Pohuwato – Keluhan warga Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, kembali mencuat terkait dugaan dampak negatif aktivitas tambang terhadap lingkungan di wilayah tersebut. Sejumlah warga menilai aktivitas tambang telah menyebabkan kerusakan pada kawasan pesisir, terutama di area mangrove sekitar Pohon Cinta.

Upik, salah satu warga yang tinggal di kawasan Pohon Cinta, menyuarakan keresahannya atas kondisi lingkungan yang kian mengkhawatirkan. Ia menuturkan bahwa aliran lumpur dari sungai yang diduga berasal dari kawasan tambang Bulangita kini menggenangi area mangrove dan tidak lagi mengalir langsung ke laut seperti seharusnya.

“Air pembuangan dari tambang itu lewat Pohon Cinta, tapi tidak langsung ke laut. Lumpur-lumpurnya mengendap di hutan mangrove, jadi banyak pohon mangrove yang mati. Lumpur itu makin naik terus,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).

Menurut Upik, penjelasan bahwa kondisi tersebut hanya akibat naiknya air adalah keliru. Yang sebenarnya terjadi, kata dia, adalah penumpukan endapan lumpur berbahaya yang terus merusak ekosistem pesisir dan mengancam habitat mangrove.

“Kalau orang bilang air naik, itu tidak benar. Air memang bisa surut, tapi lumpurnya tetap tinggal dan makin menumpuk,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah daerah tidak sekadar memantau dari jauh, melainkan segera turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi terkini dan mengambil langkah konkret menghentikan penyebab kerusakan tersebut.

“Saya minta pemerintah jangan diam. Harus datang lihat sendiri lumpur di Pohon Cinta. Ini sudah merusak lingkungan. Pemerintah harus ambil tindakan supaya tidak makin parah,” tuturnya penuh harap.

Warga juga mengaku khawatir dengan potensi banjir jika curah hujan tinggi terjadi dalam waktu dekat. Genangan lumpur yang makin tebal dikhawatirkan akan memperparah limpasan air di kawasan pemukiman.

“Yang paling kami takutkan, kalau hujan deras pasti air meluap dan rumah-rumah bisa tergenang,” kata Upik menutup pernyataannya.

Hingga berita ini diterbitkan, tim barakati.id masih berupaya mengkonfirmasi pihak pemerintah desa dan instansi terkait untuk meminta tanggapan resmi atas keluhan warga tersebut.

Pohuwato – Aliran sungai yang melintasi saluran Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, kini berubah keruh dan dipenuhi endapan lumpur. Kondisi tersebut diduga kuat akibat aktivitas tambang ilegal yang masih berlangsung di wilayah Desa Bulangita dan Teratai tanpa adanya pengawasan yang memadai dari pihak berwenang.

Hasil pantauan langsung tim barakati.id pada Jumat (14/11/2025) menunjukkan bahwa air yang semula jernih kini tampak berwarna coklat pekat serta meninggalkan lapisan lumpur di sepanjang saluran. Fenomena ini bukan hanya mengganggu ekosistem sungai, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan keberlanjutan sumber air bersih yang menjadi penopang utama kebutuhan warga setempat.

Kepala Desa Palopo membenarkan bahwa sumber lumpur tersebut berasal dari kegiatan pertambangan di area Bulangita dan Teratai. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan pihak terkait untuk melakukan langkah perbaikan.

“Biasa air dari Bulangita–Teratai itu yang membawa lumpur. Saya sudah hubungi mereka agar segera melakukan normalisasi saluran. InsyaAllah dalam waktu dekat akan dikerjakan,” ujarnya.

Kondisi ini menjadi bukti bahwa aktivitas pertambangan di kawasan tersebut berjalan tanpa pengendalian memadai sehingga menimbulkan dampak langsung bagi masyarakat di wilayah hilir. Warga khawatir, jika dibiarkan, penumpukan sedimen dapat menyebabkan pendangkalan saluran dan memperbesar risiko banjir saat musim hujan.

Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menunggu proses normalisasi berlangsung, melainkan juga segera mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan. Upaya penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan dinilai perlu diprioritaskan sebelum kerusakan ekologis bertambah parah dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Hall 3, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Kamis, 13 November 2025.

Kehadiran Bupati bersama sejumlah kepala daerah dari seluruh Indonesia merupakan tindak lanjut atas surat resmi dari Menteri terkait pengusulan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 serta surat undangan Rapat Koordinasi Kepala Daerah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Rakor bertema “Sinergi Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Pimpinan Komisi X DPR RI, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh para bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Bupati Pohuwato.

Dalam forum nasional tersebut, para kepala daerah menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat peningkatan kualitas pendidikan nasional. Program revitalisasi sekolah yang menjadi salah satu agenda utama tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur fisik, tetapi juga memprioritaskan peningkatan kompetensi guru, transformasi digital pembelajaran, serta pemerataan akses pendidikan yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dihubungi melalui pesan WhatsApp, Bupati Saipul A. Mbuinga menjelaskan bahwa pelaksanaan rakor ini merupakan bagian dari upaya percepatan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yang merupakan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia.

“Fokus utama kegiatan tersebut adalah Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran, dua agenda strategis yang saat ini menjadi prioritas nasional di bidang pendidikan,” ujar Bupati Saipul.

Bupati menilai, program tersebut akan memberikan dampak signifikan bagi Kabupaten Pohuwato, terutama dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan fasilitas belajar, termasuk di wilayah pedalaman dan terpencil. Menurutnya, dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah pusat sangat penting untuk memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh daerah.

“Revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran merupakan langkah besar untuk memastikan anak-anak Indonesia memperoleh lingkungan belajar yang layak, aman, serta berorientasi pada masa depan,” ungkapnya.

Menutup keterangannya, Bupati Saipul menekankan bahwa kehadiran para kepala daerah dalam rakor ini menjadi kunci penting bagi percepatan implementasi kebijakan pendidikan nasional di lapangan.

“Melalui koordinasi langsung dan komunikasi efektif antara pemerintah pusat dan daerah, kita dapat mempercepat pelaksanaan kebijakan pendidikan yang berpihak pada kualitas dan pemerataan,” pungkasnya.