UNG – Limbah pengolahan gula aren yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal kini disulap menjadi produk bernilai tambah oleh tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Melalui terobosan inovasi bertajuk BioNira Zero Waste, limbah buah kolang-kaling dan kulitnya berhasil diolah menjadi serbuk serat Nano Fiber serta pelet biomassa yang berpotensi membuka keran ekonomi baru bagi warga Desa Dulamayo Selatan, Kabupaten Gorontalo.

Program berwawasan lingkungan bertajuk “BioNira Zero Waste: Inovasi Nano Fiber dan Pelet Biomassa Limbah Biji Nira Berbasis Pemberdayaan Karang Taruna Dulamayo Selatan” ini digawangi oleh akademisi UNG, yakni Rifka Anggraini Anggai, M.Farm., Dr. Dra. Hj. Sri Endang Saleh, M.Si., dan Angry Pratama Solihin, M.Sc. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil lolos dan meraih pendanaan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Kemdiktisaintek Tahun Anggaran 2026.

Gagasan ini berawal dari penelusuran tim terhadap masifnya aktivitas pengolahan gula aren di Desa Dulamayo Selatan yang melibatkan banyak pengrajin dan pelaku usaha mikro. Di balik geliat ekonomi tersebut, menyisa tumpukan limbah biji nira dan kulit kolang-kaling yang terbuang begitu saja. Kondisi ini mendorong tim UNG menyajikan pendekatan zero waste untuk mengolah sisa bahan produksi menjadi produk baru, sekaligus merangkul Karang Taruna setempat sebagai mitra utama penggerak inovasi di tingkat desa.

Ketua Tim Pengabdian UNG, Rifka Anggraini Anggai, membeberkan bahwa program ini memanfaatkan daging buah kolang-kaling dan kulitnya untuk menghasilkan dua jenis komoditas berbeda. Daging kolang-kaling diolah menjadi serbuk serat Nano Fiber menggunakan peralatan produksi yang diserahterimakan langsung kepada pemuda Karang Taruna, sementara bagian kulitnya diekstrak menjadi bahan baku pelet biomassa ramah lingkungan.

“Buah kolang-kaling kami olah dengan beberapa alat yang kami berikan kepada pengurus Karang Taruna untuk dijadikan serbuk serat Nano Fiber, sementara kulitnya dijadikan pelet biomassa yang ramah lingkungan,” jelas Rifka.

Tidak berhenti pada hibah sarana dan prasarana penunjang, tim riset UNG turut memberikan pendampingan teknis secara berkala agar Karang Taruna mampu melangsungkan proses produksi secara presisi. Pendampingan meliputi tata cara pengolahan bahan baku hingga penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembuatan serbuk serat Nano Fiber dan pelet biomassa. Langkah edukatif ini menjadi fondasi penting bagi para pemuda dalam menjaga konsistensi mutu produk dan menjamin keberlanjutan usaha.

Penguatan kapasitas mitra juga diselaraskan dengan strategi pemasaran modern dan digital branding. Melalui optimalisasi berbagai platform digital, produk yang dikembangkan diharapkan mampu merambah pangsa pasar yang lebih luas. Dengan demikian, alih teknologi ini tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis mengolah limbah, tetapi juga membentuk kecakapan manajerial dalam mengelola rantai pasok hingga promosi ke calon konsumen.

Melalui kehadiran BioNira Zero Waste, UNG sukses menggeser paradigma masyarakat dalam memandang limbah gula aren—dari sekadar sampah sisa produksi menjadi sumber daya produktif bernilai jual tinggi. Pelibatan Karang Taruna menjadi simpul krusial dalam membangun kemandirian ekonomi desa sekaligus mengukuhkan peran pemuda sebagai aktor utama pembangunan berbasis potensi lokal.

Program ini diharapkan menjadi batu pijakan awal bagi optimalisasi pemanfaatan limbah aren di Kabupaten Gorontalo. Berbekal sentuhan teknologi tepat guna, pendampingan terstruktur, serta strategi pemasaran digital, inovasi BioNira Zero Waste mempertegas komitmen UNG dalam menghadirkan kepakaran akademis yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Kota Gorontalo – Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kota Gorontalo Bersatu (AMKGB) mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Gorontalo, Rabu (14/10/2026).

Kedatangan massa tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan moral secara terbuka kepada Wali Kota Gorontalo, H. Adhan Dambea, S.Sos., S.H., M.A., yang saat ini tengah menghadapi proses hukum terkait polemik status administrasi eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf Gorontalo.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, meminta Polda Gorontalo menghentikan upaya dugaan kriminalisasi terhadap Wali Kota Adhan Dambea. Kedua, mendesak jajaran kepolisian untuk menuntaskan penyidikan perkara dugaan perusakan kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Gorontalo serta menindak tegas para terduga pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Di hadapan awak media, Adhan Dambea mengaitkan polemik hukum yang menjerat dirinya saat ini sebagai buntut penanganan kasus perusakan kantor Satpol PP Kota Gorontalo pada tahun 2025 lalu yang sempat ia teruskan hingga ke Kapolri. Ia menduga, langkah tegasnya mempertanyakan penanganan perkara perusakan fasilitas negara tersebut turut memicu bergulirnya persoalan hukum terkait eks rumah jawatan.

Adhan membeberkan, persoalan awal bermula ketika jajaran Satpol PP Kota Gorontalo melakukan penertiban terhadap tempat usaha yang menjual minuman keras tanpa izin. Menurut penjelasannya, lokasi usaha tersebut diduga milik orang tua dari oknum anggota kepolisian. Penertiban tersebut sempat diwarnai perlawanan yang melibatkan oknum polisi hingga terjadi perselisihan dan perkelahian fisik di lapangan.

Pasca-kejadian tersebut, sejumlah oknum anggota polisi mendatangi kantor Satpol PP Kota Gorontalo dan melakukan pengrusakan terhadap sejumlah fasilitas kantor.

“Dari masalah itu, teman-teman kami Satpol PP sudah ditahan dan menjalani hukuman. Ada yang satu bulan, ada yang enam bulan. Tapi dari pihak mereka, belum ada penindakan atas pengrusakan kantor Satpol PP,” ungkap Adhan.

Guna menuntut keadilan, Adhan menyurati Kapolda Gorontalo dengan tembusan resmi kepada Kapolri untuk mempertanyakan kepastian hukum atas penanganan kasus perusakan kantor Satpol PP tersebut.

“Bahkan pihak Mabes Polri turut mempertanyakan mengapa kasus yang terjadi pada 2025 belum ditangani hingga 2026. Mereka juga kaget,” tambahnya.

Atas dasar dinamika tersebut, Adhan menduga timbul resesi hubungan yang berujung pada upaya mengarahkan keputusan administratifnya terkait eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf menjadi perkara pidana. Menurut Adhan, keputusan pemerintah daerah dalam ranah administrasi pemerintahan seharusnya diuji melalui mekanisme hukum yang tepat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Seharusnya, kalau mau dipermasalahkan terkait eks rumah jawatan ini, harus lewat perdata di PTUN, bukan di Polda Gorontalo,” tegasnya.

Sementara itu, kehadiran para ASN dalam aksi unjuk rasa tersebut sempat memicu sorotan publik terkait dugaan terganggunya pelayanan masyarakat. Menjawab tudingan tersebut, Adhan menegaskan bahwa partisipasi para ASN merupakan bentuk dukungan terhadap institusi kepemimpinan wali kota.

Ia juga membantah tegas anggapan bahwa aksi tersebut mengganggu jalannya pelayanan publik. Menurutnya, demonstrasi sengaja dirancang pada sore hari agar para pegawai dapat menyelesaikan seluruh tugas dan kewajiban pelayanan masyarakat pada pagi hingga siang hari.

“Soal pelayanan yang disebut terganggu karena mereka ikut demo ini, kata siapa terganggu? Sengaja demo kita gelar sore hari karena mereka masih bekerja di pagi hari. Jadi tidak ada pelayanan publik yang terganggu,” pungkas Adhan.

Kota Gorontalo – Kuasa hukum Pemerintah Kota Gorontalo, Rauf Abdul Azis, menyoroti pernyataan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Gorontalo, Maruli Pardede, terkait penanganan kasus Eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf Gorontalo.

Dalam pemberitaan salah satu media online, Maruli menyebut proses kerja tim bentukan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, berlangsung sangat singkat.

Menanggapi hal itu, Rauf menegaskan bahwa kajian yang dilakukan tim pengkaji berbeda dengan kajian substansi cagar budaya. Menurutnya, tim yang dibentuk untuk mengkaji keputusan tersebut berfokus pada aspek administrasi dan prosedur penerbitan keputusan, bukan menentukan nilai sejarah maupun status cagar budaya bangunan.

“Kita kan hanya administrasi yang dikaji, bukan cagar budayanya,” tegas Rauf.

Pria yang akrab disapa Ka Sindu itu menjelaskan, proses pencabutan keputusan terkait Eks Rumah Jawatan dilakukan dengan mengacu pada UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Ia menyatakan, pihaknya menelaah aspek administrasi dan prosedur penerbitan keputusan tersebut secara terperinci.

Bagi Ka Sindu, dalam melakukan kajian, substansinya berbeda dengan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang menetapkan Eks Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf
sebagai bangunan Cagar Budaya yang notabenenya sangat janggal di mata perundang-undangan. Menurutnya, kajian tersebut disebut hanya berlangsung selama satu hari.

“Jika kajian tim pengkaji SK dipersoalkan, maka seharusnya kajian TACB yang hanya sehari juga ikut dipersoalkan,” tandas Sindu.

Dia menjelaskan, kajian untuk menentukan nilai kesejarahan suatu bangunan semestinya dilakukan secara mendalam dengan dukungan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menilai, proses tersebut perlu melibatkan berbagai sumber sejarah, termasuk menggali keterangan dari para pelaku atau pihak yang mengetahui sejarah bangunan. Kajian, menurutnya, tidak cukup hanya bertumpu pada satu sumber buku, terlebih jika buku tersebut ditulis oleh Ketua TACB, Joni Apriyanto.

Rauf menegaskan, perbedaan ruang lingkup kajian administrasi dan kajian substansi cagar budaya harus dipahami secara tepat.