Kasus ini menyeruak setelah 65 calon jemaah haji jalur mandiri gagal berangkat karena diduga diberangkatkan dengan visa tenaga kerja, bukan visa haji, melalui biro travel milik Mustafa Yasin, PT Novavil Mutiara Utama. Nilai kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah; salah satu korban bahkan menyebutkan, “Total uang yang saya sudah setorkan untuk berangkat haji ini kurang lebih Rp800 juta, itu untuk tiga orang. Saya bersama istri dan anak saya,” ungkap Amin seusai melapor ke Polda Gorontalo.

Menurut korban lain, setelah tiba di Jeddah jemaah masih dimintai biaya tambahan sebesar Rp33 juta per orang untuk lanjut ke Arafah, namun akhirnya tetap gagal berhaji. Seorang korban yang enggan disebut namanya berkata, “Kami hitung-hitung boros, kalau biaya perjalanan maksimal hanya mencapai Rp3 miliar, lalu ke mana sisa Rp10 miliarnya?”. Ketua LSM pendamping korban, Reflin Liputo, menegaskan, “Para korban sebenarnya hanya ingin uang mereka dikembalikan, tapi sampai saat ini pemilik travel tidak mau bertemu dengan para korban,” pungkasnya.

Sengkarut kasus ini tak lepas dari sorotan publik. Travel milik Mustafa diketahui telah diblokir izinnya oleh Kemenag, namun tetap memberangkatkan jemaah dengan visa non-haji yang diakali menjadi “Visa Amil”. Dalam dokumen yang beredar dan dikonfirmasi ke media, “Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Eksekusi Makkah dengan Nomor Surat Promes 1009062519361145, tanggal 09-06-2025, bahwa Mustafa Yasin berhutang kepada seseorang bernama Waleed Saad bin Awadh Al-Otaibi dengan total tagihan sejumlah 150.000 Riyal Saudi, dengan status perkara sedang dalam proses eksekusi.”

DPRD dan PKS di Gorontalo terus didesak bersikap. Publik bertanya-tanya soal perlindungan politik, “Statusnya sebagai anggota DPRD membuat sebagian publik bertanya-tanya, adakah perlindungan politik yang sedang bekerja di balik layar? Kalau bukan penipuan, lalu apa?” kutip salah satu korban pada media. Kuasa hukum korban juga menantang, “Kapolda harus berani memeriksa Mustafa Yasin dan Nova Lahay sesuai proses hukum yang berlaku,” ungkapnya di media lokal.

Hingga kini, proses hukum masih berjalan dan belum ada pengembalian dana kepada para jemaah, sementara aksi dan tuntutan massa terus bergulir di berbagai titik, termasuk DPRD, Polda, Kantor Kemenag, dan DPTW PKS Gorontalo.

The post Tahan Anggota Dewan Provinsi ! Jeritan Jemaah Haji Gorontalo Menuntut Keadilan Dalam Seruan Aksi appeared first on Barakati ID.

The post Tahan Anggota Dewan Provinsi ! Jeritan Jemaah Haji Gorontalo Menuntut Keadilan Dalam Seruan Aksi appeared first on Barakati ID.

Jakarta – Penangkapan massal ribuan peserta aksi demonstrasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia beberapa waktu terakhir menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak. Mantan Kepala Bareskrim Polri, Susno Duadji, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa banyak dari penangkapan tersebut tidak berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Seperti dikutip dari sesi wawancara mereka di Kompas Tv, Menurut Susno Duadji, “Hukum acara kita kalau dia tidak tertangkap tangan harus diawali dari penyelidikan. Nah, setelah terkumpul minimal dua alat bukti baru dijadikan tersangka. Ya.” Namun, dalam praktiknya, banyak penangkapan secara paksa terjadi tanpa surat perintah atau penjelasan yang memadai, bahkan ada yang dilakukan secara mendadak dini hari. Hal ini menimbulkan keresahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Usman Hamid menambahkan bahwa “Mengajak unjuk rasa, termasuk terhadap anak itu dibolehkan. Ingat waktu 2019 ada perdebatan ketika anak-anak SMA turun ke jalan. Pemerintah dan jajaran kepolisian melarang. Tiba-tiba muncul pernyataan pers dari kantor PBB yang menegur pemerintah Indonesia mengatakan bahwa anak-anak pun berhak untuk berunjuk rasa. Justru negara wajib melindungi mereka.” Tuduhan penghasutan terhadap aktivis yang mengorganisasi demonstrasi tidak selalu berdasar, terutama bila ajakan tersebut tidak mengandung unsur kekerasan.

Kedua tokoh ini juga menyoroti bahwa tindakan represif terhadap demonstran justru dapat memperburuk situasi dan mengurangi kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Mereka mengajak pemerintah dan kepolisian untuk membentuk “tim gabungan pencari fakta… tim gabungan investigasi independen. Ada unsur kepolisian, ada unsur masyarakatnya, ada unsur tokoh-tokoh yang punya integritas, punya keahlian… sehingga kita sama-sama bisa mengetahui apa sih sebenarnya yang sesungguhnya terjadi.”

Data dari Amnesty International mencatat bahwa selama gelombang aksi demonstrasi, lebih dari 3.000 orang ditangkap di berbagai daerah dengan jumlah terbanyak di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Namun, banyak penangkapan yang dianggap tidak sesuai prosedur, seperti tidak adanya surat perintah penangkapan, intimidasi saat penangkapan, serta kurangnya akses hukum bagi para tahanan.

Susno dan Usman juga menegaskan pentingnya menghormati hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dengan damai, serta menuntut penyelesaian akar masalah sosial yang memicu demonstrasi, seperti ketidakadilan sosial dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, serta Kritik terhadap institusi kepolisian dan pemerintah juga disuarakan agar segera melakukan evaluasi dan perbaikan prosedur agar tindakan hukum berjalan adil dan tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi demokrasi dan keamanan negara.

The post SUSNO & USMAN : PENANGKAPAN RIBUAN DEMONSTRAN DINILAI MELANGGAR HUKUM appeared first on Barakati ID.

The post SUSNO & USMAN : PENANGKAPAN RIBUAN DEMONSTRAN DINILAI MELANGGAR HUKUM appeared first on Barakati ID.

GORONTALO – Pasca aksi unjuk rasa yang berunjung pada pembakaran Kantor Bupati Pohuwato membuat Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya turun tangan. Ismail Pakaya akan bermalam di ujung Barat Gorontalo itu sambil memastikan kondisi keamanan kondusif hingga esok hari.

Sejak tiba di Pohuwato, Kamis petang (21/9/2023) ekspresi kekecewaan mantan Kepala Bappeda itu terpancar jelas. Ia beberapa kali menahan dahinya dengan mata berkaca kaca saat menggelar rapat dengan unsur Forkopimda di Polres Pohuwato. Ia tidak menyangka aksi unjuk rasa berakhir dengan pengrusakan sejumlah fasilitas pemerintah.

“Saya akan ada di tempat ini sampai dengan besok untuk memantau kondisi keamanan dan ketertiban di Marisa (ibu kota kecamatan),” katanya saat diwawancarai wartawan.

Ia mendorong Bupati dan semua pegawai tetap melakukan pelayanan pemerintah, sosial dan kemasyarakatan esok hari meski bangunan kantor hangus terbakar. Ia memilih menginap untuk memastikan semua layanan berjalan dengan beberapa opsi.

“Kantor ini adalah pusat layanan, pusat pemerintahan. Inilah yang menjadi penyesalan saya. Kantor bupati itu dibiayai melalui pajak daerah, retribusi daerah dan itu berasal dari uang masyarakat. Jadi kalau kita membakar berarti merugikan kita sendiri sebagai masyarakat,” jelas Ismail dengan mata berkaca-kaca.

Di tempat yang sama, Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga menyebut ada sejumlah fasilitas yang dirusak massa. Selain kantor bupati terbakar, kantor DPRD dan rumah dinas bupati rusak.

“Kami sudah persiapkan, insyaallah kami besok akan apel. Seperti disampaikan pak gubernur pelayanan tetap akan dilakukan. Mungkin besok kami akan berkantor di kantor bersama (numpang di OPD lain),” kata Saipul.

Pihaknya belum bisa memastikan berapa kerugian dari aksi unjuk rasa yang berakhir anarkis itu. Ia juga memastikan tidak ada pegawai yang menjadi korban.

Usai meninggalkan Polres Pohuwato, Penjagub Ismail tidak banyak berkata kata. Ia tidak peduli saat Kepala Biro Umum menanyakan soal tempat makan dan di mana ia akan beristirahat malam. Ia bahkan meminta pengawal dan patroli polisi yang biasa bersamanya untuk tidak mengikuti ke mana ia pergi.

The post Pasca Pembakaran Kantor Bupati, Penjagub Gorontalo Bermalam di Pohuwato appeared first on Barakati ID.

The post Pasca Pembakaran Kantor Bupati, Penjagub Gorontalo Bermalam di Pohuwato appeared first on Barakati ID.

POHUWATO – Puluhan masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa mempertanyakan sikap pemerintah daerah kabupaten Pohuwato terkait janji yang dilakukan oleh PT.Lebuni. dengan menemui langsung Bupati Saipul Mbuinga, mereka menyampaikan keluh kesahnya sebagai petani yang merasa di ingkari oleh pihak perusahaan.

“Pertama kami meminta Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi dan memediasi masyarakat dan pihak perusahaan untuk menegaskan dan melegalkan kesepakatan yang di tentukan antara 100 Ha. Punya perusahaan dan 150 Ha. Untuk masyarakat.” Ungkap Soni Samoe yang merupakan ketua LSM Labrak.

Selanjutnya meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak melanjutkan atau memutuskan kontrak terhadap perusahaan PT.Lebuni apabila tidak dapat melunasi janji-janji atau mengingkari kesepakatan yang sempat di tandatangani waktu itu,” Lanjutnya.

Ketiga meminta kepada pemerintah daerah untuk bisa melakukan pendampingan hukum melalui pengacara pemda untuk mendampingi masyarakat yang saat ini di laporkan di pihak Polda Gorontalo dengan laporan melakukan pengancaman.”Tegas Soni.

Bupati Saipul A Mbuinga yang menerima langsung para pendemo menjawab tuntutan masa aksi tersebut dengan melakukan perintah langsung atau mengambil sikap langkah cepat dalam menangani tuntutan masyarakat.

“kemarin saya sudah mengutus Wakil Bupati untuk melakuan pendampingan terhadap masyarakat bersapma perusahaan ini dan itu sudah menjadi komitmen kami akan tetapi pihak perusahaan masih bersikukuh pada pendiriannya,..”

“Namun itu bukan berati memutuskan upaya kami dalam melakukan pendampingan, nanti kami akan mencoba menyurati lagi kepada perusahaan agar bisa di agendakan kembali. Dan yang kesekian kalinya untuk memediasi persoalan ini bahkan kalau bisa bersama masyarakat yang mewakili penggarap lebuni ” Ujar Saipul.

Selanjutnya dirinya juga menyampaikan terkait ijin perpanjangan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah yang diamanahkan oleh UU.

“kami akan mengakaji dan mempelajari hal in karena kami sangat memperhatikan poin tersebut untuk tidak di adakan perpanjangan tetapi perlu diketahui terbitnya izin HGU ini adalah kewenangan pusat kami hanya bisa mengeluarkan rekomendasi,” Ungkap Saipul.

“Tekahir untuk pengacara daerah yang di minta untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat yang dilaporakan oleh Perusahaan di Polda Gorontalo saya meminta kepada Fauzi Bakari selaku koordinator pengacara pemda untuk melakukan pendampingan tersebut” tutupnya.

Diakhir audensi Soni Samoe memberikan waktu kepada Pemerintah Daerah paling lama 2 minggu setelah aksi tersebut dan jikalau itu tidak terjadi maka mereka akan datang dengan cara mereka sendiri.

The post Saipul Mbuinga Temui Langsung Masa Pendemo Terkait Janji PT. Lebuni appeared first on Barakati ID.

The post Saipul Mbuinga Temui Langsung Masa Pendemo Terkait Janji PT. Lebuni appeared first on Barakati ID.

GORONTALO – Sampai dengan malam ini, (11/4/2022) Ratusan masa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyakarat Provinsi Gorontalo (AMARA) masih melakukan aksi unjuk rasa memprotes beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai cenderung tidak pro rakyat, di bundaran Hulondalo Indah (HI).

Masa pendemo juga mendesak Forkopimda Provinsi Gorontalo untuk melakukan penandatanganan fakta integritas dan mengambil sumpah ke sejumlah unsur Forkopimda yang hadir menemui masa aksi.

Dari penandatanganan tersebut ada beberapa poin yang disepakati bersama diantaranya, Aliansi mahasiswa dan unsur Forkopimda diminta untuk mendukung pemilihan umum tetap dilaksanakan di tahun 2024. Pada poin berikutnya menolak amandemen Undang-Undang pasal 7 tahun 1945.

Selanjutnya, Aliansi mahasiswa dan unsur Forkopimda menyepakati menolak adanya kenaikan harga BBM dan berupaya mendorong harga bisa dijangkau masyarakat Gorontalo.

Forkopimda diminta mengusut tuntas oknum yang memonopoli harga bahan pokok yang dinilai membuat rakyat sengsara. Dan mendorong harga bahan pokok bisa dijangkau rakyat Gorontalo.

Terakhir, Forkopimda dan Aliansi mahasiswa bersepakat menolak PPN 11% yang merugikan rakyat miskin.

Usai ditemui Forkopimda dan mendapatkan kesepakatan bersama masa yang tergabung dalam Aliansi amara membubarkan diri dengan aman dan kondusif.

The post Demo di Bundaran Saronde Berlanjut Hingga Malam appeared first on Barakati ID.

The post Demo di Bundaran Saronde Berlanjut Hingga Malam appeared first on Barakati ID.

GORONTALO – Masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UNG menggugat, melakukan aksi unjuk rasa terkait wacana tiga periode kepemerintahan Presiden Joko Widodo. Masa pendemo melakukan longmarch ke rumah dinas Gubernur Gorontalo untuk menyampaikan aspirasinya.

Dalam tuntutannya, masa meminta Gubernur Gorontalo Rusli Habibie untuk menarik statementnya yang mendukung 3 periode kepemerintahan Jokowi. Selanjutnya pendemo menolak pemerintah untuk menaikkan harga BBM dan mengawal pembagunan Ibu kota Negara.

Untuk sementara masa dengan jumlah ratusan orang memadati rumah dinas gubernur dan mendesak untuk bertemu langsung dengan Gubernur Gorontalo.

The post Masa Pendemo Tolak Kenaikan Harga BBM appeared first on Barakati ID.

The post Masa Pendemo Tolak Kenaikan Harga BBM appeared first on Barakati ID.

POHUWATO – Mengantisipasi adanya unjuk rasa oleh mahasiswa terkait penolakan perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, kenaikan BBM, dan menolak kenaikan PPN. Patroli gabungan TNI/Polri memantau kantor pemerintahan, diantaranya kantor bupati Pohuwato.

Kedatangan patroli gabungan itu diterima langsung Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga didampingi Assisten Pemkesra, Arman Mohamad, (11/4/2022). Bupati mengucapkan terima kasih kepada aparat TNI/Polri yang telah bersiaga dalam mengamankan daerah terutama di Kabupaten Pohuwato dengan melakukan operasi ke sejumlah tempat-tempat strategis seperti kantor pemerintah.

Diketahui, pada 11 April 2022 ini rencananya dilaksanakan demo besar-besaran di sejumlah daerah, sehingga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan maka pihak TNI dan Polri melakukan operasi gabungan ke kantor-kantor pemerintah terutama di kantor bupati dan disambut langsung Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga.

Bupati berharap agar rencana unjuk rasa oleh mahasiswa semoga tidak terjadi di daerah ini, pun demikian, jika ada maka sambut dengan baik penuh humanis, dan berharap tidak terjadi apa-apa serta diimbau agar petugas tidak membawa senjata api dalam menerima massa aksi.

The post Bupati Pohuwato Terima Kedatangan Patroli Gabungan TNI-Polri appeared first on Barakati ID.

The post Bupati Pohuwato Terima Kedatangan Patroli Gabungan TNI-Polri appeared first on Barakati ID.

GORONTALO-Unjuk rasa menolak kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina berlangsung di Gorontalo, Kamis (16/7/2020). Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Gorontalo, menuntut agar pemerintah Provinsi Gorontalo membatalkan kedatangan TKA untuk dipekerjakan dlam Proyek PLTU, Kabupaten Gorontalo Utara.

Setelah melakukan orasi di gerbang kampus UNG mereka kemudian melanjutkan aksinya di kantor imigrasi Gorontalo, Dinas Ketenagakerjaan, dan Kantor Gubernur Gorontalo.

Sedikitnya ada lima poin tuntutan yang di suarakan mahasiswa diantaranya pemerintah harus menyediakan wadah untuk peningkatan SDM sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan.

Selanjutnya masa meminta pemerintah Menyamaratakan gaji, fasilitas, jaminan kesehatan sosial, dan menjamin keselamatan tenaga kerja lokal.

Selain itu mereka juga meminta keterbukaan informasi berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi no. 28 F UUD 1945 yang mana pemerintah harus memberikan informasi tentang AMDAL di PLTU Tomilito Gorontalo Utara.

Meminta petugas imigrasi untuk memberikan data kedatangan TKA dan WNA yang ada fi Gorontalo, selanjutnya data prosedural / regulasi kedatangan.

Terakhir masa menuntut agar Dinas ketenagakerjaan memberikan data RPTKA sesuai dengan kebutuhan perusahaan..

Selain menolak tenaga kerja asing, massa juga menolak datangnya tenaga kerja luar daerah (TKLD) yang rencananya akan dipekerjakan di PLTU Tanjung Karang, Tomilito, Gorut.

The post Demo Tolak TKA Cina Berlangsung di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Demo Tolak TKA Cina Berlangsung di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

GORUT-Halaman Kantor Bupati Gorontalo Utara, Kamis (03/07/2020) kemarin dipadati puluhan masa dari masyarakat Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek.

Kedatangan masa tersebut bertujuan melakukan aksi unjuk rasa guna menyampaikan tuntutan kepada pemerintah daerah (Pemda) Gorontalo Utara (Gorut) terkait permasalahan yang selama ini terjadi di desa mereka, dengan harapan Pemda dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Unjuk rasa ini pun kemudian di sambut langsung oleh sekertaris daerah (Sekda) Ridwan Yasin dan dilakukan pembicaraan di Aula Tinepo Kantor Bupati secara tatap muka muka dengan beberapa masa aksi.

Menanggapi tuntutan, Ridwan menyampaikan akan segera menindaklanjuti persoalan yang terjadi. Apalagi menurtnya persoalan tersebut menyangkut kehidupan masyarakat.

“Persoalan itu tentunya segera kami tindak lanjuti, karena ini menyangkut kehidupan atau hajat hidup orang banyak, masyarakat” ungkap Ridwan.

Sekda Milenial itu menyampaikan apabila ada perbedaan-perbedaan diantara para elit atau tingkat pimpinan ataupun lembaga, itu diharapkan tidak akan berimbas kepada kepentingan masyarakat.

Keputusan-keputusan yang diambil lanjut Ridwan itu harus tetap berpijak pada kepentingan umum dalam hal ini kebutuhan atau kepentingan masyarakat khususnya desa Ilangata.

“Nah kami mendapatkan laporan, meskipun harus mesti dipastikan apakah ada kebenaran itu, informasi yang disampaikan bahwa ada persoalan-persoalan antara camat dan kepala desa” Ungkap Ridwan. “Saya kira ini besok (hari ini) kami akan undang beliau berdua untuk supaya jika ada persoalan secara pribadi, yah selesaikan secara pribadi, dan jangan dibawa ke masalah masyarakat” Lanjut Ridwan dengan tegas.

Ridwan mencontohkan terkait APBDes, selama ini APBDes desa Ilangata masi terkendala, hal tersebut dikarenakan belum dilakukannya evaluasi, dan itu ada kaitannya dengan camat dimana sebagai bawahan dari pemda Kabupaten. Olehnya, harus segera dilakukan mediasi diantara keduanya.

“Apa kendalanya, yah saya akan lakukan mediasi antara kedua, karena memang yang, menyebabkan terkendala nya APBDes nya karena belum dievaluasi, jika itu terkait camat yang kebetulan di bawahan kami, yah kami akan melakukan langkah-langkah percepatan agar segera dilakukan evaluasi atau hal-hal lain yang dibutuhkan desa Ilangata. Kecamatan Anggrek” Tandasnya.

The post Sambut Unjuk Rasa Warga Desa Ilangata, Sekda Gorut Segera Tindaklanjuti Tuntutan appeared first on Barakati ID.

The post Sambut Unjuk Rasa Warga Desa Ilangata, Sekda Gorut Segera Tindaklanjuti Tuntutan appeared first on Barakati ID.