DEPROV – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Ramdan D. Liputo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo untuk berpartisipasi dalam seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang akan segera dibuka. Pendaftaran seleksi rencananya dimulai pada Oktober mendatang.

Ramdan menekankan bahwa kesempatan ini merupakan peluang emas bagi masyarakat, pemerhati informasi, komunikasi, dan penyiaran untuk memberikan kontribusi langsung dalam menjaga kualitas penyiaran di Gorontalo. Menurutnya, KPID memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan lembaga penyiaran menjalankan fungsi kontrol, edukasi, serta penyebaran informasi yang sehat kepada publik.

“Ini adalah kesempatan besar bagi kita semua untuk berperan aktif dalam pengawasan penyiaran publik di Gorontalo. Kita perlu memastikan lembaga penyiaran tetap menjalankan fungsi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku,” kata Ramdan saat ditemui pada Jumat, 26 September 2025.

Lebih lanjut, Ramdan berharap agar seleksi kali ini melahirkan komisioner KPID yang independen, berintegritas, serta memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada. Mengingat tantangan dunia penyiaran yang semakin kompleks di era digital, mulai dari banjir informasi yang belum tentu valid hingga konten negatif yang dapat merusak moral publik, partisipasi masyarakat sangat penting.

“Jangan sampai posisi penting ini hanya diisi oleh orang-orang tertentu. KPID harus diisi oleh figur yang benar-benar paham penyiaran, memiliki komitmen, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengajak semua elemen masyarakat mulai dari akademisi, jurnalis, aktivis, hingga tokoh masyarakat untuk mendaftarkan diri dalam seleksi KPID. Ramdan percaya bahwa semakin beragam latar belakang calon komisioner, semakin kaya perspektif yang dibawa dalam mengawal penyiaran di Gorontalo.

Sebelumnya, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo telah menggelar rapat internal untuk mematangkan tahapan administrasi seleksi KPID yang dijadwalkan. Rapat yang dilaksanakan pada Kamis, 25 September 2025, ini merupakan bagian dari persiapan teknis agar proses seleksi berjalan dengan lancar, sesuai aturan, dan mekanisme yang berlaku.

🔊 Dengarkan berita

DEPROV – Dalam rangka mendukung program Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam percepatan penurunan angka stunting, Persatuan Istri Anggota Dewan (PIAD) Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan bagi anak-anak yang terindikasi stunting. Kegiatan ini berlangsung di Puskesmas Limboto Barat, pada Rabu (24/09/2025).

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Puskesmas Limboto Barat, yang menyambut baik kehadiran PIAD dalam membantu masyarakat. Dalam kesempatan ini, para orang tua balita penerima manfaat hadir langsung untuk menerima bantuan yang diserahkan oleh para pengurus PIAD.

Salah satu orang tua balita yang hadir menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan kepedulian PIAD, yang telah memberikan bantuan bagi anak-anak stunting di wilayah Kecamatan Limboto Barat.

Dalam sambutannya, Ibu Sun Biki, Anggota PIAD Provinsi Gorontalo, mewakili Ketua PIAD, menekankan pentingnya perhatian khusus pada masa usia emas anak, terutama pada periode usia bayi hingga tiga tahun. Menurutnya, masa ini sangat menentukan perkembangan otak dan tumbuh kembang anak, sehingga pemenuhan gizi harus menjadi prioritas utama.

“Usia emas dari bayi hingga tiga tahun adalah masa yang sangat penting untuk perkembangan otak anak. Oleh karena itu, pemenuhan gizi yang tepat harus diperhatikan agar mereka tumbuh sehat dan kuat,” ujar Ibu Sun.

Lebih lanjut, beliau mengajak para orang tua, khususnya ibu, untuk senantiasa membangun komunikasi yang baik dengan anak, rajin menyiapkan makanan bergizi, dan memberikan pendidikan karakter yang baik sejak dini.

“Kita ingin anak-anak di Gorontalo tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Mari para ibu bangun pagi, siapkan makanan sehat seperti bubur untuk anak, dan didik mereka dengan karakter yang baik sejak dini,” tambahnya.

Kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada balita penerima manfaat. Bantuan berupa bahan pangan bergizi diharapkan dapat mendukung kebutuhan gizi anak dan membantu menurunkan angka stunting di wilayah Gorontalo.

🔊 Dengarkan berita

DEPROV – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja yang melibatkan perwakilan masyarakat pengadu, Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo, serta pihak terkait lainnya, di Ruang Inogaluma DPRD Provinsi Gorontalo pada Selasa (23/9/25). Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Fadli Poha, yang membahas dugaan praktik mafia tanah oleh oknum Kepala Desa di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa.

Dalam rapat tersebut, masyarakat pengadu yang mengklaim sebagai ahli waris tanah menegaskan bahwa mereka hanya menuntut keadilan. Mereka mengungkapkan keberatannya terkait tanah yang mereka klaim milik keluarga mereka, yang diduga telah disertifikasi tanpa sepengetahuan ahli waris. Salah satu ahli waris menyatakan, “Kami hanya datang sebagai ahli waris. Kalau tanah ini memang milik pemerintah desa, kami siap mundur. Tapi kalau tanah kami, kami minta keadilan.”

Pihak BPN menjelaskan bahwa proses penerbitan sertifikat tanah dilakukan secara administratif, berdasarkan surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah desa, termasuk keterangan kepemilikan dan ahli waris. “Kami hanya bersifat administratif, menerima berkas permohonan yang dilampirkan. Jadi, bukan BPN yang menentukan alas hak, tapi dokumen dari desa yang menjadi dasar,” ungkap perwakilan Kanwil BPN Provinsi Gorontalo.

Ketua Komisi I, Fadli Poha, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aduan masyarakat ini dengan merencanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan di lapangan. “Kami bersama BPN Kanwil Provinsi, BPN Kabupaten, dan masyarakat pengadu akan memastikan penyelesaian masalah ini. Sertifikat yang terbit pada tahun 2023 tersebut jelas menimbulkan pertanyaan, karena ahli waris tidak pernah dilibatkan dalam pengukuran atau penerbitan sertifikat,” tegas Fadli.

Fadli juga berharap permasalahan ini bisa diselesaikan secara musyawarah tanpa harus berlanjut ke jalur hukum. “Kami mendorong agar penyelesaian dilakukan secara mufakat antara ahli waris dan pemerintah. Namun, jika tidak ada titik temu, tentu mekanisme hukum terbuka untuk ditempuh,” lanjutnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD merekomendasikan agar kasus ini diteruskan ke Satgas Mafia Tanah. Selain itu, RDP lapangan akan dijadwalkan di Kantor Camat Tibawa dengan menghadirkan camat, kasi trantib, kepala dusun, serta tetangga batas lokasi yang bersangkutan.

Dalam klaim masyarakat, tanah tersebut telah dikuasai keluarga mereka sejak tahun 1931, sementara sertifikat baru diterbitkan pada 2023 tanpa persetujuan dari ahli waris.