Gorontalo – PLN ULP Telaga mengumumkan akan melakukan pemeliharaan jaringan listrik pada Sabtu, 30 Agustus 2025. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik sekaligus menjaga keselamatan bersama.

Dalam pengumuman resminya, PLN menyebutkan bahwa pemeliharaan tersebut akan membutuhkan penghentian sementara aliran listrik di beberapa wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango.

Wilayah Terdampak di Kota Gorontalo

Pemadaman dijadwalkan berlangsung pukul 10.00–16.30 WITA, mencakup sebagian Kecamatan Kota Utara, Kota Tengah, Sipatana, Kota Selatan, dan Kota Timur. Beberapa kelurahan yang masuk daftar antara lain Wongkaditi Barat, Wongkaditi Timur, Dembe Jaya, Dulomo Utara, Dulomo Selatan, Paguayaman, Pulubala, Liluwo, hingga Bulotadaa Timur. Selain itu, sejumlah jalan utama seperti Jl Andalas, Jl Piola Isa, Jl Selayar, Jl Bali, Jl Manado, Jl Madura, hingga Jl Rusli Datau juga akan terdampak.

Wilayah Terdampak di Kabupaten Bone Bolango

Sementara itu, di Kabupaten Bone Bolango, pemadaman dijadwalkan lebih awal mulai pukul 09.00–16.30 WITA. Lokasi yang terdampak mencakup sebagian Kecamatan Kabila, Suwawa, dan Suwawa Tengah. Beberapa desa yang termasuk di dalamnya yaitu Tanggilingo, Dutole, Padengo, Suwawa, Bube, Tinelo, Toluato, hingga Lompotoo. Desa lainnya seperti Duwano, Alale, Lumbongo, hingga wilayah Pinogu dan sekitarnya juga masuk daftar pemadaman.

PLN mengimbau masyarakat di wilayah terdampak agar melakukan persiapan, terutama bagi yang memiliki kebutuhan penting terkait kelistrikan. Apabila ada hal yang perlu dikonsultasikan lebih lanjut, pelanggan dapat menghubungi layanan PLN Mobile.

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Amanat Nasional (PAN), Femmy Kristina Udoki, kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penopang utama perekonomian masyarakat.

Kepedulian tersebut ia tunjukkan dengan menghadiri langsung penyaluran bantuan UMKM tahap II di Kantor Desa Kramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Rabu (27/8/2025). Pada tahap ini, sebanyak 289 pelaku UMKM dari Kecamatan Tapa, Bulango Ulu, Bulango Selatan, Bulango Utara, dan Bulango Timur menerima manfaat.

Dalam kesempatan itu, Femmy menegaskan bahwa kehadirannya bukan sekadar memenuhi agenda seremonial, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus pengawasan terhadap program yang telah ia perjuangkan.

“Kehadiran saya di tengah masyarakat bukan hanya formalitas, tetapi bentuk komitmen untuk memastikan program benar-benar dirasakan rakyat. Keberhasilan seorang legislator harus diukur dari seberapa nyata manfaat yang diterima masyarakat,” ujar Femmy.

Ia menjelaskan, setiap penerima bantuan mendapatkan dukungan senilai Rp1 juta berupa bahan pokok sesuai kebutuhan usaha. Selain itu, pendampingan langsung turut dilakukan agar penyaluran benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak ekonomi nyata.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Jika UMKM kuat, maka ekonomi daerah akan semakin tangguh,” tegasnya.

Melalui langkah ini, Femmy berharap UMKM di Gorontalo terus tumbuh menjadi motor penggerak perekonomian lokal sekaligus penopang ketahanan ekonomi masyarakat di tengah tantangan global.

Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah (Rakornas PHD) Tahun 2025 yang digelar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 26–28 Agustus 2025.

Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah ini mengusung tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita.” Rakornas menjadi forum strategis bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga terkait dalam membahas mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, mendukung iklim investasi, dan mempercepat pencapaian program strategis nasional.

Bupati Saipul menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam mendukung upaya pemerintah pusat memperkuat kepastian hukum di daerah.

“Rakornas ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, mendukung iklim investasi, dan mempercepat pencapaian program strategis nasional,” ujar Bupati Saipul.

Ia menambahkan, kejelasan regulasi melalui produk hukum daerah sangat penting agar pelaku usaha merasa terlindungi. Dengan begitu, investasi dapat berjalan baik, pembangunan daerah dipercepat, serta pelayanan publik semakin meningkat.

Pada kesempatan itu, Bupati Saipul yang didampingi Sekretaris Dewan Pohuwato, Hamkawaty Mbuinga, mengikuti rangkaian kegiatan hari kedua Rakornas, mulai dari apel pemantapan pelaksanaan peraturan daerah, penampilan tarian kolosal tradisional Sultra, hingga laporan Gubernur Sulawesi Tenggara.

Agenda dilanjutkan dengan sambutan Menteri Hukum dan HAM, sambutan Menteri Dalam Negeri, serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kemendagri dan Kementerian Hukum terkait harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi pembentukan produk hukum daerah. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen kepatuhan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan strategis nasional menuju terwujudnya Asta Cita.

Rakornas juga menghadirkan materi strategis dari berbagai narasumber, di antaranya Ketua Komisi II DPR RI, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Menteri Investasi/Kepala BKPM, Ketua Kadin, serta Dirjen Otonomi Daerah. Kegiatan turut dirangkaikan dengan pemberian penghargaan indeks kepatuhan daerah, talk show lintas kementerian, hingga kunjungan ke PHD Ekonomi Kreatif (Ekraf) dan UMKM Expo 2025.

Bupati Saipul berharap, hasil Rakornas dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Pohuwato, dalam melahirkan produk hukum yang berkualitas guna mendukung peningkatan investasi dan percepatan pembangunan daerah.