Connect with us

Advertorial

Redam Tensi Lingkar Tambang: Bupati Saipul Kumpulkan Manajemen PT PETS dan Perwakilan Penambang

Published

on

Pohuwato – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato bergerak cepat memediasi konflik agraria dan sosial di wilayah pertambangan Bumi Panua. Pemda menggelar rapat koordinasi lintas sektoral guna menuntaskan polemik pencairan dana tali asih pembangunan proyek bendung serta tuntutan pembukaan akses jalan bagi ratusan pengojek tambang menuju lokasi Dam dan sekitarnya.

Pertemuan strategis yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Pohuwato pada Jumat (22/05/2026) tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Saipul A. Mbuinga bersama Wakil Bupati Iwan S. Adam.

Forum mediasi ini turut dihadiri Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento, Kabag Ops Polres Pohuwato, Kasdim 1313/Pohuwato, perwakilan Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS), manajemen PT Pani Emas Tani Sejahtera (PT PETS), Koordinator LSM Labrak Soni Samoe selaku representasi penambang lokal, serta jajaran kepala OPD terkait.

Dalam arahannya, Bupati Saipul A. Mbuinga mengapresiasi komitmen seluruh pemangku kepentingan yang bersedia duduk satu meja guna meredam tensi dan mencari jalan keluar (win-win solution) atas gejolak di lingkar tambang.

“Alhamdulillah, semua pihak memenuhi undangan kami hari ini. Kita berkumpul untuk membedah dan mengakhiri beberapa persoalan krusial di wilayah pertambangan demi menjaga stabilitas daerah,” ujar Saipul.

Menurut Saipul, ada dua klaster persoalan utama yang wajib diselesaikan seketika. Pertama, percepatan realisasi kompensasi atau tali asih bagi para penambang tradisional yang masih bertahan di lokasi tapak proyek bendung. Kedua, kepastian hak akses jalan bagi para pengojek yang selama ini menggantungkan perputaran ekonomi dengan melintasi jalur operasional menuju wilayah Dam.

Bupati menegaskan, Pemkab Pohuwato berkewajiban hadir secara objektif di tengah pusaran konflik pertambangan yang belakangan kerap memicu polemik dan gesekan fisik di lapangan. Terlebih, korporasi yang beroperasi di wilayah tersebut merupakan investor skala besar dengan nilai investasi yang berdampak pada makroekonomi daerah.

“Saya bersama wakil bupati memikul tanggung jawab konstitusional untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan wilayah. Di sisi lain, DPRD juga mengemban amanah menampung aspirasi riil masyarakat yang bertahan mencari nafkah di atas lahan tersebut,” ungkapnya.

Saipul secara tegas mengingatkan bahwa serangkaian insiden pemboikotan hingga aksi pengusiran alat berat milik perusahaan oleh massa penambang tidak boleh terulang kembali. Hukum dan ketertiban harus ditegakkan melalui negosiasi yang bermartabat.

Ia mengingatkan manajemen perusahaan bahwa masyarakat penambang tradisional merupakan warga lokal yang wajib dimanusiakan dan diberikan ruang penghidupan. Korporasi didesak merombak pola komunikasi kultural dengan masyarakat yang sudah puluhan tahun mendiami wilayah konsesi tersebut.

“Kami sudah turun langsung ke lapangan dan melihat kondisi rill di sana. Pada prinsipnya, masyarakat sangat menghormati hukum dan siap bernegosiasi jika dilakukan dengan pendekatan yang humanis. Karena itu, pihak korporasi harus mengambil langkah bijak dan persuasif,” cetus Saipul.

Mengenai akses transportasi, bupati menguraikan bahwa percepatan konstruksi proyek bendung oleh BWSS dan perusahaan secara otomatis akan menutup jalur konvensional warga. Untuk itu, forum sepakat mendorong pembuatan jalur alternatif khusus agar mobilitas pekerja lokal tidak terganggu tanpa merusak lini proyek perusahaan.

“Para pengojek tambang sangat bergantung pada akses jalan tersebut untuk menghidupi keluarga mereka. Kita harus merumuskan rute alternatif secepatnya agar aktivitas ekonomi rakyat tetap berputar lurus tanpa menghambat progres konstruksi,” terangnya.

Di akhir pertemuan, Bupati Saipul meminta semua pihak untuk terus mengawal iklim diskusi yang sehat, konstruktif, dan transparan agar komitmen yang disepakati bersama dapat segera dieksekusi di lapangan secara konsisten.

Advertorial

Targetkan Cetak Ratusan Doktor: Rektor Eduart Wolok Pacu Dosen Muda UNG Segera Studi Lanjut

Published

on

UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terus memacu peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) akademiknya. Komitmen tersebut diwujudkan secara konkret lewat penyelenggaraan Sosialisasi Penguatan Akses Studi Lanjut bagi Dosen Muda yang berlangsung di Ruang Sidang Senat Gedung Rektorat UNG, Kamis (18/06/2026).

Agenda strategis yang diikuti oleh puluhan dosen muda dari berbagai fakultas ini dibuka langsung oleh Rektor UNG, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., didampingi Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Abdul Hafidz Olii, M.Si. Demi mematangkan kesiapan para dosen, UNG menghadirkan ekonom sekaligus akademisi terkemuka, Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, M.S., sebagai narasumber utama untuk membedah strategi taktis menembus beasiswa doktoral (S3).

Dalam arahannya, Rektor UNG Prof. Eduart Wolok menegaskan bahwa akselerasi studi lanjut bagi tenaga pendidik bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan investasi jangka panjang universitas. Peningkatan kualifikasi doktor dinilai berbanding lurus dengan lonjakan mutu pendidikan, produktivitas riset, serta mempertajam taji kampus dalam menjawab tantangan pembangunan nasional.

“Penguatan kapasitas dosen melalui pendidikan lanjutan adalah pilar utama dalam membangun UNG yang unggul dan berdaya saing global. Dosen dengan kompetensi akademik tinggi akan menjadi motor penggerak utama dalam mendongkrak kualitas pembelajaran, kedalaman penelitian, dan hilirisasi pengabdian masyarakat,” ujar Eduart.

Melalui forum ini, para dosen muda distimulus untuk merancang peta jalan (roadmap) studi mereka secara matang. Langkah itu dimulai dari penentuan spesifikasi bidang keilmuan, penyiapan proposal riset yang linier dan relevan, hingga pembentukan jejaring akademik global demi menopang karier fungsional ke depan.

Senada dengan hal itu, Prof. Noer Azam Achsani dalam pemaparannya membagikan resep sukses menempuh studi lanjut di tengah kesibukan mengajar. Ia menggarisbawahi bahwa kesuksesan seorang akademisi tidak hanya ditunjang oleh melimpahnya peluang beasiswa, melainkan oleh faktor komitmen, konsistensi, dan ketahanan mental peneliti.

“Dosen harus memiliki visi keilmuan yang rigid dan fokus pada pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Mulailah membangun komunikasi yang intens dengan calon promotor, tingkatkan keterlibatan dalam forum ilmiah, dan perluas jejaring (networking) dengan institusi mitra,” papar Prof. Noer Azam.

Mantan Dekan Sekolah Bisnis IPB ini juga mengingatkan bahwa publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi merupakan indikator sahih pengakuan akademik, baik di level nasional maupun internasional. Oleh karena itu, ia mendorong dosen muda UNG untuk aktif menginisiasi kolaborasi riset lintas instansi dan menjalani setiap proses akademik dengan penuh kesabaran serta disiplin tinggi.

Continue Reading

Advertorial

Empat Bulan Digodok Ketat: Bupati Saipul Mbuinga Resmi Lantik 41 Pejabat Baru Pohuwato

Published

on

Pohuwato – Gerbong mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato kembali bergerak. Sebanyak 41 pejabat yang terdiri dari eselon Administrator, Pengawas, Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Pohuwato, hingga Pejabat Fungsional Pengawas resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, Rabu (17/06/2026).

Prosesi sakral yang berlangsung khidmat di Ruang Rapat Gunung Pani, Kantor Bupati Pohuwato tersebut turut dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Achmad Djuuna, Asisten Pemerintahan dan Kesra Zulkifli Umar, Inspektur Daerah Irfan Saleh, Kepala BPKPD Teti Alamri, Kepala Dinas Kesehatan Fidi Mustafa, serta Plt. Kepala BKPSDM Sarlina Labaco.

Dalam arahannya, Bupati Saipul A. Mbuinga menegaskan bahwa pengisian dan pergeseran formasi jabatan ini bukan merupakan kebijakan instan. Proses penyaringan figur-figur tersebut telah melalui fase penggodokan yang sangat selektif dan memakan waktu hingga hitungan bulan.

“Kurang lebih selama empat bulan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggodok proses ini. Ini perjalanan yang cukup panjang dan sangat ketat, hingga akhirnya hari ini melahirkan pejabat-pejabat yang dinilai paling layak mengemban amanah baru. Tentunya, amanah ini wajib dijalankan secara profesional, disiplin, dan penuh tanggung jawab,” ujar Saipul.

Bupati menaruh harapan besar, khususnya kepada para Kepala UPTD Puskesmas yang baru dikukuhkan. Mereka diinstruksikan bergerak cepat melakukan akselerasi pelayanan medis di lapangan, terutama dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor kesehatan publik.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Bumi Panua ini menepis spekulasi negatif yang berkembang di lingkungan birokrasi terkait pergeseran posisi tersebut. Ia menegaskan bahwa kebijakan mutasi ini murni didasarkan atas kebutuhan organisasi dan pertimbangan performa kerja, bukan sebagai bentuk hukuman atau sanksi disiplin bagi pejabat tertentu.

“Ada yang bertukar tempat tugas, namun itu bukan berarti kinerja mereka di tempat lama buruk. Justru karena mereka dinilai memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik, maka kami tempatkan pada posisi strategis lain yang sedang membutuhkan akselerasi pelayanan kepada masyarakat,” jelas Saipul.

Ia juga meminta kepada para ASN yang belum mendapatkan kesempatan promosi atau menduduki jabatan tertentu untuk tidak berkecil hati. Pemkab Pohuwato dipastikan akan terus memetakan potensi dan aspirasi setiap abdi negara secara objektif sesuai koridor regulasi yang berlaku.

“Tidak ada unsur penghukuman dalam mutasi dan rotasi kali ini. Indikator utama kami adalah profesionalitas. Mengapa prosesnya sampai memakan waktu empat bulan? Karena kami ingin melahirkan barisan birokrat yang benar-benar kredibel dan dapat dipercaya penuh dalam menjalankan roda pemerintahan,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Saipul mengingatkan para pejabat terlantik agar senantiasa membentengi diri dengan integritas. Status jabatan definitif yang kini disandang harus dijawab dengan loyalitas kerja yang konkret, mengingat masih banyak ASN lain yang juga mendambakan kepercayaan serupa.

Continue Reading

Advertorial

Pimpin Apel Korpri Juni 2026: Langkah Tegas Pj Sekda Pohuwato Evaluasi Kinerja Paruh Tahun

Published

on

Pohuwato – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, Achmad Djuuna, mendesak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato untuk mengonversi momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai stimulus peningkatan mutu pelayanan publik. ASN dituntut melakukan lompatan kinerja dan meninggalkan pola kerja konvensional yang cenderung monoton.

Seruan transformatif tersebut ditegaskan Pj Sekda saat bertindak sebagai pembina Apel Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tingkat Kabupaten Pohuwato yang digelar di halaman Kantor Bupati Pohuwato, Rabu (17/06/2026). Agenda rutin tersebut diikuti oleh para asisten, staf ahli bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ratusan abdi negara di lingkungan Pemkab Pohuwato.

Dalam amanat tertulis Bupati Pohuwato yang dibacakannya, Achmad Djuuna menggarisbawahi bahwa pelaksanaan apel kali ini memiliki nilai filosofis dan strategis yang sangat istimewa. Selain menjadi instrumen penguatan disiplin, loyalitas, dan profesionalitas korps, momentum ini bertepatan dengan fajar Tahun Baru Islam 1448 Hijriah sekaligus menandai transisi paruh tahun anggaran 2026.

“Momentum ini memaksa kita semua untuk berhenti sejenak, melakukan evaluasi mendalam, dan merefleksikan kembali peta jalan pengabdian yang telah kita lalui. Pergantian tahun dalam kalender Hijriah harus dimaknai sebagai refleksi peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Sebuah gerakan peradaban besar yang bukan sekadar perpindahan geografis, melainkan lompatan menuju kondisi yang lebih kuat, tangguh, dan bermartabat,” ujar Achmad Djuuna.

Achmad menegaskan, spirit hijrah tersebut wajib diadopsi secara konkret oleh seluruh anggota Korpri dalam mengeksekusi program kerja dan melayani masyarakat di Bumi Panua.

“Kita harus berhijrah dari pola kerja yang biasa-biasa saja menuju standar pelayanan yang luar biasa. Hijrah dari budaya menunda pekerjaan menjadi budaya kerja yang cepat, tepat, dan tuntas. Kita harus bermigrasi dari sekadar menjalankan rutinitas formalitas menuju ekosistem kerja yang kaya akan inovasi serta ketulusan pengabdian,” lugasnya.

Lebih lanjut, Pj Sekda mengingatkan jajarannya bahwa Pemkab Pohuwato kini telah resmi menginjak paruh kedua tahun anggaran 2026. Oleh karena itu, seluruh pimpinan perangkat daerah diinstruksikan segera membedah rapor capaian program kerja serta melakukan kalkulasi ketat terhadap target pembangunan yang belum terpenuhi.

“Ini adalah masa krusial untuk mengukur sejauh mana target pembangunan daerah terealisasi. Evaluasi total harus berjalan. Program yang berkinerja baik wajib dipertahankan dan ditingkatkan, sementara sektor yang masih rapor merah harus diintervensi dan diperbaiki seketika,” cetusnya.

Di samping itu, ia mewanti-wanti para ASN untuk terus membentengi diri dengan integritas, memperketat disiplin kerja, serta membangun kultur pelayanan yang humanis, inklusif, dan responsif terhadap keluhan masyarakat sipil.

“Jadilah ASN yang hadir sebagai pemberi solusi di tengah masyarakat, bukan justru menjadi bagian dari benang kusut persoalan. Tampillah sebagai pelayan publik yang menghadirkan kemudahan birokrasi, bukan malah menciptakan sekat kesulitan,” tegas Achmad Djuuna.

Menutup arahannya, atas nama Pemkab Pohuwato, Achmad melayangkan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Korpri yang sejauh ini konsisten menunjukkan dedikasi dan loyalitas tinggi dalam roda pemerintahan. Ia mengajak seluruh abdi negara menyongsong semester kedua tahun 2026 dengan komitmen kolektif demi mewujudkan Pohuwato yang maju, sejahtera, religius, dan berdaya saing global.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler