Pohuwato – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Pohuwato sukses menorehkan prestasi dalam hal kepatuhan fiskal daerah. Instansi yang mengurusi urusan pendidikan ini resmi dianugerahi piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Marisa.

Dikbud Pohuwato dinobatkan sebagai Mitra Kolaborasi Instansi Pemerintah Terbaik dalam Edukasi dan Penyuluhan Perpajakan di wilayah Kabupaten Pohuwato Tahun 2026.

Apresiasi bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Marisa Faisal kepada Kepala Dinas Dikbud Pohuwato Arman Mohamad di ruang kerja Kadis, Kamis (18/06/2026).

Usai menerima penghargaan, Arman Mohamad menjelaskan bahwa rekognisi ini merupakan buah dari langkah taktis jajarannya dalam melakukan pendampingan masif serta asistensi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Intervensi ini utamanya menyasar para guru dan tenaga kependidikan yang berada di bawah naungan Dikbud Pohuwato.

Menurut Arman, postur kuantitas ASN di Bumi Panua hampir separuhnya berstatus sebagai guru dan tenaga kependidikan, termasuk di dalamnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Angka makro tersebut menempatkan Dikbud sebagai instansi dengan jumlah wajib pajak orang pribadi terbesar di lingkup Pemkab Pohuwato.

“Sebelumnya, problem utama kami adalah banyaknya ASN yang menunggak pelaporan SPT Tahunan. Faktanya, ini bukan karena mereka tidak taat pajak atau tidak mau melapor, melainkan karena kendala keterbatasan waktu operasional mengajar. Selain itu, banyak yang belum familiar dengan arsitektur sistem administrasi terbaru yakni Coretax System,” ungkap Arman secara transparan.

Menyiasati sumbatan tersebut, Arman mengambil kebijakan proaktif dengan membentuk tim akselerasi internal. Tim ini bertugas meluncur langsung ke sekolah-sekolah di pelosok kecamatan untuk memberikan panduan pengisian instrumen perpajakan secara door-to-door.

“Kami jemput bola mendatangi sekolah-sekolah. Pola asistensi ini kami jamin sama sekali tidak mengoreksi atau mengganggu jam belajar-mengajar siswa, dan tim bekerja secara sukarela. Alhamdulillah, terobosan ini membuahkan hasil manifes dan direspons positif oleh otoritas pajak,” tuturnya.

Efikasi program pengawalan ini terbukti ampuh. Arman membeberkan, pada tahun sebelumnya tercatat ada sekitar 500 ASN di lingkungan Dikbud yang mengabaikan pelaporan SPT. Namun, pasca-program pendampingan bergulir, angka kelalaian tersebut sukses ditekan secara dramatis.

“Hanya dalam tempo dua pekan sejak awal Februari, grafik kepatuhan melonjak tajam karena hampir seluruh ASN sukses melapor. Tersisa sekitar 70 pegawai saja yang belum terproses karena kendala administratif yang valid, seperti sudah memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau sebagian kecil memang sudah melaporkan secara mandiri,” rinci Kadis Dikbud.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Marisa Faisal menegaskan bahwa pemberian sertifikat penghargaan ini bukan sekadar seremonial, melainkan pengakuan objektif atas kontribusi konkret Dikbud Pohuwato dalam memperluas jangkauan literasi perpajakan.

“Dikbud Pohuwato telah melakukan lompatan besar dengan melakukan edukasi perpajakan secara mandiri dan terstruktur di lingkungan kerjanya. Langkah ini sangat meringankan tugas kami sekaligus menjadi motor penggerak dalam mendongkrak tingkat kepatuhan wajib pajak (tax compliance) daerah,” puji Faisal.

Faisal menambahkan, DJP selalu membuka pintu seluas-luasnya bagi wajib pajak yang mengalami degradasi teknis dalam pelaporan, baik berupa masalah lupa kata sandi (password), akun email yang tidak aktif, hingga sinkronisasi nomor telepon baru.

“Tidak ada lagi dalih bagi wajib pajak untuk mangkir melapor. Silakan langsung konsultasikan ke kantor kami atau temui petugas saat penetrasi penyuluhan di lapangan. Jika ada kesulitan beradaptasi dengan fitur-fitur baru di Coretax, tim kami siap memberikan asistensi penuh,” jaminnya.

Pihaknya mengakui belum mampu menyentuh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pohuwato secara simultan akibat keterbatasan kuantitas personel (SDM) di internal kementerian. Kendati demikian, KP2KP Marisa berkomitmen akan terus mengevaluasi basis data makro demi mengejar kepatuhan para abdi negara.

“Keterbatasan personel memang membuat beberapa OPD belum terkunjungi. Namun, cetak biru ke depan, kami akan terus melancarkan evaluasi berkala dan mendatangi instansi-instansi yang catatan pelaporan SPT ASN-nya masih di bawah target,” pungkas Faisal.

The post Gencarkan Sistem Coretax: Dikbud Pohuwato Sabet Penghargaan dari Kementerian Keuangan appeared first on Barakati ID.

The post Gencarkan Sistem Coretax: Dikbud Pohuwato Sabet Penghargaan dari Kementerian Keuangan appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato terus mematangkan persiapan pelaksanaan kegiatan Car Free Day (CFD) yang akan digelar di pusat ibu kota kabupaten sebagai salah satu upaya menciptakan ruang publik sehat dan ramah lingkungan.

Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pelaksanaan CFD yang dipimpin Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, didampingi Sekretaris Daerah Iskandar Datau dan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Parpora) Rusmiati Pakaya, Senin (17/11/2025) di Ruang Rapat Gunung Pani, Kantor Bupati.

Rapat turut dihadiri oleh unsur Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satpol PP, Dinas Kominfo dan Statistik, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM, serta Bagian Umum Setda Pohuwato. Setiap instansi diberi peran dan tanggung jawab masing-masing untuk menyukseskan kegiatan tersebut.

Dalam rapat disepakati bahwa lokasi CFD akan berpusat di Bundaran Burung Maleo dengan pemanfaatan empat arah ruas jalan utama di kawasan tersebut. Adapun pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada Ahad, 23 November 2025, mulai pukul 06.00 hingga 09.00 WITA.

“Masing-masing OPD yang terlibat diharapkan dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksi guna mendukung kesuksesan kegiatan ini,” ujar Wakil Bupati Iwan Adam.

Ia menegaskan, dukungan semua pihak sangat dibutuhkan agar pelaksanaan CFD berjalan sukses, terutama kehadiran ASN dan PPPK dari seluruh OPD serta pegawai kecamatan terdekat.

“Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi. Melalui rapat ini kami mengajak seluruh OPD, pegawai kecamatan, para kepala desa, dan masyarakat untuk bersama-sama memeriahkan kegiatan di Bundaran Burung Maleo,” tutur Iwan Adam.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh pelaksanaan CFD agar setiap akhir pekan dapat menjadi wadah aktivitas positif bagi masyarakat sekaligus mendukung gaya hidup sehat di kawasan Bundaran Burung Maleo.

“Semua hasil pembahasan ini akan kami sampaikan kepada Pak Bupati. Untuk itu mari bersama-sama kita sukseskan kegiatan perdana ini,” tambahnya.

Sementara itu, Kadis Parpora, Rusmiati Pakaya, melaporkan bahwa pembukaan CFD akan dimeriahkan dengan senam zumba dan jalan sehat yang melibatkan seluruh ASN dan PPPK dari setiap OPD, ASN kecamatan terdekat, kepala desa beserta aparat, masyarakat umum, serta siswa jenjang SD dan SMP.

Untuk siswa SMA/SMK di sekitar Kecamatan Marisa, kata Rusmiati, partisipasi mereka akan dimintakan melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo.

Rusmiati juga mengajak pelaku UMKM lokal agar turut berpartisipasi memeriahkan CFD dengan membuka stan dagang sebagai sarana menggeliatkan ekonomi masyarakat.

Selain itu, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup itu mengimbau seluruh peserta CFD agar menjaga kebersihan lingkungan selama kegiatan berlangsung.

“Selama berada di lokasi CFD, kiranya semua pihak dapat mengurangi pembuangan sampah sembarangan dengan memanfaatkan tempat sampah yang kami siapkan di sejumlah titik kegiatan,” pungkasnya.

The post Bundaran Maleo Jadi Pusat CFD Pertama di Pohuwato appeared first on Barakati ID.

The post Bundaran Maleo Jadi Pusat CFD Pertama di Pohuwato appeared first on Barakati ID.

POHUWATO – Kisruh terkait kecacatan dalam proses rekrutmen Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Tenaga Kesehatan Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, telah menyebabkan beberapa Tenaga Kesehatan yang bekerja paruh waktu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumi Panua untuk melakukan laporan langsung kepada Inspektorat Kabupaten Pohuwato pada Rabu, (27/12/2023).

Laporan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas usulan dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk melaporkan kesalahan yang terdeteksi dalam proses rekrutmen PPPK di kabupaten tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, hadir Rahmat Maruf, Sekretaris Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Tim Fungsional Auditor dari Inspektorat Kabupaten Pohuwato.

Hendrik R. Napu, salah satu Tenaga Kesehatan, menyoroti adanya kecacatan administrasi dalam proses rekrutmen, terutama terkait masa kerja yang menjadi syarat untuk melamar menjadi PPPK aktif. Beberapa pelamar dinyatakan lolos namun masa pengabdiannya hanya 1 tahun, tidak sesuai dengan syarat minimal 2 tahun pengabdian.

Dampak dari kesalahan administrasi ini membuat beberapa Tenaga Kesehatan merasa tidak nyaman dan mengundurkan diri sebelum pengumuman resmi dilakukan.

Hendrik juga menyoroti bahwa rekrutmen tahun ini seharusnya diprioritaskan bagi yang telah mengabdi lama di instansi terkait, tetapi kenyataannya tidak demikian. Mayoritas pelamar memiliki masa pengabdian di atas 6 tahun, bahkan ada yang sudah 10 tahun, namun tidak lolos pada tahapan rekrutmen.

Pihak Tenaga Kesehatan yang melaporkan kecacatan ini berharap agar sanggahan mereka dipertimbangkan secara jujur dan adil, tanpa proses yang berlarut-larut.

Budiman Soejono, Fungsional Auditor Inspektorat Pohuwato, menegaskan bahwa semua laporan akan diproses sesuai mekanisme yang ada. Meskipun demikian, keputusan terkait pergantian atau pembatalan rekrutmen akan ditentukan oleh Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Nasional (PANSELNAS) pusat.

Mereka berharap agar proses ini bisa berjalan secara transparan, dan pihak terkait bisa memberikan informasi secepatnya terkait tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan.

The post Kisruh Rekrutmen PPPK di Kabupaten Pohuwato: Tenaga Kesehatan Laporkan Kekacauan Administrasi appeared first on Barakati ID.

The post Kisruh Rekrutmen PPPK di Kabupaten Pohuwato: Tenaga Kesehatan Laporkan Kekacauan Administrasi appeared first on Barakati ID.