Connect with us

Gorontalo

Bagaimana Kita Memahami Konflik Adhan vs Gusnar?

Published

1 year ago

on

Oleh : Dr. Funco Tanipu, ST, M.A (Dosen Jurusan Sosiologi, FIS UNG)

Adhan Dambea, Wali Kota Gorontalo, dan Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, kini berdiri di dua kutub yang berseberangan. Padahal, dalam perjalanan sebelumnya, mereka sempat berada di jalur yang sama. Saat pemilihan Ketua DPD I Golkar Gorontalo, sekitar tahun 2011, Adhan mendukung Gusnar menjadi Ketua, walaupun pada akhirnya dikalahkan oleh Rusli Habibie, hingga Adhan konsisten memberi dukungan penuh pada Gusnar saat Pilgub 2011.

Bagi yang mengikuti dinamika politik lokal sejak lama, hubungan Adhan dan Gusnar bukan sekadar kisah dua pejabat, tapi merupakan bagian dari generasi awal elit Gorontalo pascareformasi. Keduanya pernah menjabat posisi penting, sama-sama punya pengaruh kuat di tengah masyarakat, dan sama-sama membawa beban sejarah serta ekspektasi publik.

Tetapi sejak beberapa waktu terakhir, hubungan keduanya tegang. Pernyataan-pernyataan terbuka dari Adhan yang menyinggung kepemimpinan Gubernur Gusnar ramai dimuat di berbagai media online. Mulai isu kebijakan kepegawaian, RUPS BSG, pembagian bantuan, perluasan wilayah kota, bahkan menyentil hal-hal yang bersifat pribadi dan etika politik. Di sisi lain, Gusnar memilih jalan sunyi, tidak menjawab langsung serangan tersebut, tidak mengonfrontasi balik, tapi tetap melanjutkan tugasnya sebagai kepala daerah dengan pendekatan yang lebih tenang dan prosedural.

Bagi sebagian masyarakat, sikap Adhan mencerminkan keberanian dan keterbukaan. Ia berbicara apa adanya, menyuarakan keresahan banyak pihak, terutama para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. Namun bagi yang lain, langkah itu dinilai terlalu frontal dan berpotensi memperkeruh hubungan kelembagaan antara kota dan provinsi.

Sikap Gusnar yang cenderung diam juga menuai beragam tafsir. Ada yang menganggapnya sebagai bentuk kedewasaan politik, tidak mau meladeni dinamika yang dianggap tidak produktif. Tapi tak sedikit pula yang berharap gubernur tampil lebih terbuka di ruang publik untuk menjelaskan langsung arah kebijakan dan menjawab kritik dengan penjelasan yang menyejukkan. Sebagai koordinator kepala daerah di Gorontalo, Gusnar juga diharapkan bisa mengayomi.

Dinamika ini menjadi kompleks karena melibatkan dinamika relasi antar partai dan tokoh-tokoh lain yang sebelumnya pernah bersama-sama mendukung Gusnar. Koalisi besar yang dulu terdiri dari Partai Gerindra, Golkar dan Demokrat kini tampak meregang. Rusli Habibie, tokoh Golkar yang sebelumnya menjadi motor utama kemenangan Gusnar bersama istrinya, Idah Syahidah, cenderung menjauh dari pusat kekuasaan provinsi, dan di saat yang sama Rusli tampak akrab dengan Adhan Dambea. Di sisi lain, Elnino Mohi, Ketua DPD Gerindra, terlihat tetap merawat hubungan baik dengan Adhan, bahkan memberi ruang bagi kritik itu agar muncul di permukaan.

Hal ini tentunya mengundang konsekuensi bagi Gusnar. Serangan terbuka dari wali kota menantangnya untuk keluar dari cara kerja yang terlalu administratif. Gusnar dituntut menunjukkan posisi dan keberpihakan, tidak hanya melalui kebijakan, tapi juga melalui komunikasi politik yang lebih hidup. Diam yang terlalu panjang bisa diartikan sebagai ketidakpedulian atau bahkan kehilangan arah.

Sementara Adhan, dengan segala ketegasannya, juga menghadapi risiko yang memiliki dampak negatif bagi dirinya. Artinya, kritik yang berulang dan keras bisa melelahkan publik jika tidak disertai solusi dan kerja nyata yang terasa langsung. Apalagi sebagai wali kota, ia juga bertanggung jawab menjaga sinergi pemerintahan yang sehat, bukan sekadar menyuarakan ketidakpuasan.

Hari ini, publik menyaksikan dua jalur kepemimpinan yang sama-sama kuat, tapi tidak lagi berhubungan. Publik tentu berharap lebih dari sekadar adu pendapat. Mereka ingin kinerja yang konkret baik dari pemerintah kota dan provinsi, terutama di tengah banyaknya tantangan pembangunan dan pelayanan publik serta situasi ekonomi yang belum pulih.

Keduanya, baik Adhan dan Gusnar masih memiliki modal sosial dan legitimasi yang cukup besar di mata masyarakat. Tapi, di saat yang sama, waktu terus berjalan, dan publik makin kritis. Yang dibutuhkan hari ini bukan siapa yang paling keras bersuara atau siapa yang paling tenang menghadapi, melainkan siapa yang paling mampu menyatukan arah, membangun kepercayaan, dan menunjukkan bahwa perbedaan bisa diolah menjadi kekuatan bersama.

Atau, jika masing-masing memiliki kalkulasi politik tentang perlunya “kontestasi secara terbuka”, maka yang ditunggu publik adalah kontestasi kinerja pelayanan publik; berapa warganya yang keluar dari garis kemiskinan, berapa orang yang mendapatkan pekerjaan, berapa yang mendapatkan jaminan kesetahan, dan hal-hal yang sangat dibutuhkan publik hari ini.

Hari ini mereka memang berada di persimpangan jalan, tapi tentu saja ini bukan hasil akhir. Tapi jika keduanya tak kunjung saling membaca niat, yang rugi bukan hanya mereka, melainkan seluruh warga Gorontalo yang berharap pada kepemimpinan yang tidak saling melemahkan, apalagi meniadakan.

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertorial

Gelar Pelantikan di Tengah Sawah: DPD Tani Merdeka Indonesia Pohuwato Resmi Dikukuhkan Periode 2026–2031

Published

1 day ago

on

21/08/2026

By

Pohuwato – Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kabupaten Pohuwato periode 2026–2031 resmi dikukuhkan dan dilantik di kawasan persawahan Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Kamis (20/8/2026).

Pelantikan unik di tengah bentangan sawah tersebut menjadi momentum krusial bagi TMI Pohuwato untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyuarakan berbagai persoalan mendasar yang masih membayangi kehidupan masyarakat petani di daerah.

Prosesi pengukuhan dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPN TMI Don Muzakir, Ketua DPW TMI Provinsi Gorontalo Rian Uno, serta Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga. Turut hadir jajaran camat, pimpinan Bank SulutGo (BSG) Cabang Marisa, perwakilan PT Loka Indah Lestari (LIL), perwakilan Kodim 1313/Pohuwato, Danramil, hingga Komandan Pos TNI AL (Danposal) Pohuwato.

Pemilihan kawasan persawahan sebagai lokasi acara menyimbolkan komitmen TMI Pohuwato untuk senantiasa hadir dekat dengan realitas kehidupan serta pergumulan para petani di akar rumput.

Ketua DPD TMI Pohuwato yang baru dilantik, Abdul Hamid Sukoli, dalam orasi sambutannya membeberkan kompleksitas persoalan yang dihadapi sektor pertanian lokal, membentang dari wilayah Paguat hingga Popayato. Ia menyoroti kondisi memprihatinkan di kawasan Buntulia dan Duhiadaa, di mana para petani kerap mengalami kelumpuhan masa tanam hingga ancaman gagal panen yang berulang.

“Kompleksitas masalah petani kita membentang dari Paguat sampai Popayato. Apalagi di wilayah Buntulia dan Duhiadaa, petani kesulitan menanam bahkan dihadapkan pada ancaman gagal panen. Ini salah satu isu krusial yang membutuhkan perhatian serius,” tegas Abdul Hamid.

Ia menekankan pentingnya solusi konkret dan jangka panjang dari pemerintah daerah maupun pusat agar masa depan petani tidak terus terancam setiap musim tanam. Abdul Hamid berharap kehadiran TMI mampu menjadi jembatan aspirasi yang efektif antara petani dan pemangku kebijakan.

Secara khusus, ia menggarisbawahi urgensi penanganan sekitar 3.000 hektare lahan pertanian di Pohuwato yang membutuhkan penyelesaian komprehensif. Momen kehadiran Ketua Umum DPN TMI Don Muzakir pun diharapkan membawa dampak positif bagi percepatan penanganan masalah tersebut.

“Kehadiran Ketua Umum di Pohuwato semoga membawa spirit dan jangkauan strategis Presiden untuk mengawal serta menyelesaikan masalah petani di Kabupaten Pohuwato,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPW TMI Rian Uno menegaskan komitmen organisasi untuk terus mengawal implementasi program-program pertanian agar kemanfaatannya benar-benar menyentuh masyarakat bawah. Rian menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai Pembina TMI, sehingga seluruh program kebijakan sektor pertanian difokuskan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan taraf hidup petani.

Sebagai wujud kerja nyata, rangkaian pelantikan tersebut ditutup dengan penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada sejumlah kelompok tani. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga dengan disaksikan langsung oleh Ketum DPN TMI Don Muzakir.

Penyerahan alsintan tersebut diharapkan dapat mempermudah pengolahan lahan, mendongkrak produktivitas hasil panen, serta mendorong modernisasi pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan di Kabupaten Pohuwato.

Continue Reading

Gorontalo

Di Tengah Gencarnya Razia Polisi: Siasat Tambang Ilegal Buntulia Tetap Melenggang Bebas

Published

2 weeks ago

on

08/08/2026

By

Gorontalo – Di tengah masifnya operasi penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) oleh jajaran Polres Pohuwato, praktik penambangan ilegal di kawasan Jahiya–Hulawa, Kecamatan Buntulia, justru disinyalir masih bebas beroperasi.

Berdasarkan hasil pemantauan lapangan media Barakati.id pada Kamis (6/8/2026), di lokasi tersebut ditemukan sedikitnya dua unit alat berat jenis ekskavator merek Hitachi berwarna oranye yang diduga kuat aktif mengeruk material tambang secara ilegal.

Kontrasnya aktivitas di Buntulia dengan gencar-gencarnya razia aparat di wilayah lain memicu tanda tanya publik. Pasalnya, meski kepolisian berulang kali mengamankan ekskavator di sejumlah titik PETI di Kabupaten Pohuwato, kegiatan di lokasi ini terkesan tak tersentuh hukum.

Hasil penelusuran Barakati.id mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut diduga dikelola oleh seorang pengusaha lokal berinisial DE alias Daeng Edy. Kendati demikian, informasi ini masih memerlukan pembuktian hukum lebih lanjut, dan media tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).

Suasana tertutup tampak jelas di area yang disinyalir sebagai camp operasional tambang. Di gerbang masuk area tersebut terpasang papan bertuliskan “Tidak Menerima Tamu”. Tulisan itu memicu spekulasi bahwa operasional di dalam kawasan disengaja tertutup dari jangkauan dan pengawasan pihak luar.

Fenomena ini menyisakan persoalan serius bagi aparat penegak hukum (APH). Publik mempertanyakan alasan di balik melenggangnya aktivitas PETI di Jahiya–Hulawa. Muncul dugaan apakah lokasi tersebut memang belum terjangkau operasi, atau terdapat faktor lain yang membuat kegiatan ilegal itu seolah kebal hukum.

Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi kepolisian untuk membongkar aktor intelektual maupun pihak-pihak di balik layar, termasuk menelisik potensi adanya oknum yang memberikan perlindungan (back-up) atas praktik penambangan liar tersebut.

Selain melanggar regulasi perundang-undangan, aktivitas PETI secara masif dampaknya langsung mengancam kelestarian lingkungan, memicu sedimentasi sungai, serta meningkatkan risiko bencana ekologis bagi masyarakat sekitar.

Penegakan hukum yang adil, transparan, dan tanpa pandang bulu menjadi kunci utama untuk menepis anggapan publik mengenai adanya tebang pilih dalam penindakan tambang ilegal di Kabupaten Pohuwato.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Barakati.id telah berupaya melayangkan konfirmasi kepada pihak yang diduga bertanggung jawab atas aktivitas tersebut, namun belum mendapatkan tanggapan. Sesuai kode etik jurnalistik, ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka untuk memelihara keberimbangan berita.

Continue Reading

Gorontalo

Abaikan Penolakan Warga Sejak 2024: PT Celebes Bone Mineral Paksakan Konsultasi Publik Amdal di Bonepantai

Published

2 weeks ago

on

05/08/2026

By

Gorontalo – Gelombang penolakan terhadap aktivitas industri ekstraktif kembali membara di kawasan pesisir Kabupaten Bone Bolango. Meski sempat mendapat penolakan keras masyarakat pada 2024 lalu, PT Celebes Bone Mineral (CBM) disinyalir tetap memaksakan rencana ekspansi pertambangan di wilayah Kecamatan Bonepantai dan sekitarnya.

Langkah ekspansi tersebut terkuak seiring beredarnya Surat Undangan Resmi PT Celebes Bone Mineral Nomor: 08/CBM/VII/2026. Dalam dokumen tersebut, pihak perusahaan menjadwalkan agenda Konsultasi Publik terkait Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pada Kamis (6/8/2026) di Kecamatan Bonepantai. Forum ini digelar sebagai tahapan wajib guna menaikkan status Izin Usaha Pertambangan (IUP) ke tahap Operasi Produksi.

Rencana konsultasi publik tersebut menyasar cakupan wilayah yang terbilang luas. Pihak perusahaan mengundang perwakilan warga dari 13 desa di Kecamatan Bonepantai, 2 desa di Kecamatan Bulawa, serta 1 desa di Kecamatan Kabila Bone.

Rencana agenda tersebut memicu reaksi tajam dari masyarakat lokal. Warga menilai perusahaan secara sepihak memaksakan kehendak tanpa mengindahkan aspirasi warga yang sejak dua tahun lalu secara tegas menolak kehadiran tambang di wilayah mereka.

Tokoh masyarakat Kecamatan Bonepantai, Rahmat Husain, menyatakan sikap tegas menolak seluruh rangkaian kegiatan maupun forum dialog yang bertujuan membuka jalan bagi industri pertambangan di tanah kelahiran mereka.

“Kami menolak keras kegiatan atau acara dalam bentuk apa pun yang membahas isu pembukaan tambang oleh pihak perusahaan mana pun di wilayah Kecamatan Bonepantai,” tegas Rahmat Husain.

Penolakan masif yang konsisten disuarakan warga pesisir ini berlandaskan kekhawatiran atas dampak kerusakan lingkungan. Kehadiran industri ekstraktif di wilayah Bonepantai, Bulawa, dan Kabila Bone dinilai berpotensi merusak ekosistem pesisir serta perairan Teluk Tomini, menghancurkan daerah resapan air, dan mengancam ruang hidup nelayan serta petani lokal.

Rencana konsultasi publik PT CBM diprediksi bakal mendapat perlawanan ketat dari koalisi masyarakat sipil dan warga lintas desa yang bersiap menghadang masuknya aktivitas pertambangan demi memelihara kelestarian ruang hidup mereka.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler