Connect with us

Advertorial

BKD Dinilai Lalai, Ratusan Guru Honorer Tertahan di PPPK Tambahan

Published

on

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Iqbal Al Idrus || Foto istimewa

DEPROV – Nasib 328 guru honorer di Gorontalo yang seharusnya masuk dalam formasi tambahan PPPK paruh waktu hingga kini belum jelas. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Iqbal Al Idrus, mengungkapkan bahwa aspirasi terkait masalah ini telah diterima pihaknya sejak satu bulan lalu.

Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Iqbal bersama anggota Komisi IV dan perwakilan guru honorer telah mendatangi Kementerian PAN-RB serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menyampaikan langsung permohonan penyelesaian masalah tersebut.

Namun, menurut Iqbal, pihak Kemenpan-RB dan BKN mengembalikan pertanyaan itu kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo yang memiliki kewenangan dalam proses perekrutan PPPK paruh waktu.

“Seharusnya 328 guru honorer ini sudah termasuk dalam kuota tambahan PPPK paruh waktu. Tetapi oleh BKD Provinsi Gorontalo, mereka tidak dimasukkan. Akibatnya, para guru ini belum memiliki kejelasan status dan harus segera diperjuangkan nasibnya,” ujar Iqbal.

Ia menilai, kesalahan terletak pada BKD Provinsi Gorontalo yang tidak menambahkan nama-nama guru tersebut dalam formasi tambahan. Pihaknya berharap BKD bersama Gubernur Gorontalo segera melakukan langkah konkret melalui lobi ke Kemenpan-RB dan BKN agar dapat diberikan diskresi untuk memperjuangkan hak 328 guru honorer tersebut.

Para guru honorer saat berunjuk rasa di Kantor BKD Provinsi Gorontalo untuk meminta kejelasan nasib mereka || Foto Majid

“Salahnya BKD Provinsi itu karena tidak memasukkan mereka ke dalam formasi tambahan. Kami berharap Gubernur dan BKD melakukan lobi ke Menpan-RB dan BKN agar dikeluarkan diskresi yang bisa memberi solusi bagi 328 guru honorer ini,” tegas Iqbal.

Sebelum berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat, Komisi IV sempat memanggil BKD Provinsi Gorontalo untuk dimintai keterangan mengenai nasib para guru honorer tersebut. Namun, undangan dari komisi tidak dihadiri pihak BKD, sehingga BKN RI menegaskan bahwa kebijakan ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah.

“BKN RI mengatakan, ini dapurnya daerah. Harusnya eksekutif, dalam hal ini Gubernur dan BKD, lebih berperan aktif menyelesaikan persoalan ini,” jelas Iqbal.

Iqbal mendesak Pemerintah Provinsi Gorontalo, khususnya Gubernur dan BKD, untuk segera berkoordinasi dengan Kemenpan-RB dan BKN RI guna mencarikan solusi terbaik bagi ratusan tenaga pendidik tersebut.

“Saya berharap Gubernur dan BKD segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kami di Komisi IV akan terus mengawal aspirasi ini sampai ada kejelasan bagi para guru honorer,” pungkas Iqbal Al Idrus.

Advertorial

PRESTASI GEMILANG: Angkatan XXII Profesi Ners UNG Lulus Uji Kompetensi Nasional 100 Persen

Published

on

UNG – Sebanyak 66 lulusan Profesi Ners Angkatan XXII Jurusan Keperawatan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) resmi mengikuti prosesi Pengambilan Sumpah Perawat secara khidmat di Gedung Grand Sumberia, Rabu (03/06/2026). Prosesi sakral ini menjadi penanda legalitas dan kesiapan mutlak para lulusan untuk terjun ke dunia kerja sebagai tenaga kesehatan profesional yang mengemban misi kemanusiaan.

Suasana haru dan bangga menyelimuti jalannya acara yang dihadiri langsung oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNG, Mohamad Amir Arham. Turut hadir pula Dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK), Dr. Hartono Hadjarati, S.Pd., M.Pd., jajaran dosen Jurusan Keperawatan, Koordinator Program Studi Pendidikan Ners, serta orang tua pendamping para lulusan.

Koordinator Program Studi Pendidikan Ners UNG, Ibrahim Suleman, menjelaskan bahwa sumpah profesi merupakan fase pemungkas yang wajib dilalui setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan akademik dan profesi klinis sebelum perawat diizinkan memberikan pelayanan kesehatan kepada publik.

Ibrahim memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Angkatan XXII karena berhasil mencatatkan prestasi gemilang, yakni kelulusan 100 persen dalam Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Ners (UKOM) nasional. Menurutnya, capaian impresif first-taker ini merefleksikan tingginya mutu pendidikan akademik di kampus kerakyatan tersebut.

“Angkat sumpah ini menjadi bukti konkret bahwa ke-66 lulusan kami telah memenuhi standar kualifikasi akademik dan legalitas profesional untuk menjalankan praktik keperawatan secara resmi serta siap mengabdikan diri di tengah masyarakat,” ungkap Ibrahim.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNG, Mohamad Amir Arham, menegaskan bahwa lafal sumpah yang diucapkan bukan sekadar formalitas seremonial kelulusan, melainkan sebuah ikatan kontrak moral seumur hidup.

Ia mengingatkan bahwa perawat memegang posisi garda terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan terpadu. Berbekal keilmuan, keterampilan klinis, dan empati yang ditempa selama masa studi, lulusan Ners UNG dituntut mampu menghadirkan layanan kesehatan yang bermutu tinggi, humanis, dan menempatkan keselamatan pasien di atas segalanya.

“Profesi perawat adalah profesi kemanusiaan yang mulia. Melalui integrasi pengetahuan dan integritas moral yang dikukuhkan hari ini, kami berharap alumni UNG mampu mengambil peran krusial dalam menaikkan derajat kesehatan masyarakat luas,” tutur Amir Arham.

Prosesi angkat sumpah ini sekaligus membuka gerbang baru bagi puluhan ners muda tersebut untuk mulai mendistribusikan dedikasi terbaik mereka di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas, klinik swasta, maupun institusi medis strategis di level regional, nasional, hingga internasional.

Continue Reading

Advertorial

KULIAH GRATIS DI UNG: 19 Calon Mahasiswa Bersaing Ketat di Jalur Mandiri Prestasi 2026

Published

on

UNG – Sebanyak 19 calon mahasiswa baru berkompetisi ketat dalam tahapan seleksi jalur Seleksi Mandiri Prestasi Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Tahun Akademik 2026. Para peserta tersebut bersaing memperebutkan kuota emas untuk menempuh pendidikan tinggi dengan fasilitas pembebasan biaya Iuran Pengembangan Institusi (IPI) serta Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Proses seleksi ketat yang meliputi penilaian portofolio dan wawancara mendalam ini digelar di Aula Totombowata Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan (BAKP) UNG, Jumat (05/06/2026). Calon mahasiswa yang berhasil menembus tahapan ini merupakan pemilik rekam jejak mentereng, mulai dari jawara kompetisi tingkat nasional dan internasional, hingga penghafal (hafidz) Al-Qur’an dengan kapasitas hafalan hingga 20 juz.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan UNG, Darman, S.Kom., M.Ap., menjelaskan bahwa jalur Seleksi Mandiri Prestasi ini dihadirkan sebagai bentuk apresiasi nyata dari pihak universitas terhadap talenta muda yang memiliki capaian luar biasa di berbagai bidang.

“Tahun ini tercatat ada 19 peserta yang mengikuti seleksi akhir. Mereka terbagi dalam beberapa kategori, yakni prestasi bidang sains, olahraga, olimpiade, kesenian, serta kategori hafidz Al-Qur’an,” rinci Darman.

Darman menambahkan, proses wawancara dan bedah portofolio ini merupakan instrumen krusial untuk menguji keabsahan seluruh dokumen yang diajukan. Tim seleksi memverifikasi langsung fisik sertifikat penghargaan, sementara bagi kategori hafidz Al-Qur’an, tim penguji langsung melakukan tes hafalan di tempat (muhasabah).

“Melalui tahapan validasi yang ketat ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh rekam jejak prestasi yang diajukan benar-benar valid, autentik, dan memenuhi standar kualifikasi universitas,” imbuhnya.

Di sisi lain, Wakil Rektor Bidang Akademik UNG, Prof. Dr. Abdul Hafidz Olii, M.Si., menuturkan bahwa jalur khusus ini dirancang sebagai komitmen kampus dalam menjaring input mahasiswa unggul yang memiliki kompetensi menonjol di luar jalur reguler.

Kendati menjanjikan kuliah gratis tanpa beban IPI dan UKT, Prof. Abdul Hafidz memberikan catatan tegas bahwa beasiswa institusi ini menerapkan sistem evaluasi berkala yang ketat setiap tahunnya. Mahasiswa yang lolos dituntut wajib mempertahankan kerangka prestasi mereka selama berkuliah di Bumi Gorontalo.

“Fasilitas gratis ini tidak bersifat permanen tanpa syarat. Jika dalam evaluasi tahunan mahasiswa yang bersangkutan tidak lagi mampu menunjukkan capaian prestasi sesuai standar minimum yang disepakati, maka hak pembebasan UKT akan dicabut dan mereka wajib membayar kuliah secara reguler,” tegas Prof. Abdul Hafidz.

Berdasarkan jadwal yang dirilis panitia, hasil akhir kelulusan Seleksi Mandiri Prestasi UNG 2026 akan diumumkan secara resmi pada Senin, 8 Juni 2026. Melalui program ini, UNG berkomitmen membuka pintu pendidikan seluas-luasnya bagi putra-putri terbaik bangsa tanpa perlu terhambat oleh faktor finansial.

Continue Reading

Advertorial

KABAR GEMBIRA: Tiga Kampung Nelayan Merah Putih di Pohuwato Dipastikan Berkontrak Tahun Ini

Published

on

Pohuwato – Komitmen Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam memperjuangkan intervensi pembangunan kawasan pesisir dan penguatan ekonomi masyarakat perikanan terus membuahkan hasil positif. Langkah nyata ini dipertegas melalui pertemuan strategis antara Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, dengan Direktur Penanganan Pelanggaran Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Drs. Halid K. Jusuf, Selasa (02/06/2026).

Pertemuan tersebut berfokus pada pembahasan dan tindak lanjut program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang diinisiasi pemerintah pusat untuk menggenjot modernisasi kawasan perikanan sekaligus mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dalam audiensi tersebut, terungkap kabar baik bahwa dari sembilan lokasi KNMP yang diusulkan oleh Pemkab Pohuwato, sebanyak tiga lokasi dipastikan memasuki tahap kontrak pekerjaan pada tahun anggaran 2026. Ketiga wilayah prioritas tersebut meliputi Desa Bumbulan di Kecamatan Paguat, Desa Torosiaje Jaya di Kecamatan Popayato, serta satu lokasi strategis di Kecamatan Wanggarasi.

“Alhamdulillah, dari hasil pertemuan ini kami mendapatkan informasi yang sangat menggembirakan. Tiga Kampung Nelayan Merah Putih di Pohuwato akan segera berkontrak pada tahun ini. Ini tentu menjadi angin segar bagi masyarakat nelayan yang telah lama menantikan realisasi program tersebut,” ujar Bupati Saipul Mbuinga pascapertemuan.

Bupati menegaskan bahwa jajaran pemerintah daerah berkomitmen mengawal ketat seluruh tahapan administrasi dan teknis agar eksekusi di lapangan berjalan lancar serta tepat waktu. Ia optimistis, akselerasi proyek ini akan memicu pertumbuhan ekonomi baru di sektor maritim daerah.

“Harapan kami tentu agar proyek fisik segera dimulai tanpa kendala berarti. Jika semua proses berjalan simultan, pembangunan KNMP ini akan memberikan dampak pengganda (multiplier effect) bagi kesejahteraan nelayan tradisional kita,” tambahnya.

Meski tiga lokasi telah disetujui, Bupati Saipul tetap melayangkan harapan agar enam usulan lokasi KNMP lainnya dapat diakomodasi oleh kementerian terkait pada gelombang berikutnya. Menurutnya, seluruh usulan tersebut berbasis pada kebutuhan riil di lapangan.

Atas capaian ini, Bupati Saipul menyampaikan apresiasi dan terima kasih mendalam kepada KKP RI, khususnya Ditjen PSDKP, atas perhatian intensif yang diberikan kepada daerah berjuluk Bumi Panua tersebut. Ia juga menginstruksikan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk tidak pasif dan terus menjalin komunikasi jemput bola ke kementerian pusat.

“Saya meminta OPD terkait untuk terus membangun komunikasi vertikal yang intensif dengan pihak kementerian. Kita harus proaktif menjemput bola demi memperjuangkan alokasi program dan anggaran pusat untuk percepatan pembangunan daerah,” tegasnya.

Merespons hal tersebut, Direktur Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP KKP RI, Drs. Halid K. Jusuf, menyatakan kesiapan institusinya untuk memberikan pendampingan penuh dan supervisi ketat dalam pelaksanaan program KNMP di Kabupaten Pohuwato. Pendampingan ini dinilai krusial guna memastikan proyek berjalan sesuai regulasi dan bebas dari penyimpangan hukum.

“Kami akan melakukan pendampingan melekat terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik ini. Tujuannya agar seluruh proses berjalan akuntabel, tepat sasaran, dan menghasilkan kualitas infrastruktur yang kokoh. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci sukses dari program maritim ini,” pungkas Halid Jusuf.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler