Pohuwato – Setelah sempat terganggu akibat penumpukan sedimen, saluran irigasi di Daerah Irigasi Taluduyunu kini telah pulih sepenuhnya. Hal ini membuka jalan bagi para petani di Kecamatan Buntulia dan Duhiadaa untuk memulai musim tanam padi secara serentak.

Tanda dimulainya musim tanam tersebut ditandai dengan digelarnya rapat hambur di Aula Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Duhiadaa, Rabu (02/07/2025), yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Kamri Alwi, Plt. Camat Duhiadaa Burhan Inaku Moputi, Ketua Induk P3A Umar Etango, perwakilan dari Pani Gold Project (PGP), seluruh kepala desa di Kecamatan Duhiadaa, serta perwakilan dari 12 P3A tersier di wilayah tersebut.

Kadis Pertanian Kamri Alwi menjelaskan bahwa pengerukan saluran irigasi yang sebelumnya tersumbat oleh sedimen kini telah selesai. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung, terutama Pani Gold Project dan pemerintah daerah.

“Dengan dimulainya rapat hambur hari ini menandakan bahwa kita sudah siap memasuki musim tanam. Saluran irigasi yang sempat terkendala karena sedimen telah rampung pengerukannya,” ujar Kamri.

Ia juga mengungkapkan bahwa penanaman padi serentak akan dimulai antara 23 Juli hingga 10 Agustus 2025, dengan harapan panen kali ini akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dibanding musim sebelumnya.

“Dengan kondisi saluran yang sudah siap, insya Allah hasil panen akan meningkat. Tapi selain berusaha, kita juga tetap harus berdoa agar diberi hasil terbaik,” tambah Kamri.

Ketua Induk P3A Umar Etango menyatakan apresiasinya terhadap perhatian Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam merespons cepat keluhan petani terkait endapan di saluran irigasi.

“Pak Bupati telah memenuhi janjinya. Setelah pengerukan dimulai sejak bulan lalu hingga hari ini, alhamdulillah seluruh saluran sekunder di Taluduyunu sudah bisa dimanfaatkan,” ujar Umar.

Sebagai Dewan Pakar Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Pohuwato, Umar juga menyoroti bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang telah disalurkan untuk membantu petani, khususnya yang sebelumnya terdampak gagal panen di Desa Bulili dan Dusun Popaseda.

“Bantuan alsintan tersebut akan dimaksimalkan untuk mempercepat pengolahan lahan sawah, demi mendukung suksesnya penanaman serentak dan memperkuat ketahanan pangan di Pohuwato,” pungkas Umar.

Dengan kesiapan infrastruktur irigasi dan dukungan penuh dari pemerintah serta mitra swasta, musim tanam kali ini diharapkan menjadi momentum pemulihan sekaligus penguatan sektor pertanian di Pohuwato.

🔊 Dengarkan berita

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, H. Fikran Salilama, S.I.P, kembali menyerap aspirasi masyarakat dalam agenda Reses Masa Sidang Ketiga Tahun 2024-2025. Kali ini, kegiatan berlangsung di Kelurahan Ampi, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, dan dihadiri oleh sejumlah warga serta perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Gorontalo.

Dalam dialog yang berlangsung hangat, Fikran mengungkapkan bahwa masyarakat Sipatana menyampaikan sejumlah persoalan mendesak, salah satunya adalah genangan air akibat tidak adanya saluran pembuangan yang memadai.

“Masalah genangan ini sangat mengganggu. Masyarakat butuh solusi segera, dan melalui reses ini kami akan teruskan dan perjuangkan masuk ke dalam program prioritas,” tegas Fikran.

Kehadiran Dinas PU turut membantu menjawab berbagai pertanyaan dari masyarakat terkait rencana penanganan genangan dan sistem drainase di kawasan tersebut.

Selain itu, Fikran juga menyampaikan bahwa masyarakat menyoroti kondisi Jalan Palma, yang dinilai sangat memprihatinkan terutama di bagian tikungan.

“Terkait Jalan Palma, tadi saya langsung menghubungi Kepala Dinas PU Provinsi, Pak Aris. Alhamdulillah, menurut beliau, DED (Detail Engineering Design) untuk pekerjaan Jalan Palma sudah tersedia dan tinggal diusulkan untuk pelaksanaan,” jelas Fikran.

Langkah ini menunjukkan komitmen Fikran untuk bergerak cepat menindaklanjuti aspirasi warga, dengan mendorong koordinasi lintas sektor agar persoalan infrastruktur tidak berlarut-larut.

Fikran menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses akan dirangkum dalam laporan resmi dan dibawa ke tingkat pembahasan anggaran di DPRD Provinsi.

“Semua masukan dan keluhan masyarakat akan kami catat dan sampaikan dalam rapat bersama mitra kerja. Ini bentuk tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat,” pungkasnya.

🔊 Dengarkan berita

DEPROV – Dalam rangka monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Tualango, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi I, Fadly Poha, dan dihadiri oleh sejumlah anggota komisi, di antaranya Fikram A.Z. Salilama, Kritina Udoki, Yeyen Sidiki, Siti Nuraini Sompie, Umar Karim, Wahyudin Moridu, serta Ekwan Ahmad.

Dalam wawancaranya, Fadly Poha menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk menggali informasi terkait penyelenggaraan program dan layanan pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tualango.

“Alhamdulillah, Kelembagaan Operasional Pemerintah Desa (Kopdes) sudah terbentuk dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik,” ujar Fadly.

Salah satu aspirasi utama yang mengemuka dalam kunjungan ini adalah rencana pengembangan potensi pariwisata lokal, khususnya pemanfaatan kanal-kanal yang berada di perbatasan dan wilayah tengah desa.

“Pemerintah Desa bersama BPD mengusulkan agar kanal-kanal tersebut dijadikan destinasi wisata desa. Ini merupakan program unggulan yang kami nilai punya potensi besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal,” tambah Fadly.

Selain itu, isu infrastruktur jalan turut menjadi perhatian Komisi I, khususnya kondisi jalan penghubung dari Lekobalo menuju Desa Tualango yang kerap mengalami hambatan akibat kepadatan pasar dan lebar jalan yang terbatas.

“Meskipun status jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kota, kami akan tetap berkoordinasi agar dilakukan perbaikan dan pelebaran demi kelancaran arus lalu lintas dan mobilitas warga,” pungkasnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara aspirasi desa dan kebijakan pemerintah provinsi, serta menjadi langkah awal dalam mendukung pembangunan berbasis potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.