Pohuwato – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia yang akan digelar pada 17 Agustus 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato menggelar rapat koordinasi guna mematangkan seluruh persiapan kegiatan. Rapat ini dilaksanakan pada Selasa (15/07/2025) di Ruang Rapat Gunung Pani, Kantor Bupati Pohuwato.

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, didampingi Sekretaris Daerah, Iskandar Datau, serta melibatkan seluruh unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait. Unsur panitia turut hadir dalam rapat, antara lain Sekretaris Badan Kesbangpol selaku Ketua Panitia Yuslan Samadi, dan Jafung Irwan Tayabu dari Bagian Tata Pemerintahan mewakili Sekretaris Panitia. Turut hadir pula unsur Polres Pohuwato melalui Kabag SDM, Kompol Abadi, serta perwakilan Kodim 1313 Pohuwato, Serka Herman.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya kesiapan yang matang dan terkoordinasi demi menyukseskan seluruh rangkaian peringatan HUT RI ke-80.

“Pelaksanaan peringatan HUT RI membutuhkan persiapan yang matang, baik dari sisi teknis, personel, maupun sarana pendukung lainnya. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi intensif antar OPD dan stakeholder,” ujar Wabup Iwan.

Ia menjelaskan bahwa dirinya hadir mewakili Bupati Pohuwato yang pada saat bersamaan sedang menjalankan agenda lain.

Wabup Iwan juga menyoroti sejumlah aspek penting yang harus dipersiapkan sejak dini, mulai dari kesiapan lokasi upacara, kelengkapan atribut perayaan, hingga pembagian tugas yang jelas kepada seluruh panitia.

“Saya berharap semua pihak dapat bekerja sama. Kolaborasi dan koordinasi yang solid akan menentukan suksesnya kegiatan ini,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa H-12 menjadi batas akhir kesiapan teknis yang harus dipenuhi. Seluruh panitia diminta untuk memastikan kesiapan masing-masing unsur sebelum batas waktu tersebut.

Khusus kepada tim pengibar bendera pusaka (Paskibraka), Wakil Bupati memberikan perhatian serius. Ia menekankan pentingnya dukungan maksimal untuk para anggota Paskibraka, termasuk pelatihan, akomodasi, dan konsumsi.

“Perhatian khusus juga harus diberikan untuk tim medis, konsumsi, kelompok 45, dan semua unsur pendukung lainnya. Semua harus dipastikan dalam kondisi siap,” tegasnya.

Melalui rapat ini, Pemkab Pohuwato menunjukkan komitmen tinggi dalam menyambut Hari Kemerdekaan dengan semangat, keteraturan, dan kemeriahan, sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan bangsa.

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Syarifudin Bano, menyoroti perlunya perhatian pemerintah tidak hanya pada pemberian beasiswa bagi calon dokter, tetapi juga pada kesejahteraan dokter yang telah bertugas, khususnya mereka yang mengabdi di daerah terpencil.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Syarifudin kepada Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo Ke-33, Selasa (tanggal disesuaikan), yang membahas Rancangan Perubahan APBD 2025.

“Saya sangat setuju dengan program pemberian beasiswa untuk calon dokter. Tapi pemerintah juga harus memperhatikan kondisi pasca-beasiswa, ketika mereka sudah menjadi dokter dan mulai bertugas di lapangan,” ujar Syarifudin.

Ia menyoroti bahwa saat ini jumlah dokter, terutama di wilayah-wilayah terpencil, semakin berkurang. Setelah ditelusuri, salah satu penyebab utamanya adalah minimnya perhatian terhadap kesejahteraan dokter yang telah mengabdi, termasuk dokter umum maupun dokter spesialis.

“Dulu daerah saya banyak dokter. Sekarang jauh berkurang. Setelah ditelusuri, salah satu faktornya adalah belum terjaminnya kesejahteraan mereka saat bertugas,” ungkapnya.

Syarifudin juga mengingatkan bahwa jika pemerintah daerah ingin mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas di puskesmas-puskesmas seperti yang disampaikan oleh Gubernur, maka perhatian terhadap sumber daya manusianya—khususnya para dokter—merupakan aspek yang tidak bisa diabaikan.

“Termasuk dokter spesialis, itu harus diperhatikan secara serius. Jangan sampai puskesmas ada, tapi tenaga medisnya tidak tersedia secara optimal,” tambahnya.

Untuk itu, Syarifudin menegaskan bahwa Dinas Kesehatan provinsi harus mengambil inisiatif kuat dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, agar penempatan dan kesejahteraan dokter dapat ditangani secara komprehensif.

DEPROV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Paripurna Ke-33, dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA-PPAS) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk tahun anggaran 2025, Selasa (tanggal lengkap menyesuaikan).

Dalam rapat tersebut, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan sejumlah fokus pembangunan strategis yang akan menjadi prioritas pada tahun anggaran 2026. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Fokus kami di tahun 2026 adalah menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka memperkuat kualitas SDM. Saat ini, masih terdapat sekitar 88 ribu anak di Gorontalo yang mengalami stunting. Ini menjadi perhatian serius kita,” ujar Gubernur Gusnar.

Namun, Gubernur juga menyampaikan capaian positif terkait penurunan angka stunting di Gorontalo yang telah berhasil ditekan sebesar 38 persen. Ia menambahkan bahwa sektor pendidikan juga memerlukan perhatian, terutama dalam penyediaan fasilitas pendidikan menengah yang layak.

“Pendidikan juga harus memastikan tersedianya sekolah-sekolah yang layak, terutama pada jenjang SMA,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Laode Haimudin, menyatakan bahwa DPRD akan segera menindaklanjuti dan membahas rancangan ini bersama Badan Anggaran serta komisi-komisi terkait.

“Kami akan membahas ini bersama Komisi-Komisi di DPRD, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur. Fokus pembahasan mencakup sektor pendidikan, kesehatan, serta program nasional seperti makan siang gratis (MBG),” jelas Laode.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan Forkopimda. Seluruh pihak sepakat bahwa perubahan APBD ini perlu dirancang secara komprehensif untuk menjawab tantangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat.