Pohuwato – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Pohuwato, Senin (27/04/2026). Momentum bersejarah ini menjadi pengingat pentingnya memperkokoh komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima serta mewujudkan kemandirian fiskal.

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga. Kegiatan khidmat ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Iwan S. Adam, Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Iskandar Datau, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, pejabat fungsional, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pohuwato.

Bertindak sebagai inspektur upacara, Bupati Saipul membacakan amanat tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Saipul menyoroti tema peringatan tahun ini, yakni “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Tema ini dinilai sarat akan makna kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal.

“Otonomi daerah merupakan instrumen strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Tanah Air,” ujar Bupati Saipul mengutip pesan Mendagri.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tujuan besar Asta Cita dan kemajuan bangsa tidak akan tercapai tanpa adanya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Sinkronisasi ini harus dieksekusi melalui sejumlah langkah strategis.

Langkah-langkah tersebut meliputi integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil (outcome), inovasi digitalisasi, kolaborasi antardaerah, hingga fokus pada pemenuhan layanan dasar dan pengentasan ketimpangan.

Isu kemandirian fiskal juga menjadi sorotan tajam dalam peringatan ini. Bupati Saipul memaparkan bahwa kemandirian fiskal adalah pilar utama dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Namun, realitanya masih banyak daerah yang terjebak dalam tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

“Kondisi ini membuat ruang fiskal daerah menjadi sangat terbatas dan kurang fleksibel dalam merespons kebutuhan serta prioritas pembangunan yang bersifat lokal,” paparnya.

Meski demikian, otonomi daerah dinilai tetap menjadi jalan pembuka bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Oleh karena itu, keseimbangan antara kemandirian daerah dan kepentingan nasional harus senantiasa dijaga dengan baik,” tambahnya.

Mengakhiri amanatnya, Bupati Saipul mengajak seluruh elemen di Pohuwato untuk menjadikan capaian tiga dekade otonomi daerah ini sebagai batu loncatan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Saya mengucapkan selamat memperingati Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026. Semoga semangat otonomi daerah terus menjadi pendorong bagi kita semua untuk mewujudkan Asta Cita. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai langkah kita semua,” pungkasnya.

Pohuwato – Transformasi digital di sektor keuangan daerah terus dipacu oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato. Wakil Bupati (Wabup) Pohuwato, Iwan S. Adam, secara khusus menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintahan untuk menjadi pelopor pemanfaatan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam setiap transaksi keuangan.

Instruksi tegas tersebut disampaikan Wabup Iwan saat memimpin jalannya Apel Korpri tingkat Kabupaten Pohuwato yang digelar di halaman Kantor Bupati, Senin (20/4/2026).

Dalam arahannya, Iwan menegaskan bahwa penggunaan QRIS bukan sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan sebuah langkah krusial dalam upaya mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan di daerah. Oleh karena itu, para abdi negara dituntut untuk tidak hanya sekadar paham teori, tetapi juga aktif mempraktikkan penggunaan QRIS, utamanya dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.

“Sebagai abdi negara, ASN harus menjadi role model atau contoh nyata dalam penerapan digitalisasi ini. Mulai dari hal sederhana seperti bertransaksi menggunakan QRIS. Jika aparaturnya sudah terbiasa, masyarakat tentu akan ikut terdorong untuk beralih ke sistem pembayaran nontunai,” tegas Wabup Iwan di hadapan peserta apel.

Lebih lanjut, ia menjabarkan sederet keuntungan penerapan transaksi berbasis QRIS. Selain memberikan kemudahan, sistem ini menjamin proses transaksi yang jauh lebih cepat, aman, dan transparan. Dari sisi pemerintahan, ekosistem digital ini diyakini mampu mendongkrak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lantaran seluruh pencatatan transaksi menjadi lebih akurat dan terintegrasi.

Tak berhenti pada imbauan penggunaan pribadi, Wabup Iwan juga mengajak seluruh ASN untuk mengambil peran proaktif dalam menyosialisasikan manfaat QRIS kepada masyarakat luas, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari.

“Transformasi digital ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya dukungan dari semua pihak. ASN harus hadir sebagai pelopor, sekaligus agen perubahan dalam menuntun masyarakat menuju ekosistem ekonomi digital,” tambahnya penuh harap.

Sebagai informasi, Apel Korpri tersebut berlangsung secara tertib dan khidmat. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Iskandar Datau, jajaran Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekretaris OPD, para camat, serta ASN di lingkungan Pemkab Pohuwato. Momen ini sekaligus menjadi wadah untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan disiplin, kinerja, dan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi secara digital.

Pohuwato – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Antisipasi Musim Kemarau Tahun 2026 yang diselenggarakan di Auditorium Gedung F, Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Jakarta, pada Senin (20/04/2026).

Rapat strategis berskala nasional ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman, dan dihadiri oleh jajaran kepala daerah dari seluruh penjuru Indonesia. Tujuan utama Rakornas tersebut adalah merumuskan langkah mitigasi secara masif guna menghadapi ancaman kekeringan sekaligus mendukung program swasembada pangan berkelanjutan.

Dikonfirmasi usai acara, Bupati Saipul yang didampingi oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian Pohuwato, Mery Adam, menjelaskan fokus utama dari pertemuan tersebut. Menurutnya, pemerintah pusat secara khusus mendesak pemerintah daerah (Pemda) agar proaktif merancang dan menyampaikan usulan strategis guna menyelamatkan sektor pertanian, khususnya terkait jaminan ketersediaan air.

“Pemda diminta mengusulkan kebutuhan spesifik daerah masing-masing dalam menghadapi musim kemarau, seperti pembangunan jaringan irigasi, bangunan konservasi air, irigasi perpompaan, hingga irigasi perpipaan. Langkah mitigasi ini sangat penting agar para petani kita tidak mengalami gagal panen akibat kekurangan air saat kemarau melanda,” jelas Bupati Saipul.

Bypass Birokrasi Lewat Grup WhatsApp

Menariknya, dalam Rakornas kali ini, Kementan meluncurkan sebuah inovasi komunikasi demi memangkas birokrasi, yakni pembentukan grup WhatsApp khusus yang menghubungkan Menteri Pertanian langsung dengan para kepala daerah.

Bupati Saipul memaparkan bahwa para kepala daerah diberikan kemudahan akses melalui pemindaian barcode untuk bergabung ke dalam grup eksklusif tersebut. Melalui wadah digital ini, segala bentuk aspirasi, usulan, hingga permasalahan di daerah dapat disampaikan secara riil dan tertangani dengan cepat.

“Melalui grup WhatsApp ini, seluruh aspirasi dan usulan daerah bisa langsung diketahui dan dibaca oleh Bapak Menteri Pertanian. Ini menjadi ruang diskusi dan koordinasi yang sangat efektif antara kepala daerah dan kementerian,” terangnya antusias.

Ia menilai inisiatif tersebut sebagai terobosan positif yang akan dimanfaatkan secara optimal oleh Pemkab Pohuwato. “Kami tentu akan memanfaatkan fasilitas komunikasi langsung ini dengan sebaik-baiknya untuk mendorong percepatan pengembangan sektor pertanian di Pohuwato, terutama dalam menghadapi tantangan musim kemarau tahun ini,” ujar Saipul.

Selain pengarahan dari Mentan, Rakornas tersebut juga diisi dengan pemaparan krusial dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait prakiraan cuaca dan puncak musim kemarau.

“Dengan adanya basis informasi dari BMKG, daerah tentu dapat lebih siap dan presisi dalam menyusun pemetaan serta langkah antisipatif terhadap potensi kekeringan di lahan pertanian,” tambah Bupati.

Agenda penting ini kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi panel yang menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR serta Dirjen PSP Kementan. Diskusi tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas sektoral dalam menjaga benteng ketahanan pangan nasional di tengah ancaman anomali iklim.