Kota Gorontalo – Persiapan pelantikan pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Gorontalo dilaporkan hampir rampung dan kini memasuki tahap akhir. Ketua Harian Kwarcab Kota Gorontalo, Suwarno Idris, menyebut keseluruhan persiapan telah mencapai sekitar 90 persen dan tinggal mematangkan beberapa aspek teknis di lapangan.

Ia menjelaskan, pelantikan pengurus Kwarcab dijadwalkan berlangsung pada Senin, 9 Maret 2026, dengan rangkaian agenda yang cukup padat sejak pagi hingga selesai. “Alhamdulillah, saat ini persiapan sudah pada tahap final. Insyaallah pelantikan akan dilaksanakan pada hari Senin, 9 Maret 2026,” ujar Suwarno saat diwawancarai pada Sabtu (07/03/2026).

Menurut Suwarno, prosesi pelantikan akan dilaksanakan dalam tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah pelantikan Majelis Pembimbing Cabang (Mabicap) yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gorontalo.

Setelah itu, Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, selaku Ketua Mabicap, akan melantik pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Gorontalo. Tahapan terakhir akan dilanjutkan dengan pelantikan badan-badan otonom di lingkungan Kwarcab oleh Ketua Kwarcab Kota Gorontalo, Husin Ali.

“Setelah Kwarcab dilantik, Ketua Kwarcab akan melantik badan otonomi seperti Pusdiklat, Puslitbang, serta Dewan Kerja Cabang (DKC),” jelasnya, sembari menegaskan pentingnya struktur kelembagaan yang lengkap untuk memperkuat gerakan kepramukaan di Kota Gorontalo.

Suwarno menambahkan, hingga saat ini persiapan administrasi pelantikan telah mencapai sekitar 90 persen. Pihak panitia kini fokus menyelesaikan beberapa kebutuhan teknis di lokasi kegiatan agar pelaksanaan berjalan tertib dan khidmat.

“Untuk administrasi sudah sekitar 90 persen selesai. Tinggal pembenahan teknis seperti penataan kursi, penyebaran undangan, serta persiapan materi pelantikan. Insyaallah besok semuanya akan difinalkan,” ungkapnya.

Dari sisi lokasi kegiatan, panitia juga tengah melakukan pembersihan area dan penataan lingkungan agar suasana lebih nyaman bagi peserta dan undangan. Selain itu, pemasangan tenda dilakukan di beberapa titik strategis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan acara.

“Kita juga sedang melakukan pembersihan lokasi dan pemasangan tenda di beberapa titik agar kegiatan berjalan lancar dan tertib,” tambahnya.

Dalam pelantikan tersebut, panitia mengundang seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo yang juga menjadi bagian dari Mabicap, serta seluruh pengurus Kwartir Cabang. Selain itu, kegiatan ini juga akan dihadiri perwakilan dari Kwartir Nasional (Kwarnas) dan Kwartir Daerah (Kwarda) Gorontalo, sehingga diharapkan menjadi momentum penting penguatan gerakan Pramuka di daerah.

Usai prosesi pelantikan, rangkaian kegiatan akan dilanjutkan dengan sejumlah agenda sosial dan pembinaan organisasi. “Setelah pelantikan, akan ada penyerahan bantuan sembako oleh Kamabicap. Kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi Masjid Sanggar Pramuka Al-Khasafah,” jelas Suwarno.

Selanjutnya, Kwarcab juga akan menggelar kegiatan orientasi bagi pengurus dan Majelis Pembimbing Cabang sebagai langkah awal konsolidasi program kerja. “Orientasi pertama untuk Mabicap, kemudian keesokan harinya dilanjutkan dengan orientasi pengurus Kwartir Cabang yang materinya akan disampaikan langsung oleh Kwartir Nasional dan Kwartir Daerah Gorontalo,” tutupnya.

Pohuwato – Kematian ML (18), pemuda asal Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, di kawasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Teratai pada Kamis (5/3/2026), memicu sorotan tajam dari kalangan masyarakat sipil. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LABRAK melalui Kabid Pengembangan SDM-nya, Walta Yunus, mendesak aparat kepolisian agar tidak mengabaikan kemungkinan adanya unsur pidana dalam peristiwa tersebut.

Menurut Walta, sejumlah fakta yang muncul dari pemberitaan dan kesaksian keluarga korban menunjukkan indikasi yang layak didalami oleh penyidik. Ia menyebut keluarga korban melihat adanya bekas jeratan di leher serta luka lebam dan lecet di beberapa bagian tubuh Mahmud Lihawa.

“Dalam praktik penyidikan, tanda-tanda fisik seperti itu tidak boleh dianggap sepele. Itu merupakan petunjuk awal yang secara hukum wajib diuji melalui proses penyidikan objektif dan berbasis bukti,” ujar Walta kepada wartawan, Sabtu (7/3/2026).

Ia menegaskan, setiap kematian yang mengandung kejanggalan harus ditangani serius sesuai prinsip penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni untuk mengungkap peristiwa pidana secara terang benderang dan memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana di dalamnya.

Selain itu, Walta menyoroti prosedur penanganan jenazah setelah korban ditemukan meninggal dunia. Berdasarkan keterangan pihak keluarga, jasad korban disebut langsung dibawa ke rumah tanpa terlebih dahulu dibawa ke fasilitas kesehatan atau dilaporkan kepada aparat berwenang.

“Prosedur penanganan awal dalam kasus kematian tidak wajar sangat penting. Langkah ini berhubungan langsung dengan proses identifikasi penyebab kematian serta pengamanan bukti awal. Jika benar korban tidak langsung dibawa ke fasilitas kesehatan atau dilaporkan kepada aparat, maka hal itu harus dijelaskan secara terbuka karena dapat memengaruhi proses penyidikan,” tegasnya.

Walta juga meminta penyidik menelusuri status dan kepemilikan lokasi kejadian yang disebut sebagai bekas area buangan tambang yang telah lama ditinggalkan. Menurutnya, aparat perlu memastikan siapa pihak yang bertanggung jawab atas area tersebut.

Hal yang paling dikhawatirkan LABRAK, lanjut Walta, yaitu pola penanganan kasus kematian di kawasan tambang ilegal yang dinilai cenderung tidak transparan.

Ia mengungkapkan, berdasarkan catatan LABRAK, sedikitnya 30 orang meninggal dunia secara tidak wajar di kawasan pertambangan di Pohuwato, namun tidak satu pun kasus yang benar-benar diselesaikan hingga tahap persidangan, baik oleh Polres Pohuwato maupun Polda Gorontalo.

“Kondisi ini jelas menimbulkan kecurigaan publik terhadap profesionalitas dan kredibilitas penyidik. Jika puluhan korban meninggal di kawasan tambang tetapi tidak ada satu pun kasus yang diproses sampai pengadilan, maka wajar bila masyarakat mempertanyakan keseriusan aparat dalam menegakkan hukum,” pungkas Walta.

BONBOL – Kebakaran melanda kompleks SMP Negeri 1 Batudaa, Kabupaten Gorontalo, pada Jumat pagi sekitar pukul 07.00 WITA. Insiden terjadi sebelum aktivitas belajar mengajar dimulai, sehingga tidak ada siswa maupun guru yang berada di lokasi saat kejadian berlangsung.

Menurut informasi awal, proses pembelajaran di sekolah tersebut baru akan dimulai pukul 08.00 WITA, sehingga saat kebakaran terjadi, lingkungan sekolah masih relatif sepi dari aktivitas.

Kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik di salah satu bangunan sekolah. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan dua gedung utama, masing-masing terdiri dari satu bangunan ruang kelas dan satu bangunan kantor guru serta tata usaha.

Gedung pertama diketahui memiliki tiga ruang kelas, sementara gedung kedua mencakup ruang Kepala Sekolah, ruang Wakil Kepala Sekolah, serta ruang Tata Usaha. Api yang berkobar hebat membuat sebagian besar isi ruangan tidak dapat diselamatkan.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka, kerugian material diperkirakan cukup besar akibat rusaknya fasilitas dan dokumen penting sekolah. Tim pemadam kebakaran dibantu warga berhasil menjinakkan api setelah berjibaku selama lebih dari satu jam.

Hingga saat ini, pihak Kepolisian dan Dinas Pemadam Kebakaran setempat masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran serta menghitung total nilai kerugian.

Pihak sekolah memastikan bahwa langkah penanganan darurat sedang disiapkan, termasuk pengaturan ulang ruang kelas sementara agar kegiatan belajar mengajar siswa dapat kembali berjalan dalam waktu dekat.

Peristiwa ini mendapat perhatian serius dari masyarakat Batudaa, mengingat sekolah tersebut merupakan salah satu lembaga pendidikan unggulan di wilayah itu.