DPRD Pohuwato – Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Beni Nento, angkat bicara mengenai dugaan keterlambatan pembayaran gaji dosen di salah satu kampus yang ada di Pohuwato. Beni menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mengundang pihak kampus untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mencari solusi atas masalah tersebut.

“Artinya, kita akan mencoba mengadakan RDP untuk memediasi masalah ini, agar kegiatan kemahasiswaan tidak terganggu. Kebetulan, saya masih di Jakarta, namun minggu depan kami akan mengundang pihak rektor dan yayasan terkait yang sudah lama menghadapi masalah keterlambatan gaji ini,” ujar Beni saat dihubungi melalui telepon WhatsApp oleh media Barakati.id, Senin (16/09/2025).

Lebih lanjut, Beni menegaskan bahwa jika persoalan ini masuk dalam ranah kewenangan DPRD Pohuwato, pihaknya akan menempuh langkah persuasif untuk mencari solusi yang terbaik.

“Terkait dengan Unipo, kami akan cek dulu apakah Unipo berada dalam kewenangan DPRD Pohuwato. Biasanya, kewenangan untuk SD dan SMP berada di tingkat kabupaten, namun karena Unipo berada di Pohuwato, maka DPRD akan memediasi,” tambahnya.

Beni juga menekankan bahwa langkah DPRD nantinya akan lebih mengutamakan upaya mediasi agar proses belajar mengajar di kampus tidak terganggu.

“DPRD bisa memediasi antara yayasan, rektor, dan dosen yang belum menerima gaji, sehingga kegiatan kemahasiswaan tidak terganggu. Hal ini juga penting agar yayasan dapat menjalankan operasionalnya dengan baik,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, media Barakati.id masih berusaha meminta konfirmasi lebih lanjut dari pihak kampus terkait pernyataan Ketua DPRD Pohuwato tersebut.

Pohuwato – Warga Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, menyuarakan kekecewaan dan keresahan terhadap aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di kawasan Hulude Bulahu yang dinilai telah memberikan dampak negatif pada lingkungan dan sektor pertanian, khususnya tanaman jagung.

Warga menilai penggunaan alat berat seperti excavator dalam aktivitas PETI menyebabkan kerusakan lahan perkebunan, sehingga sejumlah petani mengalami gagal panen.

“Silakan menambang, tapi jangan gunakan excavator. Bertambanglah secara tradisional,” ujar sejumlah warga kepada media dengan nada kecewa.

Sebagai bentuk respons atas aduan tersebut, Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, menerima langsung perwakilan warga di ruangannya pada Selasa (27/05/2025). Esok harinya, ia turun langsung ke Desa Botubilotahu didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumitro Monoarfa, Camat Marisa Mohamad Huntoyunga, serta aparat keamanan dari Bhabinkamtibmas dan Babinsa setempat.

Dalam pertemuan musyawarah antara warga terdampak dan pelaku usaha tambang, Beni Nento menegaskan bahwa kehadirannya bersifat memediasi, mengingat kedua belah pihak merupakan warga dari desa yang sama.

“Saya datang ke sini untuk mempertemukan masyarakat agar bisa bersama-sama mencari solusi, supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa merusak hubungan kekeluargaan yang selama ini terjalin,” ujar Beni.

Setelah berdiskusi, kedua pihak sepakat untuk melanjutkan aktivitas pertambangan dengan syarat adanya sedimentasi untuk mencegah dampak limbah terhadap lahan pertanian warga.

“Hari ini para pelaku usaha tambang dan masyarakat petani telah bertemu dan sepakat bahwa tambang boleh tetap berjalan, tetapi harus dilakukan sedimentasi untuk mencegah kerusakan lahan,” kata Faisal, salah satu tokoh masyarakat.

Sebagai bentuk kontribusi dan tanggung jawab sosial, para pelaku usaha tambang juga sepakat untuk mengumpulkan retribusi. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan sedimentasi serta kegiatan sosial lainnya seperti pembangunan tempat ibadah.

“Atensi ini sebenarnya sudah berjalan. Sebelumnya, dana hasil retribusi sudah digunakan untuk pengerukan dan sisanya disumbangkan untuk pembangunan masjid,” tambah Faisal.

Hasil musyawarah ini kemudian langsung disampaikan kepada pihak kecamatan dan Ketua DPRD Pohuwato sebagai bentuk kesepakatan bersama untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

POHUWATO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Aula Paripurna untuk membahas tuntutan Aliansi Pemuda dan Rakyat Peduli Daerah (APRPD) terhadap perusahaan PT. Loka Indah Lestari (LIL). Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Perindakop, Pertanian, Keuangan, Lingkungan Hidup, Kesbangpol, BPJS Daerah, Sekretaris Daerah Iskandar Datau, dan pihak perusahaan yang diwakili oleh Area Manager Gorontalo, Supariyo.

Berikut adalah empat belas tuntutan yang diajukan oleh APRPD:

1. Kurangnya Tenaga Lokal Asli Popayato.
2. Pemotongan gaji untuk BPJS yang tidak jelas.
3. Sering terjadi perlambatan pembayaran gaji.
4. Fasilitas kesehatan yang tidak memadai.
5. Meminta pihak perusahaan untuk membuka akses jalan masyarakat untuk mencari makan di wilayah perusahaan.
6. Sulitnya masyarakat mencari makan di area perusahaan.
7. Tindakan represif yang dilakukan oleh keamanan perusahaan.
8. AMDAL pabrik.
9. Izin Hak Milik Bangunan (IHMB) pelabuhan dan perumahan di Desa Dudewulo.
10. Air bersih yang digunakan oleh perusahaan.
11. Jalan akses perusahaan merusak kebun masyarakat.
12. Jalan desa Dambalo banyak debu dan tidak dilakukan penyiraman.
13. Plasma masyarakat yang tidak jelas sampai sekarang.
14. Meninjau kembali izin perusahaan dan batas-batas wilayah HGU.

Dalam RDP tersebut, pihak perusahaan memberikan jawaban dan penjelasan terkait semua tuntutan yang diajukan. Sebagian besar tuntutan berhasil menemukan solusi yang disaksikan langsung oleh DPRD Kabupaten Pohuwato. Namun, terdapat dua poin yang tidak dapat diputuskan dalam RDP tersebut, seperti yang disampaikan oleh Ketua DPRD H. Nasir Giasi:

1. Poin 5: Meminta pihak perusahaan untuk membuka akses masuk masyarakat untuk mencari nafkah di wilayah perusahaan.
2. Poin 7: Tindakan represif yang dilakukan oleh keamanan perusahaan.

Nasir menegaskan bahwa dua poin ini sangat sensitif dan memerlukan pembahasan lebih lanjut oleh Forkopimda Pohuwato. Selain itu, poin 13 mengenai plasma masyarakat juga akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya pada 18 Juli 2024, dengan menghadirkan semua unsur terkait serta beberapa perusahaan lain yang berhubungan dengan plasma sawit.

Meskipun beberapa tuntutan telah dijawab, Aliansi APRPD belum merasa puas dan menuntut DPRD serta pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk memberhentikan sementara aktivitas perusahaan PT. Loka Indah Lestari. Roli, perwakilan dari Aliansi, menyatakan bahwa jika akses jalan tidak dibuka, mereka akan memblokir kembali akses jalan perusahaan.

DPRD Kabupaten Pohuwato, melalui Ketua Nasir Giasi, menyampaikan permintaan maaf karena tidak dapat mengabulkan permintaan untuk memberhentikan aktivitas perusahaan, namun berjanji akan membahas lebih lanjut persoalan ini di tingkatan selanjutnya.

Pihak perusahaan juga menyatakan kesiapannya untuk menghadiri pertemuan selanjutnya. Rapat Dengar Pendapat ini berlangsung selama kurang lebih tujuh jam dan ditutup dengan komitmen untuk melanjutkan diskusi dan mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak.