Connect with us

Advertorial

Gencarkan Sistem Coretax: Dikbud Pohuwato Sabet Penghargaan dari Kementerian Keuangan

Published

on

Pohuwato – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Pohuwato sukses menorehkan prestasi dalam hal kepatuhan fiskal daerah. Instansi yang mengurusi urusan pendidikan ini resmi dianugerahi piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Marisa.

Dikbud Pohuwato dinobatkan sebagai Mitra Kolaborasi Instansi Pemerintah Terbaik dalam Edukasi dan Penyuluhan Perpajakan di wilayah Kabupaten Pohuwato Tahun 2026.

Apresiasi bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Marisa Faisal kepada Kepala Dinas Dikbud Pohuwato Arman Mohamad di ruang kerja Kadis, Kamis (18/06/2026).

Usai menerima penghargaan, Arman Mohamad menjelaskan bahwa rekognisi ini merupakan buah dari langkah taktis jajarannya dalam melakukan pendampingan masif serta asistensi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Intervensi ini utamanya menyasar para guru dan tenaga kependidikan yang berada di bawah naungan Dikbud Pohuwato.

Menurut Arman, postur kuantitas ASN di Bumi Panua hampir separuhnya berstatus sebagai guru dan tenaga kependidikan, termasuk di dalamnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Angka makro tersebut menempatkan Dikbud sebagai instansi dengan jumlah wajib pajak orang pribadi terbesar di lingkup Pemkab Pohuwato.

“Sebelumnya, problem utama kami adalah banyaknya ASN yang menunggak pelaporan SPT Tahunan. Faktanya, ini bukan karena mereka tidak taat pajak atau tidak mau melapor, melainkan karena kendala keterbatasan waktu operasional mengajar. Selain itu, banyak yang belum familiar dengan arsitektur sistem administrasi terbaru yakni Coretax System,” ungkap Arman secara transparan.

Menyiasati sumbatan tersebut, Arman mengambil kebijakan proaktif dengan membentuk tim akselerasi internal. Tim ini bertugas meluncur langsung ke sekolah-sekolah di pelosok kecamatan untuk memberikan panduan pengisian instrumen perpajakan secara door-to-door.

“Kami jemput bola mendatangi sekolah-sekolah. Pola asistensi ini kami jamin sama sekali tidak mengoreksi atau mengganggu jam belajar-mengajar siswa, dan tim bekerja secara sukarela. Alhamdulillah, terobosan ini membuahkan hasil manifes dan direspons positif oleh otoritas pajak,” tuturnya.

Efikasi program pengawalan ini terbukti ampuh. Arman membeberkan, pada tahun sebelumnya tercatat ada sekitar 500 ASN di lingkungan Dikbud yang mengabaikan pelaporan SPT. Namun, pasca-program pendampingan bergulir, angka kelalaian tersebut sukses ditekan secara dramatis.

“Hanya dalam tempo dua pekan sejak awal Februari, grafik kepatuhan melonjak tajam karena hampir seluruh ASN sukses melapor. Tersisa sekitar 70 pegawai saja yang belum terproses karena kendala administratif yang valid, seperti sudah memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau sebagian kecil memang sudah melaporkan secara mandiri,” rinci Kadis Dikbud.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Marisa Faisal menegaskan bahwa pemberian sertifikat penghargaan ini bukan sekadar seremonial, melainkan pengakuan objektif atas kontribusi konkret Dikbud Pohuwato dalam memperluas jangkauan literasi perpajakan.

“Dikbud Pohuwato telah melakukan lompatan besar dengan melakukan edukasi perpajakan secara mandiri dan terstruktur di lingkungan kerjanya. Langkah ini sangat meringankan tugas kami sekaligus menjadi motor penggerak dalam mendongkrak tingkat kepatuhan wajib pajak (tax compliance) daerah,” puji Faisal.

Faisal menambahkan, DJP selalu membuka pintu seluas-luasnya bagi wajib pajak yang mengalami degradasi teknis dalam pelaporan, baik berupa masalah lupa kata sandi (password), akun email yang tidak aktif, hingga sinkronisasi nomor telepon baru.

“Tidak ada lagi dalih bagi wajib pajak untuk mangkir melapor. Silakan langsung konsultasikan ke kantor kami atau temui petugas saat penetrasi penyuluhan di lapangan. Jika ada kesulitan beradaptasi dengan fitur-fitur baru di Coretax, tim kami siap memberikan asistensi penuh,” jaminnya.

Pihaknya mengakui belum mampu menyentuh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pohuwato secara simultan akibat keterbatasan kuantitas personel (SDM) di internal kementerian. Kendati demikian, KP2KP Marisa berkomitmen akan terus mengevaluasi basis data makro demi mengejar kepatuhan para abdi negara.

“Keterbatasan personel memang membuat beberapa OPD belum terkunjungi. Namun, cetak biru ke depan, kami akan terus melancarkan evaluasi berkala dan mendatangi instansi-instansi yang catatan pelaporan SPT ASN-nya masih di bawah target,” pungkas Faisal.

Advertorial

Sempat Terhenti Sementara! Pemkot Gorontalo Lanjutkan Pengerjaan Jalan Zainal Umar Sidiki

Published

on

Kota Gorontalo – Sempat terhenti sementara, pengerjaan peningkatan infrastruktur Jalan Zainal Umar Sidiki (ZUS)—atau yang akrab disapa Jalan Palma—resmi dilanjutkan kembali oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo pada Rabu (23/09/2026).

Kelanjutan pengerjaan fisik ini dilakukan sehari setelah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo, Meidy Novieta Silangen, memberikan kepastian bahwa proyek akan segera berjalan pascapenyelesaian saluran air bersih di kawasan tersebut.

Berdasarkan pantauan langsung di lokasi pada Selasa (23/9/2026), pengerjaan peningkatan jalan telah memasuki tahap penghamparan Lapis Pondasi Agregat (LPA) Kelas A. Proses penghamparan fisik ini dimulai dari kawasan Terminal Tipe A Dungingi.

Langkah ini diambil setelah aktivitas proyek sempat dihentikan guna menunggu perbaikan jaringan pipa air bersih yang juga berada di bawah kewenangan Dinas PUPR Kota Gorontalo.

“Karena menggunakan DAK (Dana Alokasi Khusus), makanya jadi tanggung jawab kita di Dinas PUPR,” terang Meidy usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) di BLY, Senin (22/9/2026).

Meidy menjelaskan bahwa pengerjaan utilitas bawah tanah harus dirampungkan terlebih dahulu agar konstruksi badan jalan yang telah diperbaiki tidak rusak akibat dibongkar ulang di kemudian hari.

“Kita harus menunggu proyek itu selesai, baru kita lanjutkan pengerjaan perbaikan jalan. Biar jalan yang sudah diperbaiki tidak dirusak lagi untuk perbaikan saluran air bersih itu,” tegasnya.

Di lokasi proyek, titik pengerjaan lanjutan tidak dimulai dari lokasi sebelumnya, melainkan dialihkan ke kawasan Terminal Tipe A Dungingi.

Pelaksana lapangan, Bambang Mooduto, mengonfirmasi bahwa penyesuaian titik awal dilakukan karena lokasi sebelumnya masih memerlukan penyelesaian struktur talud.

“Di sana (lokasi sebelumnya) kita masih menunggu penyelesaian pekerjaan talud. Sudah mau selesai juga itu,” ungkap Bambang saat ditemui di lokasi proyek, Selasa (23/9/2026).

Bambang menegaskan, proses penghamparan LPA Kelas A ditargetkan tuntas pada hari yang sama. Setelah tahap penghamparan selesai, pengerjaan akan langsung disambung dengan pemadatan material sebagai persiapan awal jelang pengaspalan.

“Kita upayakan selesai hari ini dan dilanjutkan pemadatan untuk pengaspalan. Soal pengaspalan, kita menunggu informasi dan instruksi lebih lanjut,” pungkas Bambang.

Sebagai informasi, Jalan Zainal Umar Sidiki merupakan satu dari tiga ruas jalan utama yang menjadi prioritas agenda peningkatan infrastruktur Pemkot Gorontalo sepanjang tahun 2026. Selain Jalan ZUS, Pemkot Gorontalo juga tengah memacu perbaikan Jalan Taman Buah dan Jalan Pangeran Hidayat II, yang didanai melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Continue Reading

Advertorial

Tembus Kancah Nasional! Kelurahan Moodu Gorontalo Lolos Seleksi Administrasi Kemendagri 2026

Published

on

Kota Gorontalo – Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, mengukir capaian membanggakan dalam ajang Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2026. Kelurahan tersebut dinyatakan resmi lolos seleksi administrasi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Kepastian kelolosan tersebut tertuang dalam pengumuman resmi Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nomor 100.3/5311/BPD tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2026.

Atas raihan tersebut, Kelurahan Moodu berhak melangkah ke tahapan krusial berikutnya, yakni pemaparan materi dan wawancara di tingkat pusat.

Kelurahan Moodu menjadi salah satu dari 22 kelurahan di seluruh Indonesia yang berhasil lolos pada tahapan seleksi administrasi kategori kelurahan. Secara keseluruhan, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri meloloskan 45 desa dan kelurahan berprestasi di tingkat nasional, yang terdiri atas 23 desa dan 22 kelurahan.

Adapun proses evaluasi dan penilaian administrasi tersebut mencakup empat kriteria utama tata kelola wilayah, yaitu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, keberhasilan program pembangunan, penataan kewilayahan, serta tingkat pemberdayaan masyarakat.

Kini, jajaran Pemerintah Kelurahan Moodu beserta masyarakat setempat tengah mematangkan berbagai persiapan guna menghadapi tahapan pemaparan dan wawancara di tingkat nasional.

Kelolosan pada tahap seleksi administrasi ini menegaskan bahwa perjuangan Moodu dalam ajang Desa dan Kelurahan Berprestasi 2026 masih berlanjut. Capaian ini sekaligus membawa nama harum Kota Gorontalo khususnya, serta Provinsi Gorontalo secara umum, di panggung nasional.

Continue Reading

Advertorial

Sambut Kemitraan Strategis, UNG dan KemenP2MI Bahas Draf MoU Pengembangan SDM

Published

on

UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terus berupaya memperluas jejaring kemitraan strategis dengan lembaga pemerintah guna memperkuat peran dan kontribusi perguruan tinggi. Komitmen tersebut ditandai dengan kunjungan resmi delegasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) ke Gedung Rektorat UNG pada Senin (21/9/2026).

Pertemuan tatap muka tersebut menjadi langkah awal yang krusial untuk mematangkan rencana kemitraan resmi antara kedua belah pihak. Diskusi berfokus pada pembahasan substansi draf Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) sekaligus mematangkan berbagai aspek teknis persiapan agenda penandatanganan dokumen kerja sama.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi UNG, Dr. Harto S. Malik, M.Hum., menjelaskan bahwa koordinasi langsung ini sangat penting untuk menyelaraskan poin-poin kesepahaman sebelum dokumen diputuskan final.

“Pertemuan ini menjadi bagian dari proses untuk mematangkan draf MoU, sekaligus mempersiapkan teknis penandatanganan kerja sama antara UNG dengan KemenP2MI,” ujar Harto, Senin (21/9/2026).

Menurut Harto, penyelarasan substansi draf menjadi prioritas utama agar hubungan kerja sama yang dibangun memiliki arah, batas kewenangan, serta ruang lingkup yang jelas. Dengan demikian, program-program kolaborasi dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak optimal bagi kedua belah pihak.

Proses pembahasan draf tersebut dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan kebutuhan, target strategis, serta kepentingan masing-masing instansi.

“Kehadiran delegasi KemenP2MI dan BP2MI di UNG juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antarlembaga, sekaligus membuka ruang penguatan kolaborasi yang lebih luas di masa depan,” imbuhnya.

Bagi pihak UNG, menjalin kemitraan dengan kementerian maupun lembaga pemerintah pusat merupakan bagian integral dari strategi institusi dalam memperluas jangkauan Tri Dharma Perguruan Tinggi—khususnya pada bidang pendidikan, pengabdian masyarakat, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Pertemuan ini diharapkan menjadi pijakan kokoh bagi terbangunnya sinergi yang konkret dan berkelanjutan antara UNG dan KemenP2MI dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler