Kota Gorontalo – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo untuk memekarkan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) menjadi instansi terpisah kini tengah mandek di tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo. Keterlambatan respons birokrasi dari Pemprov ini memicu reaksi keras dari Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea.

Menurut Adhan, pemecahan Disparpora merupakan langkah strategis Pemkot untuk memaksimalkan fokus pengelolaan di sektor pariwisata, pemuda, dan olahraga agar program kerja berjalan lebih efektif.

“Selain itu, pemekaran ini juga bertujuan untuk memberikan ruang jenjang karier yang lebih luas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot yang selama ini terhambat akibat terbatasnya ketersediaan jabatan struktural,” jelas Adhan, Rabu (29/4/2026).

Sayangnya, ikhtiar penataan birokrasi tersebut terkesan dihalang-halangi oleh pihak Pemprov Gorontalo. Hal ini terbukti dari lambatnya tindak lanjut atas surat pengajuan Pemkot Gorontalo yang telah dilayangkan sejak 30 Maret 2026 lalu, namun baru mendapat balasan hampir sebulan kemudian, tepatnya pada Rabu, 29 April 2026.

“Hampir satu bulan surat kami baru dibalas. Itu pun terjadi setelah didatangi langsung oleh Kepala BKPSDM dan Kabag Ortala kemarin, tanggal 28 April,” ungkap Adhan dengan nada kecewa. “Kalau hanya urusan begini baru dibalas dalam waktu satu bulan, kacaulah jalannya pemerintahan.”

Lebih jauh, Adhan menyoroti isi surat balasan dari Pemprov yang dinilainya cukup janggal. Pemprov Gorontalo diketahui meminta Pemkot untuk melaporkan kondisi kemampuan fiskal daerah terkait wacana pemekaran dinas tersebut.

Terkait hal ini, Adhan menegaskan bahwa persoalan pembiayaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan ranah Pemkot. “Itu bukan urusan mereka untuk membiayai. Kita mampu, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita bahkan menyentuh angka 102 persen. Perlu saya tegaskan, usulan pemekaran yang kami sampaikan sudah dianalisis dan dikaji secara mendalam,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Adhan melayangkan pesan menohok kepada jajaran Pemprov Gorontalo, khususnya kepada Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail. Ia meminta agar kapasitas Pemprov sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah tidak dicampuradukkan dengan sentimen pribadi dalam ranah pemerintahan.

“Kami di Pemkot tidak pernah menghalang-halangi, apalagi mempersulit kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemprov Gorontalo di wilayah Kota Gorontalo. Semua kegiatan selalu kami izinkan, bahkan difasilitasi. Urusan pribadi jangan dibawa ke pemerintahan,” pungkas Adhan Dambea.

The post Sentil Gubernur Gusnar! Wali Kota Adhan Kecewa Pemisahan Disparpora Mangkrak di Pemprov appeared first on Barakati ID.

The post Sentil Gubernur Gusnar! Wali Kota Adhan Kecewa Pemisahan Disparpora Mangkrak di Pemprov appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Seratus tahun lagi, ketika orang ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Gorontalo pada 2025, mereka barangkali tidak akan membuka laporan tahunan pemerintah daerah atau risalah rapat yang tersimpan rapi di arsip negara.

Mereka justru akan membuka jejak digital, potongan video pendek, unggahan media sosial, dan rangkaian komentar yang pernah memenuhi media sosial. Dari sana, mereka akan menemukan satu pola penting. Gorontalo 2025 adalah potret kecil negara yang sedang belajar hidup di tengah derasnya arus viralitas.

Tahun itu, berbagai peristiwa terjadi. Sebagian berdampak pada kebijakan, sebagian lain bersifat personal. Namun hampir semuanya memperoleh perhatian publik bukan karena prosesnya, tapi karena tampilannya. Kamera ponsel kerap lebih menentukan arah percakapan publik dibandingkan mekanisme formal yang tersedia.

Salah satu contohnya adalah beredarnya video perjalanan dinas anggota dewan yang disertai narasi keras tentang penyalahgunaan anggaran. Frasa yang digunakan menyebar lebih cepat daripada klarifikasi, dan emosi publik bergerak mendahului proses etik yang seharusnya ditempuh. Persepsi terbentuk oleh potongan visual, sementara penjelasan yang utuh datang belakangan.

Dalam konteks lain, sebuah ajang olahraga Gorontalo Half Marathon yang semestinya menjadi ruang kebersamaan, justru memunculkan perdebatan mengenai simbol dan representasi. Perhatian publik bergeser dari prestasi peserta ke persoalan nama yang tercantum pada medali. Olahraga, identitas, dan politik bertemu dalam ruang yang sama, dipercepat oleh media sosial.

Di Gorontalo Utara, sebuah video singkat menampilkan ekspresi seorang anggota legislatif yang kemudian dikenal sebagai “bibir viral”. Potongan visual itu beredar luas, memicu ejekan dan penilaian personal. Dalam hitungan jam, ekspresi wajah mengalahkan diskusi mengenai kinerja dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Di titik inilah publik sering lupa: demokrasi tidak pernah dirancang untuk bekerja secepat media sosial.

Fenomena tersebut menandai pergeseran cara publik menilai politik. Anggota DPRD Gorontalo Utara tidak lagi sepenuhnya dinilai melalui kerja legislasi atau keberpihakan anggaran, melainkan melalui momen visual yang kebetulan terekam dan berulang kali diputar.

Yang patut dicermati, sejumlah persoalan sosial dan kekerasan baru memperoleh perhatian serius setelah menjadi viral. Hal ini menunjukkan bahwa atensi publik dan sering kali respons institusi lebih cepat digerakkan oleh popularitas isu dibandingkan oleh mekanisme pelaporan yang sistematis. Keadilan, dalam kondisi tertentu, tampak bergerak mengikuti gelombang perhatian.

Jika seratus tahun lagi Gorontalo 2025 dipelajari, kemungkinan besar bukan daftar peristiwanya yang paling diingat, melainkan cara masyarakat bereaksi. Partisipasi warga meningkat, tetapi kedalaman dialog kerap tertinggal. Semua orang dapat bersuara, namun tidak selalu disertai kesediaan untuk mendengar dan memahami konteks.

Gorontalo tentu bukan satu-satunya daerah yang mengalami hal ini. Apa yang terjadi di sana merupakan miniatur tantangan demokrasi Indonesia di era digital. Media sosial memperluas ruang partisipasi, sekaligus menuntut kedewasaan baru dalam mengelola emosi, informasi, dan penilaian publik.

Seratus tahun ke depan, generasi berikutnya mungkin tidak lagi memperdebatkan siapa yang benar atau salah dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Namun mereka akan mencatat satu ciri zaman: pada 2025, demokrasi di banyak tempat dijalankan dalam bayang-bayang viralitas, di mana proses harus berjuang keras untuk tidak dikalahkan oleh potongan gambar. Pertanyaannya bukan seberapa cepat kita bereaksi, melainkan seberapa jauh kita mau berpikir sebelum ikut menyimpulkan.

The post JIKA 100 TAHUN LAGI ORANG MENCARI GORONTALO 2025 appeared first on Barakati ID.

The post JIKA 100 TAHUN LAGI ORANG MENCARI GORONTALO 2025 appeared first on Barakati ID.

Oleh : Dr. Funco Tanipu, ST, M.A (Dosen Jurusan Sosiologi, FIS UNG)

Adhan Dambea, Wali Kota Gorontalo, dan Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, kini berdiri di dua kutub yang berseberangan. Padahal, dalam perjalanan sebelumnya, mereka sempat berada di jalur yang sama. Saat pemilihan Ketua DPD I Golkar Gorontalo, sekitar tahun 2011, Adhan mendukung Gusnar menjadi Ketua, walaupun pada akhirnya dikalahkan oleh Rusli Habibie, hingga Adhan konsisten memberi dukungan penuh pada Gusnar saat Pilgub 2011.

Bagi yang mengikuti dinamika politik lokal sejak lama, hubungan Adhan dan Gusnar bukan sekadar kisah dua pejabat, tapi merupakan bagian dari generasi awal elit Gorontalo pascareformasi. Keduanya pernah menjabat posisi penting, sama-sama punya pengaruh kuat di tengah masyarakat, dan sama-sama membawa beban sejarah serta ekspektasi publik.

Tetapi sejak beberapa waktu terakhir, hubungan keduanya tegang. Pernyataan-pernyataan terbuka dari Adhan yang menyinggung kepemimpinan Gubernur Gusnar ramai dimuat di berbagai media online. Mulai isu kebijakan kepegawaian, RUPS BSG, pembagian bantuan, perluasan wilayah kota, bahkan menyentil hal-hal yang bersifat pribadi dan etika politik. Di sisi lain, Gusnar memilih jalan sunyi, tidak menjawab langsung serangan tersebut, tidak mengonfrontasi balik, tapi tetap melanjutkan tugasnya sebagai kepala daerah dengan pendekatan yang lebih tenang dan prosedural.

Bagi sebagian masyarakat, sikap Adhan mencerminkan keberanian dan keterbukaan. Ia berbicara apa adanya, menyuarakan keresahan banyak pihak, terutama para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. Namun bagi yang lain, langkah itu dinilai terlalu frontal dan berpotensi memperkeruh hubungan kelembagaan antara kota dan provinsi.

Sikap Gusnar yang cenderung diam juga menuai beragam tafsir. Ada yang menganggapnya sebagai bentuk kedewasaan politik, tidak mau meladeni dinamika yang dianggap tidak produktif. Tapi tak sedikit pula yang berharap gubernur tampil lebih terbuka di ruang publik untuk menjelaskan langsung arah kebijakan dan menjawab kritik dengan penjelasan yang menyejukkan. Sebagai koordinator kepala daerah di Gorontalo, Gusnar juga diharapkan bisa mengayomi.

Dinamika ini menjadi kompleks karena melibatkan dinamika relasi antar partai dan tokoh-tokoh lain yang sebelumnya pernah bersama-sama mendukung Gusnar. Koalisi besar yang dulu terdiri dari Partai Gerindra, Golkar dan Demokrat kini tampak meregang. Rusli Habibie, tokoh Golkar yang sebelumnya menjadi motor utama kemenangan Gusnar bersama istrinya, Idah Syahidah, cenderung menjauh dari pusat kekuasaan provinsi, dan di saat yang sama Rusli tampak akrab dengan Adhan Dambea. Di sisi lain, Elnino Mohi, Ketua DPD Gerindra, terlihat tetap merawat hubungan baik dengan Adhan, bahkan memberi ruang bagi kritik itu agar muncul di permukaan.

Hal ini tentunya mengundang konsekuensi bagi Gusnar. Serangan terbuka dari wali kota menantangnya untuk keluar dari cara kerja yang terlalu administratif. Gusnar dituntut menunjukkan posisi dan keberpihakan, tidak hanya melalui kebijakan, tapi juga melalui komunikasi politik yang lebih hidup. Diam yang terlalu panjang bisa diartikan sebagai ketidakpedulian atau bahkan kehilangan arah.

Sementara Adhan, dengan segala ketegasannya, juga menghadapi risiko yang memiliki dampak negatif bagi dirinya. Artinya, kritik yang berulang dan keras bisa melelahkan publik jika tidak disertai solusi dan kerja nyata yang terasa langsung. Apalagi sebagai wali kota, ia juga bertanggung jawab menjaga sinergi pemerintahan yang sehat, bukan sekadar menyuarakan ketidakpuasan.

Hari ini, publik menyaksikan dua jalur kepemimpinan yang sama-sama kuat, tapi tidak lagi berhubungan. Publik tentu berharap lebih dari sekadar adu pendapat. Mereka ingin kinerja yang konkret baik dari pemerintah kota dan provinsi, terutama di tengah banyaknya tantangan pembangunan dan pelayanan publik serta situasi ekonomi yang belum pulih.

Keduanya, baik Adhan dan Gusnar masih memiliki modal sosial dan legitimasi yang cukup besar di mata masyarakat. Tapi, di saat yang sama, waktu terus berjalan, dan publik makin kritis. Yang dibutuhkan hari ini bukan siapa yang paling keras bersuara atau siapa yang paling tenang menghadapi, melainkan siapa yang paling mampu menyatukan arah, membangun kepercayaan, dan menunjukkan bahwa perbedaan bisa diolah menjadi kekuatan bersama.

Atau, jika masing-masing memiliki kalkulasi politik tentang perlunya “kontestasi secara terbuka”, maka yang ditunggu publik adalah kontestasi kinerja pelayanan publik; berapa warganya yang keluar dari garis kemiskinan, berapa orang yang mendapatkan pekerjaan, berapa yang mendapatkan jaminan kesetahan, dan hal-hal yang sangat dibutuhkan publik hari ini.

Hari ini mereka memang berada di persimpangan jalan, tapi tentu saja ini bukan hasil akhir. Tapi jika keduanya tak kunjung saling membaca niat, yang rugi bukan hanya mereka, melainkan seluruh warga Gorontalo yang berharap pada kepemimpinan yang tidak saling melemahkan, apalagi meniadakan.

The post Bagaimana Kita Memahami Konflik Adhan vs Gusnar? appeared first on Barakati ID.

The post Bagaimana Kita Memahami Konflik Adhan vs Gusnar? appeared first on Barakati ID.