Connect with us

DPRD PROVINSI

Limonu Hippy: Di Mana Lagi Ruang untuk Tambang Rakyat?

Published

on

DEPROV – Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja dengan menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, guna membahas persoalan pertambangan yang kian kompleks di wilayah Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Bone Bolango.

Dalam pertemuan tersebut, hadir perwakilan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Biro Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo. Rapat ini digelar sebagai bagian dari upaya legislatif menggali data dan penjelasan menyeluruh mengenai perizinan, zonasi, hingga status lahan tambang di provinsi tersebut.

Anggota Pansus Pertambangan dari Fraksi Gerindra, Limonu Hippy, menyoroti secara tegas dominasi wilayah tambang oleh korporasi besar di Bone Bolango, yang menurutnya telah menghilangkan ruang bagi penambang rakyat.

“Hampir semua wilayah tambang di Bone Bolango yang mengandung mineral logam sudah dikuasai atau dikapling oleh perusahaan. Lalu, untuk pertambangan rakyat, di mana ruangnya?” ujar Limonu Hippy dalam rapat tersebut.

Ia menekankan bahwa kondisi ini memicu konflik berkepanjangan di tengah masyarakat, bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga tentang akses atas sumber daya alam yang selama ini menjadi sandaran hidup masyarakat lokal.

“Pemerintah harus segera mencari solusi atas persoalan ini. Masyarakat kehilangan ruang tambangnya karena wilayahnya diambil alih oleh perusahaan. Ini sudah menjadi persoalan struktural yang tak bisa dibiarkan,” tegas Limonu.

Dalam rapat tersebut, Pansus meminta OPD terkait untuk menyampaikan data resmi mengenai perizinan tambang, pembagian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), serta status kawasan yang masih memungkinkan untuk dijadikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Rapat juga menyinggung perlunya revisi atau evaluasi zonasi tambang agar tidak sepenuhnya terpusat di tangan swasta atau korporasi, serta mempertimbangkan hak dan akses masyarakat terhadap tambang secara legal dan berkelanjutan.

DPRD Provinsi Gorontalo melalui Pansus Pertambangan menyatakan komitmennya untuk mengawal kepentingan rakyat, dan akan terus mendorong agar pemerintah provinsi mengambil langkah konkrit guna mengurangi ketimpangan pengelolaan sumber daya alam antara rakyat dan perusahaan tambang besar.

Advertorial

Aliansi Masyarakat Pinogu Geruduk DPRD, Tuntut Jalan Segera Dibangun

Published

on

Ketua DPRD Gorontalo Thomas Mopili || Foto istimewa

DEPROV – Aliansi Masyarakat Pinogu mendatangi Kantor DPRD Provinsi Gorontalo untuk mendesak pemerintah daerah dan DPRD agar memprioritaskan serta mempercepat pembangunan jalan menuju Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango.

Massa aksi yang sebelumnya menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Bone Bolango itu kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Gorontalo. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Gorontalo Thomas Mopili, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, dan Wakil Gubernur Idha Syahida, Senin (01/09/2025).

Ketua DPRD Gorontalo, Thomas Mopili, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk percepatan pembangunan jalan sejak 2024.

“Sebesar Rp2,4 miliar sudah dialokasikan sejak 2024. Namun prioritas kita masih membuka akses dulu. Tahun depan akan kita anggarkan penyusunan **Dokumen Engineering Design (DED),” jelas Thomas.

Ia menegaskan program ini mendapat dukungan penuh dari seluruh anggota DPRD. Bahkan, masyarakat dipersilakan untuk memantau langsung perkembangan penggunaan anggaran tersebut.

“Masyarakat bisa kapan saja mengecek sejauh mana anggaran perencanaan yang telah dikerjakan pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan bahwa pembangunan jalan menuju Pinogu menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.

“Yang paling penting jalan itu tembus dulu. Tahun 2026 sudah ada anggaran khusus untuk pembangunan tersebut,” ungkap Gusnar.

Dengan komitmen tersebut, masyarakat Pinogu berharap pembangunan jalan yang sudah lama diidamkan segera terealisasi, sehingga aksesibilitas wilayah bisa semakin terbuka dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Continue Reading

Advertorial

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo: Jika Pejabat Tak Terima Mahasiswa, Mereka Pengecut

Published

on

DEPROV – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, memenuhi janjinya kepada mahasiswa dengan menghadirkan langsung Gubernur Gorontalo dan Kapolda Gorontalo pada aksi lanjutan Aliansi Mahasiswa Merah Maron yang digelar di Bundaran Saronde, Jalan Nani Wartabone, Kota Gorontalo, Senin (01/09/2025).

Sebelumnya, Thomas Mopili berkomitmen untuk menghadirkan kedua pejabat daerah tersebut setelah aksi demonstrasi di depan Rumah Dinas Gubernur Gorontalo pekan lalu. Saat itu, Thomas bahkan menegaskan siap mundur dari jabatannya jika gagal memenuhi janji tersebut.

“Hari ini saya sudah menghadirkan Gubernur dan Kapolda sesuai janji saya pada aksi sebelumnya. Hadir pula Wakil Gubernur Gorontalo, Ibu Idha Syahida,” ujar Thomas di hadapan massa aksi.

Dalam kesempatan itu, Thomas memastikan bahwa seluruh aspirasi mahasiswa akan dikawal hingga ke pemerintah pusat. Bahkan, menurutnya, Wakil Gubernur menawarkan agar perwakilan mahasiswa ikut serta menyampaikan langsung aspirasi mereka ke Kementerian Dalam Negeri.

“Ini juga ada tawaran dari Ibu Wakil Gubernur, perwakilan mahasiswa akan bersama-sama mengawal aspirasi ini ke Kemendagri,” jelasnya.

Thomas menegaskan, Forkopimda Gorontalo terbuka untuk menerima mahasiswa dan mendengarkan aspirasi mereka. Ia juga menyampaikan sikap tegas terhadap pejabat yang menutup diri dari suara mahasiswa.

“Forkopimda siap menerima dan mendengar aspirasi adik-adik mahasiswa. Kalau ada pejabat yang tidak mau menerima mahasiswa, maka mereka adalah pengecut yang harus dibasmi,” tegas Thomas.

Continue Reading

Advertorial

Thomas Mopili Janji Kawal Aspirasi: “Jika Gubernur Mangkir, Saya Bergabung dengan Mahasiswa”

Published

on

DEPROV – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, akhirnya menemui massa aksi mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yang menggelar demonstrasi di depan Rumah Dinas Gubernur Gorontalo, Jumat (29/8/2025).

Aksi tersebut sebelumnya dimulai di Bundaran Hulondalo Indah, Jalan Nani Wartabone, Kota Gorontalo, dengan tuntutan agar tiga unsur pimpinan Forkopimda hadir menemui mahasiswa, yakni Gubernur Gorontalo, Kapolda Gorontalo, dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.

Wakil Presiden Mahasiswa UNG, Algufran Yajitala, dalam orasinya menyatakan bahwa kehadiran ketiga pimpinan daerah tersebut penting untuk merespons aspirasi mahasiswa.

“Kami menuntut kepada tiga unsur pimpinan untuk hadir menemui massa aksi dan menyetujui tuntutan mahasiswa,” tegas Algufran.

Namun, saat massa masih berada di Jalan Nani Wartabone, tidak satu pun pimpinan hadir. Mahasiswa kemudian bergerak menuju Rumah Dinas Gubernur.

Setibanya di lokasi, mereka disambut langsung oleh Ketua DPRD Gorontalo, sementara Gubernur dan Kapolda dilaporkan tengah berada di luar daerah. Dalam pertemuan itu, Thomas Mopili berjanji memediasi mahasiswa untuk bertemu langsung dengan Gubernur dan Kapolda di Gedung DPRD Gorontalo pada Senin mendatang.

“Saya akan mundur dari jabatan saya sebagai Ketua DPRD Gorontalo jika tidak menemui mahasiswa pada Senin mendatang,” tegas Thomas di hadapan massa aksi.

Ia bahkan menyatakan siap bergabung dengan mahasiswa jika Gubernur dan Kapolda tidak hadir menemui mereka.

“Saya akan bergabung dengan mahasiswa, saya akan menjadi mahasiswa UNG untuk menurunkan Gubernur Gorontalo,” ujarnya.

Komitmen Thomas ini disambut antusias oleh massa aksi yang berharap pertemuan Senin nanti benar-benar menjadi momentum dialog terbuka antara mahasiswa dan pimpinan daerah.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler