🔊 Dengarkan berita

Pohuwato – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat berdampak pada sejumlah sektor, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pohuwato, yang anggarannya dinyatakan nol atau dihapus. Menyikapi hal ini, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, bergerak cepat memperjuangkan kembali anggaran demi mendukung kesejahteraan masyarakat nelayan.

Dalam kunjungannya ke Jakarta, Rabu (23/04/2025), Bupati Saipul melakukan audiensi dengan Direktorat Pemberdayaan Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ia diterima langsung oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Catur Sarwanto, serta Ketua Tim Kerja Investasi Ditjen PDS KKP, Tri Indah Yoosianti.

“Alhamdulillah, hari ini kami bisa bertemu langsung dengan pihak Ditjen. Agenda ini penting untuk memperjuangkan kembali anggaran yang sempat dinolkan, agar seluruh program dan kegiatan sektor perikanan bisa berjalan sesuai rencana,” ujar Bupati Saipul usai pertemuan.

Bupati menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir Pohuwato, dan sangat memerlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat.

“Ini bukan hanya soal angka dalam anggaran, tapi soal keberlangsungan hidup nelayan dan keluarga mereka. Kita harus hadir untuk mereka,” tambahnya.

Langkah cepat Bupati Saipul ini mendapat apresiasi dari sejumlah pihak, karena mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memastikan program pelayanan publik tetap berjalan optimal, meski di tengah tantangan efisiensi anggaran nasional.

🔊 Dengarkan berita

Pohuwato – Dalam suasana Gedung Parlemen Senayan yang ramai dipadati tamu dan masyarakat dari berbagai daerah, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, berkesempatan menyerahkan langsung usulan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada Komisi IV DPR RI, Selasa (22/04/2025).

Usulan tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi—yang akrab disapa Titiek Suharto—di halaman Gedung DPR RI, sesaat sebelum beranjak menggunakan kendaraan dinasnya.

Meskipun momen pertemuan berlangsung singkat, namun Bupati Saipul memanfaatkannya dengan menyampaikan langsung kebutuhan para petani Pohuwato menjelang musim panen raya.

“Usulan ini merupakan aspirasi masyarakat tani kami, yang sangat berharap dukungan alsintan untuk menunjang produktivitas pertanian, terutama dalam menyongsong panen raya padi sawah bulan depan,” ujar Bupati Saipul.

Lebih dari sekadar usulan bantuan, Bupati Saipul juga mengundang langsung Komisi IV DPR RI untuk hadir dalam momentum panen raya padi sawah yang direncanakan berlangsung bulan mendatang di Kabupaten Pohuwato.

Menanggapi hal itu, Titiek Suharto menyampaikan apresiasinya atas undangan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk hadir, bila waktu memungkinkan.

“Insyaallah saya akan berusaha hadir pada panen raya nanti. Ini menjadi momen penting untuk melihat langsung kondisi pertanian di daerah,” ungkap Titiek Suharto.

Diketahui, Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu lumbung pangan utama di wilayah barat Provinsi Gorontalo, dengan sektor pertanian menjadi tulang punggung ekonomi masyarakatnya.

Kehadiran Komisi IV DPR RI di Pohuwato nantinya diharapkan dapat memperkuat sinergi pusat dan daerah, serta mendorong percepatan bantuan alsintan dan program strategis lainnya untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

🔊 Dengarkan berita

Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, bersama Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, secara resmi diterima oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah, pada Senin (21/04/2025), di Jakarta.

Pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian PKP ini juga dihadiri para pejabat tinggi kementerian, termasuk Dirjen Perumahan Pedesaan Dr. Drs. Imran, Dirjen Kawasan Permukiman Ir. Fitrah Nur, Dirjen Tata Kelola Brigjen Azis, serta Direktur Kawasan Permukiman Ir. Edward dan Direktur Pembangunan Perumahan Pedesaan Drs. Laode Burcham.

Kunjungan dari jajaran Pemerintah Kabupaten Pohuwato ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Wamen Fahri Hamzah ke Pohuwato dua bulan lalu. Dalam kesempatan itu, Bupati Saipul menyampaikan usulan resmi terkait penanganan 9.447 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayahnya.

“Usulan ini adalah bagian dari komitmen kami menindaklanjuti kunjungan Bapak Wamen beberapa waktu lalu. Kami berharap ada intervensi nyata dari pemerintah pusat untuk membantu ribuan warga kami yang masih tinggal di rumah yang tidak layak,” ujar Bupati Saipul.

Menanggapi hal tersebut, Wamen Fahri Hamzah menyambut baik usulan yang disampaikan dan menyatakan kesiapan Kementerian PKP untuk menindaklanjuti melalui proses verifikasi teknis.

“Saya mengapresiasi tindak lanjut dari Pak Bupati dan seluruh tim. Jumlah yang diusulkan cukup besar, dan tentu akan kita verifikasi terlebih dahulu melalui tim teknis. Penanganan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran,” jelas Fahri.

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Kepala Bapppeda Pohuwato Irfan Saleh, Kadis PU Risdiyanto Mokodompit, Kadis Perkim Fadli Sanad, serta sejumlah kepala desa. Irfan Saleh juga memaparkan capaian pembangunan rumah sehat komunal berbasis kecamatan, serta skema teknis usulan RTLH agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi konkret antara Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan Kementerian PKP dalam meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat Pohuwato.