Connect with us

News

69.621 Penyelenggara Negara Belum Melaporkan Harta Kekayaannya

Published

on

Foto Ilustrasi koinworks.com

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada Penyelenggara Negara (PN) agar segera menyampaikan laporan harta kekayaannya, untuk tahun Pelaporan 2020 yakni pada 31 Maret 2021. Berdasarkan aplikasi e-LHKPN per tanggal 23 Maret 2021 secara nasional KPK telah menerima 308.840 LHKPN dari total 378.461 wajib lapor (WL) atau 81,60 persen. Sisanya masih ada 69.621 WL yang belum menyampaikan.

Rinciannya adalah Bidang Eksekutif tercatat 82,35 persen dari total 306.525 WL yang telah melaporkan. Bidang Yudikatif tercatat 96,70 persen dari total 19.783 WL. Bidang Legislatif yaitu 55,69 persen dari total 20.135 WL. Dan, dari BUMN/D tercatat 81,45 persen dari total 32.018 WL.

Sejak diluncurkan pada 2017, aplikasi eLHKPN memungkinkan bagi PN untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik kapan saja dan dari mana saja. Saat ini seluruh WL juga telah memiliki akun pada aplikasi eLHKPN. Sehingga, KPK memandang tidak ada alasan bagi PN untuk tidak menyampaikan laporan kekayaannya secara elektronik sebelum batas waktu.

Selain itu, KPK juga mengingatkan agar PN melaporkan harta kekayaannya secara jujur, benar dan lengkap. Sesuai dengan Peraturan KPK No 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK No 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan diumumkan.

Melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap PN sesuai amanah pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. UU mewajibkan PN bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. PN juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

News

Ahmad Sahroni Ternyata Sembunyi 7 Jam di Toilet Saat Rumah Dijarah

Published

on

Aksi penjarahan rumah Ahmad Sahroni, mantan anggota DPR RI, di Jalan Swasembada Timur XXII, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (30/8/2025), menjadi salah satu peristiwa paling dramatis di tengah gelombang kemarahan publik. Ratusan massa merusak rumah mewah itu, menjarah puluhan barang berharga, dan bahkan menyebabkan mobil-mobil koleksi miliknya rusak berat.

dilansir dari media Tribun, Saat penjarahan terjadi Sahroni justru memilih bersembunyi seorang diri di toilet lantai empat, tepat di area rooftop rumahnya. Ia tetap bertahan di sana selama tujuh jam, tanpa telepon genggam dan hanya berbekal keberanian menyelamatkan diri. Saking paniknya, Sahroni melumuri wajah dan tubuh dengan tanah serta debu agar tidak dikenali massa yang mengobrak-abrik rumah. Saat ada orang yang masuk dan menyenter ke arahnya, ia spontan berpura-pura menjadi ART. “Bapak (Sahroni) cerita, ada yang tiba-tiba masuk, sempat senterin dia dan tanya, ‘kamu siapa?’, Bapak jawab, ‘saya penjaga rumah’,” ujar Tabroni, staf pribadi Sahroni.

Sebelumnya beredar kabar bahwa Sahroni kabur ke luar negeri pada hari penjarahan, tetapi hal itu dibantah oleh Tabroni, keluarganya, dan saksi di lokasi. Ungkapan tetangga, Idris, “Iya tinggal di sini. Lagi ke Singapore Ahmad Sahroni”, hanya memperkeruh simpang siur berita di masyarakat. Faktanya, Sahroni tetap di rumah, berkamuflase selama massa menyisir dan menjarah lantai-lantai bawah hingga seluruh rooftop rumah.

Setelah tujuh jam berlalu, Sahroni berhasil kabur lewat atap dengan kondisi rumah benar-benar hancur. Ia baru menghubungi keluarganya sekitar pukul 22.00 WIB setelah berhasil keluar rumah dan meminjam ponsel tetangga.

Aksi brutal di rumah Sahroni menyebabkan kerugian besar. Polisi menyebutkan bahwa massa menjarah 32 item barang—mulai dari mobil mewah seperti Tesla dan Lexus, jam tangan Richard Mille senilai Rp11,7 miliar, tas-tas branded Hermès, Louis Vuitton, mainan koleksi Iron Man, hingga dokumen penting seperti ijazah dan surat tanah. Koleksi lain, mulai dari alat elektronik sampai pakaian, turut raib. Viral di media sosial, bahkan ada pelaku penjarahan yang memamerkan jam tangan mewah curian lewat live TikTok yang ditonton lebih dari satu juta orang.

Adapun pasca-kejadian, aparat kepolisian telah meringkus sedikitnya 52 tersangka, dengan 12 di antaranya pelaku penjarahan rumah Ahmad Sahroni secara langsung. “Sebanyak 32 item barang-barang milik Ahmad Sahroni yang sempat dijarah warga di kediamannya kini telah dikembalikan,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar.

Continue Reading

Kesehatan

Berujung Keracunan, Menu Hiu Goreng MBG Disorot Pakar Gizi Nasional

Published

on

Menu hiu goreng pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 12 Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menimbulkan kontroversi usai 24 siswa dan seorang guru mengalami mual, muntah, serta sakit perut setelah menyantap hidangan tersebut. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, menegaskan bahwa hiu goreng dipilih sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Ketapang. “Jadi sebetulnya begini, menu apapun itu kan karena judulnya kearifan lokal. Jadi apa yang menjadi kearifan lokal, ya kita gunakan,” kata Nanik di Cibubur, Jakarta (25/9/2025).

Nanik menerangkan, menu ikan hiu baru diberikan dua kali di sekolah tersebut dan merupakan makanan yang lumrah dikonsumsi di wilayah Ketapang. Ia menambahkan, “Kalau hiu misalnya, ternyata di situ biasa memang hiu dihidangkan. Kalau di sini kan hiu mahal banget, tapi karena di sana banyak hiu, jadi ya diberikan.” Namun, ia memastikan BGN tak akan lagi menggunakan bahan makanan yang terbukti menyebabkan keracunan. “Saya tegaskan, jika ada makanan yang terbukti menyebabkan keracunan, kita tidak akan memakainya di wilayah tersebut, meskipun banyak,” tegasnya.

Sementara itu, ahli gizi dr. Tan Shot Yen menyoroti risiko kandungan merkuri tinggi pada hiu dan menolak klaim hiu sebagai menu kearifan lokal di Kalimantan Barat. Ia menyatakan, “Tidak ada orang Kalbar yang makan ikan hiu,” ujar dr Tan, dan menyarankan penggunaan menu lokal lain seperti bubur paddas dan pengkang yang lebih aman dan bergizi.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Niti Emiliana, meminta penghentian sementara program MBG guna evaluasi menyeluruh pascainsiden keracunan. “Bila perlu untuk dilakukan penghentian sementara program MBG untuk menjamin perbaikan secara sempurna dan menyeluruh,” tegas Niti.

Data menunjukkan, keracunan makanan ini menyebabkan 25 korban. Insiden ini mendorong evaluasi pada penerapan menu berbasis kearifan lokal dalam program MBG demi menjamin keamanan dan kesehatan siswa

Continue Reading

Gorontalo

Diusir Pemprov Saat Rakor, Kwarda Pramuka: “Kami yang Inisiasi Rapat, Kok Kami yang Tidak Dikasih Masuk?”

Published

on

Gorontalo – Kejadian mengejutkan terjadi dalam rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan Perkemahan Antar Satuan Karya (Peran Saka) yang diadakan di Aula Rumah Dinas Gubernur Gorontalo. Pengurus Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Gorontalo diusir saat rapat berlangsung, meskipun mereka adalah pihak yang menginisiasi kegiatan tersebut.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo dan dihadiri oleh Ketua Kwarnas Budi Waseso serta Sekretaris Jenderal Kwarnas Pramuka, diikuti pula oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo. Namun, yang mengejutkan, pengurus Kwarda Gorontalo, termasuk Andalan Bina Muda Kwarda Gorontalo, Buyung Hunto, tidak diperkenankan untuk ikut dalam rapat tersebut.

Dalam wawancara, Buyung Hunto menyampaikan kekecewaannya atas perlakuan tersebut, “Kami diusir dari ruangan, bahkan Ketua Harian dan Unsur Pimpinan Kwarda Gorontalo tidak diizinkan masuk. Padahal, dalam undangan rapat tertulis nama Andalan Bina Muda, namun kenyataannya kami tidak diberikan akses,” ungkap Buyung dengan nada kecewa.

Kwarda Gorontalo sebelumnya telah mempersiapkan kegiatan ini sejak setahun lalu setelah Gorontalo ditetapkan sebagai tuan rumah. “Rapat ini diinisiasi oleh Kwarda Gorontalo, tapi kenapa kami yang tidak diizinkan masuk?” tambahnya. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan kejelasan dalam rapat tersebut, yang seharusnya melibatkan Kwarda Gorontalo sebagai penggagas acara.

Kwarda Gorontalo berharap agar insiden ini segera mendapat klarifikasi, dan hubungan yang baik tetap terjalin dalam rangka persiapan kegiatan perkemahan yang akan datang.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler