Oleh : Sahrain Bumulo Staff Pengajar di Sosiologi FIS UNG
Bukanlah hal yang mustahil, jika di masa depan, Desa Banuroja menjadi model tata kelola kemajemukan di Kawasan Teluk Tomini, bahkan di Indonesia secara umum. Salah satu yang menarik dari desa ini adalah selama 39 tahun masyarakat desa Banuroja merawat kemajemukan sejak 1981-2020. Tepat tanggal 16 Januari 2020 kemarin dilaksanakan acara pencanangan Desa Banuroja sebagai Desa Pancasila oleh Rektor UNG bersama PEMDA Kabupaten Pohuwato. Pencanangan Desa Pancasila ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk menjaga keutuhan hidup berbangsa di tengah gempuran isyu radikalisme, intoleransi, dan konstrukesi identitas “mayoritas versus minoritas”. Di sisi lain, agenda pencanangan Desa Pancasila ini juga merupakan kado ulang tahun untuk Desa Banuroja di usianya yang memasuki 39 tahun. Semoga panjang umur kemajemukan Desa Banuroja.
Jika ditelusuri lebih jauh, memang pencanangan Desa Pancasila di Banuroja bukanlah yang pertama di Indonesia, sebab Desa Pancasila pertama kali dicanangkan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur. Sejauh ini, hasil penelusuran penulis dalam beberapa literatur yang membahas soal Desa Balun, diketahui bahwa Desa Balun menjadikan kerukunan tiga agama (Islam, Kristen, dan Hindu) sebagai icon atau ciri khas desanya. Berbeda dengan Desa Banuroja, dimana desa ini tidak hanya memiliki keberagaman agama (Islam, Kristen, dan Hindu), namun juga memiliki keberagaman etnik diantaranya: Bali, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Jawa (Jawa Barat, jawa Timur, dan Jawa Tengah), Minahasa, Sangir, Batak, Toraja, dan Flores. Selain kemajemukan agama dan etnik, memasukan kepentingan seluruh identitas etnik dan agama dalam tata kelola pembangunan pedesaan, merupakan keunikan tersendiri dari Desa Banuroja dibandingkan dengan Desa-desa lainnya.
Banuroja Sebagai Model Tata Kelola Kemajemukan Di Kawasan Teluk Tomini
Kawasan teluk Tomini memiliki sejarah kelam, terkait konflik sosial masyarakat majemuk. Masih hangat di ingatan kita tentang konflik Poso. Hasrullah (2009) dalam penelitiannya pada konflik berdarah di Poso, dimana salah satu pemicu terjadinya konflik berdarah di Poso adalah perebutan kekuasaan di pemerintahan. Percaturan politik dalam kekuasaan yang selama berpuluh-puluh tahun didominasi oleh kelompok Nasrani akhirnya tergusur dengan adanya alasan demokrasi. Kondisi tersebut yang menimbulkan perasaan penggusuran yang menyebabkan kelompok identitas Kristen tidak lagi mendapat jabatan yang layak dalam struktur pemerintahan. Kelompok Kristiani yang seyogianya merupakan penduduk lokal, merasa bahwa kelompok pendatang (Muslim) telah merampas hak-hak politik mereka sebagai tuan rumah di negeri ini.
Pada konteks ini, yang menarik dari Desa Banuroja adalah struktur kekuasaan (dalam hal ini pemerintahan desa) yang merata berdasarkan komposisi agama dan etnik. Salah satu contohnya adalah, jika Islam yang menjadi kepala desa, maka sekretarisnya diberikan ke pemeluk agama Hindu atau Kristen. Kemudian juga, untuk struktur pemerintahan desa disusun berdasarkan komposisi identitas agama dan etnis masyakat yang mendiami Desa Banuroja.
Fakta toleransi dari masyarakat Banuroja dapat dilacak pada waktu pembangunan pesantren, dimana warga Bali dan etnis lainnya ikut bekerja membangun, tanpa melihat perbedaan etnis dan agama dalam diri masing-masing, begitu pun sebaliknya. Bahkan, praktek hidup toleran dapat dilihat ketika ada acara keagamaan seperti hari-hari besar dari masing-masing agama, dimana masing-masing agama saling mengundang satu sama lain. Kehidupan toleran dan saling menghargai ini telah berlangsung sejak lama.
Banuroja telah merawat kemajemukan selama 39 tahun. Meski kadang diterpa dengan berbagai macam persoalan yang melibatkan indetitas etnis dan agama, namun permasalahan yang timbul mampu diminimalisir dengan cara penyelesaian secara kekeluargaan. Masyarakat selalu mengedepankan kekeluargaan, sehingga setiap permasalahan yang muncul selalu diselesaikan secara kekeluargaan, misalnya dengan menghadirkan tokoh dari masing-masing agama dan etnik. Praktek toleransi ini yang kemudian menjadi modal utama masyarakat dalam merawat kemajemukan di Desa Banuroja.
Pada konteks lain, hal yang unik dari Banuroja adalah amalgamasi (perkawinana campur) yang merupakan bagian dari terjaganya harmonisasi masyarakat di Desa Banuroja. Perkawinan campur sudah sering terjadi, baik perkawinan beda etnik maupun perkawinan beda agama. Perkawinan campur tersebut, semakin memperkuat tali silaturahmi antar etnik dan agama. Hal tersebut dianggap biasa karena masyarakat Banuroja lebih mengedepankan hak asasi sebagai individu yang bebas memilih jalan kehidupannya masing-masing, selama hal tersebut tidak mengganggu ketentraman masyarakat lainnya.
Pendekatan Etno-demografi (Kemajemukan Masyarakat) dalam Pembangunan Pedesaan
Hemat penulis, goals dari Desa Pancasila adalah tata kelola pembangunan pedesaan yang mempertimbangkan komposisi etno-demografi (kemajemukan penduduk). Mengingat, isyu konflik etnis, diskriminasi identitas etnis dan agama, dan radikalisme sedang menguat di tengah masyarakat majemuk di Indonesia. Pada konteks ini, UNG melalui agenda-agenda strategisnya, perlu mengambil bagian dalam tata kelola pembangunan desa yang mempertimbangkan etno-demografi khusus desa-desa yang memiliki komposisi masyarakat majemuk. Desa Pancasila tak hanya sekedar bicara soal harmonisasi, toleransi, dan kerukunan, namun lebih dari itu, dimana tata kelola pembangunan pedesaannya pun harus mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila. Terutama, dalam setiap kebijakan pembangunan desa, harus mempertimbangkan kepentingan semua etnik dan agama.
Sejalan dengan hal di atas, lahirnya UU Desa perlu dimanfaatkan sebagai peluang dalam menumbuhkan kerjasama antar kelompok etnik. Di samping itu, peluang ini menjadi kesempatan UNG melalui agenda-agenda strategisnya untuk hadir sebagai “mediator” dalam “mendamaikan” “wacana negatife” dalam masyarakat multietnik di kawasan Teluk Tomini, melalui kebijakan dan program terkait dengan pembangunan kawasan pedesaan. Salah satu agenda untuk memprakarsai kerjasama antar etnik yakni, dengan cara intervensi akademisi dalam hal ini universitas, di mana universitas melalui Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Pada Masyarakat), harus hadir melalui kebijakan dan program pembangunannya untuk melibatkan kelompok-kelompok etnik dalam pembangunan tersebut.
Sejalan dengan hal itu, perlu dilihat pra-sarat yang dibangun dalam masyarakat, misalnya keseimbangan etno-demografi, segregasi, dan asimilasi (dalam bentuk kerjasama). Pertama, jika keseimbangan etno-demografi terjadi dalam konteks sebaran etnik, maka adanya isyu mayoritas-minoritas dapat ditekan; kedua, potensi kerjasama digunakan untuk mengkanalisasi adanya potensi aktivitas ekonomi yang dapat menciptakan ketimpangan antar etnik; ketiga, jika segregasi penguasaan ekonomi melahirkan adanya kelompok-kelompok yang “mendominasi dan didominasi”, maka hal ini akan membuka ruang terjadinya pertarungan antar kelompok etnik.
Pada konteks ini, etnisitas menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam setiap agenda pembangunan Pedesaan. Merujuk pada tiga pra-sarat di atas, ketiga pra-sarat tersebut sangat menentukan proyeksi yang akan terjadi ke depan. Bilamana prasarat yang lebih mendominasi wacana pada masyarakat multi-etnik adalah ekonomi, maka dipastikan bahwa kondisi ini sangat mengancam tatanan masyarakat multietnik di kawasan Teluk Tomini. Sebaliknya, jika potensi asimilasi dan kerjasama lebih dominan terjadi, maka dipastikan bahwa “distingsi identitas” akan dapat diminimalisasi, sehingga kedudukan identitas etnis (mayor-minor, maupun pendatang-lokal) akan mendapatkan posisi yang seimbang dalam pembangunan pedesaan. Hal ini kemudian akan menutup ruang ketimpangan antar kelompok etnik.
UNG – Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan Universitas Negeri Gorontalo (FKTP UNG) semakin memperkuat kolaborasi strategis dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo. Sinergi lintas sektoral ini difokuskan untuk mendukung penyiapan serta perencanaan matang bagi calon lokasi Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2027.
Komitmen bersama tersebut diwujudkan melalui serangkaian koordinasi intensif serta penandatanganan Berita Acara Dukungan Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP yang dipusatkan di Kantor DKP Provinsi Gorontalo pada Selasa (3/11/2026).
Kerja sama ini merupakan wujud nyata integrasi peran antara institusi perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mengonsolidasikan percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Ruang lingkup kolaborasi mencakup proses identifikasi, survei lapangan, verifikasi data, hingga penilaian objektif terhadap tingkat kesiapan masing-masing calon lokasi.
Sebagai inisiatif pembangunan kawasan ekonomi masyarakat pesisir, Program Kampung Nelayan Merah Putih dirancang tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur fisik perikanan semata. Lebih dari itu, program ini mencakup penguatan aktivitas ekonomi produktif, penataan kelembagaan nelayan, optimalisasi pengolahan hasil perikanan, perluasan akses pemasaran, hingga pemberdayaan sosial masyarakat pesisir secara komprehensif. Oleh karena itu, pelibatan akademisi dipandang vital agar perencanaan program selaras dengan potensi wilayah dan kebutuhan riil masyarakat.
Penandatanganan Berita Acara Dukungan tersebut dilakukan secara langsung oleh Manager Program, Prof. Dr. Ir. Yuniarti Koniyo, M.P., bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Dr. Ir. Aryanto Husain, M.MP. Kesepakatan ini sekaligus menjadi payung hukum dan landasan koordinasi dalam mengawal tahapan penyiapan lokasi hingga eksekusi program di lapangan.
Dalam prosesnya, penyiapan calon lokasi akan melalui empat tahapan utama, yakni identifikasi awal, survei dan penilaian kelayakan, fasilitasi kesiapan infrastruktur, serta penyusunan perencanaan pengembangan KNMP. Penilaian didasarkan pada indikator krusial seperti kebutuhan mendesak wilayah, potensi sumber daya kelautan dan perikanan, tingkat kesiapan lokasi, serta konektivitas kawasan dengan pusat distribusi dan akses pasar.
Berdasarkan hasil pemetaan dan identifikasi awal, tercatat sebanyak 24 titik calon lokasi yang tersebar di empat kabupaten di wilayah Provinsi Gorontalo. Sebaran tersebut meliputi:
Kabupaten Boalemo: 9 titik calon lokasi
Kabupaten Pohuwato: 7 titik calon lokasi
Kabupaten Gorontalo: 6 titik calon lokasi
Kabupaten Gorontalo Utara: 2 titik calon lokasi
Secara administratif, puluhan titik tersebut mencakup sejumlah kecamatan pesisir strategis, di antaranya Kecamatan Botumoito, Dulupi, Paguyaman Pantai, dan Tilamuta (Kabupaten Boalemo); Kecamatan Batudaa Pantai dan Biluhu (Kabupaten Gorontalo); Kecamatan Lemito, Marisa, Paguat, Popayato, dan Wanggarasi (Kabupaten Pohuwato); serta Kecamatan Kwandang dan Monano (Kabupaten Gorontalo Utara).
Guna menjamin kelancaran tahapan tersebut, FKTP UNG dan DKP Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk mengoptimalkan koordinasi bersama pemangku kepentingan di tingkat lokal, meliputi pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga kelompok masyarakat setempat. Dukungan yang digalang meliputi penyediaan basis data akurat, fasilitasi administrasi, serta kesiapan tim terpadu dalam melaksanakan survei dan verifikasi teknis.
Seluruh kandidat lokasi selanjutnya akan melalui tahap uji petik, survei lanjutan, dan verifikasi ketat guna memastikan kepatuhan terhadap seluruh persyaratan teknis maupun administratif yang digariskan dalam pedoman Program KNMP Tahun 2027. Hasil akhir dari proses verifikasi dan penilaian komprehensif ini akan direkomendasikan secara resmi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) sebagai bahan pertimbangan utama dalam penetapan lokasi definitif pembangunan KNMP.
Gorontalo – Penantian panjang selama hampir dua dekade akhirnya berbuah manis. Provinsi Gorontalo secara resmi mendapat kepercayaan nasional untuk menjadi tuan rumah Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) 2027 untuk cabang olahraga (cabor) petanque.
Capaian ini menjadi momentum bersejarah yang tidak hanya membanggakan bagi insan olahraga di daerah, tetapi juga membuka peluang emas bagi Gorontalo untuk membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu poros kekuatan olahraga petanque di Indonesia.
Penetapan Gorontalo sebagai penyelenggara ajang kualifikasi nasional tersebut tertuang secara resmi melalui Surat Keputusan Pengurus Besar Federasi Olahraga Petanque Indonesia (PB FOPI) Nomor 15-SK/FOPI/2026. Penunjukan ini sekaligus mengakhiri kerinduan masyarakat olahraga Gorontalo yang telah menantikan kesempatan menjadi tuan rumah kualifikasi tingkat nasional selama hampir 20 tahun.
Bagi Pengurus Provinsi (Pengprov) FOPI Gorontalo, kepercayaan berskala nasional ini bukan sekadar agenda rutin penyelenggaraan pertandingan. Lebih dari itu, penetapan ini merupakan bentuk pengakuan atas perjalanan panjang, kerja keras, serta komitmen berkelanjutan dalam membangun dan mengakar-kuatkan cabor petanque di Provinsi Gorontalo.
Ketua Pengprov FOPI Gorontalo, Dr. dr. Cecy Rahma Karim, Sp.GK, menyambut momentum krusial ini sebagai pijakan besar untuk mengakselerasi kemajuan olahraga petanque sekaligus memperkokoh posisi Gorontalo dalam peta persaingan olahraga nasional.
Di bawah kepemimpinannya, pengembangan petanque di Gorontalo tidak hanya difokuskan pada sukses teknis penyelenggaraan kompetisi, melainkan menyasar pembenahan pembinaan atlet usia dini, peningkatan mutu sumber daya manusia (wasit dan pelatih), penguatan kelembagaan organisasi, hingga perluasan akses bagi generasi muda untuk menekuni cabor ini.
“Prestasi olahraga tidak lahir secara instan. Dibutuhkan pembinaan yang berkelanjutan, kompetisi yang terarah dan terstruktur, fasilitas yang memadai, serta sinergi lintas pihak agar atlet daerah mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional,” ujar Cecy.
BK PON 2027: Mengusung Dwi Target Success
Menjadi tuan rumah BK PON 2027 merupakan kesempatan strategis bagi Gorontalo untuk memperlihatkan kesiapan infrastruktur dan tata kelola event olahraga berskala nasional. Kehadiran ratusan atlet, pelatih, ofisial, dan kontingen dari berbagai provinsi diproyeksikan memberikan dampak positif bagi ekosistem olahraga serta perekonomian daerah.
Di sisi lain, momentum bertanding di hadapan publik sendiri harus dimanfaatkan secara optimal oleh para atlet petanque Gorontalo untuk merebut tiket berlaga di ajang utama PON 2028 mendatang. Gorontalo mengusung ambisi ganda, yakni sukses sebagai penyelenggara (success in hosting) sekaligus sukses mengukir prestasi (success in achievement).
Kepercayaan ini diharapkan menjadi titik tolak percepatan pembinaan olahraga petanque di Bumi Hulonthalo. Dengan kepemimpinan yang terarah, konsistensi pembinaan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Gorontalo siap menyambut kedatangan delegasi terbaik dari seluruh Indonesia.
Setelah menanti hampir 20 tahun, kesempatan emas itu kini telah hadir. Gorontalo siap menjadi tuan rumah, siap berprestasi, dan siap mencatatkan tinta emas baru dalam sejarah olahraga petanque Indonesia.
UNG – Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan Universitas Negeri Gorontalo (FKTP UNG) resmi memperluas jangkauan kemitraan strategisnya di tingkat nasional. FKTP UNG menjalin kerja sama resmi dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Ditjen Perikanan Tangkap KKP) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilangsungkan di Jakarta pada Jumat (23/10/2026).
Kerja sama inter-lembaga ini diarahkan secara spesifik untuk memperkuat sinergi pendataan sektor perikanan tangkap di titik-titik lokasi pendaratan ikan melalui optimalisasi implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, yang mencakup aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Penandatanganan dokumen PKS tersebut dilakukan secara langsung oleh Dekan FKTP UNG, Prof. Dr. Ir. Yuniarti Koniyo, M.P. Penandatanganan ini menjadi pilar penting dalam memperkokoh kemitraan antara institusi perguruan tinggi dan pemerintah pusat guna mengakselerasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan, khususnya di wilayah Provinsi Gorontalo.
Fokus utama dari kolaborasi ini adalah penguatan sistem pendataan perikanan tangkap di pendaratan ikan dengan mengintegrasikan keahlian serta peran aktif sivitas akademika kampus. Melalui sinergi ini, kedua belah pihak berkomitmen untuk menjamin ketersediaan data perikanan yang akurat, presisi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai basis perumusan kebijakan publik, perencanaan pembangunan sektor kelautan, serta tata kelola pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan.
Di samping itu, kerja sama ini membukakan ruang luas bagi FKTP UNG untuk memperkuat kontribusi akademik melalui penggalakan riset terapan, transfer pengetahuan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan. Pelibatan dosen dan mahasiswa secara langsung di lapangan diharapkan dapat memperluas spektrum penerapan ilmu pengetahuan dalam menjawab tantangan riil sektor perikanan tangkap.
Pendataan yang presisi di lokasi pendaratan ikan merupakan aspek mendasar untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai aktivitas penangkapan serta estimasi volume hasil perikanan. Ketersediaan data yang valid dan berkualitas tinggi dipastikan membantu pemerintah dalam mengevaluasi dinamika perikanan tangkap, menyusun perencanaan program yang adaptif, serta merumuskan regulasi pengelolaan sumber daya laut yang tepat sasaran.
Bagi FKTP UNG, kemitraan strategis ini sejalan dengan visi pengembangan pendidikan tinggi yang responsif dan adaptif terhadap arah pembangunan sektor kelautan nasional. Sinergi bersama Ditjen Perikanan Tangkap KKP diyakini dapat meningkatkan relevansi kurikulum pembelajaran, mendongkrak kualitas publikasi riset, serta mendorong hilirisasi hasil penelitian agar memberikan dampak langsung bagi keberdayaan masyarakat nelayan dan para pemangku kepentingan.
Selain memperkokoh pilar pendidikan dan riset, implementasi PKS ini diproyeksikan mampu memperluas ruang partisipasi dalam agenda pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, hasil inovasi sains dan teknologi perikanan dari kampus dapat memberikan kontribusi terukur bagi pembangunan daerah serta pengelolaan sektor perikanan tangkap yang berkelanjutan.
Melalui legalisasi kerja sama ini, FKTP UNG dan Ditjen Perikanan Tangkap KKP optimistis dapat membangun kolaborasi jangka panjang yang berorientasi pada tata kelola perikanan berbasis data ilmiah. Kemitraan ini sekaligus menegaskan komitmen berkelanjutan UNG dalam mendukung agenda pembangunan kelautan dan perikanan nasional.
Gorontalo2 months ago
Gorontalo2 months ago
kabupaten boalemo2 months ago
Daerah1 month ago
Gorontalo2 months ago
Gorontalo2 months ago
Daerah1 month ago