News
Terjebak tak Bisa “Pulkam”, Warga dan Mahasiswa Minta Pemda Balut Fasilitasi
Published
5 years agoon

GORONTALO-Keinginan untuk pulang ke kampung halaman puluhan mahasiswa Banggai Laut di Gorontalo terpaksa batal. Ini setelah pihak Pelabuhan Gorontalo menutup akses keberangkatan penumpang pada Jumat (24/4) lalu.
“Padahal, saat itu loket pembelian tiket kapal tol laut dan ferry masih buka. Dan kami sesuai standar keamanan dan sesuai arahan mereka mengantri satu per satu untuk beli tiket,” ujar salah seorang mahasiswa calon penumpang asal Banggai Laut menceritakan situasi mereka saat berada di pelabuhan Jumat lalu.
Akan tetapi, selang beberapa saat, sejumlah petugas pelabuhan tiba-tiba memasang peringatan larangan mudik bagi warga. Bukan hanya mahasiswa, puluhan warga yang juga ingin menyebrang kala itu pun keberatan. Mereka kecewa dengan sikap petugas pelabuhan yang tidak dari awal menginformasikan jika ada larangan mudik. Pasalnya, sebagian besar dari mereka merupakan penumpang warga Balut yang transit dari Manado, Sulawesi Utara. Bahkan sebagiannya adalah mahasiswa.
Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Indonesia Banggai Laut (KMI-Balut) Gorontalo La Imudi menyebutkan, pihaknya telah meminta Pemerintah Kabupaten Balut untuk memfasilitasi terkait hal ini. Karena sesuai hasil koordinasinya dengan pihak Syahbandar Gorontalo, mereka kata La Imudi akan memberi keringanan atau memberangkatkan dengan catatan pemda Balut masih menerima warga atau penumpang yang datang.
“Pihak syahbandar hanya ingin pastikan kalau kami (penumpang.red) masih diterima di Banggai. Ketika mereka sudah tahu bahwa pemda Balut masih membuka akses untuk warganya yang pulang, maka syahbandar akan kasih kita keringanan, mereka akan izinkan kita berlayar. Syahbandar hanya khawatir jangan sampai kita terlantar di kapal,” ujar La Imudi.
Menurutnya, keinginan mahasiswa untuk pulang ke kampung bukan semata-mata berlibur. Salah satu alasan utamanya yakni mengenai pemenuhan kebutuhan dasar yang semakin sulit mereka rasakan beberapa hari belakangan ini. Sementara jika mengharap hasil kiriman orang tua pun sama saja. Penghasilan orang tua di kampung saat ini mereka sadari juga telah menipis bahkan nihil akibat pembatasan sosial di tengah pandemi.
“Kalau di kampung, mungkin kami bisa makan apa adanya, karena di sana kita sama-sama dengan orang tua, tidak serba beli karena ada makanan hasil kebun. Tapi di sini, semua serba beli, kalau berharap kiriman orang tua, kita sudah sama-sama tahu keadaan sekarang,” ujar La Imudi mewakili kondisi teman-temannya yang lain.
Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu balasan atas surat yang ia sampaikan ke Pemda Banggai Laut terkait permintaan untuk memfasilitasi keberangkatan mereka. Saat ini di Asrama Mahasiswa terdapat sejumlah mahasiswa Balut dari Manado yang juga terjebak tak bisa pulang.
Sementara itu, sebelumnya awak media telah mengonfirmasi Sekretaris Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Balut, Mulyadi Moja. Menurut Mulyadi, tim gugas covid-19 Balut sebenarnya sudah melakukan rapat koordinasi bersama pemda sesaat setelah mendapatkan informasi tersebut. Pihak pemda menurut Mulyadi sejatinya masih menerima dan membuka akses seluruh warganya yang datang atau pulang kampung. Akan tetapi bicara soal mengeluarkan surat untuk dilayangkan ke syahbandar bukan kewenangan mereka.
“Mengenai penumpang sudah menjadi kewenangan pihak pelabuhan atau perhubungan, kami tidak punya kewenangan soal itu. Kalau kami pemda Balut masih menerima seluruh penumpang apalagi warga kami yang datang,” ucap Mulyadi, ketika dihunungi via Whatsapp, Sabtu (23/4).
You may like
-
UNG-RIHN Kolaborasi, Bakal Libatkan Mahasiswa Pada Penelitian
-
Untuk dan Atas Nama Mahasiswa.
-
Tak hanya Sukses Akademik, Mahasiswa Harus sukses Berwirausaha
-
Perdana Kuliah Tatap Muka Angkatan 2020 Pasca Lebaran
-
Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law Hari Kedua, Polri Bersama Mahasiswa Gotong Royong Bersihkan Sampah
-
UNG Beri Penghargaan Mahasiswa Berprestasi di Tingkat Nasional
News
Korupsi Lagi ! Adik Yusuf Kalla Resmi Jadi Tersangka. Nilai Kerugian Negara Capai 1,3 Triliun
Published
1 day agoon
07/10/2025
Adik kandung mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Halim Kalla, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Kalimantan Barat oleh Kortas Tipikor Polri. Halim selaku Presiden Direktur PT BRN diduga berperan dalam penyalahgunaan wewenang pada proyek senilai lebih dari Rp 1,3 triliun ini, yang akhirnya mangkrak sejak 2016. Selain Halim Kalla, tersangka lain yang dijerat antara lain mantan Dirut PLN periode 2008-2009 Fahmi Mochtar, Dirut PT BRN inisial RR, serta Dirut PT Praba, HYL.
Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Cahyono Wibowo menegaskan, “Tersangka FM sebagai Direktur PLN saat itu, pihak swasta HK selaku Presiden Direktur PT BRN, RR selaku Dirut PT BRN dan HYL selaku Dirut PT Praba,” ujarnya dalam konferensi pers. Brigjen Totok Suharyanto, Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, juga menjelaskan, “Sebelum pelaksanaan lelang itu, diketahui bahwa pihak PLN melakukan permufakatan dengan pihak calon penyedia dari PT BRN dengan tujuan memenangkan PT BRN dalam lelang PLTU 1 Kalbar.” Proyek ini didanai kredit komersial dari Bank BRI dan BCA melalui skema Export Credit Agency (ECA), namun pelaksanaan dan progresnya bermasalah hingga menyebabkan kerugian negara besar-besaran.
Tercatat nilai kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 1,3 triliun akibat proyek mangkrak dan upaya persekongkolan dalam lelang antara oknum PLN dan pihak swasta terkait. Sampai saat ini proses hukum masih berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka baru berdasarkan pengembangan penyidikan lebih lanjut.
News
Menggugat Kaum Terpelajar di Tengah Demokrasi yang Dikuasai Kapital
Published
1 day agoon
07/10/2025
Oleh: Zulfikar M. Tahuru
Politisi muda Gorontalo
Demokrasi Indonesia hari ini tampak seperti arena besar yang ramai, tapi kehilangan arah moralnya. Setiap kali pemilu datang, semua pihak ikut berebut memberi “penyadaran” — lembaga swadaya masyarakat dengan kampanye moralnya, media dengan liputan heroiknya, dan warganet dengan idealismenya di dunia maya. Semua merasa berperan dalam menjaga demokrasi. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, satu kelompok yang justru paling senyap adalah kaum terpelajar.
Padahal, kalau menilik pemikiran klasik C. Wright Mills dalam The Power Elite (1956), kaum intelektual seharusnya menjadi kelompok yang memegang fungsi kontrol sosial dan moral terhadap kekuasaan. Mereka punya jarak kritis yang memungkinkan untuk menilai, mengingatkan, dan — bila perlu — menggugat. Namun, dalam praktiknya, banyak kaum terdidik justru memilih posisi aman: Mereka yang paham teori justru tidak banyak bicara. Mereka yang mengerti sistem justru takut dianggap berpihak.
Mereka lupa, netral di tengah ketidakadilan bukanlah kebijaksanaan, Tapi pembiaran.
Di sisi lain, demokrasi yang seharusnya berpijak pada kedaulatan rakyat kini makin dikuasai oleh kapital. Teori elite capture menjelaskan bahwa kekuasaan politik dalam sistem demokrasi kerap disandera oleh kelompok ekonomi kuat yang mampu mengendalikan narasi publik, kebijakan, bahkan hasil pemilu. Fenomena ini tampak jelas di Indonesia: biaya politik yang mahal membuat demokrasi bergantung pada donatur besar. Alhasil, demokrasi berubah dari ruang partisipasi menjadi pasar transaksi.
Lantas, di mana peran kaum terpelajar ketika demokrasi dirampas oleh modal?
Apakah mereka masih punya keberanian untuk menulis, bersuara, atau sekadar mengingatkan publik tentang bahaya sistem yang dikendalikan uang?
Ironisnya, ketika hasil demokrasi mengecewakan, kita dengan mudah menuding partai politik. Seolah seluruh dosa demokrasi berhenti di sana. Padahal, partai hanyalah satu organ dari sistem yang lebih besar. Demokrasi adalah tanggung jawab kolektif: rakyat, media, akademisi, dan kelas menengah — semua punya andil dalam menjaga kesehatannya. Ketika kaum intelektual memilih diam, demokrasi kehilangan akal sehatnya. Ketika rakyat apatis, demokrasi kehilangan ruhnya.
Dalam konteks ini, teori public sphere dari Jürgen Habermas relevan untuk diingat. Habermas menekankan pentingnya ruang publik yang rasional — tempat masyarakat berdialog secara setara, bukan berdasarkan uang atau kekuasaan. Kaum terpelajar seharusnya menjadi penjaga ruang itu: memastikan diskusi publik tidak tenggelam oleh propaganda, dan pengetahuan tetap menjadi cahaya bagi arah bangsa.
Demokrasi Indonesia tidak sedang kekurangan pemilih. Yang hilang justru para pendidik bangsa yang mau berpikir dan berbicara tanpa takut kehilangan posisi. Karena jika kaum terpelajar terus bungkam, maka suara nurani bangsa akan perlahan menghilang — dan demokrasi hanya akan menjadi pesta lima tahunan tanpa Ruh.
News
Bongkar Skandal MBG! Aliansi Gizi Nasional : Dari Atas Minta Jatah, Verifikator Jahanam Iblis
Published
2 days agoon
07/10/2025
Persoalan carut-marut pada pelaksanaan program nasional makan gizi gratis memicu gelombang protes dari Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam video berdurasi 13 menit di kanal STAR 7 CHANNEL, mereka menyoroti banyak kejanggalan soal pengelolaan dapur gizi—mulai dari dugaan korupsi, kebijakan rollback status dapur gizi, hingga rendahnya penyerapan anggaran oleh BGN.
Aliansi menerima puluhan keluhan dan laporan dari calon mitra pelaksana dapur gizi, bahkan menemukan fakta bahwa 6.018 dapur gizi diturunkan statusnya dari dapur persiapan menjadi pengusulan kembali, dan akhirnya banyak yang tertolak. Menurut Ketua Umum Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (BGN) Ahmad Yazdi, SH,
“Nama-nama disebut adalah benalu yang jelas dan nyata di BGN. Itu yang pertama.”
Aliansi telah melayangkan surat tuntutan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, yang salah satunya meminta pencopotan pejabat fungsional utama di BGN. Nama-nama yang diusulkan untuk dicopot di antaranya Dadan Hidayana, Tigor Pangaribuan, Ari Santoso, Nicola Fedri, Red Hendra Gunawan, dan Sony Sanjaya. Mereka dianggap memiliki andil dalam praktik-praktik tidak sehat di tubuh BGN.
Terkait dugaan korupsi, narasumber menegaskan:
“Bukan dugaan, Mbak. Itu fakta terjadi di lapangan. Jadi masyarakat dan mitra memang dimintain duit kok. Itu fakta, real. Coba kalau di sini ada pengusaha-pengusaha yang lagi datang di mitra, tanyain aja kalau dia pada mau jujur, berapa tuh bayar satu titik gitu. Fakta itu. Saya enggak bicara itu. Kalau dia bilang fitnah, laporkan saya.”
Keluhan semakin memuncak karena mitra-mitra yang telah membangun dapur gizi ada yang progresnya sudah 100% namun akhirnya tertolak; dana rakyat dipertaruhkan. Laporan pelanggaran ini pun telah dibuat dan dikirim ke KPK, BPK, dan Kejaksaan untuk pemeriksaan serta audit rekening pejabat terkait.
Aliansi juga menyoroti rendahnya penyerapan anggaran BGN. Narasumber mengutip pernyataan dari pejabat lain yang menyebut, “BGN adalah salah satu badan yang paling rendah penyerapan anggarannya. Artinya apa? Enggak bisa kerja ini orang-orang di sini, gitu.”
Aliansi merekomendasikan pengawasan program dapur gizi tetap ditingkatkan—bukan dihentikan. Mereka menyerukan agar verifikasi dapur persiapan dilakukan secara adil dan transparan, serta kebijakan rollback dihapuskan.

Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo Desak Langkah Tegas Terhadap Ketidakpatuhan PT Royal Coconut

MAN Insan Cendekia Gorontalo Jadi Satu-Satunya Sekolah di Sulawesi yang Dipilih Sekolah Garuda

DPRD Provinsi Gorontalo Dukung Program Penanaman Jagung: Menjadikan Gorontalo Lumbung Jagung Nasional

Sertijab Pejabat Baru di Pohuwato: Wabup Iwan S. Adam Arahkan Fokus pada Kualitas Layanan dan Administrasi

Pembangunan Berwawasan Maritim dan Kearifan Lokal: Visi Hardiyanto Ali untuk Desa Pohuwato Timur

Diusir Pemprov Saat Rakor, Kwarda Pramuka: “Kami yang Inisiasi Rapat, Kok Kami yang Tidak Dikasih Masuk?”

Dugaan Pungli di SPBU Popayato, Kasmat Toliango Menantang Pihak Direktur untuk Lapor Polisi

Mabuk Picu Aksi Brutal, Iptu di Pohuwato Bacok Bripka Hingga Luka Parah

Skorsing dan Sanksi Berat untuk MAPALA UNG: Temuan Kasus Meninggalnya Mahasiswa

Menggugat Kaum Terpelajar di Tengah Demokrasi yang Dikuasai Kapital

PKK GELAR JAMBORE PKK TINGKAT KABUPATEN GORUT

Kota Gorontalo Peringkat kedua Internet Paling Ngebutt se-Indonesia

PIMPIN RAPAT PENYERAPAN PROGRAM, BUPATI PUAS HASIL EVALUASI

PEMKAB GORUT BERIKAN BANTUAN RP. 1 JUTA/ORANG UNTUK JAMAAH CALON HAJI

Dua Kepala Desa Di copot Bupati
Terpopuler
-
Gorontalo3 months ago
Dugaan Kepanikan ESDM dan Kejanggalan Izin PT Gorontalo Minerals, Ini Buktinya!
-
Gorontalo3 months ago
Warisan Budaya Terabaikan, Tim Langga Gorontalo Kesulitan Dana Menuju Ajang Nasional
-
Gorontalo2 weeks ago
Diusir Pemprov Saat Rakor, Kwarda Pramuka: “Kami yang Inisiasi Rapat, Kok Kami yang Tidak Dikasih Masuk?”
-
Daerah2 months ago
DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo Serahkan Bantuan Kemerdekaan RI ke-80 ke Panti Asuhan di Tiga Wilayah
-
Gorontalo3 weeks ago
Dugaan Pungli di SPBU Popayato, Kasmat Toliango Menantang Pihak Direktur untuk Lapor Polisi
-
Gorontalo2 months ago
DPD Gerindra Provinsi Gorontalo Bagikan 1000 Bendera Merah Putih untuk Warga
-
Advertorial2 months ago
Prof. Eduart Wolok Tegaskan UNG Siap di Garis Depan Lawan Kemiskinan Ekstrem
-
Gorontalo1 month ago
Terendus Batu Hitam Ilegal Menuju Pelabuhan Pantoloan Palu, Otoritas Pelabuhan & APH Diminta Bertindak