Connect with us

Daerah

Bupati Pohuwato Buka Turnamen Sepak Bola Transmigrasi Cup 2024

Published

on

POHUWATO – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, resmi membuka Turnamen Sepak Bola Transmigrasi Cup 2024 yang digelar di Lapangan Olahraga Desa Kalimas, Kecamatan Taluditi. Turnamen ini diikuti oleh 12 tim dari tiga kecamatan, yakni Taluditi, Randangan, dan Wanggarasi.

Acara pembukaan turut dihadiri oleh Anggota DPRD Pohuwato Luluk Yulianti, Kabag Persidangan DPRD Wajir Zakaria, Camat Taluditi Isa Ali, Kapolsek Taluditi, Kepala Desa Kalimas Riston Hamim, serta para kepala desa dari Kecamatan Taluditi.

Dalam sambutannya, Bupati Saipul menyampaikan apresiasi kepada panitia yang telah bekerja keras menyelenggarakan turnamen ini. “Sepak bola adalah olahraga yang sangat digemari masyarakat dan membawa dampak positif, termasuk bagi UMKM yang bisa meraih penghasilan dari kegiatan ini,” ujar Saipul.

Bupati juga berharap agar turnamen yang diikuti 12 tim ini bisa berjalan lancar hingga penutupan. Ia menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai ajang untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi yang nantinya dapat mewakili Taluditi di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional. “Kita bisa menemukan atlet berbakat melalui seleksi yang baik dalam turnamen ini,” tambahnya.

Setelah sambutan, Bupati Saipul melakukan tendangan pertama sebagai tanda dimulainya Turnamen Transmigrasi Cup. Pertandingan perdana mempertemukan tim Makarti dengan Tuweya, yang berlangsung sengit dan penuh semangat. Hasil akhir pertandingan dimenangkan oleh tim Makarti dengan skor 4-2.

Sementara itu, Kepala Desa Kalimas, Riston Hamim, mengucapkan selamat bertanding kepada seluruh tim dan mengingatkan pentingnya menjaga sportivitas. “Turnamen ini tidak hanya sebagai hiburan rakyat, tetapi juga sebagai ajang silaturahmi dan upaya untuk menggali potensi olahraga generasi muda di Taluditi,” ujar Riston.

Turnamen Transmigrasi Cup ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat setempat, dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi perkembangan olahraga dan kebersamaan di wilayah tersebut.

Daerah

DPRD Pohuwato Siap Undang Kampus untuk Bahas Keterlambatan Pembayaran Gaji Dosen

Published

on

DPRD Pohuwato – Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Beni Nento, angkat bicara mengenai dugaan keterlambatan pembayaran gaji dosen di salah satu kampus yang ada di Pohuwato. Beni menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mengundang pihak kampus untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mencari solusi atas masalah tersebut.

“Artinya, kita akan mencoba mengadakan RDP untuk memediasi masalah ini, agar kegiatan kemahasiswaan tidak terganggu. Kebetulan, saya masih di Jakarta, namun minggu depan kami akan mengundang pihak rektor dan yayasan terkait yang sudah lama menghadapi masalah keterlambatan gaji ini,” ujar Beni saat dihubungi melalui telepon WhatsApp oleh media Barakati.id, Senin (16/09/2025).

Lebih lanjut, Beni menegaskan bahwa jika persoalan ini masuk dalam ranah kewenangan DPRD Pohuwato, pihaknya akan menempuh langkah persuasif untuk mencari solusi yang terbaik.

“Terkait dengan Unipo, kami akan cek dulu apakah Unipo berada dalam kewenangan DPRD Pohuwato. Biasanya, kewenangan untuk SD dan SMP berada di tingkat kabupaten, namun karena Unipo berada di Pohuwato, maka DPRD akan memediasi,” tambahnya.

Beni juga menekankan bahwa langkah DPRD nantinya akan lebih mengutamakan upaya mediasi agar proses belajar mengajar di kampus tidak terganggu.

“DPRD bisa memediasi antara yayasan, rektor, dan dosen yang belum menerima gaji, sehingga kegiatan kemahasiswaan tidak terganggu. Hal ini juga penting agar yayasan dapat menjalankan operasionalnya dengan baik,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, media Barakati.id masih berusaha meminta konfirmasi lebih lanjut dari pihak kampus terkait pernyataan Ketua DPRD Pohuwato tersebut.

Continue Reading

Gorontalo

Praktik Pungli di SPBU Popayato Timur: Nelayan dan Petani Dirugikan, AMP Tuntut Kejelasan

Published

on

Foto ilustrasi

Pohuwato – Aliansi Masyarakat Popayato (AMP) menyoroti dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato. SPBU tersebut diduga meminta pungutan tambahan sebesar Rp50 ribu untuk setiap pembelian solar subsidi.

Koordinator AMP, Syahril Razak, mengungkapkan bahwa pungutan liar tersebut terjadi setiap hari dan diduga dilakukan dengan cara meminta bayaran tambahan dari pembeli solar subsidi. Ia menyatakan bahwa praktik ini mustahil tidak diketahui oleh pemilik atau direktur SPBU.

Koordinator AMP, Syahril Razak

“Hal ini terjadi setiap hari. Mustahil jika pemilik SPBU tidak mengetahui tentang hal ini,” tegas Syahril.

Syahril juga mengimbau agar DPRD Kabupaten Pohuwato segera mengambil langkah tegas terhadap praktik pungli ini. Ia menilai bahwa pungutan liar tersebut jelas merugikan masyarakat kecil, terutama nelayan dan petani yang seharusnya mendapatkan hak penuh atas bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Kasihan, ada masyarakat yang seharusnya mendapat subsidi seperti nelayan dan petani, tapi sering kali tidak kebagian karena SPBU cenderung melayani mereka yang mau membayar lebih dulu,” ungkap Syahril.

AMP juga mendesak Polda Gorontalo untuk segera mengusut praktik pungli ini. Syahril menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh membiarkan pelanggaran yang merugikan masyarakat luas.

“Jangan sampai ada abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan hanya karena pemilik SPBU ini merupakan orang berada dan juga salah satu anggota legislatif di Pohuwato, sehingga Polda takut untuk menindaklanjuti pelanggaran ini,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, media Barakati.id masih berusaha menghubungi pihak Pertamina serta anggota DPRD Pohuwato yang disebut-sebut terkait dengan dugaan pungli ini.

Continue Reading

Advertorial

Pengelolaan Sampah Jadi Fokus Dialog Ridwan Monoarfa dan Wali Kota Bandung: Isu Budaya dan Lingkungan

Published

on

DEPROV – Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, bertemu dengan Wali Kota Bandung, Mohammad Farhan, untuk membahas isu serius terkait pengelolaan sampah. Dalam dialog tersebut, keduanya sepakat bahwa persoalan sampah bukan hanya masalah teknis, melainkan juga mencerminkan karakter, budaya, dan peradaban masyarakat.

Wali Kota Bandung, Mohammad Farhan, menegaskan bahwa perlakuan masyarakat terhadap sampah menunjukkan tingkat kesadaran dan budaya mereka. “Memperlakukan sampah menunjukkan tingkat budaya, kesadaran, dan peradaban masyarakat itu sendiri,” ujar Farhan.

Ridwan Monoarfa mengungkapkan beberapa poin penting yang menjadi catatan dalam pertemuan tersebut, antara lain:

  1. Cermin Kesadaran Lingkungan – Membuang sampah sembarangan menunjukkan rendahnya kepedulian terhadap lingkungan, sementara budaya memilah dan mendaur ulang mencerminkan kesadaran kolektif yang tinggi.

  2. Cermin Disiplin Sosial – Kebersihan ruang publik menjadi indikator budaya disiplin dan penghargaan terhadap ruang bersama.

  3. Cermin Nilai Ekonomi dan Inovasi – Sampah bisa menjadi sumber daya baru, seperti kompos, energi, dan bahan baku daur ulang, yang mencerminkan kreativitas dan inovasi masyarakat.

  4. Cermin Identitas dan Peradaban – Kota yang bersih dipersepsikan sebagai kota berbudaya dan berperadaban tinggi. Sebaliknya, pengelolaan sampah yang buruk mencerminkan ketidakpedulian terhadap lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

Ridwan menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dipandang lebih luas dari sekadar urusan kebersihan fisik. “Sampah bukan hanya limbah, tapi juga cermin budaya yang merefleksikan kualitas masyarakat. Tidak heran jika kita diajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman,” tegasnya.

Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama antardaerah dalam mencari solusi pengelolaan sampah yang lebih inovatif, efektif, dan berbasis kesadaran masyarakat.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler