Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, secara resmi melantik dan mengambil sumpah janji jabatan empat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam struktur jabatan administrator. Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat tersebut digelar di rumah dinas jabatan, Bantayo Lo Yiladia, pada Jumat (17/04/2026).

Langkah mutasi dan promosi ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo untuk melakukan penyegaran organisasi sekaligus memacu peningkatan kinerja birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.

Keputusan pelantikan tersebut tertuang secara sah dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Gorontalo Nomor 821.2/BKPSDM/II/790 tertanggal 16 April 2026. Berdasarkan beleid tersebut, berikut adalah empat nama pejabat administrator yang baru saja dilantik:

1. Nur Arfahni Laya, sebelumnya menjabat sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, kini dipromosikan sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Kota Gorontalo.

2. Rulan Pobi, sebelumnya bertugas sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe, kini mengemban amanah baru sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kota Gorontalo.

3. Ridwan Kaharu, yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Hukum Setda Kota Gorontalo, kini dirotasi menduduki kursi Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Gorontalo.

4. Ilyas Rahim Poiyo, yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPMPTSP, kini bergeser posisi menjadi Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Gorontalo.

Wali Kota Adhan memastikan bahwa pelantikan keempat pejabat ini tidak dilakukan secara instan. Penempatan posisi tersebut telah melewati proses asesmen dan pertimbangan matang dari Komite Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN). Mekanisme ini merupakan wujud nyata penerapan penempatan jabatan yang berbasis pada kompetensi, rekam jejak, serta kebutuhan riil organisasi.

Melalui pelantikan ini, Pemkot Gorontalo menaruh harapan besar agar para pejabat yang baru dilantik mampu menjalankan amanahnya dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Mereka dituntut untuk segera beradaptasi dan menggenjot kualitas pelayanan publik di masing-masing perangkat daerah.

Lebih dari itu, para pejabat administrator ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan membangun sinergi lintas instansi. Hal ini dinilai krusial guna memastikan roda pemerintahan di Kota Gorontalo dapat berjalan lebih efektif, adaptif, serta responsif dalam merespons kebutuhan dan program pembangunan masyarakat.

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo kian mematangkan rencana pembangunan fisik Kantor Wali Kota yang baru. Megaproyek pusat pemerintahan tersebut ditargetkan akan memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking) pada awal Agustus 2026 mendatang.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, di sela-sela kegiatannya memimpin dan mengawal proses penertiban bangunan di lokasi yang akan menjadi tempat berdirinya gedung baru tersebut, Sabtu (11/4/2026).

Adhan menegaskan, langkah pembongkaran yang tengah masif dilakukan saat ini adalah wujud keseriusan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa rencana pembangunan pusat pemerintahan yang baru bukanlah sekadar wacana, melainkan benar-benar direalisasikan.

Saat ini, seluruh bangunan yang berstatus aset milik pemerintah di kawasan tersebut mulai diratakan dengan tanah sebagai tahapan penyiapan lahan konstruksi (land clearing).

Menyangkut status kepemilikan lahan, Adhan menjelaskan bahwa selain memanfaatkan aset daerah, Pemkot Gorontalo juga membebaskan sejumlah lahan milik warga melalui skema jual beli. Ia memastikan seluruh proses pembebasan lahan dilakukan secara transparan dan adil menggunakan sistem penilaian wajar (appraisal) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Ada sekitar delapan lokasi di sebelah sini dan beberapa di ujung sana yang kita gunakan sistem appraisal jual beli. Target kita, jika seluruh tahapan administrasi selesai, insyaallah pembangunan fisik akan segera dimulai pada awal Agustus nanti,” urai Wali Kota Adhan.

Agenda peletakan batu pertama kelak tidak hanya menjadi penanda dimulainya konstruksi gedung baru, tetapi juga menjadi babak baru dalam sejarah penataan infrastruktur pemerintahan di Kota Gorontalo.

Guna merealisasikan proyek prestisius ini, Pemkot Gorontalo telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp30 miliar. Dana puluhan miliar tersebut akan difokuskan untuk memastikan kualitas dan kekokohan struktur bangunan, sehingga kelak mampu menunjang efisiensi kinerja aparatur dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Secara teknis di lapangan, proses pembongkaran saat ini masih difokuskan pada bangunan-bangunan berukuran kecil serta area bekas pangkalan (pool) bus antarkota yang telah dikosongkan. Pemkot Gorontalo turut menyiagakan sejumlah alat berat, termasuk ekskavator, guna meratakan bangunan yang lebih kokoh agar pembersihan lahan dapat rampung tepat waktu.

Langkah percepatan ini menjadi bukti konkret komitmen Pemkot Gorontalo dalam menata tata ruang dan infrastruktur daerah. Berdirinya Kantor Wali Kota baru ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja birokrasi yang lebih representatif, sekaligus menjadi simbol kemajuan dan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Kota Gorontalo.

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo resmi memulai tahap awal pembongkaran sejumlah bangunan di kawasan eks Terminal Andalas, Sabtu (11/4/2026). Langkah tegas ini diambil sebagai tahapan penyiapan lahan untuk megaproyek pembangunan Kantor Wali Kota Gorontalo yang baru, sekaligus menjadi ajang untuk memberantas peredaran minuman keras (miras) dan praktik prostitusi terselubung di lokasi tersebut.

Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, yang turun langsung mengawal proses penertiban, menegaskan bahwa kawasan tersebut harus segera disterilkan. Selain mengosongkan lahan demi keperluan infrastruktur pemerintah, pihaknya menyoroti keras ragam aktivitas ilegal yang selama ini meresahkan warga sekitar.

“Di situ ada peredaran miras dan aktivitas penyakit masyarakat seperti itu (prostitusi). Nanti kita akan tertibkan hingga benar-benar bersih,” tegas Adhan Dambea di sela-sela pembongkaran.

Guna memastikan kawasan tersebut steril dari pelanggaran ketertiban umum, Pemkot Gorontalo akan menerjunkan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) secara berkelanjutan. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan penutupan total area eks terminal bagi para pedagang. Seluruh pedagang yang selama ini beraktivitas di kawasan tersebut diinstruksikan untuk segera mengosongkan lokasi dan tidak lagi berjualan seiring dengan berjalannya rencana penataan kota.

🔊 Dengarkan berita

Pada tahap awal ini, sedikitnya lima bangunan bekas pangkalan atau pool Perusahaan Otobus (PO) telah diratakan dengan tanah. Wali Kota Adhan Dambea tampak mengawal ketat jalannya pembongkaran sejak pagi hingga siang hari guna memastikan alat berat bekerja sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

Langkah strategis Pemkot Gorontalo ini tidak sekadar untuk memuluskan proyek pembangunan pusat pemerintahan yang lebih representatif, tetapi juga sebagai upaya nyata mewujudkan lingkungan kota yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh elemen masyarakat.