Connect with us

Advertorial

Wakil Bupati Iwan S. Adam Pimpin Apel Korpri Perdana, Tekankan Disiplin dan Efisiensi Anggaran

Published

on

Pohuwato – Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, S.H., untuk pertama kalinya memimpin Apel Korpri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Apel yang berlangsung di halaman kantor sementara Bupati Pohuwato ini dihadiri oleh Sekda Pohuwato, Iskandar Datau, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan OPD, camat, serta jajaran ASN di lingkungan Pemda Pohuwato.

Dalam arahannya, Wabup Iwan Adam menegaskan pentingnya disiplin, kekompakan, dan efisiensi tata kelola pemerintahan. Ia menyampaikan bahwa apel ini merupakan perintah langsung dari Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, yang masih mengikuti retreat di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

“Hari ini momentum berbahagia bagi saya dan para pejuang Pohuwato. Ini adalah momen untuk mengingatkan kita semua atas lahirnya Kabupaten Pohuwato. Kita ingin membawa daerah ini semakin maju di usia 22 tahun, tentu dengan dukungan seluruh ASN,” ungkap Wabup Iwan.

Wabup Iwan menekankan bahwa seluruh ASN harus berada dalam satu barisan dan loyal kepada kepemimpinan yang terpilih. Ia juga menyoroti efisiensi perjalanan dinas ASN yang ke depan akan lebih tertata dan transparan.

“Mulai hari ini, sebelum Pak Bupati kembali, tidak ada perjalanan dinas tanpa persetujuan langsung dari Bupati atau Wakil Bupati,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wabup Iwan mengingatkan bahwa sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, perjalanan dinas harus dipotong 50 persen agar anggaran lebih efisien dan dialokasikan ke hal yang lebih prioritas.

“Anggaran harus benar-benar digunakan secara efisien untuk kesejahteraan ASN dan kepentingan daerah,” tambahnya.

Selain menyoroti disiplin ASN, Wabup Iwan juga menekankan pentingnya investasi di Pohuwato, terutama di sektor pertambangan. Jika investasi ini berhasil, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pohuwato akan meningkat secara signifikan.

Sementara itu, Ketua Korpri Kabupaten Pohuwato, Usman Hadits Bay, S.H., menegaskan bahwa apel kali ini menjadi momentum bagi ASN untuk lebih disiplin, profesional, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

“Pak Wabup ingin ASN lebih disiplin, memahami peran dan fungsinya, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ini awal bagi kita untuk lebih berbenah dan maju,” kata Usman Bay.

Dengan komitmen untuk meningkatkan disiplin ASN serta memastikan efisiensi penggunaan anggaran, Wabup Iwan S. Adam berharap pemerintahan Pohuwato dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Advertorial

H. Suyuti: Koperasi Merah Putih Harus Jadi Penggerak Kemandirian Ekonomi Warga

Published

on

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, H. Suyuti, mewakili Ketua DPRD menghadiri secara langsung acara Launching Koperasi Merah Putih yang digelar di Kopdes Merah Putih, Desa Hutadaa, Kecamatan Telaga, pada Senin (21/7/2025).

Kehadiran perwakilan DPRD dalam kegiatan ini menjadi bentuk dukungan penuh terhadap penguatan ekonomi kerakyatan melalui wadah koperasi, yang berperan strategis dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Dalam sambutannya, H. Suyuti yang juga merupakan anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, menyampaikan bahwa koperasi merupakan tulang punggung ekonomi rakyat. Ia berharap Koperasi Merah Putih dapat menjadi sarana produktif yang mendorong kemandirian serta kesejahteraan warga.

“Koperasi ini diharapkan mampu menjadi pilar penggerak ekonomi lokal dan wadah usaha bersama yang mensejahterakan masyarakat,” tutur Suyuti.

Acara launching ini turut dihadiri oleh Gubernur Gorontalo, jajaran Forkopimda Provinsi, Bupati Gorontalo, perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Kehadiran berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat ini mempertegas pentingnya sinergi lintas sektor dalam membangun kekuatan ekonomi berbasis desa.

Continue Reading

Advertorial

Polemik Sawit Boalemo, Limonu Hippy: Bupati Justru Jamin Perusahaan Tak Bermasalah

Published

on

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy, mengungkapkan pernyataan mengejutkan terkait sikap Bupati Boalemo yang dinilainya tidak percaya bahwa perusahaan sawit di wilayahnya telah melakukan pelanggaran. Hal ini disampaikan Limonu saat Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) Kelapa Sawit DPRD Provinsi Gorontalo bersama BPK dan BPKP, Senin (21/07/2025), di Ruang Rapat Inogaluma Deprov.

Menurut Limonu, dirinya bersama anggota DPRD lainnya dari Dapil Pohuwato–Boalemo, Wahyudin Moridu, bahkan mendapat tantangan langsung dari Bupati Boalemo untuk membuktikan adanya pelanggaran oleh perusahaan sawit yang beroperasi di Kabupaten Boalemo.

“Beliau justru menyampaikan kepada kami secara terbuka bahwa tidak mungkin perusahaan sawit tersebut melanggar. Artinya, beliau sendiri yang menggaransikan bahwa perusahaan itu tidak bersalah,” ungkap Limonu.

Padahal, lanjutnya, berbagai temuan di lapangan menunjukkan adanya aktivitas perusahaan yang belum memenuhi syarat legalitas, termasuk tidak adanya izin pengelolaan limbah dan berbagai dokumen perizinan lainnya.

“Kami sudah sampaikan bahwa perusahaan itu belum memiliki izin, termasuk soal pengolahan limbah. Tapi beliau tetap meyakini bahwa semuanya sudah sesuai aturan,” tambahnya.

Limonu menyoroti bahwa permasalahan perkebunan sawit di Kabupaten Boalemo tergolong sangat kompleks, termasuk klaim bahwa kewajiban penyediaan lahan 20 persen untuk program plasma masyarakat telah dipenuhi.

“Kalaupun sudah diklaim terpenuhi 20 persen untuk plasma, kenyataan di lapangan berbeda. Justru lebih miris lagi, lahan masyarakat yang dipakai untuk plasma tidak memberikan hasil apa-apa bagi warga,” tegasnya.

Limonu menyampaikan bahwa temuan-temuan ini harus segera ditindaklanjuti secara serius oleh pihak-pihak terkait, mengingat dampaknya yang besar terhadap hak masyarakat dan tata kelola sumber daya alam daerah.

Continue Reading

Advertorial

Data Lengkap di BPKP, Pansus Sawit Siap Bongkar Permasalahan Kebun Sawit Gorontalo

Published

on

DEPROV – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo yang mengurusi persoalan kelapa sawit berencana mendorong dilakukannya audit khusus atau audit investigatif terhadap tata kelola perkebunan kelapa sawit di wilayah hukum Provinsi Gorontalo. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pansus, Umar Karim, usai rapat kerja bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang digelar di Gedung DPRD Gorontalo.

Dalam keterangannya, Umar mengungkapkan kekagetannya saat mengetahui bahwa BPK dan BPKP ternyata telah mengantongi data yang sangat lengkap terkait permasalahan sektor sawit di Gorontalo.

“Kami kaget ternyata BPKP memiliki data yang lengkap. Bahkan mereka sudah beberapa kali menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur maupun Bupati di beberapa daerah,” ujar Umar.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pansus akan melakukan koordinasi lanjutan dengan BPK dan BPKP, guna membahas pelaksanaan audit khusus terhadap tata kelola perkebunan kelapa sawit, termasuk potensi kerugian daerah akibat pemanfaatan lahan yang tidak optimal.

“Baik BPK maupun BPKP pada prinsipnya terbuka untuk melaksanakan audit khusus terkait perkebunan sawit di Gorontalo,” tambahnya.

Menurut Umar, audit khusus dimaksud adalah bentuk pemeriksaan yang menyeluruh dan berfokus pada aspek kerugian negara serta penyimpangan pengelolaan aset dan lahan.

Ia mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 21 ribu hektar lahan sawit di Gorontalo yang tidak digunakan oleh perusahaan pemegang konsesi. Hal ini dinilainya berpengaruh besar terhadap stagnasi pertumbuhan ekonomi daerah.

“Dengan lahan seluas itu yang tidak digunakan, tentu berdampak langsung pada potensi ekonomi yang hilang bagi daerah,” tegas Umar.

Pansus berharap audit khusus tersebut dapat menjadi dasar untuk penataan ulang kebijakan sektor sawit di Provinsi Gorontalo, demi mendorong pemanfaatan lahan secara produktif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler