UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung program nasional makan bergizi gratis yang digaungkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dukungan ini diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara UNG dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) pada Jumat (20/12/2024).
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, ST, MT, yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dr. (HC) Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si. Acara ini menandai kolaborasi strategis antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam mewujudkan program prioritas nasional.
Sebagai salah satu dari 56 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terlibat, UNG akan berkontribusi dalam berbagai aspek pelaksanaan program. Rektor UNG, Prof. Eduart Wolok, menjelaskan bahwa UNG siap memberikan dukungan melalui sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan keamanan pangan, serta edukasi tentang pentingnya pola makan sehat dan bergizi.
“UNG sebagai institusi pendidikan akan berupaya mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan bergizi, serta mendukung distribusi makanan bergizi tepat sasaran. Peran ini tentunya dapat dimaksimalkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat,” ujar Prof. Eduart.
Selain program makan bergizi gratis, UNG juga siap berkontribusi dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Rektor menegaskan bahwa UNG akan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki, termasuk hasil inovasi penelitian dosen, untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan.
“Kami memiliki banyak inovasi dan penelitian di bidang pertanian, teknologi pangan, dan gizi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah. Ini adalah bentuk nyata kontribusi UNG dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik,” tambahnya.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dr. Abdul Muhaimin Iskandar, menyambut baik komitmen UNG dan perguruan tinggi lainnya. “Kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi sangat penting untuk memastikan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran. Kami yakin dengan dukungan dari UNG dan PTN lainnya, program makan bergizi gratis akan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.
Program makan bergizi gratis merupakan upaya strategis untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia. Dengan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah berharap dapat memastikan distribusi makanan bergizi yang merata dan berkualitas, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan.
Melalui penandatanganan MoU ini, UNG semakin menegaskan perannya sebagai agen perubahan yang siap berkontribusi dalam pembangunan nasional. Dukungan ini tidak hanya sebatas pada program makan bergizi gratis, tetapi juga mencakup upaya-upaya lain dalam mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
DEPROV – Dalam rangka monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Tualango, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi I, Fadly Poha, dan dihadiri oleh sejumlah anggota komisi, di antaranya Fikram A.Z. Salilama, Kritina Udoki, Yeyen Sidiki, Siti Nuraini Sompie, Umar Karim, Wahyudin Moridu, serta Ekwan Ahmad.
Dalam wawancaranya, Fadly Poha menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk menggali informasi terkait penyelenggaraan program dan layanan pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tualango.
“Alhamdulillah, Kelembagaan Operasional Pemerintah Desa (Kopdes) sudah terbentuk dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik,” ujar Fadly.
Salah satu aspirasi utama yang mengemuka dalam kunjungan ini adalah rencana pengembangan potensi pariwisata lokal, khususnya pemanfaatan kanal-kanal yang berada di perbatasan dan wilayah tengah desa.
“Pemerintah Desa bersama BPD mengusulkan agar kanal-kanal tersebut dijadikan destinasi wisata desa. Ini merupakan program unggulan yang kami nilai punya potensi besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal,” tambah Fadly.
Selain itu, isu infrastruktur jalan turut menjadi perhatian Komisi I, khususnya kondisi jalan penghubung dari Lekobalo menuju Desa Tualango yang kerap mengalami hambatan akibat kepadatan pasar dan lebar jalan yang terbatas.
“Meskipun status jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kota, kami akan tetap berkoordinasi agar dilakukan perbaikan dan pelebaran demi kelancaran arus lalu lintas dan mobilitas warga,” pungkasnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara aspirasi desa dan kebijakan pemerintah provinsi, serta menjadi langkah awal dalam mendukung pembangunan berbasis potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
UNG – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) kembali menyelenggarakan Anugerah Humas dan Protokol Tahun 2025, sebuah ajang bergengsi yang memberikan penghargaan kepada perguruan tinggi atas kinerja unggul dalam bidang kehumasan dan keprotokolan.
Menanggapi agenda strategis ini, Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menyatakan kesiapan penuh untuk berpartisipasi dan menunjukkan kualitas terbaiknya. Melalui Biro Keuangan, Kerja Sama, dan Umum (BKKU), UNG mengusung semangat berkompetisi secara sehat sekaligus mengukir prestasi di tingkat nasional.
Ketua Kelompok Kerja Kerja Sama dan Humas UNG, Noval Sufriyanto Talani, menegaskan bahwa keikutsertaan UNG dalam ajang ini adalah wujud nyata dari komitmen institusi dalam memperkuat fungsi kehumasan dan keprotokolan sebagai bagian penting tata kelola perguruan tinggi modern.
“Partisipasi dalam Anugerah Humas dan Protokol ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi tentang menunjukkan peran strategis Humas dan Protokol sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi, membangun citra positif, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas institusi,” ujar Noval.
UNG telah mempersiapkan berbagai inovasi dan program strategis sebagai bentuk kesiapan menghadapi berbagai kategori penilaian dalam ajang tersebut. Hal ini sekaligus menjadi bukti kualitas dan profesionalisme tim kehumasan dan protokol UNG dalam mengelola informasi publik dan pelaksanaan kegiatan resmi universitas.
Adapun kategori yang akan dinilai dalam ajang ini mencakup:
Pengelolaan laman resmi institusi,
Media sosial,
Siaran pers dan publikasi,
Majalah atau buletin institusi,
Profil insan humas,
Unit Layanan Terpadu (ULT), serta
Pengelolaan keprotokolan.
Ajang Anugerah Humas dan Protokol Kemdiktisaintek 2025 diharapkan menjadi platform untuk saling berbagi praktik terbaik dan memperkuat jaringan antarhumas perguruan tinggi di Indonesia.
“UNG bertekad tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga sebagai institusi yang mampu menginspirasi dan membawa nama baik kampus di kancah nasional,” tutup Noval.
DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, H. Fikram Salilama, S.I.P, memastikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang masuk dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo akan diakomodir dan diperjuangkan.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat menggelar Reses Masa Sidang Ketiga Tahun 2024–2025 di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo.
“Semua aspirasi yang menjadi kewenangan provinsi akan saya perjuangkan. Sementara untuk aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, tetap akan saya teruskan dan komunikasikan kepada Wali Kota,” ujar Fikram.
Ia mencontohkan beberapa perbedaan kewenangan, seperti tanggul air yang menjadi tanggung jawab Balai Sungai, serta jalan setapak yang merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Kota Gorontalo.
“Tanggul akan kami komunikasikan ke Balai Sungai agar bisa dimasukkan dalam anggaran mereka. Untuk jalan setapak, itu kewenangan kota, dan akan saya teruskan ke pemerintah kota,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, masyarakat juga menyampaikan permintaan bantuan untuk pembangunan masjid. Menanggapi hal itu, Fikram menyatakan akan mengupayakan alokasi melalui APBD Induk, serta memasukkan masjid lain dalam APBD Perubahan jika belum terakomodasi.
“Ada dua hingga tiga permintaan bantuan masjid yang saya terima. Alhamdulillah, masih ada alokasi pokok pikiran (Pokir) saya di APBD Induk. Sementara yang belum masuk, akan saya upayakan di APBD Perubahan,” pungkasnya.
Melalui agenda reses ini, Fikran menegaskan komitmennya untuk tetap hadir sebagai penyambung aspirasi rakyat, sekaligus memberikan pemahaman mengenai batasan kewenangan antara provinsi, kota, dan lembaga teknis lainnya.