Oleh : Sahrain Bumulo Staff Pengajar di Sosiologi FIS UNG
Bukanlah hal yang mustahil, jika di masa depan, Desa Banuroja menjadi model tata kelola kemajemukan di Kawasan Teluk Tomini, bahkan di Indonesia secara umum. Salah satu yang menarik dari desa ini adalah selama 39 tahun masyarakat desa Banuroja merawat kemajemukan sejak 1981-2020. Tepat tanggal 16 Januari 2020 kemarin dilaksanakan acara pencanangan Desa Banuroja sebagai Desa Pancasila oleh Rektor UNG bersama PEMDA Kabupaten Pohuwato. Pencanangan Desa Pancasila ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk menjaga keutuhan hidup berbangsa di tengah gempuran isyu radikalisme, intoleransi, dan konstrukesi identitas “mayoritas versus minoritas”. Di sisi lain, agenda pencanangan Desa Pancasila ini juga merupakan kado ulang tahun untuk Desa Banuroja di usianya yang memasuki 39 tahun. Semoga panjang umur kemajemukan Desa Banuroja.
Jika ditelusuri lebih jauh, memang pencanangan Desa Pancasila di Banuroja bukanlah yang pertama di Indonesia, sebab Desa Pancasila pertama kali dicanangkan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur. Sejauh ini, hasil penelusuran penulis dalam beberapa literatur yang membahas soal Desa Balun, diketahui bahwa Desa Balun menjadikan kerukunan tiga agama (Islam, Kristen, dan Hindu) sebagai icon atau ciri khas desanya. Berbeda dengan Desa Banuroja, dimana desa ini tidak hanya memiliki keberagaman agama (Islam, Kristen, dan Hindu), namun juga memiliki keberagaman etnik diantaranya: Bali, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Jawa (Jawa Barat, jawa Timur, dan Jawa Tengah), Minahasa, Sangir, Batak, Toraja, dan Flores. Selain kemajemukan agama dan etnik, memasukan kepentingan seluruh identitas etnik dan agama dalam tata kelola pembangunan pedesaan, merupakan keunikan tersendiri dari Desa Banuroja dibandingkan dengan Desa-desa lainnya.
Banuroja Sebagai Model Tata Kelola Kemajemukan Di Kawasan Teluk Tomini
Kawasan teluk Tomini memiliki sejarah kelam, terkait konflik sosial masyarakat majemuk. Masih hangat di ingatan kita tentang konflik Poso. Hasrullah (2009) dalam penelitiannya pada konflik berdarah di Poso, dimana salah satu pemicu terjadinya konflik berdarah di Poso adalah perebutan kekuasaan di pemerintahan. Percaturan politik dalam kekuasaan yang selama berpuluh-puluh tahun didominasi oleh kelompok Nasrani akhirnya tergusur dengan adanya alasan demokrasi. Kondisi tersebut yang menimbulkan perasaan penggusuran yang menyebabkan kelompok identitas Kristen tidak lagi mendapat jabatan yang layak dalam struktur pemerintahan. Kelompok Kristiani yang seyogianya merupakan penduduk lokal, merasa bahwa kelompok pendatang (Muslim) telah merampas hak-hak politik mereka sebagai tuan rumah di negeri ini.
Pada konteks ini, yang menarik dari Desa Banuroja adalah struktur kekuasaan (dalam hal ini pemerintahan desa) yang merata berdasarkan komposisi agama dan etnik. Salah satu contohnya adalah, jika Islam yang menjadi kepala desa, maka sekretarisnya diberikan ke pemeluk agama Hindu atau Kristen. Kemudian juga, untuk struktur pemerintahan desa disusun berdasarkan komposisi identitas agama dan etnis masyakat yang mendiami Desa Banuroja.
Fakta toleransi dari masyarakat Banuroja dapat dilacak pada waktu pembangunan pesantren, dimana warga Bali dan etnis lainnya ikut bekerja membangun, tanpa melihat perbedaan etnis dan agama dalam diri masing-masing, begitu pun sebaliknya. Bahkan, praktek hidup toleran dapat dilihat ketika ada acara keagamaan seperti hari-hari besar dari masing-masing agama, dimana masing-masing agama saling mengundang satu sama lain. Kehidupan toleran dan saling menghargai ini telah berlangsung sejak lama.
Banuroja telah merawat kemajemukan selama 39 tahun. Meski kadang diterpa dengan berbagai macam persoalan yang melibatkan indetitas etnis dan agama, namun permasalahan yang timbul mampu diminimalisir dengan cara penyelesaian secara kekeluargaan. Masyarakat selalu mengedepankan kekeluargaan, sehingga setiap permasalahan yang muncul selalu diselesaikan secara kekeluargaan, misalnya dengan menghadirkan tokoh dari masing-masing agama dan etnik. Praktek toleransi ini yang kemudian menjadi modal utama masyarakat dalam merawat kemajemukan di Desa Banuroja.
Pada konteks lain, hal yang unik dari Banuroja adalah amalgamasi (perkawinana campur) yang merupakan bagian dari terjaganya harmonisasi masyarakat di Desa Banuroja. Perkawinan campur sudah sering terjadi, baik perkawinan beda etnik maupun perkawinan beda agama. Perkawinan campur tersebut, semakin memperkuat tali silaturahmi antar etnik dan agama. Hal tersebut dianggap biasa karena masyarakat Banuroja lebih mengedepankan hak asasi sebagai individu yang bebas memilih jalan kehidupannya masing-masing, selama hal tersebut tidak mengganggu ketentraman masyarakat lainnya.
Pendekatan Etno-demografi (Kemajemukan Masyarakat) dalam Pembangunan Pedesaan
Hemat penulis, goals dari Desa Pancasila adalah tata kelola pembangunan pedesaan yang mempertimbangkan komposisi etno-demografi (kemajemukan penduduk). Mengingat, isyu konflik etnis, diskriminasi identitas etnis dan agama, dan radikalisme sedang menguat di tengah masyarakat majemuk di Indonesia. Pada konteks ini, UNG melalui agenda-agenda strategisnya, perlu mengambil bagian dalam tata kelola pembangunan desa yang mempertimbangkan etno-demografi khusus desa-desa yang memiliki komposisi masyarakat majemuk. Desa Pancasila tak hanya sekedar bicara soal harmonisasi, toleransi, dan kerukunan, namun lebih dari itu, dimana tata kelola pembangunan pedesaannya pun harus mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila. Terutama, dalam setiap kebijakan pembangunan desa, harus mempertimbangkan kepentingan semua etnik dan agama.
Sejalan dengan hal di atas, lahirnya UU Desa perlu dimanfaatkan sebagai peluang dalam menumbuhkan kerjasama antar kelompok etnik. Di samping itu, peluang ini menjadi kesempatan UNG melalui agenda-agenda strategisnya untuk hadir sebagai “mediator” dalam “mendamaikan” “wacana negatife” dalam masyarakat multietnik di kawasan Teluk Tomini, melalui kebijakan dan program terkait dengan pembangunan kawasan pedesaan. Salah satu agenda untuk memprakarsai kerjasama antar etnik yakni, dengan cara intervensi akademisi dalam hal ini universitas, di mana universitas melalui Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Pada Masyarakat), harus hadir melalui kebijakan dan program pembangunannya untuk melibatkan kelompok-kelompok etnik dalam pembangunan tersebut.
Sejalan dengan hal itu, perlu dilihat pra-sarat yang dibangun dalam masyarakat, misalnya keseimbangan etno-demografi, segregasi, dan asimilasi (dalam bentuk kerjasama). Pertama, jika keseimbangan etno-demografi terjadi dalam konteks sebaran etnik, maka adanya isyu mayoritas-minoritas dapat ditekan; kedua, potensi kerjasama digunakan untuk mengkanalisasi adanya potensi aktivitas ekonomi yang dapat menciptakan ketimpangan antar etnik; ketiga, jika segregasi penguasaan ekonomi melahirkan adanya kelompok-kelompok yang “mendominasi dan didominasi”, maka hal ini akan membuka ruang terjadinya pertarungan antar kelompok etnik.
Pada konteks ini, etnisitas menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam setiap agenda pembangunan Pedesaan. Merujuk pada tiga pra-sarat di atas, ketiga pra-sarat tersebut sangat menentukan proyeksi yang akan terjadi ke depan. Bilamana prasarat yang lebih mendominasi wacana pada masyarakat multi-etnik adalah ekonomi, maka dipastikan bahwa kondisi ini sangat mengancam tatanan masyarakat multietnik di kawasan Teluk Tomini. Sebaliknya, jika potensi asimilasi dan kerjasama lebih dominan terjadi, maka dipastikan bahwa “distingsi identitas” akan dapat diminimalisasi, sehingga kedudukan identitas etnis (mayor-minor, maupun pendatang-lokal) akan mendapatkan posisi yang seimbang dalam pembangunan pedesaan. Hal ini kemudian akan menutup ruang ketimpangan antar kelompok etnik.
UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung akselerasi program kesehatan nasional. Berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, Puskesmas Talaga Jaya, dan Pemerintah Desa Luwoo, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Profesi Kesehatan (KKN-PK) UNG menggelar aksi Tracking TBC Terintegrasi dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kantor Desa Luwoo, Kamis (23/7/2026).
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah nyata penguatan layanan kesehatan primer berbasis masyarakat—berfokus pada edukasi, penemuan kasus (case finding), deteksi dini, serta pemutusan rantai penularan tuberkulosis (TBC) yang masih menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar di Indonesia.
Pelaksanaan program ini didampingi secara langsung oleh tim Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN-PK Desa Luwoo, yakni Dr. dr. Vivien Novarina A. Kasim, M.Kes., dr. Siti Rakhmatia P. Th. Kum, M.Biomed., Ns. Nur Ayun R. Yusuf, S.Kep., M.Kep., dan Ns. Sartika, S.Kep., M.Kep. Pendampingan akademis ini memastikan seluruh alur intervensi medis dan edukasi berjalan sesuai standar prosedur operasional.
Koordinator Desa KKN-PK UNG Desa Luwoo, Taufik Mohamad Nur, menyampaikan bahwa selain mengawal teknis pelayanan medis, mahasiswa bertindak sebagai edukator kesehatan masyarakat.
Penyuluhan difokuskan pada pemahaman mekanisme penularan, pengenalan gejala awal, pentingnya pemeriksaan Dahak/TCM, kepatuhan minum obat hingga tuntas, serta pengikisan stigma negatif terhadap penyintas TBC di lingkungan warga.
“Literasi kesehatan warga adalah fondasi utama dalam memutus rantai penularan TBC. Kami berupaya menyampaikan edukasi yang persuasif dan mudah dipahami agar warga tidak ragu melakukan pemeriksaan apabila mengalami gejala batuk berkepanjangan,” terang Taufik.
Selain skrining TBC, mahasiswa turut mendampingi nakes Puskesmas Talaga Jaya dalam memberikan pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG), meliputi pengukuran tekanan darah, cek kadar gula darah, dan penapisan faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) sebagai upaya promotif-preventif.
Perwakilan DPL KKN-PK, Dr. dr. Vivien Novarina A. Kasim, M.Kes., menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa merupakan bentuk perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mengawal transformasi layanan kesehatan primer.
“Kehadiran mahasiswa mempercepat jangkauan skema active case finding TBC yang dicanangkan pemerintah. Sinergi multisektor antara perguruan tinggi, dinas kesehatan, puskesmas, dan pemerintah desa seperti inilah yang menjadi kunci sukses pembentukan masyarakat sadar sehat,” jelas Dr. Vivien.
Masyarakat Desa Luwoo menyambut antusias agenda terpadu ini. Ratusan warga memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sekaligus berkonsultasi mengenai pola hidup bersih dan sehat (PHBS) pencegahan tuberkulosis.
UNG – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan solusi konkret berbasis inovasi teknologi bagi masyarakat. Lewat program Kuliah Kerja Nyata Profesi Kesehatan (KKN-PK), mahasiswa UNG meluncurkan platform digital SIGAP KIA (Sistem Informasi Kesehatan Ibu dan Anak) berbasis website untuk memperkuat kualitas layanan kesehatan ibu dan anak di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo.
Inovasi digital ini diperkenalkan secara resmi dalam Seminar Awal KKN-PK yang digelar di Aula Kantor Desa Datahu, Rabu (22/7/2026). Forum tersebut menjadi sarana penting bagi mahasiswa dalam memaparkan pemetaan data awal kesehatan masyarakat, sekaligus menyosialisasikan program kerja strategis selama masa pengabdian.
Agenda ini dihadiri oleh jajaran pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader kesehatan, serta tokoh masyarakat setempat sebagai bentuk sinergi dalam membangun layanan kesehatan terpadu berbasis data presisi.
Koordinator Desa KKN-PK UNG Desa Datahu menjelaskan, platform SIGAP KIA dirancang untuk mempermudah digitalisasi pendataan ibu hamil, melacak rekam medis kehamilan, serta menyelaraskan alur koordinasi antara bidan desa, kader kesehatan, dan aparatur pemerintah desa.
“Platform SIGAP KIA hadir untuk membantu pemantauan kesehatan ibu hamil secara sistematis. Sistem ini dipadukan dengan pengawasan langsung melalui program kunjungan rumah (home visit), sehingga indikasi kehamilan risiko tinggi (risti) dapat terdeteksi lebih cepat dan langsung mendapat intervensi medis,” paparnya.
Guna menjaga keberlanjutan program pasca-KKN, mahasiswa UNG juga memberikan pembekalan dan pelatihan teknis bagi para kader kesehatan desa dalam mengoperasikan sistem informasi tersebut.
Selain inovasi digital, tim KKN-PK UNG turut menggalakkan serangkaian kegiatan promotif dan preventif. Program tersebut mencakup aksi kerja bakti lingkungan, edukasi pemilahan sampah, sosialisasi bahaya HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS), pelaksanaan senam hipertensi, Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), hingga sosialisasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) untuk menekan angka hipertensi dan diabetes melitus.
Pemerintah Desa Datahu memberikan apresiasi penuh atas terobosan digital yang dihadirkan mahasiswa UNG. Inovasi SIGAP KIA dinilai sangat relevan dengan kebutuhan modernisasi layanan desa, khususnya dalam mempercepat penanganan kehamilan berisiko tinggi dan menekan angka kematian ibu serta anak secara berkelanjutan.
UNG – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menggelar program inovatif BUMIL TANGGUH (Ibu Hamil Tangguh) di Desa Hutadaa, Kabupaten Gorontalo, Jumat (24/7/2026). Program ini dihadirkan untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam merespons kondisi kegawatdaruratan ibu hamil, khususnya saat situasi bencana alam.
Dipusatkan di Koperasi Desa Hutadaa, kegiatan ini mengusung tema “Model Pemberdayaan Kader dan Tenaga Kesehatan Berbasis Buku Panduan Manajemen Kegawatdaruratan Ibu Hamil pada Situasi Bencana untuk Menurunkan Risiko Angka Kematian Ibu dan Anak di Desa Hutadaa”. Agenda ini melibatkan kader kesehatan, tenaga medis, serta aparatur desa setempat.
Program BUMIL TANGGUH dirancang untuk meningkatkan kapasitas kader kesehatan sebagai garda terdepan di tingkat desa. Lewat pelatihan ini, para kader dibekali keterampilan mengidentifikasi tanda bahaya kehamilan, memberikan pertolongan pertama maternal, serta mengoordinasikan mekanisme rujukan cepat (fast-track referral).
Koordinator Desa KKN Profesi Kesehatan UNG Desa Hutadaa menekankan pentingnya posisi strategis kader yang bersinggungan langsung dengan masyarakat harian.
“Kader adalah pihak terdekat dengan ibu hamil dan keluarganya. Melalui program ini, kami ingin memastikan kader di Desa Hutadaa memiliki kesiapsiagaan tinggi dalam mengenali kegawatdaruratan kehamilan, terutama di tengah situasi krisis bencana, serta mampu berkoordinasi secara efektif dengan tenaga kesehatan,” jelasnya.
Selain sesi edukasi teknis, mahasiswa UNG turut meluncurkan Buku Panduan Manajemen Kegawatdaruratan Ibu Hamil pada Situasi Bencana. Buku petunjuk praktis ini berfungsi sebagai pedoman standar bagi kader dalam melakukan deteksi dini, pendampingan, hingga skenario evakuasi ibu hamil berisiko tinggi.
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN Profesi Kesehatan UNG menegaskan bahwa pemberdayaan kader berbasis komunitas merupakan instrumen krusial dalam mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKA).
“Penyelamatan jiwa ibu hamil saat bencana tidak bisa hanya bergantung pada fasilitas kesehatan formal. Harus ada sistem kesiapsiagaan berbasis masyarakat yang solid. Kehadiran buku panduan ini memperjelas alur koordinasi penanganan darurat di lapangan,” ujar DPL KKN.
Pelatihan berlangsung interaktif lewat simulasi penanganan awal, diskusi kasus, hingga penyamaan persepsi peran keluarga dalam pengawasan masa kehamilan.
Inisiatif BUMIL TANGGUH menjadi wujud nyata komitmen KKN Profesi Kesehatan UNG 2026 dalam mengoptimalkan pengawasan kehamilan risiko tinggi. Melalui sinergi mahasiswa, kader, dan pemerintah desa, UNG berharap terbangun sistem mitigasi kebencanan maternal yang tanggap, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Gorontalo1 month ago
Gorontalo3 months ago
Advertorial3 months ago
Gorontalo3 months ago
Ruang Literasi1 month ago
Advertorial3 months ago
Gorontalo3 months ago