BONBOL – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mengambil langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas. Langkah tersebut ditandai dengan penonaktifan seluruh Tim Kerja Bupati, sebagai bagian dari komitmen Bupati Bone Bolango, Drs. H. Ismet Mile, MM, dalam menjaga marwah pemerintahan dan memastikan seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan hukum, etika, dan prinsip birokrasi yang baik.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bone Bolango, Dr. H. Iwan Mustapa, M.Si, mengungkapkan bahwa keputusan ini merupakan arahan langsung dari Bupati Ismet Mile, yang disampaikan dalam rapat pimpinan dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam rapat tersebut, Bupati menegaskan pentingnya menjaga marwah pemerintahan dan memastikan seluruh kegiatan pemerintah dijalankan di atas aturan hukum dan etika birokrasi.

“Bupati menegaskan bahwa marwah pemerintahan harus dijaga. Semua aktivitas pemerintahan harus berjalan di atas aturan hukum dan etika birokrasi. Tidak boleh ada ruang bagi tindakan yang keluar dari koridor tersebut,” ujar Sekda Iwan Mustapa.

Menurut Sekda, kebijakan penonaktifan Tim Kerja Bupati bukan hanya keputusan administratif, tetapi juga langkah moral dan strategis untuk memastikan seluruh urusan pemerintahan dijalankan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan mekanisme kelembagaan yang resmi.

“Arahan Bupati sangat jelas. Pemerintahan harus dijalankan oleh sistem, bukan oleh individu. Dengan langkah ini, Bupati ingin memastikan agar semua fungsi koordinasi dan pelaksanaan program pemerintah berjalan melalui jalur resmi perangkat daerah, bukan melalui tim-tim nonstruktural,” lanjutnya.

Selain itu, Sekda menambahkan bahwa penonaktifan Tim Kerja Bupati bertujuan untuk memperkuat peran dan fungsi setiap perangkat daerah agar bekerja lebih fokus, efektif, dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

“Bupati ingin menjaga agar setiap kebijakan dan kegiatan di lingkungan Pemkab Bone Bolango benar-benar terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini langkah tegas sekaligus pembenahan internal agar pemerintahan berjalan lebih sehat dan profesional,” terang Sekda.

Sekda juga mengungkapkan bahwa Bupati Ismet Mile menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Keputusan ini menjadi pesan moral bagi seluruh ASN dan tenaga pendukung di Bone Bolango agar tetap menjunjung tinggi disiplin, loyalitas, dan integritas dalam bekerja.

“Bupati ingin seluruh aparatur memahami bahwa kepercayaan masyarakat adalah hal yang sangat berharga. Oleh karena itu, setiap tindakan dan kebijakan harus mencerminkan integritas dan akuntabilitas pemerintahan,” ungkap Sekda Iwan Mustapa.

Meski Tim Kerja Bupati dinonaktifkan, Sekda memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik akan tetap berjalan normal melalui mekanisme resmi OPD. Ia mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk menjadikan kebijakan ini sebagai momentum memperkuat semangat kerja kolektif demi kemajuan Bone Bolango.

“Ini bukan langkah untuk menghentikan aktivitas, melainkan untuk menata agar semua berjalan sesuai jalur. Bupati menginginkan pemerintahan yang bersih, kuat, dan fokus pada pelayanan masyarakat. Itu esensi dari kebijakan ini,” tegasnya.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menegaskan keseriusannya dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Sekda menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh aparatur dan elemen masyarakat untuk mendukung langkah-langkah pembenahan ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bermartabat dan dipercaya publik.

“Mari kita jaga bersama marwah pemerintahan Bone Bolango. Setiap kita punya tanggung jawab moral untuk memastikan roda pemerintahan berjalan di jalur yang benar, demi kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah,” pungkas Sekda Iwan Mustapa.

🔊 Dengarkan berita

Bone Bolango, Kabupaten di Provinsi Gorontalo, semakin mantap mempersiapkan diri untuk mensukseskan ajang tiga tahunan Perkemahan Saka Nasional 2025. Sebanyak 52 peserta yang berasal dari 9 Satuan Karya (Saka) di Bone Bolango, serta Dewan Kerja Cabang (DKC) dan Dewan Kerja Ranting (DKR), akan bertindak sebagai Sangga Kerja di Bumi Perkemahan Bongohulawa, Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 2 hingga 9 November 2025.

Lolly Pou Yunus, anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo yang juga menjabat sebagai Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Bone Bolango, menyampaikan bahwa Bone Bolango sudah siap sepenuhnya untuk mendukung dan mensukseskan ajang bergengsi ini. Menurut Lolly, kegiatan ini bukan hanya kesempatan untuk menunjukkan kekuatan dan kesiapan Bone Bolango, tetapi juga untuk memperkenalkan Gorontalo di tingkat nasional dan internasional.

“Bone Bolango sudah siap. Baik peserta, Sangga Kerja DKC, dan DKR yang kami panggil langsung dari semua sudut Bone Bolango. Ada yang berasal dari Bone Pesisir, Bulango Ulu, hingga peserta yang berasal dari Pinogo,” ujar Lolly dengan penuh semangat.

Ajang Perkemahan Saka Nasional 2025 akan dihelat di Bumi Perkemahan Bongohulawa, yang terletak di Kabupaten Gorontalo. Meskipun sempat menjadi salah satu kandidat lokasi bumi perkemahan, tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik sebagai tuan rumah kegiatan, termasuk mempersiapkan fasilitas untuk menyambut sekitar 6000 peserta dari seluruh Indonesia.

Sebagai bagian dari program tersebut, Bone Bolango juga akan memperkenalkan sejumlah destinasi wisata unggulannya. Beberapa lokasi wisata yang akan dikunjungi oleh peserta antara lain Danau Perintis, Wisata Alam Lombongo, Benteng Ulanda, serta Hiu Paus, yang dikenal sebagai objek wisata unik di wilayah tersebut. “Ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi Bone Bolango untuk memperkenalkan potensi wisata kita kepada peserta dari berbagai daerah di Indonesia,” jelas Lolly.

Meski lokasi bumi perkemahan dipindahkan ke Bongohulawa, Kwarcab Bone Bolango tetap berkomitmen untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan maksimal. Lolly menegaskan bahwa ajang ini bukan sekadar soal kabupaten atau kota, tetapi tentang harga diri Gorontalo sebagai tuan rumah yang harus mempersiapkan yang terbaik.

“Kita sudah bukan bicara lagi tentang kabupaten atau kota, tetapi kita bicara harga diri Gorontalo yang akan menjadi tuan rumah. Gorontalo harus mempersiapkan yang terbaik,” tegas Lolly menutup pembicaraan.

Bone Bolango menatap optimisme tinggi untuk menyukseskan Perkemahan Saka Nasional 2025. Keikutsertaan dalam ajang ini akan menjadi bukti komitmen dan kebanggaan daerah, sekaligus membuka peluang besar bagi Gorontalo untuk dikenal lebih luas di tingkat nasional maupun internasional.

BONBOL – Praktik tambang batu hitam ilegal yang marak di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, kembali menarik perhatian publik. Ariyanto Yunus, tokoh pemuda Popayato, mengecam keras aktivitas ilegal yang diduga lolos melewati jalur perbatasan Gorontalo menuju Sulawesi Tengah.

Menurut Ariyanto, keberadaan gudang-gudang penimbunan batu hitam di Bone Bolango semakin mengkhawatirkan dan harus segera mendapatkan perhatian serius. Ia menegaskan bahwa aparat di wilayah perbatasan harus bertindak cepat sebelum peredaran batu hitam ilegal semakin meluas.

“Sebagai pemuda Popayato, saya mendesak Kapolsek di wilayah perbatasan Gorontalo-Sulteng untuk serius menyikapi persoalan ini. Aparat harus segera membasmi praktik ilegal tersebut dan selalu siaga dalam penanganannya,” tegas Ariyanto Yunus.

Ariyanto juga mengungkapkan informasi yang diterimanya mengenai distribusi batu hitam ilegal yang diduga mengarah ke Sulawesi Tengah melalui jalur perbatasan yang melintasi Popayato. Menurutnya, daerah tersebut rawan menjadi lintasan utama bagi peredaran batu hitam ilegal.

Lebih lanjut, Ariyanto menyebutkan dua nama besar yang diduga terlibat dalam jaringan mafia batu hitam ilegal ini dan mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas aktor-aktor yang terlibat.

Menanggapi sorotan tersebut, Kapolsek Popayato Barat, Ipda Ilham Siplizand, S.Tr.K, mengaku baru mengetahui adanya dugaan aktivitas ilegal tersebut.

“Saya belum monitor terkait hal itu,” ungkap Ipda Ilham dengan singkat.

Sorotan publik kini tertuju pada aparat penegak hukum. Jika dugaan praktik tambang batu hitam ilegal ini terbukti, maka tidak hanya merugikan daerah, tetapi juga mempermalukan pengawasan di wilayah perbatasan yang seharusnya menjaga ketertiban dan keamanan.