Connect with us

Kota Gorontalo

Tahun ini Pemkot Kembali Targetkan Realisasi Laporan MCP Terbaik Nasional

Published

on

launching pengelolaan bersama Monitoring Centre Prevention (MCP) Pencegahan Korupsi pada Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional, berlangsung secara virtual. || Foto Istimewa

KOTA GORONTALO – Optimalkan Pencegahan Korupsi, Korsupgah Libatkan Tiga Lembaga Negara// Judul

Pencegahan Korupsi menjadi perhatian serius yang terus dioptimalkan oleh pemerintah saat ini. tugas koordinasi supervisi dan pencegahan korupsi yang tadinya hanya menjadi kewenangan Komisi Penanganan Korupsi (KPK) RI, diperluas menjadi urusan 3 lembaga Negara yakni Kementerian Dalam Negeri, KPK-RI dan BPKP.

Komitmen lintas lembaga itu, dinyatakan melalui launching pengelolaan bersama Monitoring Centre Prevention (MCP) Pencegahan Korupsi pada Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional, berlangsung secara virtual, (31/8/2021). launching disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Ismail Madjid.

Sekretaris Kota Gorontalo Ismail Madjid mengatakan komitmen bersama ini guna meningkatkan pengawasan pencegahan korupsi, pengawasan itu dinilai melalui laporan MCP secara berkala.

“Dalam rakorwasnas itu, menyebutkan sejumlah daerah yang realisasi laporan MCP masih rendah. sehingga perlu adanya pengawasan secara kolektif,” Jelasnya.

Ismail menjelaskan, pencapaian MCP dinilai berdasarkan 8 area intervensi. area itu meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa.

Kedelapan area ini, kata Ismail tidak hanya dalam bentuk laporan tapi harus menyajikan dokumen pendukung dan pelaksanaan kegiatan. “olehnya dibutuhkan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari tindakan korupsi,” ujarnya.

Pelaksanaan MCP di Kota Gorontalo telah dilaksanakan dengan maksimal. bahkan Ismail menyebut di tahun 2019 Kota Gorontalo sempat menduduki posisi terbaik nasional dengan nilai rata – rata 90.

“Demikian juga tahun 2020, masih pada kategori tinggi yaitu memperoleh nilai 84,” ucap mantan kepala Bapppeda itu.

Tahun ini Pemerintah Kota Gorontalo masih memiliki terget yang sama pada tahun sebelumnya. menurut Ismail dalam menggenjot MCP, pemkot rutin mengelar pertemuan dengan melibatkan OPD yang menangani area intervensi.

Meski demikian diakui Ismail masih ada beberapa area yang perlu dilengkapi oleh dokumen pendukung. tentunya hal ini akan menjadi perhatiannya guna mengenjot pencapaian MCP ditahun 2021.

Advertorial

Tembus Kancah Nasional! Kelurahan Moodu Gorontalo Lolos Seleksi Administrasi Kemendagri 2026

Published

on

Kota Gorontalo – Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, mengukir capaian membanggakan dalam ajang Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2026. Kelurahan tersebut dinyatakan resmi lolos seleksi administrasi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Kepastian kelolosan tersebut tertuang dalam pengumuman resmi Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nomor 100.3/5311/BPD tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2026.

Atas raihan tersebut, Kelurahan Moodu berhak melangkah ke tahapan krusial berikutnya, yakni pemaparan materi dan wawancara di tingkat pusat.

Kelurahan Moodu menjadi salah satu dari 22 kelurahan di seluruh Indonesia yang berhasil lolos pada tahapan seleksi administrasi kategori kelurahan. Secara keseluruhan, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri meloloskan 45 desa dan kelurahan berprestasi di tingkat nasional, yang terdiri atas 23 desa dan 22 kelurahan.

Adapun proses evaluasi dan penilaian administrasi tersebut mencakup empat kriteria utama tata kelola wilayah, yaitu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, keberhasilan program pembangunan, penataan kewilayahan, serta tingkat pemberdayaan masyarakat.

Kini, jajaran Pemerintah Kelurahan Moodu beserta masyarakat setempat tengah mematangkan berbagai persiapan guna menghadapi tahapan pemaparan dan wawancara di tingkat nasional.

Kelolosan pada tahap seleksi administrasi ini menegaskan bahwa perjuangan Moodu dalam ajang Desa dan Kelurahan Berprestasi 2026 masih berlanjut. Capaian ini sekaligus membawa nama harum Kota Gorontalo khususnya, serta Provinsi Gorontalo secara umum, di panggung nasional.

Continue Reading

Advertorial

Cegah Ruang Mangkrak! Wali Kota Gorontalo Dorong Bangunan Kosong Jadi Wadah UMKM

Published

on

Kota Gorontalo – Komitmen terhadap keberlangsung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali ditunjukkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo. Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, memantau langsung sejumlah bangunan dan toko yang saat ini dalam kondisi kosong di kawasan perkotaan pada Selasa (22/9/2026).

Peninjauan lapangan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi aset yang tidak produktif, sekaligus memetakan potensi pembukaannya kembali sebagai ruang aktivitas ekonomi bagi masyarakat.

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota didampingi oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Gorontalo, Haryono Soeronoto, S.STP., M.Si., serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Gorontalo, Dandy Winardi Datau, S.E.

Adhan Dambea menegaskan bahwa keberadaan bangunan atau toko kosong di kawasan strategis tidak semestinya dibiarkan mangkrak. Selama memenuhi ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku, aset-aset tersebut harus didorong agar kembali aktif memberikan manfaat ekonomi.

“Bangunan-bangunan yang kosong ini perlu kita lihat dan kita pikirkan bagaimana bisa dimanfaatkan. Jangan sampai ada ruang yang sebenarnya bisa menjadi tempat usaha, tetapi dibiarkan kosong begitu saja,” tegas Adhan, Selasa (22/9/2026).

Menurutnya, perhatian terhadap ketersediaan ruang usaha merupakan bagian dari kewajiban pemerintah dalam menciptakan iklim ekonomi yang makin inklusif bagi para pelaku UMKM. Pemerintah daerah tidak hanya bertugas membangun infrastruktur secara fisik, tetapi juga harus peka melihat dinamika riil yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan roda usaha.

Oleh karena itu, peninjauan langsung dianggap krusial untuk menemukenali potensi serta kendala di lapangan, termasuk memanfaatkan lokasi-lokasi strategis yang belum tergarap optimal.

“Pemerintah harus melihat langsung kondisi di lapangan. Kita ingin kota ini hidup, aktivitas ekonominya bergerak, dan masyarakat punya ruang untuk berusaha,” ujanya.

Selain menyoroti ketersediaan ruang, Adhan juga menjamin bahwa Kota Gorontalo merupakan daerah yang aman dan kondusif untuk menjalankan aktivitas bisnis. Jaminan keamanan dan kepastian lingkungan merupakan modal utama dalam membangun rasa percaya para investor maupun pelaku usaha lokal.

Ia berharap iklim kondusif ini dapat dijaga bersama oleh seluruh elemen masyarakat agar para pelaku UMKM memiliki kepastian dalam merintis, mengembangkan, dan mempertahankan usahanya.

“Pada prinsipnya, Kota Gorontalo adalah daerah yang aman untuk melakukan aktivitas usaha. Kita ingin masyarakat merasa nyaman menjalankan usahanya dan pelaku usaha dari luar juga melihat Gorontalo sebagai tempat yang baik untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha,” jelasnya.

Adhan menambahkan, dukungan terhadap UMKM tidak boleh berhenti pada pemberian modal atau bantuan keuangan semata, melainkan harus mencakup penyediaan ruang usaha, jaminan keamanan lingkungan, serta pendampingan pemerintah secara berkelanjutan.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Pemkot Gorontalo dalam memastikan setiap jengkal potensi di wilayahnya dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Yang kita pikirkan adalah bagaimana setiap potensi yang ada bisa memberikan manfaat. Kalau ada bangunan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan usaha, tentu harus kita lihat peluangnya. Kita ingin UMKM tumbuh dan ekonomi masyarakat terus bergerak,” pungkas Adhan.

Continue Reading

Advertorial

Komitmen Jaga Warisan Sejarah, Pemkot Gorontalo Perkuat Pembangunan Museum 23 Januari

Published

on

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo mengalokasikan dana apresiasi senilai Rp1 miliar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung penguatan dan pembangunan Museum 23 Januari. Langkah ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga sekaligus melestarikan warisan sejarah yang bernilai tinggi bagi masyarakat Gorontalo.

Dana apresiasi tersebut diperoleh atas prestasi Pemkot Gorontalo yang meraih penghargaan kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi.

Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, melalui Juru Bicara, Jeffry As. Rumampuk, menegaskan bahwa penghargaan tersebut tidak hanya sekadar torehan prestasi di atas kertas, tetapi harus membawa dampak nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

“Hari ini dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Gorontalo, Pak Wali Kota sudah menyampaikan bahwa dana apresiasi dari Kemendagri akan digunakan untuk membiayai pembangunan Museum 23 Januari,” ungkap Jeffry, Senin (21/9/2026).

Ia melanjutkan, penggunaan dana Rp1 miliar ini menjadi momentum berharga untuk memperkuat pembangunan sektor kebudayaan dan sejarah daerah tanpa melupakan aspek kemanfaatan publik.

“Penghargaan ini tentu bukan hanya soal angka Rp1 miliar. Bagi Pemerintah Kota Gorontalo, ini merupakan kesempatan untuk memperkuat pembangunan yang memiliki nilai substantif bagi masyarakat, termasuk menjaga warisan sejarah Kota Gorontalo,” jelasnya.

Menurut Jeffry, Museum 23 Januari memegang peranan sentral dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta memperkenalkan rekam jejak perjuangan Gorontalo kepada generasi penerus. Oleh karena itu, penguatan museum tidak sebatas pembenahan struktur fisik, melainkan juga penyampaian narasi sejarah yang lebih modern dan komunikatif.

“Warisan sejarah bukan hanya untuk dikenang, melainkan harus menjadi sumber pembelajaran bagi generasi muda. Ketika penghargaan ini diarahkan untuk mendukung Museum 23 Januari, semangatnya adalah menjaga apa yang sudah diwariskan sekaligus membuatnya tetap hidup dan relevan bagi generasi berikutnya,” tegas Jeffry.

Meskipun demikian, Pemkot Gorontalo memastikan seluruh proses penggunaan dana apresiasi tersebut tetap tunduk pada mekanisme dan aturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku secara transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, Jeffry menyampaikan pandangan Wali Kota bahwa kemajuan sebuah kota tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur fisik dan pelayanan publik, tetapi juga sejauh mana daerah tersebut merawat akar sejarah dan identitas budayanya.

“Pembangunan itu tidak boleh membuat kita kehilangan arah sejarah. Justru pembangunan harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga identitas daerah. Museum 23 Januari adalah salah satu ruang vital untuk tujuan tersebut,” terangnya.

Melalui program penguatan ini, Pemkot Gorontalo berharap masyarakat, khususnya generasi muda, dapat makin dekat dan bangga akan sejarah daerahnya sendiri.

“Ini bukan sekadar membangun fisik sebuah museum. Yang ingin kami bangun adalah kesadaran kolektif bahwa Gorontalo memiliki sejarah besar yang harus diketahui, dihargai, dan terus diwariskan,” pungkas Jeffry.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler