Connect with us

Advertorial

Nasib Belum Pasti, Pendamping Koperasi Gorontalo Tagih Janji PPPK

Published

on

DEPROV – DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat gabungan dengar pendapat (RDP) antara Komisi I dan Komisi II bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tenaga pendamping koperasi pada Senin (tanggal rapat, tambahkan bila ada).

RDP tersebut membahas permasalahan tenaga pendamping koperasi yang telah tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), namun belum diakomodasi dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun anggaran 2025.

Rapat berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD, Ridwan Monoarfa. Turut hadir pimpinan dan anggota Komisi I dan II, perwakilan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, serta puluhan tenaga pendamping koperasi yang sehari-hari bertugas membina koperasi di berbagai wilayah.

Wakil Ketua DPRD, Ridwan Monoarfa, menegaskan bahwa DPRD memberikan perhatian serius terhadap nasib tenaga pendamping koperasi. Menurutnya, para pendamping koperasi telah mengabdi selama bertahun-tahun sehingga wajar apabila berharap mendapatkan kepastian status kepegawaian melalui seleksi PPPK.

“Kami prihatin karena para pendamping koperasi sudah bertahun-tahun mengabdi, tetapi tidak masuk dalam formasi PPPK. Padahal data mereka sudah tercatat di BKN,” ujar Ridwan Monoarfa di hadapan peserta rapat.

Dalam forum tersebut, DPRD meminta penjelasan dari pemerintah provinsi terkait alasan tidak masuknya tenaga pendamping koperasi dalam formasi PPPK yang ditetapkan pemerintah pusat. Komisi I dan II mendorong adanya langkah konkret agar nasib tenaga pendamping tidak dibiarkan tanpa kejelasan.

Sejumlah pendamping koperasi juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan secara langsung kepada DPRD. Mereka menuturkan telah melaksanakan tugas pembinaan koperasi di berbagai kabupaten dan kota, dan kini berharap adanya kepastian mengenai status kepegawaian mereka.

“Kami pendamping koperasi merasa semakin resah karena sampai hari ini belum ada kejelasan mengenai status dan tindak lanjut proses kami. Padahal seluruh persyaratan sudah kami penuhi, dan kami telah mengikuti prosedur sesuai arahan pemerintah. Kami butuh kejelasan, Pak,” ungkap salah satu pendamping dalam rapat.

Sebelum rapat ditutup, Anggota Komisi I DPRD, Femmy Udoki, menegaskan agar Kepala Dinas Koperasi benar-benar mengawal persoalan ini hingga tuntas. Ia menyatakan jika semua pihak berkomitmen, nasib para tenaga honorer pendamping koperasi bisa diperjuangkan bersama.

“Pak Kadis, mari kita sama-sama mengawal masalah ini. Ini tidak boleh berhenti di sini. DPRD akan mengawal sampai tuntas agar hak-hak mereka diperjelas,” tegas Femmy Udoki.

Advertorial

Rektor UNG Bahas Tata Kelola PTN di Forum Nasional Pendidikan Tinggi

Published

on

UNG – Transformasi tata kelola Perguruan Tinggi Negeri (PTN) kembali menjadi sorotan dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia tahun 2025 yang berlangsung di UNESA Surabaya. Dalam forum strategis tersebut, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, ST., MT., IPU., ASEAN.Eng, Rektor Universitas Negeri Gorontalo sekaligus Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, tampil sebagai narasumber kunci, membahas isu-isu penting seputar pengelolaan kelembagaan PTN di Tanah Air.

Dalam pemaparannya, Prof. Eduart menguraikan serangkaian tantangan yang dihadapi PTN, mulai dari proses perubahan status kelembagaan dari Satker menjadi PTN BLU maupun PTNBH. Transformasi ini, menurutnya, berdampak signifikan terhadap tingkat otonomi institusi, sistem pengelolaan keuangan, hingga kualitas layanan pendidikan tinggi nasional. Ia menegaskan, “Perguruan tinggi Indonesia berada di titik persimpangan menuju era University 4.0, dimana integrasi teknologi digital, inovasi pembelajaran, serta kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan demi menjawab kebutuhan masyarakat dan dinamika global pendidikan tinggi.”

Dalam sesi diskusi konferensi, turut dibahas masalah birokrasi yang masih berlebihan, keterbatasan otonomi, transparansi tata kelola, disrupsi teknologi digital, serta urgensi penguatan sumber daya manusia di lingkungan kampus. Prof. Eduart menekankan bahwa perubahan tata kelola harus merombak model birokratis yang kaku menjadi manajemen yang lebih lincah dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Beberapa langkah strategis yang direkomendasikan meliputi percepatan transformasi status kelembagaan menjadi PTN BLU atau PTNBH dengan dukungan roadmap yang jelas, optimalisasi digitalisasi layanan kampus, profesionalisasi manajemen, dan penguatan kemitraan dengan industri serta komunitas global. Prinsip Good University Governance (GUG) diusung sebagai pilar utama, dengan transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas menjadi nilai inti untuk mewujudkan kampus berdampak.

Konferensi ini juga menjadi momen peluncuran paradigma baru “Kampus Berdampak,” lanjutan dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang menempatkan universitas bukan sekadar penghasil lulusan, tetapi sebagai pusat inovasi, solusi sosial, dan penggerak perubahan melalui riset terapan dan kolaborasi multidisiplin.

Sebagai pembicara kunci, Rektor UNG menyoroti pentingnya kepemimpinan transformatif dalam menjembatani globalisasi dan misi sosial institusi, serta perlunya regulasi pendidikan tinggi yang adaptif di tengah revolusi digital dan dinamika keuangan institusi. Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai sangat esensial demi memperkuat ekosistem pendidikan tinggi Indonesia yang unggul dan relevan di masa mendatang.

Continue Reading

Advertorial

Batu Nisan Almarhum Toni Mopangga Dipasang, Bupati Pohuwato Ikut Prosesi

Published

on

Pohuwato – Doa peringatan 40 hari wafatnya almarhum Toni Mopangga digelar secara khidmat di rumah duka, Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, pada Rabu (19/11/2025). Kegiatan doa bersama tersebut turut dihadiri oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, sebagai bentuk penghormatan atas jasa almarhum yang dikenal sebagai tokoh masyarakat serta mantan pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

Dalam momen tersebut, keluarga besar Toni Mopangga bersama masyarakat setempat menggelar doa bersama sekaligus melaksanakan prosesi penurunan dan pemasangan batu nisan di atas makam almarhum. Batu nisan, sebagai penanda abadi bagi makam beliau, dibawa langsung dari rumah duka menuju pemakaman keluarga, didampingi Bupati Saipul dan anak almarhum.

Diketahui, Toni Mopangga menghembuskan napas terakhir pada 10 Oktober 2025. Semasa hidup, beliau merupakan pensiunan ASN dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Pohuwato. Selain itu, almarhum pernah mengemban sejumlah amanah penting, antara lain sebagai Kalaksa BPBD, Camat Buntulia, Direktur RSUD Bumi Panua, dan beberapa jabatan lainnya yang menunjukkan dedikasi dan pengabdiannya sebagai pelayan masyarakat.

Atas dedikasi tersebut, Bupati Saipul Mbuinga menyampaikan rasa duka cita serta apresiasi mendalam. Menurutnya, almarhum tetap memberikan kontribusi positif bagi daerah, bahkan di masa purnabakti.

“Alhamdulillah, hari ini saya bisa hadir dan berkesempatan mengikuti doa hari ke-40 wafatnya almarhum Toni Mopangga. Kami turut berduka cita, merasakan kehilangan yang dialami keluarga, baik anak maupun istri beliau. Semoga almarhum memperoleh tempat terbaik di sisi Allah SWT,” ujar Bupati Saipul.

Bupati juga menjelaskan bahwa ketika almarhum berpulang maupun pada pelaksanaan doa sebelumnya, dirinya berhalangan hadir karena agenda kedinasan yang tidak dapat diwakilkan. Namun, ia bersyukur dapat ikut serta dalam peringatan ke-40 hari ini sebagai bentuk penghormatan langsung.

Kepada keluarga, khususnya anak dan istri almarhum, Bupati Saipul menyampaikan harapan agar tetap tabah dan sabar menghadapi ujian tersebut.

“Insyaallah amal baik almarhum diterima, segala kekhilafan diampuni Allah SWT. Kita terus berdoa, sebab doa dari keluarga, terutama anak-anak beliau, sangat berarti bagi almarhum di alam barzakh,” tutup Bupati Saipul.

Continue Reading

Advertorial

Bundaran Maleo Jadi Pusat CFD Pertama di Pohuwato

Published

on

Pohuwato – Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato terus mematangkan persiapan pelaksanaan kegiatan Car Free Day (CFD) yang akan digelar di pusat ibu kota kabupaten sebagai salah satu upaya menciptakan ruang publik sehat dan ramah lingkungan.

Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pelaksanaan CFD yang dipimpin Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, didampingi Sekretaris Daerah Iskandar Datau dan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Parpora) Rusmiati Pakaya, Senin (17/11/2025) di Ruang Rapat Gunung Pani, Kantor Bupati.

Rapat turut dihadiri oleh unsur Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satpol PP, Dinas Kominfo dan Statistik, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM, serta Bagian Umum Setda Pohuwato. Setiap instansi diberi peran dan tanggung jawab masing-masing untuk menyukseskan kegiatan tersebut.

Dalam rapat disepakati bahwa lokasi CFD akan berpusat di Bundaran Burung Maleo dengan pemanfaatan empat arah ruas jalan utama di kawasan tersebut. Adapun pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada Ahad, 23 November 2025, mulai pukul 06.00 hingga 09.00 WITA.

“Masing-masing OPD yang terlibat diharapkan dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksi guna mendukung kesuksesan kegiatan ini,” ujar Wakil Bupati Iwan Adam.

Ia menegaskan, dukungan semua pihak sangat dibutuhkan agar pelaksanaan CFD berjalan sukses, terutama kehadiran ASN dan PPPK dari seluruh OPD serta pegawai kecamatan terdekat.

“Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi. Melalui rapat ini kami mengajak seluruh OPD, pegawai kecamatan, para kepala desa, dan masyarakat untuk bersama-sama memeriahkan kegiatan di Bundaran Burung Maleo,” tutur Iwan Adam.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh pelaksanaan CFD agar setiap akhir pekan dapat menjadi wadah aktivitas positif bagi masyarakat sekaligus mendukung gaya hidup sehat di kawasan Bundaran Burung Maleo.

“Semua hasil pembahasan ini akan kami sampaikan kepada Pak Bupati. Untuk itu mari bersama-sama kita sukseskan kegiatan perdana ini,” tambahnya.

Sementara itu, Kadis Parpora, Rusmiati Pakaya, melaporkan bahwa pembukaan CFD akan dimeriahkan dengan senam zumba dan jalan sehat yang melibatkan seluruh ASN dan PPPK dari setiap OPD, ASN kecamatan terdekat, kepala desa beserta aparat, masyarakat umum, serta siswa jenjang SD dan SMP.

Untuk siswa SMA/SMK di sekitar Kecamatan Marisa, kata Rusmiati, partisipasi mereka akan dimintakan melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo.

Rusmiati juga mengajak pelaku UMKM lokal agar turut berpartisipasi memeriahkan CFD dengan membuka stan dagang sebagai sarana menggeliatkan ekonomi masyarakat.

Selain itu, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup itu mengimbau seluruh peserta CFD agar menjaga kebersihan lingkungan selama kegiatan berlangsung.

“Selama berada di lokasi CFD, kiranya semua pihak dapat mengurangi pembuangan sampah sembarangan dengan memanfaatkan tempat sampah yang kami siapkan di sejumlah titik kegiatan,” pungkasnya.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler