Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, secara resmi membuka Coaching Clinic Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada Senin, (17/03/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Panua ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Iwan S. Adam, para asisten, pimpinan OPD, serta tim SMART.ID sebagai mitra pendamping dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Saipul A. Mbuinga menegaskan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan dan penetapan kepala daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RPJMD dalam waktu enam bulan setelah bupati dan wakil bupati ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
“Penyusunan RPJMD Kabupaten Pohuwato 2025-2030 telah memasuki tahapan penting, di antaranya evaluasi RPJMD 2021-2026, penyusunan rancangan awal RPJMD oleh tim, serta Focus Group Discussion (FGD) untuk menyempurnakan dokumen perencanaan,” jelas Bupati Saipul.
Lebih lanjut, coaching clinic ini bertujuan untuk menyelaraskan dokumen perencanaan RPJMD serta penyusunan LAKIP dan LPPD agar lebih terukur dan akuntabel.
Bupati Saipul menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara Pemda Pohuwato dengan SMART.ID. Kerja sama ini meliputi pendampingan dalam penyelarasan RPJMD, penyusunan rencana strategis (Renstra), serta perbaikan kualitas laporan LAKIP dan LPPD.
Ia berharap dengan adanya coaching clinic ini, dokumen perencanaan Kabupaten Pohuwato menjadi lebih selaras, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga berdampak positif pada pembangunan daerah.
“Saya mengimbau kepada para pejabat tinggi pratama, administrator, dan kasubag perencanaan agar mengikuti kegiatan ini dengan serius. Hal ini penting agar visi dan misi bupati dan wakil bupati dapat terwujud dalam dokumen perencanaan, serta laporan LPPD dan LAKIP dapat disusun dengan lebih berkualitas,” tambahnya.
Di akhir sambutannya, Bupati Saipul menyampaikan apresiasi kepada tim SMART.ID yang telah hadir dan memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.
“Semoga kerja keras yang kita lakukan bersama dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang bermanfaat bagi masyarakat Pohuwato dan membawa dampak positif bagi pembangunan daerah ke depan,” pungkasnya.
DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, mendesak Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera melakukan operasi pasar, menyikapi maraknya peredaran beras oplosan dan melonjaknya harga beras yang meresahkan masyarakat.
Mikson menilai bahwa peredaran beras oplosan tak hanya merugikan masyarakat, namun juga menimbulkan potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp99 triliun per tahun. Hal ini, menurutnya, bisa berdampak terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap pengawasan pemerintah.
“Bulog harus segera melakukan operasi pasar. Segera tarik semua merek yang terindikasi beras oplosan,” tegas Mikson.
Ia juga mengaitkan fenomena kenaikan harga beras dengan beredarnya beras oplosan premium. Banyak masyarakat kini memilih membeli beras di pasar tradisional dibandingkan supermarket, menyusul kebijakan Dinas Perdagangan Kota Gorontalo yang menahan distribusi beras premium ke pusat perbelanjaan modern.
Akibatnya, harga beras di pasar tradisional ikut melonjak. Berdasarkan pantauan Media Barakati.Id di Pasar Sentral Kota Gorontalo, harga beras yang sebelumnya berada di kisaran Rp12.000 per liter, kini naik menjadi Rp12.800 per liter. Belum diketahui kondisi harga di kabupaten lain.
“Beras oplosan harus ditarik semua. Ini yang jadi barang langka dan berpengaruh terhadap harga beras di pasar. Hukum ekonomi berlaku, jadi Bulog harus segera turun tangan dengan operasi pasar dan cari solusi,” tandas Mikson.
DEPROV – Persoalan sampah di Provinsi Gorontalo kembali menjadi sorotan serius. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Kamaru, menegaskan bahwa isu sampah merupakan tantangan strategis yang membutuhkan penanganan terpadu, terutama dalam hal ketersediaan armada operasional angkutan sampah.
Dalam keterangannya, Meyke mengungkapkan bahwa menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Gorontalo menghasilkan sampah medis sebanyak 3 ton per hari, di luar sampah industri dan rumah tangga. Ia menyampaikan bahwa permasalahan ini harus segera ditangani dengan dukungan fasilitas yang memadai.
“Ini bukan sekadar soal volume sampah, tapi tentang bagaimana kita menyediakan sistem yang mampu menanggulanginya, mulai dari pengangkutan hingga pengelolaan,” ujar Meyke.
Ia menyoroti bahwa pengadaan kendaraan operasional pengangkut sampah menjadi langkah awal yang mendesak untuk diajukan DLH Provinsi Gorontalo. Menurutnya, jika DLH memiliki nomenklatur dan dasar kewenangan yang kuat, maka anggaran untuk kendaraan tersebut bisa segera diusulkan.
“Kita sedang pikirkan bersama kepala dinas apakah pengadaan ini bisa masuk dalam kewenangan DLH Provinsi. Kalau bisa, kita dorong segera,” tambahnya.
Lebih lanjut, Meyke juga menilai bahwa sampah sebenarnya dapat menjadi komoditas bernilai ekonomis apabila dikelola dengan baik, dan hal ini harus menjadi visi jangka panjang.
“Sampah ini bisa memberikan hasil dan nilai tambah. Tapi sebelum ke sana, kita harus selesaikan dulu soal dasarnya: kendaraan operasional,” tegasnya.
Dengan tata kelola yang terarah dan nomenklatur program yang tepat, Meyke optimistis bahwa persoalan sampah di Gorontalo dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.
UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) mulai mempersiapkan diri menyambut mahasiswa baru Tahun Akademik 2025/2026 dengan menggelar rapat awal persiapan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Rapat ini digelar sebagai langkah awal bidang kemahasiswaan UNG guna memastikan seluruh rangkaian PKKMB berlangsung lancar, edukatif, dan mencerminkan nilai-nilai akademik kampus.
Rapat yang melibatkan pimpinan universitas, fakultas, serta panitia pelaksana ini membahas berbagai aspek penting seperti konsep kegiatan, materi pengenalan kampus, penyesuaian dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta kesiapan teknis dan logistik.
Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan, Darman, S.Kom., M.Ap., menuturkan bahwa tujuan utama PKKMB adalah untuk membekali mahasiswa baru agar dapat cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan di UNG.
“Seluruh kegiatan PKKMB akan fokus pada pembentukan pemahaman, karakter, dan kesiapan akademik mahasiswa baru,” jelas Darman.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. Mohamad Amir Arham, M.E., dalam arahannya menegaskan bahwa PKKMB merupakan momentum strategis dalam membentuk karakter, nilai kebangsaan, dan kesiapan mental mahasiswa dalam menghadapi kehidupan akademik.
“Melalui PKKMB, UNG berkomitmen membangun budaya akademik yang kuat, menanamkan nilai kebangsaan, serta mendorong kolaborasi dan kepedulian sosial di kalangan mahasiswa baru,” ungkap Prof. Amir.
Ia juga menegaskan larangan keras terhadap praktik perpeloncoan dalam kegiatan PKKMB tahun ini.
“PKKMB harus dirancang secara komprehensif, inspiratif, dan inklusif, dan tidak boleh ada ruang untuk kekerasan atau praktik yang tidak edukatif,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya nanti, seluruh kegiatan PKKMB UNG akan merujuk pada pedoman resmi dari Kementerian, guna menjamin suasana yang kondusif dan mendukung proses transisi mahasiswa menuju kehidupan kampus yang produktif dan menyenangkan.