Karena yang menentukan pembayaran adalah Direktur Mitra dan Kerja Sama BGN di pusat,” jelas Erik.

Kasus ini pun memunculkan pertanyaan publik terkait kepastian tata kelola program MBG di daerah 3T, terlebih ketika pembangunan telah rampung namun hak para pelaksana di lapangan belum juga terpenuhi. Forum Pemuda Gorontalo berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret agar persoalan ini tidak semakin merugikan masyarakat yang telah bekerja keras membangun fasilitas tersebut.

The post Janji Gizi, Realita Tersendat: Forum Pemuda Desak Pembayaran Dapur MBG appeared first on Barakati ID.

The post Janji Gizi, Realita Tersendat: Forum Pemuda Desak Pembayaran Dapur MBG appeared first on Barakati ID.