Connect with us

News

Tenaga Ahli Desa Banggai Laut: Banyak Kades Abaikan Regulasi dalam Pelaksanaan Dana Desa

Published

on

BANGGAI LAUT-Hadirnya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sejatinya memberi harapan baru bagi warga desa untuk menata dan membangun ekonominya sendiri. Terlebih di dalam undang-undang itu, pemerintah pusat menjamin kekayaan desa dengan mengucur anggaran perimbangan yang kini familiar disebut Dana Desa (DD).

Nilai DD yang mencapai ratusan bahkan milyaran rupiah ini diharapkan bisa memberi jaminan hidup bagi warga desa lewat kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan. Dengan DD itu pula diharapkan bisa terbuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan yang bersifat jangka panjang atau berkesinambungan.

Namun, kenyataan terkadang tak sesuai ekpektasi. Sudah hampir memasuki tahun keenam undang-undang ini action, belum juga memberi perubahan signifikan utamanya pertumbuhan ekonomi perkapita warga desa. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat program-program ekonomi kreatif, yang ada justru jauh api dari panggang. Warga desa, singkatnya dapat dikata masih jauh dari sejahtera.

Di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, misalnya. Kondisi itu pun sama dirasakan.

Salah satu Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (PSD) daerah tersebut, Mulyanto Eyato saat diwawancarai awak media lewat aplikasi chating messenger, Ahad (31/5) kemarin, membeberkan sejumlah faktor gagalnya pengelolaan DD di sejumlah desa di wilayah itu.

Ia mengatakan, salah satu sebab tidak maksimalnya manfaat dana desa di Banggai Laut diakibatkan kurang patuhnya para kepala desa terhadap regulasi. Sebut saja Peraturan Menteri Desa RI (Permendes) yang menjadi pedoman utama dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa. Kitab peraturan ini sering kali diabaikan para kades.

“Saya dan kami semua pendamping, sudah menyampaikan permendes tentang prioritas pembangunan desa, di mana tahun ini memang diprioritaskan pembangunan ekonomi di samping pembangunan fisik. Yang lebih diutamakan adalah pembangunan ekonomi kerakyatan, pencegahan stunting, serta PKT. Setelah perubahan permendes yang baru maka ketambahan penambahan pencegahan covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), semua upaya kami sosialisasikan cuma terkadang para kades mengabaikan,” ucap Mulyanto.

Upaya sosialisasi tentang regulasi tata kelola DD juga sudah dilakukan rutin setiap tahun di desa-desa. Untuk tenaga ahli PSD Kabupaten Balut sendiri kata Mulyanto, ada berjumlah 6 orang. Keenam ahli ini yang setiap saat siap mengawal dan mendampingi desa.

“Setiap tahun kami menegaskan ini semua, utamanya pengembangan Bumdes sebagai wadah perekonomian desa. Cuma sayang ini bisa berkembang. Padahal kami TA ada enam orang spesial yang mengawal khusus sesuai kebutuhan desa. Nah kembali lagi ke perencanaan pembangunan yang memang merupakan forum tertinggi di desa. Dan ini sebenarnya sudah seharusnya menjadi ajang yang sangat istimewa bagi perencanaan. Cuma masih ada juga yg belum paham tentang mekanisme perencanaan. Terkadang kami mengamati masih ada desa yang melakukan musyawarah desa tidak sesuai dengan permendes tentang musyawarah yang sudah diatur. Ini juga terkait pemahaman BPD dan pemdes itu sendiri tentang bagaimana melakukan musyawarah. Padahal kalo mengikuti permendagri dan permendes saya yakin akan kurang persoalan yang muncul di desa,” jelas Mulyanto.

“Memang semua perencanaan itu berawal dan berujung dari RPJMDES sebagai kitab pembangunan desa …tetapi d sana terbuka ruang besar untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan perundang undangan ….cuma terkadang masih ada desa yang tidak mau lagi masukan masukan dari kami sebagai pendamping yang memang di khususkan mengawal realisasi uu desa ini,” sambung Mulyanto.

Selain itu, terkait pembagian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi covid-19, Mulyanto juga memiliki catatan sendiri tentang proses pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di salah satu desa di Kecamatan Banggai Utara. Meski nama desa tersebut tak secara gamblang ia sebutkan, namun dirinya mengisyaratkan telah terjadi kekeliruan.

“Saya coba fasilitasi dua lembaga di kantor desa kemarin dan sepakat bahwa hasil penerima BLT adalah keputusan dan kebijakan kades. Dan keputusan itu sempat diumumkan di mesjid dan papan pengumuman untuk mereka yang belum melapor ke pemdes. Adapun yang layak tapi tidak dapat, mereka melapor terlambat setelah semua berkas disahkan pihak kecamatan. Dan keputusan kades menurut kades dia siap bertanggung jawab. Saya tanya BPD apakah mereka mendengar pengumuman terkait kebijakan kades mereka jawab dengar. Kami juga para pendamping kalo sudah bicara kebijakan kami tidak bisa apa apa walaupun kami sudah menentang habis habisan, makanya kesimpulannya siap siap diperiksa kades. Dan sedikit lemahnya BPD, mereka tdk punya bukti berita acara musdes, bahkan pemdes yg punya. Ini terbalik administrasinya. Dan di berita acara yang dimaksud ada tanda tangan BPD, berarti persetujuan di ketahui BPD secara administrasi ….Saya juga sampaikan ke kades dan BPD saya sangat menyayangkan kenapa kami tidak diundang saat musdes, ini terkadang problem di lapangan, apalagi kalo ketemu BPD yang belum sepenuhnya paham mekanisme musdes,” terang Mulyanto panjang.

Ia berharap, kedepan, para kades dan pelaku-pelaku di desa bisa secara sempurna menerapkan aturan dan perundang-undangan yang ada di setiap proses penyelenggaraan dana desa. Hal ini di maksudkan agar apa yang menjadi cita-cita bersama yakni kesejahteraan warga, bisa segera tercapai.

Dan untuk proses pencairan anggaran Dana Desa di Kabupaten Banggai Laut, pihak Tenaga Ahli dan Dinas PMD telah berusaha mempercepat dari sebelum-sebelumnya.

“Hal ini tentu perlu juga diapresiasi terkait kinerja PMD dalam mengawal dan selalu bersinergi bersama kami TA yang ada di Kabupaten,” tutup pria yang akrab disapa Mul itu.

Gorontalo

Waspada Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang, BMKG Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Wilayah Gorontalo Siang Ini

BMKG Gorontalo merilis peringatan dini cuaca Minggu 22 November 2026. Waspadai potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang hingga pukul 15.00 WITA.

Published

on

Gorontalo – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Gorontalo kembali mengeluarkan pembaruan (update) peringatan dini cuaca untuk wilayah Provinsi Gorontalo pada Minggu (22/11/2026) siang. Masyarakat di sejumlah kecamatan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan berintensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang mulai pukul 13.10 WITA hingga 15.00 WITA.

Berdasarkan data prakiraan cuaca resmi BMKG Gorontalo yang diperbarui pada pukul 13.00 WITA, kondisi cuaca ekstrem tersebut berpotensi mengguyur sejumlah wilayah berikut mulai pukul 13.10 WITA:

  • Kabupaten Gorontalo: Kecamatan Bilato dan sekitarnya.

  • Kabupaten Boalemo: Kecamatan Paguyaman, Wonosari, Tilamuta, Botumoita, Paguyaman Pantai, dan sekitarnya.

  • Kabupaten Bone Bolango: Kecamatan Suwawa Timur dan sekitarnya.

  • Kabupaten Pohuwato: Kecamatan Popayato, Lemito, Randangan, Patilanggio, Taluditi, Dengilo, Buntulia, Wanggarasi, Popayato Timur, dan sekitarnya.

  • Kabupaten Gorontalo Utara: Kecamatan Tolinggula dan sekitarnya.

Selain daftar wilayah awal tersebut, potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang juga diperkirakan dapat meluas ke sejumlah kecamatan lain di lima kabupaten, meliputi:

  • Kabupaten Gorontalo: Kecamatan Boliyohuto, Tolangohula, Mootilango, Asparaga, dan sekitarnya.

  • Kabupaten Boalemo: Kecamatan Dulupi, Mananggu, dan sekitarnya.

  • Kabupaten Bone Bolango: Kecamatan Suwawa, Suwawa Selatan, Suwawa Tengah, dan sekitarnya.

  • Kabupaten Pohuwato: Kecamatan Marisa, Paguat, Duhiadaa, Popayato Barat, dan sekitarnya.

  • Kabupaten Gorontalo Utara: Kecamatan Sumalata, Biau, Sumalata Timur, dan sekitarnya.

Prakirawan BMKG Gorontalo memprediksi kondisi cuaca ekstrem ini masih berpotensi terus berlangsung hingga pukul 15.00 WITA. Oleh karena itu, warga yang sedang beraktivitas di luar ruangan, para pengendara di jalan raya, maupun masyarakat yang bermukim di kawasan rawan genangan air dan pohon tumbang disarankan untuk meningkatkan kewaspadaan serta rutin memantau perkembangan informasi cuaca resmi melalui kanal komunikasi BMKG.

Continue Reading

Gorontalo

Kabar Gembira bagi Pelajar dan Orang Tua, Pencairan PIP Jalur Aspirasi Elnino untuk 24 Ribu Siswa Gorontalo Mulai Bergulir

Published

on

Gorontalo – Proses pencairan bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) jalur aspirasi fase kedua yang diperjuangkan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Gorontalo, Elnino M. Husein Mohi, resmi mulai bergulir. Sebanyak kurang lebih 24 ribu peserta didik dari jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK yang tersebar di 1.080 satuan pendidikan di Provinsi Gorontalo tercatat sebagai penerima manfaat program tersebut.

Staf Khusus Elnino M. Husein Mohi, Ikram Kango, menjelaskan bahwa saat ini tim Elnino Center tengah melakukan pengawalan ketat sekaligus percepatan proses administrasi agar seluruh siswa penerima dapat segera memperoleh haknya tanpa kendala berarti di lapangan.

Adapun tahapan teknis yang tengah berjalan saat ini meliputi pendistribusian Surat Keputusan (SK) penerima, verifikasi kelengkapan berkas administrasi, hingga pendampingan proses aktivasi rekening siswa melalui bank penyalur sebelum dana bantuan dicairkan secara langsung.

“Kami berupaya memastikan seluruh tahapan berjalan dengan baik, mulai dari pendistribusian SK, verifikasi berkas, hingga aktivasi rekening. Harapannya, tidak ada kendala berarti sehingga bantuan ini bisa segera dimanfaatkan oleh para siswa,” ujar Ikram pada Jumat (20/11/2026).

Ia menegaskan bahwa kelancaran dan keberhasilan proses penyaluran dana PIP ini tidak terlepas dari sinergi dan kerja sama solid berbagai pemangku kepentingan, khususnya para kepala sekolah, operator sekolah, petugas bank penyalur, serta jajaran relawan Elnino Center yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo.

Dalam kesempatan tersebut, Ikram juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh elemen yang telah mengambil bagian aktif dalam mengawal distribusi bantuan pendidikan bagi masyarakat Gorontalo.

“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh kepala sekolah, operator, petugas bank, serta relawan Elnino Center yang terus bekerja dan membantu masyarakat di lapangan. InsyaAllah, kami berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh 24 ribu penerima PIP,” tambahnya.

Menurutnya, pengawalan intensif ini merupakan bagian dari komitmen nyata Elnino M. Husein Mohi dalam memperjuangkan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat Gorontalo, terutama bagi para pelajar yang berasal dari keluarga kurang mampu dan membutuhkan dukungan biaya sekolah.

Melalui penyaluran program PIP jalur aspirasi ini, diharapkan beban ekonomi orang tua siswa dapat diringankan, kebutuhan penunjang pendidikan peserta didik lebih terpenuhi, serta angka risiko putus sekolah di Provinsi Gorontalo dapat ditekan seminimal mungkin.

Tim Elnino Center turut mengimbau kepada para orang tua siswa penerima dan pihak sekolah agar terus membangun koordinasi aktif serta memastikan seluruh persyaratan administrasi dipenuhi tepat waktu, sehingga proses pencairan bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran.

Continue Reading

Gorontalo

Gara-Gara Status Facebook Soal Prosesi Pemakaman Mantan Kades, Lembaga Adat Bonepantai Minta Sekcam Dipindah

Published

on

BONBOL – Sidang Lembaga Adat Kecamatan Bonepantai yang digelar di Kantor Camat Bonepantai menghasilkan sejumlah keputusan dan sikap tegas. Selain merumuskan rekomendasi penolakan terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Camat Rosihan Kaluku serta tuntutan pemindahan tugas Sekretaris Camat (Sekcam) ke wilayah lain, Dewan Adat juga menyoroti keras unggahan media sosial Facebook milik oknum Sekcam setempat.

Unggahan tersebut dipersoalkan lantaran mempertanyakan ketidakhadiran Dewan Adat dalam prosesi pemakaman secara adat bagi almarhum mantan Kepala Desa Toloti’o dua periode. Padahal, menurut pihak Dewan Adat, persoalan teknis maupun tata laksana adat semacam itu semestinya dibahas melalui jalur komunikasi dan koordinasi resmi, bukan justru dilempar menjadi konsumsi ruang publik.

“Sebagai Sekcam, seharusnya beliau berkoordinasi dulu dengan Dewan Adat, atau meminta persetujuan keluarga untuk dilaksanakan upacara prosesi pemakaman. Bukan malah mempertanyakan lewat media sosial,” ujar salah satu tokoh adat dalam forum sidang tersebut.

Dewan Adat menilai bahwa prosesi adat pemakaman bukanlah sekadar acara seremonial biasa. Di dalamnya terdapat pakem tata cara, kondisi psikologis keluarga yang tengah berduka, serta otoritas kelembagaan adat yang wajib dihormati. Ketika seorang pejabat struktural kecamatan justru mempertanyakan hal sensitif tersebut secara terbuka di Facebook, tindakan itu dinilai hanya memicu kegaduhan di tengah masyarakat, alih-alih menghadirkan solusi.

“Ini persoalan internal pemerintah kecamatan dan lembaga adat. Harusnya menjadi konsumsi pemerintah kecamatan, dipertanyakan langsung, duduk bersama. Bukan dipertanyakan di publik apalagi di media online Facebook,” tegasnya.

Hal yang paling disayangkan pihak Dewan Adat, lanjut tokoh tersebut, unggahan itu dipublikasikan tanpa adanya upaya komunikasi maupun tabayun terlebih dahulu dengan pemangku adat maupun pihak keluarga almarhum. Padahal, sebagai pejabat kecamatan, Sekcam seharusnya berperan sebagai jembatan komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan lembaga adat, bukan malah menjadi sumber polemik.

“Sekcam itu harusnya menjaga marwah pemerintah dan marwah adat. Kalau ada yang kurang, tanyakan langsung. Datang ke rumah adat, datang ke keluarga. Jangan bikin status yang akhirnya menyudutkan Dewan Adat,” tambahnya.

Atas rentetan persoalan etika komunikasi tersebut, Sidang Lembaga Adat Kecamatan Bonepantai sepakat akan segera menerbitkan rekomendasi resmi. Poin utama rekomendasi tersebut berisi penolakan terhadap penunjukan Plt Camat Rosihan Kaluku sekaligus mendesak agar oknum Sekcam segera dipindahtugaskan ke daerah lain di luar wilayah Kecamatan Bonepantai.

Dewan Adat menegaskan bahwa sikap keras ini diambil murni demi menjaga marwah kelembagaan, bukan didasari sentimen pribadi terhadap individu tertentu. Langkah ini merupakan bentuk komitmen dalam menjaga adab, etika pemerintahan, serta kehormatan tatanan adat di Bumi Bonepantai.

“Kami tidak membenci orangnya. Kami menjaga adat kami. Bonepantai beradab. Pejabat harus beradab,” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak redaksi masih berupaya mengonfirmasi dan belum mendapatkan klarifikasi resmi dari oknum Sekcam Bonepantai terkait polemik unggahan di media sosial tersebut.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler