NEWS – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal, angkat bicara terkait sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai keberadaan tambang emas ilegal di wilayah yang selama ini disebut dekat dengan Mandalika. Iqbal menjelaskan bahwa lokasi tambang yang dimaksud sebenarnya berada di Sekotong, Lombok Barat, yang jaraknya cukup jauh dari kawasan Mandalika.

“Sebenarnya, yang dibicarakan adalah yang terletak di selatan, tepatnya di Sekotong, tetapi jaraknya cukup jauh dari Mandalika,” ujarnya kepada wartawan di Mataram, Selasa (28/10/2025).

Menurut Gubernur Iqbal, keberadaan tambang emas ilegal di manapun dapat berdampak sosial dan lingkungan yang merugikan. Ia menegaskan, “Namun, prinsipnya, tambang ilegal di mana saja tetaplah ilegal, baik itu dekat atau jauh dari Mandalika, dan akan menimbulkan efek sosial serta lingkungan yang merugikan.”

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat untuk menyelesaikan permasalahan tambang ilegal ini. “Saya justru meminta dokumen-dokumen itu untuk saya pelajari dan memahami peran apa yang harus kita lakukan sebagai Pemerintah Provinsi di situ,” imbuhnya. Iqbal juga mengakui belum memiliki data akurat terkait jumlah tambang ilegal di NTB, namun menyebut bahwa keberadaan tambang ilegal di Lombok dan Sumbawa sudah diketahui luas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah mengungkapkan keberadaan tambang emas ilegal di Sekotong, Lombok Barat, yang diperkirakan mampu memproduksi hingga 3 kilogram emas per hari. Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V KPK, Dian Patria, menyebut tambang tersebut hanya berjarak sekitar satu jam perjalanan dari kawasan wisata Mandalika.

“Ini adanya di Lombok, Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat. Ini tambang ilegal ini, tambang emas, 3 kg satu hari,” ujar Dian Patria saat acara Minerba Convex 2025 di Jakarta pekan lalu.

KPK mengungkapkan bahwa tambang ilegal tersebut telah disegel sejak tahun 2024 bersama Kementerian Kehutanan serta diduga dikelola oleh tenaga kerja asing asal China. Namun upaya penegakan hukum masih mengalami kendala. Selain itu, sempat ada upaya memasukkan tambang ilegal ini ke dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), meskipun masyarakat di sekitar tidak memahami bahasa Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kementeriannya hanya mengawasi tambang dengan izin resmi dan menyerahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum terhadap tambang tanpa izin. “ESDM mengawasi, mengelola tambang itu yang ada izinnya. Kalau nggak ada izinnya, bisa aparat penegak hukum maupun Gakkum ya proses hukum aja,” katanya.

Kepala Dinas ESDM NTB, Samsudin, juga meluruskan bahwa lokasi tambang yang dimaksud sudah berbeda kabupaten dengan Mandalika dan telah disegel oleh KPK sejak tahun lalu. Dari keterangan berbagai pihak, penegakan hukum masih menjadi tantangan utama dalam mengatasi tambang emas ilegal di NTB.

Bengkulu – Ratusan keluarga penerima bantuan sosial (Bansos) di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, memilih untuk mengundurkan diri setelah rumah mereka ditempeli stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” oleh Dinas Sosial setempat. Program pemasangan stiker ini dimulai sejak 20 Oktober 2025 dan dilakukan secara acak di beberapa wilayah, seperti Kelurahan Pasar Ujung dan Padang Lekat.

Helmi Johan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang, menjelaskan bahwa tujuan pemasangan stiker ini adalah sebagai bentuk edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Ia mengungkapkan, “Sebenarnya, pemasangan stiker ini bertujuan untuk edukasi dan sosialisasi. Bagi warga yang masih berkeinginan untuk menerima Bansos, stiker tersebut akan tetap dipasang. Namun, jika mereka memilih untuk mengundurkan diri, maka kami akan mencopot stikernya”.​

Selama proses ini, pihak Dinas Sosial menemukan fakta menarik; beberapa penerima manfaat Bansos ternyata sudah mengalami peningkatan ekonomi. Ada yang sudah memiliki mobil, garasi, hingga rumah dengan keramik berantai. Hal ini memicu sejumlah warga untuk mundur secara sukarela dari program Bansos. Helmi menambahkan, “Ada yang mengundurkan diri secara spontan saat stiker akan dipasang. Ada juga yang datang ke kantor dengan inisiatif sendiri untuk meminta mundur karena merasa perekonomiannya sudah membaik”.​

Salah satu warga yang memutuskan mundur, Darlena, mengatakan, “Kami sudah menerima Bansos selama setahun, dan sekarang ekonomi kami sudah membaik, jadi saya menyatakan mundur dari KPM”. Sikap serupa juga disampaikan oleh seorang penerima Bansos yang telah menikmati bantuan selama tujuh tahun, “Kami sudah menikmati Bansos selama tujuh tahun, jadi kami menyatakan mundur. Kami ingin memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menikmati Bansos juga”.​

Langkah Dinsos Kepahiang ini mendapat sambutan positif dari masyarakat, khususnya dalam upaya menata data bantuan sehingga bantuan sosial lebih tepat sasaran. Data terakhir 2025 mencatat total keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 8.782 dan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 12.896 KPM di Kepahiang. Dengan mundurnya sejumlah penerima yang ekonominya membaik, bantuan bisa dialihkan kepada warga yang lebih membutuhkan, seperti anak yatim piatu dan penyandang disabilitas.​

Selain itu, dari liputan media lain seperti Koran RB dan Investigasibhayangkara, pemasangan stiker tersebut juga dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari stiker kertas hingga cat pilok yang tahan lama. Helmi Johan juga menyampaikan harapannya, “Apa yang sudah kami lakukan ini adalah bagian dari upaya kita melakukan penataan data Bansos. Mudah-mudahan saja, banyak yang mundur secara mandiri”.​

Namun, tindakan pemasangan stiker ini juga menimbulkan reaksi campur aduk di masyarakat. Ada yang merasa malu hingga memilih mundur, sementara ada warga yang mempertanyakan ketepatan data penerima akibat adanya rumah yang tergolong mewah ikut menerima Bansos.

Insiden perselingkuhan seorang polisi wanita, Bripka NW dari Polres Blitar Kota, dengan anggota DPRD Kota Blitar berinisial GP, akhirnya terbongkar lewat penggerebekan di sebuah hotel di kawasan Ngaglik, Kota Batu pada Sabtu dini hari (18/10/2025). Penggerebekan ini bermula dari laporan suami NW yang curiga sang istri menjalin hubungan terlarang dengan GP, seorang anggota dewan muda dari fraksi PPP.​

Kasi Humas Polres Batu, Iptu M Huda, menuturkan, “Kami mendapatkan laporan dari suami NW dan kemudian menindaklanjuti dengan mendatangi sebuah hotel di Ngaglik. Saat itu, memang ditemukan ada NW di salah satu kamar.” Pada proses penggerebekan tersebut, NW ditemukan sendirian di kamar hotel, namun sejumlah barang bukti yang ditemukan memperkuat dugaan perselingkuhan antara NW dan GP. “Barang bukti sementara yang sudah kita amankan di kamar, ada baju, pakaian dalam, handphone, dan barang bukti lain yang saat ini sedang dalam pengembangan. Kebetulan dia (NW) ini tinggal di Blitar dan ke Kota Batu itu mengendarai mobil Toyota Innova milik pria berinisial GP,” jelas Huda.​

Hasil penyelidikan polisi mengungkap identitas GP sebagai anggota DPRD Kota Blitar dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang saat itu menjabat sebagai ketua fraksi. Walau GP tidak berada di kamar saat penggerebekan, keterlibatan dan dugaan hubungan spesial antara keduanya kian kuat. Kasi Humas Polres Blitar Kota, Iptu Samsul Anwar, mengonfirmasi, “Kira-kira demikian (laki-laki merupakan anggota dewan Kota Blitar). Tapi berdasarkan informasi saat kejadian, laki-laki tersebut tidak ada di lokasi,” jelasnya.​

Respon cepat datang dari internal partai. Ketua DPC PPP Kota Blitar, Agus Zunaidi, menyampaikan, “Yang bersangkutan (GP) ketua fraksi PPP, jadi kami sudah bersurat ke ketua DPRD untuk dilakukan penggantian ketua fraksi PPP. Kemudian juga agar dinonaktifkan dari kegiatan, supaya konsentrasi menghadapi masalah itu.” Tindakan menonaktifkan GP ini dilakukan agar yang bersangkutan dapat lebih fokus menghadapi masalah pribadinya tanpa mengganggu agenda partai dan dewan.​

Sejumlah media besar melaporkan bahwa Bripka NW yang berstatus ibu tiga anak telah ditetapkan sebagai tersangka kasus perzinaan. Namun, ia tidak ditahan lantaran ancaman hukuman di bawah satu tahun sesuai pasal 248 KUHP serta masih menjalani pemeriksaan etik internal di Polres Blitar Kota. Status GP pun masih sebagai saksi, dan polisi telah memanggil GP secara resmi untuk dimintai keterangan. Saat ini, aparat berwenang masih mendalami kasus ini dan melakukan pemanggilan lanjutan terhadap GP dengan koordinasi Badan Kehormatan DPRD setempat.