Kot Gorontalo – Polemik penetapan status cagar budaya terhadap eks bangunan Rumah Jawatan Kantor Pos dan Telegraf di Kota Gorontalo kembali menyita perhatian publik. Sengketa yang berkaitan dengan keabsahan status hukum bangunan bersejarah tersebut kini tengah bergulir dalam proses penyidikan di Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo.

Wali Kota Gorontalo, H. Adhan Dambea, S.Sos., S.H., M.A., secara terbuka mempertanyakan dasar rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) pada tahun 2019 silam. Menurutnya, rekomendasi TACB tersebut diduga kuat tidak mempertimbangkan secara menyeluruh aspek legalitas kepemilikan lahan tempat bangunan itu berdiri.

Adhan membeberkan bahwa lahan tempat berdiri eks bangunan tersebut sejatinya telah berstatus hak milik pribadi sejak tahun 2004. Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo menilai terdapat beberapa ketentuan penting dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang diabaikan—khususnya Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (3) yang mengatur mekanisme ganti rugi serta tata cara pengalihan hak atas tanah.

Di samping persoalan kepemilikan lahan, Pemkot Gorontalo juga menyoroti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya. Dalam perda tersebut, sejumlah cagar budaya secara eksplisit terdaftar resmi, antara lain Kantor Pos, Pelni, Masjid Hunto, Masjid Agung, dan Menara. Namun, eks bangunan Rumah Jawatan Kantor Pos tidak tercantum di dalam daftar lampiran regulasi tersebut.

Perselisihan mengenai status lahan ini sebelumnya telah dibawa ke ranah peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Gorontalo. Perdata hukum antara pemilik lahan pribadi dan Pemkot Gorontalo tersebut kemudian berujung pada penyelesaian damai melalui penerbitan Akta Perdamaian.

Salah satu poin krusial dalam akta kesepakatan damai tersebut memerintahkan Pemkot Gorontalo untuk melakukan kajian ulang serta meninjau kembali Surat Keputusan (SK) Wali Kota Nomor 126/10/II/2020 tentang Penetapan Cagar Budaya.

Guna menindaklanjuti putusan tersebut, Pemkot Gorontalo lantas menerbitkan SK Wali Kota Nomor 350 tentang Pencabutan Status Cagar Budaya pada bangunan eks rumah jawatan tersebut. Langkah ini ditempuh setelah dilakukan evaluasi terhadap ketentuan perundang-undangan serta aturan daerah yang melandasi penetapan sebelumnya.

Adhan menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang penuh untuk menetapkan sekaligus mencabut status cagar budaya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terlebih ketika ditemukan cacat prosedur atau adanya amar putusan hukum yang mewajibkan peninjauan kembali.

Ia juga menepis tudingan yang menyebutkan bahwa SK pencabutan status cagar budaya yang diterbitkannya memuat instruksi untuk merobohkan fisik bangunan eks Rumah Jawatan Kantor Pos.

“Dalam SK tersebut tidak ada narasi membongkar rumah jawatan atau tidak ada perintah membongkar,” tegas Adhan.

Lebih lanjut, Adhan membantah tuduhan bahwa dirinya terlibat dalam aksi tindak pidana perusakan cagar budaya. Ia menyatakan bahwa masukan yang sempat disampaikannya murni sebatas usulan pemanfaatan bangunan untuk kegiatan ekonomi, bukan perintah untuk merubuhkan.

“Saya tidak memerintah membongkar, atau bahkan terlibat dalam aksi perusakan cagar budaya. Saya hanya sarankan buat rumah makan atau restoran,” tandasnya.

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, H. Adhan Dambea, S.Sos., S.H., M.A., kembali menerima kedatangan rombongan penambang yang menyampaikan pengaduan terkait dugaan tindakan pemerasan oleh oknum petugas. Pertemuan ini merupakan audiensi lanjutan atas keluhan serupa yang sebelumnya sempat diutarakan kepada orang nomor satu di Kota Gorontalo tersebut.

Berbeda dari pertemuan pertama, para penambang kali ini membawa serta sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan praktik pemerasan yang mereka alami di lapangan. Kendati demikian, berkas yang disodorkan tersebut dinilai belum cukup valid dan kuat oleh Adhan untuk dijadikan dasar hukum dalam menindaklanjuti laporan secara resmi.

Adhan secara tegas mengingatkan bahwa setiap tuduhan pelanggaran hukum mutlak disertai pembuktian yang jelas, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Ia enggan merespons laporan yang hanya bersandar pada pengakuan lisan tanpa ditopang alat bukti yang otentik.

“Yang mereka bawa tidak begitu valid. Saya tolak, saya minta buktinya harus akurat,” tegas Adhan kepada awak media.

Meski belum dapat menerima berkas yang dibawa pada pertemuan tersebut, wali kota dua periode ini memastikan bahwa dirinya tetap memberi ruang terbuka bagi para penambang untuk kembali datang menyampaikan pengaduan. Ia meminta mereka segera melengkapi bukti-bukti teknis yang diperlukan agar indikasi pemerasan oleh oknum tersebut dapat ditelusuri secara terang benderang.

Menurut Adhan, keberanian warga untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang harus diselaraskan dengan kesiapan menyajikan fakta. Dengan demikian, aduan tersebut tidak membentur tembok hampa atau sekadar berhenti sebagai desas-desus, melainkan dapat diproses berdasarkan fakta empiris yang teruji.

“Saya siap membawanya ke Pak Presiden,” cetus pimpinan daerah Gorontalo tersebut.

Ia juga menyuntikkan keberanian kepada para penambang agar tidak gentar melaporkan tindakan pemerasan maupun perlakuan sewenang-wenang dari oknum mana pun, sepanjang laporan itu dipayungi bukti yang sah.

Adhan bahkan menegaskan komitmen pasang badan untuk memberikan pendampingan penuh bagi masyarakat penambang yang tengah memperjuangkan keadilan, selama perjuangan tersebut berdiri di atas landasan laporan yang valid.

“Saya akan pasang badan, asalkan buktinya kuat,” pungkas Adhan.

Sikap konsisten ini mempertegas komitmen Adhan Dambea dalam mengawal aspirasi masyarakat kecil, sekaligus mengedukasi warga akan krusialnya keabsahan alat bukti dalam pembuktian perkara hukum.

UNG – Limbah pengolahan gula aren yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal kini disulap menjadi produk bernilai tambah oleh tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Melalui terobosan inovasi bertajuk BioNira Zero Waste, limbah buah kolang-kaling dan kulitnya berhasil diolah menjadi serbuk serat Nano Fiber serta pelet biomassa yang berpotensi membuka keran ekonomi baru bagi warga Desa Dulamayo Selatan, Kabupaten Gorontalo.

Program berwawasan lingkungan bertajuk “BioNira Zero Waste: Inovasi Nano Fiber dan Pelet Biomassa Limbah Biji Nira Berbasis Pemberdayaan Karang Taruna Dulamayo Selatan” ini digawangi oleh akademisi UNG, yakni Rifka Anggraini Anggai, M.Farm., Dr. Dra. Hj. Sri Endang Saleh, M.Si., dan Angry Pratama Solihin, M.Sc. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil lolos dan meraih pendanaan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Kemdiktisaintek Tahun Anggaran 2026.

Gagasan ini berawal dari penelusuran tim terhadap masifnya aktivitas pengolahan gula aren di Desa Dulamayo Selatan yang melibatkan banyak pengrajin dan pelaku usaha mikro. Di balik geliat ekonomi tersebut, menyisa tumpukan limbah biji nira dan kulit kolang-kaling yang terbuang begitu saja. Kondisi ini mendorong tim UNG menyajikan pendekatan zero waste untuk mengolah sisa bahan produksi menjadi produk baru, sekaligus merangkul Karang Taruna setempat sebagai mitra utama penggerak inovasi di tingkat desa.

Ketua Tim Pengabdian UNG, Rifka Anggraini Anggai, membeberkan bahwa program ini memanfaatkan daging buah kolang-kaling dan kulitnya untuk menghasilkan dua jenis komoditas berbeda. Daging kolang-kaling diolah menjadi serbuk serat Nano Fiber menggunakan peralatan produksi yang diserahterimakan langsung kepada pemuda Karang Taruna, sementara bagian kulitnya diekstrak menjadi bahan baku pelet biomassa ramah lingkungan.

“Buah kolang-kaling kami olah dengan beberapa alat yang kami berikan kepada pengurus Karang Taruna untuk dijadikan serbuk serat Nano Fiber, sementara kulitnya dijadikan pelet biomassa yang ramah lingkungan,” jelas Rifka.

Tidak berhenti pada hibah sarana dan prasarana penunjang, tim riset UNG turut memberikan pendampingan teknis secara berkala agar Karang Taruna mampu melangsungkan proses produksi secara presisi. Pendampingan meliputi tata cara pengolahan bahan baku hingga penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembuatan serbuk serat Nano Fiber dan pelet biomassa. Langkah edukatif ini menjadi fondasi penting bagi para pemuda dalam menjaga konsistensi mutu produk dan menjamin keberlanjutan usaha.

Penguatan kapasitas mitra juga diselaraskan dengan strategi pemasaran modern dan digital branding. Melalui optimalisasi berbagai platform digital, produk yang dikembangkan diharapkan mampu merambah pangsa pasar yang lebih luas. Dengan demikian, alih teknologi ini tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis mengolah limbah, tetapi juga membentuk kecakapan manajerial dalam mengelola rantai pasok hingga promosi ke calon konsumen.

Melalui kehadiran BioNira Zero Waste, UNG sukses menggeser paradigma masyarakat dalam memandang limbah gula aren—dari sekadar sampah sisa produksi menjadi sumber daya produktif bernilai jual tinggi. Pelibatan Karang Taruna menjadi simpul krusial dalam membangun kemandirian ekonomi desa sekaligus mengukuhkan peran pemuda sebagai aktor utama pembangunan berbasis potensi lokal.

Program ini diharapkan menjadi batu pijakan awal bagi optimalisasi pemanfaatan limbah aren di Kabupaten Gorontalo. Berbekal sentuhan teknologi tepat guna, pendampingan terstruktur, serta strategi pemasaran digital, inovasi BioNira Zero Waste mempertegas komitmen UNG dalam menghadirkan kepakaran akademis yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.