Advertorial

WaliKota Gorontalo Raih Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik di Tingkat Nasional

Published

5 years ago

25/11/2020

Baru enam hari lalu menerima penghargaan kategori Best Government Officer For Preventing Corruption and Promoting Public Ethics, pada program People off The Year 2020 di Jakarta. Kini Rabu (25/11/2020) Wali Kota Gorontalo Marten A. Taha, kembali menerima penghargaan tertinggi dari Pemerintah Pusat dengan kategori Top 45 Inovasi Pelayanan Publik, atas kesukses pelaksanaan program Tancap Nikah (Tanda Aman Calon Pengantin) menuju generasi unggul.

Secara terpisah Wali Kota Gorontalo Dua Periode ini jelaskan, penghargaan yang diterimanya secara langsung dari Menpan-RB RI Tjahjo Kumol itu, merupaka hasil dari kinerja jajaran Dinas Kesehatan Kota Gorontalo dan sejumlah isntansi terkait. Tidak terkecuali masyarakat Kota Gorontalo, yang terus mendukung program Tancap Nikah sebagai salah satu persyaratan bagi calon pengantin, untuk menuju ke bahtera rumah tangga.

“Penghargaan ini sekali lagi saya persembahkan untuk masyarakat Kota Gorontalo, terlebih khusus bagi Dinas Kesehatan Kota Gorontalo dan seluruh instansi terkait yang telah bersinergi dengan Pemerintah Kota Gorontalo untuk menyukseskan program Tancap Nikah tersebut,” ujar Marten.

Dia jelaskan secara rinci tentang program Tancap Nikah ini, bahwa angka kematian ibu (AKI) di Kota Gorontalo pada tahun 2016 menempati urutan kedua di provinsi tersebut. Ironisnya, sebagian besar kematian ibu terjadi pada kehamilan pertama (Primigravida).

Penyebabnya antara lain layanan kesehatan reproduksi yang belum maksimal, penyakit penyerta yang tidak terdeteksi, kunjungan ibu hamil tidak sesuai standar Antenatal Care (ANC), hingga pola pikir masyarakat yang belum sadar akan pentingnya persiapan pranikah. Menyadari keterlibatan pemerintah yang masih belum optimal, Pemerintah Kota Gorontalo menghadirkan inovasi Tanda Aman Calon Pengantin (Tancap Nikah) untuk memberikan layanan kesehatan yang komprehensif sejak sebelum menikah.

“Program kesehatan ibu dan anak harus dimulai dari hulu, yakni sebelum perempuan menjalani proses kehamilan. Untuk itu muncullah ide gagasan bahwa calon pengantin yang akan memasuki gerbang pernikahan harus dipersiapkan secara fisik, mental, dan spiritual melalui Tancap Nikah,” ungkap Marten Taha.

Terobosan ini dilakukan kepada pasangan calon pengantin untuk menerima layanan kesehatan yang komprehensif, berupa pemeriksaan fisik dan antropometri, pemeriksaan laboratorium untuk deteksi anemia, HIV Hepatitis B, infeksi menular seksual, serta diabetes …”

“Selain itu, juga diberikan konseling dan suntikan Tetanus Toksoid (TT) bagi calon pengantin perempuan untuk mencegah Tetanus Neonatorum. “Adanya inovasi ini membuat bidan puskesmas sudah memiliki data awal status kesehatan calon ibu yang kemudian dipantau oleh bidan kelurahan dan kader kesehatan,” terang Marten. Untuk diketahui, seluruh proses dalam inovasi ini diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya.

Tancap Nikah dilakukan mulai dari pendaftaran calon pengantin di kantor kelurahan untuk mendapat formulir N2 (surat permohonan kehendak perkawinan), yang ditujukan ke KUA/lembaga agama non-muslim serta surat pengantar ke puskesmas untuk mengikuti program ini. Setelah rangkaian kesehatan dijalankan, pasangan catin mendapat surat keterangan dari puskesmas sebagai syarat administrasi pernikahan.

Selanjutnya, catin mengikuti bimbingan mental spiritual, pemahaman, dan tanggung jawab sebagai orang tua kelak yang dilaksanakan di KUA/lembaga agama non-muslim. Jika semua rangkaian telah dilaksanakan, pasangan calon pengantin akan menerima sertifikat Tancap Nikah yang ditandatangani oleh Wali Kota Gorontalo dan diserahkan saat ijab kabul atau resepsi pernikahan. “Pada kondisi tertentu akan diserahkan langsung oleh Wali Kota,” ujarnya.

Sejak diterapkan pada tahun 2017, Tancap Nikah telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Angka calon pengantin yang meningkat untuk memeriksakan diri ke puskesmas meningkat dari 387 di tahun 2016, tercatat pada tahun 2019 meningkat menjadi 1.295. Angka AKI dan AKB pun menurun drastis. Jika dibandingkan dengan 100.000 kelahiran hidup (KH), pada tahun 2016 AKI mencapai 249,1, namun di tahun 2019 angka tersebut menurun menjadi 73,1. Sedangkan AKB dari angka 11,2 di tahun 2016, menjadi 7,6 di tahun 2019. Angka stunting pun turut menurun dari 36,1 di tahun 2017, menjadi 9,7 di tahun 2019.

“Keberhasilan inovasi ini akibat keterlibatan lintas sektor yang saling bekerja sama, dari tingkat kelurahan hingga kecamatan. Mulai dari KUA, puskesmas, dinkes, dan dukcapil, semua berperan dalam terobosan ini. Untuk itu, kedepannya inovasi ini akan terus dikembangkan dan pada tahun 2018, inovasi ini dikembangkan oleh Kanwil Kementerian Agama melalui Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Kemudian Tancap Nikah nantinya akan menambah pemeriksaan untuk deteksi Torch, yakni virus yang menjadi pencetus terjadinya keguguran di masa kehamilan,” pungkas Marten.

Advertorial

Tiga Bidang Program DWP Pohuwato Fokus Pada Pendidikan Melalui DWP Mengajar

Published

2 days ago

05/12/2025

Redaksi Barakati

Pohuwato – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diknasbud) Kabupaten Pohuwato resmi dikukuhkan pada Kamis (04/12/2025). Pengukuhan pengurus masa bakti 2024–2029 dipimpin oleh Ketua DWP Unit Diknasbud, Ny. Arnice Arman Mohamad, dan dilakukan langsung oleh Ketua DWP Kabupaten Pohuwato, Ny. Suriyati Datau R. Abdjul, bertempat di Aula Diknasbud.

Dalam sambutannya, Ketua DWP Kabupaten Pohuwato menyampaikan ucapan selamat serta apresiasi kepada seluruh pengurus yang mengikuti prosesi pelantikan dan pengukuhan. Ia berharap momentum ini menjadi awal perubahan positif bagi DWP Unit Diknasbud ke depan.

Suriyati menjelaskan tiga bidang program kerja DWP, yaitu pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Untuk tahun ini, fokus utama ditempatkan pada bidang pendidikan melalui program DWP Mengajar, yang mendapatkan respons sangat positif dari mayoritas anggota.

Alhamdulillah antusiasme terhadap DWP Mengajar sangat luar biasa. DWP Kabupaten bersama DWP OPD dan DWP Kecamatan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk mengajar. Ini merupakan langkah yang sangat berarti dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran, ungkapnya.

Ia menegaskan pentingnya sinergi antara DWP Unit OPD dan DWP Kabupaten agar pelaksanaan program berjalan selaras tanpa tumpang tindih. Tak lupa, Suriyati juga menyampaikan terima kasih kepada pengurus DWP sebelumnya atas dedikasi yang telah diberikan.

Suriyati mengingatkan bahwa masa bakti pengurus periode 2024–2029 masih tersisa empat tahun, sehingga diperlukan pemanfaatan maksimal. Jalankan program dengan baik, jaga persatuan dan nama baik organisasi. Dengan semangat kebersamaan, diyakini DWP akan semakin solid, mandiri, dan berdaya saing. Mari jadikan momen ini sebagai titik tolak untuk melangkah lebih jauh dan membawa manfaat bagi masyarakat Pohuwato, pungkasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus Pembina DWP Unit Diknasbud, Arman Mohamad, turut menyampaikan rasa syukur atas pengukuhan pengurus DWP Unit Diknasbud. Ia menyampaikan terima kasih kepada Ketua DWP Kabupaten Pohuwato yang telah mengukuhkan pengurus tersebut. “Ini menjadi dorongan besar bagi organisasi untuk bekerja lebih baik,” katanya.

Arman menekankan bahwa DWP adalah organisasi yang berperan mendukung program dan tugas pokok para istri pegawai. Oleh sebab itu, setelah dikukuhkan, pengurus diharapkan segera menyusun program kerja yang sejalan dengan visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Di bidang pendidikan, Arman menyoroti pentingnya dukungan DWP terhadap program Dharma Wanita Mengajar, khususnya dalam membentuk ekosistem belajar yang ramah, menyenangkan, dan berkualitas bagi anak usia dini. “Target kita adalah membina karakter anak-anak pada masa pertumbuhan, agar mereka menjadi pribadi yang berkarakter baik,” jelasnya.

Mantan Asisten Pemkesra ini menambahkan bahwa peran DWP sangat relevan tidak hanya di bidang pendidikan, tetapi juga dalam meningkatkan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Pengukuhan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi pelaksanaan berbagai kegiatan bermanfaat yang mendukung kemajuan dunia pendidikan di Pohuwato.

Advertorial

DPRD Provinsi Gorontalo Siapkan Fit and Proper Test untuk 14 Peserta Lulus

Published

2 days ago

05/12/2025

Redaksi Barakati

DEPROV – Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Gorontalo Periode 2026–2029 resmi mengumumkan 14 nama peserta yang dinyatakan lulus pada tahapan Uji Kompetensi. Pengumuman tersebut termaktub dalam surat bernomor 19/TIMSEL-KPID GTO/XII/2025, yang dikeluarkan setelah rangkaian tes tertulis, tes psikologi, dan wawancara selesai dilaksanakan.

Seleksi ini merujuk pada Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota KPI, khususnya BAB III Pasal 2.4, yang menjadi dasar pelaksanaan seluruh tahapan seleksi tersebut.

Berdasarkan pengumuman resmi, berikut peserta yang dinyatakan lulus menurut urutan abjad:

Abdul Rajak Babuntai
Arif Rahim
Fahrudin F. Salilama
Hasanudin Djadin
Jitro Paputungan (*)
Marten Nusi
Muhlis Pateda
Rahmat Giffary Bestamin
Rajib Gandi Ismail (*)
Sofya Abdullah
Suci Priyanti Kartika Chanda Sari
Sudirman Mile (*)
Yenny Harmain
Zainudin Husain

Tim Seleksi menjelaskan bahwa terdapat tiga anggota petahana yang tidak melalui proses Uji Kompetensi. Sesuai Pasal 2.4 poin (11), petahana yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi langsung melaju ke tahap berikutnya tanpa mengikuti tes tertulis, psikologi, maupun wawancara. Mereka akan bergabung bersama 14 peserta yang dinyatakan lulus untuk mengikuti tahap selanjutnya.

Seluruh calon, baik peserta umum maupun petahana, akan diundang oleh DPRD Provinsi Gorontalo untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Proses ini akan berlangsung secara terbuka dengan jadwal yang akan diumumkan kemudian oleh pihak DPRD.

Ketua Tim Seleksi, Mohamad Reza, melalui pengumuman resminya menegaskan bahwa tahapan ini merupakan bagian akhir dari proses seleksi sebelum DPRD menetapkan tujuh komisioner KPID Gorontalo periode 2026–2029.

Dengan diumumkannya hasil ini, publik diharapkan dapat turut mengawasi proses Fit and Proper Test agar menghasilkan komisioner KPID yang kredibel, profesional, dan berintegritas dalam mengawal penyiaran di Gorontalo.

Advertorial

Marisa Utara Ditetapkan sebagai Pilot Project Enam Bidang SPM Posyandu

Published

2 days ago

05/12/2025

Redaksi Barakati

Pohuwato – Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, menjadi pilot project implementasi enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu di Kabupaten Pohuwato.

Saat ini, Desa Marisa Utara mendapat kehormatan besar dengan kedatangan Ketua TP Posyandu Provinsi Gorontalo, Ny. Ir. Hj. Nani Ismail Mokodongan, MM, pada Rabu (03/12/2025).

Kunjungan tersebut berlangsung pada acara penetapan desa pilot project implementasi enam bidang SPM Posyandu se-Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Aula Kantor Desa Marisa Utara.

Acara bertema “Kesejahteraan Terpadu Berkualitas sebagai Ujung Tombak Pemenuhan 6 SPM” itu turut dihadiri Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam; Camat Marisa, Usman H. Bay; serta perangkat daerah terkait dan para kader posyandu.

Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga TP. PKK Pohuwato, Ny. Risnawati Adam Ali, menjelaskan bahwa sejak dilantik sebagai Tim Pembina Posyandu Kabupaten, pihaknya langsung membentuk struktur kepengurusan hingga ke tingkat desa. Ia mengungkapkan bahwa Pohuwato memiliki 101 posyandu desa yang secara bertahap akan ditransformasikan menjadi Posyandu Layanan Terpadu mengikuti standar baru.

“Dari hasil pengamatan lapangan, Desa Marisa Utara menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung transformasi posyandu. Beberapa indikator layanan 6 SPM telah mampu dijalankan dengan baik, partisipasi masyarakatnya tinggi, dan desa ini siap menjadi model penerapan layanan 6 SPM,” jelasnya.

Selaku pemerintah daerah, Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, menyampaikan rasa syukur atas kunjungan Ketua TP Posyandu Provinsi Gorontalo. Ia menegaskan bahwa penetapan Desa Marisa Utara sebagai pilot project merupakan bentuk perhatian dan pembinaan yang sangat berarti.

“Ini bukan sekadar gelar, tetapi wujud komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan posyandu di tingkat desa,” ungkapnya. Iwan Adam berharap penetapan ini menjadi inspirasi bagi posyandu lainnya di Pohuwato. Ia juga mengajak semua unsur, mulai dari pemerintah desa, kader posyandu, PKK, tenaga kesehatan hingga masyarakat, untuk bersinergi dan berinovasi dalam meningkatkan layanan.

Dalam kesempatan itu, Wabup juga menyampaikan bahwa dirinya hadir mewakili Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, yang sedang melakukan tugas luar daerah.

Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua TP Posyandu Provinsi Gorontalo, Ny. Nani Mokodongan, menegaskan komitmennya terhadap optimalisasi implementasi 6 SPM di seluruh kabupaten/kota. Enam SPM tersebut mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, serta sosial. Ia menegaskan bahwa posyandu harus menjadi ruang yang menghadirkan rasa aman dan perhatian bagi masyarakat.

“Saya ingin kita membangun posyandu bukan hanya sebagai tempat layanan, tetapi sebagai ruang kemanusiaan—tempat masyarakat merasa didengarkan, diperhatikan, dan dilindungi,” ujarnya. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mewujudkan posyandu yang ramah anak, ramah keluarga, ramah perempuan, dan ramah masyarakat desa.

Di akhir sambutannya, Ny. Nani Mokodongan memberikan pesan khusus untuk para kader posyandu yang disebutnya sebagai “pejuang tanpa tanda jasa”. “Ibu-ibu kader adalah tulang punggung posyandu. Berkat ketulusan dan kerja keras ibu sekalian, ribuan anak tumbuh sehat, ibu hamil terpantau dengan baik, dan keluarga mendapat layanan yang layak. Jangan pernah merasa kecil atau tidak diperhatikan—gerakan besar posyandu berdiri di atas pengabdian ibu-ibu sekalian,” tuturnya.