Connect with us

Daerah

Pohuwato Jadi Lokasi Sidang Sinode XIX Gereja Protestan Indonesia

Published

on

Foto HUMAS

POHUWATO – Sidang sinode XIX gereja protestan Indonesia di Gorontalo jemaat antiokhia sidorukun wilayah IX Desa Sidorukun Kecamatan Randangan dihadiri langsung Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga (15/7/2021).

Dalam sambutannya, Bupati Saipul Mbuinga mengatakan bahwa kegiatan seperti ini baru kali pertama diikuti sejak menjadi Bupati Pohuwato dimana Ia bisa bersua dengan umat kristiani dalam sebuah acara yang sangat sakral ini.

“Olehnya ucapan terima kasih kepada badan pekerja majelis selaku panitia penyelenggara sidang sinode dan seluruh peserta yang telah memilih Kabupaten Pohuwato sebagai tuan rumah penyelenggaraan acara tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa Pohuwato adalah rumah bersama yang nyaman bagi semua pemeluk agama,” Ungkap Bupati.

Saipul mengatakan, sebagaimana tujuan sidang sinode yakni berupaya untuk mengevaluasi program-program kerja periode yang lalu dan merencanakan program kerja ke depan, hendaknya apa yang dihasilkan dalam sidang sinode ini merupakan hasil kesepakatan yang terbaik, penyelarasan struktur organisasi dan peningkatan pelayanan kepada umat perlu dilakukan secara kontinyu.

“Terakhir, saya berharap agar sidang sinode ini dapat menjadi momentum untuk saling berbagi dan berinteraksi antara para pengurus gereja, baik secara pemikiran, tenaga dan daya, sehingga tujuan sidang sinode dapat tercapai dengan maksimal untuk kemajuan umat kristiani di kabupaten pohuwato,” Ujar Bupati.

Gorontalo

Jangan Diam! Tani Merdeka Minta Pemda Pohuwato Jelaskan Penyebab Banjir

Published

on

Pohuwato – Polemik banjir yang melanda Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, terus memanas. Desakan keras kini datang dari Rian Uno, Ketua Tani Merdeka Indonesia Provinsi Gorontalo, yang juga dikenal sebagai anak muda Pohuwato sekaligus bagian dari masyarakat lingkar tambang.

Rian meminta Pemerintah Daerah Pohuwato untuk tidak bersikap pasif dan segera menjelaskan secara transparan penyebab utama banjir yang merusak permukiman warga tersebut.

Pemerintah daerah harus jujur dan terbuka. Sampaikan ke masyarakat, apa sebenarnya penyebab banjir di Desa Hulawa. Jangan dibiarkan kabur seperti sekarang,” tegas Rian, Selasa (31/12/2025).

Menurutnya, sikap diam pemerintah justru memperkeruh situasi dan memicu potensi konflik sosial di tengah masyarakat, terutama antara warga lingkar tambang dan masyarakat umum.

“Kalau penyebabnya karena perusahaan, sampaikan. Kalau karena tambang ilegal, ungkap juga. Jangan masyarakat dibiarkan saling menyalahkan sementara pemerintah memilih diam,” ujarnya.

Kondisi yang Dinilai Kian Berbahaya

Rian menilai ketidakjelasan informasi telah menimbulkan berbagai spekulasi liar di masyarakat. Akibatnya, muncul saling curiga dan saling tuding antarkelompok, bahkan membuka potensi konflik terbuka.

“Sekarang masyarakat lingkar tambang disalahkan, besok bisa saja perusahaan yang diserang. Semua bisa jadi korban karena pemerintah tidak memberikan kejelasan,” katanya.

Ia menegaskan, kejujuran dan keterbukaan pemerintah merupakan kunci utama meredam konflik. Tanpa itu, persoalan banjir di Hulawa bukan hanya menjadi bencana alam, tetapi bisa berkembang menjadi bencana sosial.

Tuntutan Audit dan Investigasi Terbuka

Lebih lanjut, Rian mendesak Pemda Pohuwato segera melakukan audit lingkungan dan investigasi terbuka yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, serta aparat penegak hukum.

“Kami tidak mau kesimpulan sepihak. Harus ada audit lingkungan, kajian ilmiah, dan penyampaian hasilnya secara terbuka kepada publik,” ujar Rian menegaskan.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban moral, melainkan juga kewajiban hukum pemerintah terhadap warganya sebagaimana diatur dalam prinsip transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Di akhir pernyataannya, Rian menyebut pihaknya akan mengirim surat resmi kepada Ketua Dewan Penasihat DPN Tani Merdeka Indonesia di Jakarta, yang dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, untuk melaporkan kondisi tersebut.

“Karena kami, Tani Merdeka Indonesia, adalah mata dan telinganya Presiden Prabowo Subianto, maka kami akan menyampaikan langsung persoalan banjir Hulawa agar mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Rian juga memperingatkan bahwa jika pemerintah daerah terus bersikap pasif, kepercayaan publik akan runtuh dan penanganan banjir di masa depan akan semakin sulit.

Pemerintah jangan menunggu masalah ini meledak menjadi konflik besar. Buka sekarang, jelaskan sekarang, selamatkan masyarakat sekarang,” pungkasnya.

Continue Reading

kabupaten pohuwato

Tak Sekadar Tambang, Merdeka Gold Dorong Konservasi di Gorontalo

Published

on

Pohuwato – Perusahaan tambang emas PT Merdeka Gold Resources Tbk (BEI: EMAS) melalui anak usahanya, PT Gorontalo Sejahtera Mining, tengah menjajaki peluang kerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara. Kolaborasi ini bertujuan mendukung upaya konservasi keanekaragaman hayati di Cagar Alam Panua, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Inisiatif tersebut merupakan bagian dari penguatan implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) serta direncanakan menjadi salah satu program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) perusahaan di bidang lingkungan. Melalui langkah ini, Merdeka Gold Resources berkomitmen menerapkan praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Fokus Program Konservasi

Beberapa program strategis yang menjadi fokus pembahasan antara lain:

  1. Perlindungan kawasan suaka alam.

  2. Konservasi satwa endemik dan dilindungi seperti anoa dan maleo.

  3. Pemulihan serta rehabilitasi ekosistem yang terdampak.

  4. Penguatan fungsi ekologis kawasan cagar alam sebagai penyangga lingkungan.

  5. Monitoring habitat dan populasi satwa secara berkelanjutan.

  6. Edukasi serta peningkatan partisipasi masyarakat sekitar kawasan konservasi.

Komitmen Penerapan ESG

Presiden Direktur PT Merdeka Gold Resources Tbk, Boyke P. Abidin, menegaskan bahwa penerapan prinsip ESG telah menjadi bagian integral dari strategi bisnis perusahaan yang mengelola Tambang Emas Pani di Pohuwato.

“Implementasi ESG bagi kami bukan sekadar kewajiban kepatuhan, melainkan upaya nyata untuk menghadirkan nilai tambah bagi lingkungan dan masyarakat. Rencana kerja sama konservasi di Cagar Alam Panua ini kami posisikan sebagai bagian dari program PPM di bidang lingkungan untuk memastikan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan,” ujar Boyke, Senin (29/12/2025).

Ia menambahkan, pendekatan kolaboratif dengan otoritas konservasi diharapkan dapat memperkuat perlindungan kawasan lindung sekaligus meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati.

Dukungan dari BKSDA Sulawesi Utara

Sementara itu, Kepala BKSDA Sulawesi Utara, Askhari DG. Masikki, menyambut baik rencana kerja sama tersebut. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha yang memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan sangat penting untuk memperkuat upaya konservasi, terutama dalam menjaga habitat satwa liar dan keberlanjutan kawasan suaka alam.

“Sinergi antara sektor swasta dan pemerintah merupakan kunci keberhasilan konservasi berkelanjutan. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat perlindungan kawasan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya,” ujarnya.

Wujud Nyata Prinsip ESG

Melalui inisiatif ini, Merdeka Gold Resources menegaskan komitmennya untuk melaksanakan praktik pertambangan yang bertanggung jawab serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan ESG dan pelestarian keanekaragaman hayati di wilayah operasional perusahaan.

  • Environmental: Perlindungan keanekaragaman hayati, rehabilitasi habitat, dan penguatan fungsi ekologis kawasan konservasi.

  • Social: Peningkatan kapasitas serta partisipasi masyarakat melalui edukasi lingkungan dan program PPM berbasis konservasi.

  • Governance: Tata kelola kolaboratif, transparan, dan selaras dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kawasan suaka alam.

Continue Reading

Advertorial

Bukan Sekadar Imbauan! Wali Kota Gorontalo Tegas Larang Petasan di Malam Tahun Baru

Published

on

Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea || Foto HUMAS

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo secara resmi melarang penggunaan petasan saat perayaan malam pergantian tahun 2025 ke 2026.

Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, usai apel malam pada kegiatan wisata akhir tahun yang digelar Pemerintah Kota Gorontalo di Pantai Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Sabtu (27/12/2025).

“Penggunaan petasan dilarang sepenuhnya karena berpotensi membahayakan keselamatan orang lain, terutama jika dinyalakan di jalan umum atau kawasan padat penduduk,” tegas Adhan.

Wali Kota menegaskan, masyarakat hanya diperbolehkan menyalakan kembang api sebagai alternatif hiburan malam pergantian tahun. Menurutnya, perayaan tahun baru seharusnya dilakukan secara aman, tertib, dan tidak menimbulkan risiko bagi warga lainnya.

“Sudah ada surat edaran yang melarang masyarakat menyalakan petasan. Kembang api boleh, tetapi petasan tetap dilarang,” ungkapnya.

Ia menambahkan, larangan tersebut bukan sekadar imbauan. Jika ditemukan pelanggaran, Pemkot Gorontalo akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku.

“Kalau masih ada yang menyalakan petasan, terutama di jalan, kami akan bekerja sama dengan aparat untuk melakukan penangkapan. Itu bisa membahayakan orang lain,” jelas Adhan.

Sebagai langkah pencegahan, Pemkot Gorontalo juga tidak akan mengeluarkan izin penjualan petasan. Aparat kepolisian telah mengonfirmasi kebijakan serupa terhadap para pedagang yang masih nekat menjual petasan menjelang dan saat malam pergantian tahun.

“Polisi sudah menegaskan, tidak ada izin menjual petasan. Kecuali kembang api,” kata Adhan menegaskan.

Ia pun mengimbau masyarakat agar merayakan malam pergantian tahun dengan cara sederhana dan penuh empati.

“Jangan sampai pesta berlebihan. Kita masih punya saudara di Sumatera yang sedang berduka. Mari tunjukkan solidaritas dan empati kita,” pungkasnya.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler