Connect with us

DPRD PROVINSI

“Dewan Pers” Bukan Mengatur Kontrak Media, Ketua PJS: Pernyataan Ketua PWI Gorontalo Keliru

Published

on

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gorontalo menyoroti mekanisme kontrak kerja sama media yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Gorontalo. Menurutnya, DPRD seharusnya tunduk pada regulasi yang berlaku, termasuk dalam memilih media yang memenuhi kualifikasi sesuai aturan Dewan Pers.

“Seharusnya DPRD hanya bekerja sama dengan media yang telah memenuhi standar Dewan Pers, baik dari sisi legalitas maupun kompetensi jurnalistik. Namun, kenyataannya masih ada sekitar 35 media yang bekerja sama dengan DPRD, dan banyak di antaranya tidak memiliki legalitas serta kompetensi jurnalistik yang jelas,” ujar Ketua PWI Gorontalo dalam keterangannya kepada wartawan.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini berisiko menurunkan kualitas pemberitaan serta membuka peluang bagi media yang tidak profesional untuk mendapatkan manfaat dari anggaran pemerintah tanpa memenuhi standar jurnalistik yang semestinya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua DPD Perkumpulan Jurnalis Siber (PJS) Gorontalo, Jhojo Rumampuk, memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, tugas utama Dewan Pers bukanlah mencampuri kontrak kerja sama media dengan pemerintah, melainkan memastikan agar wartawan bekerja sesuai kode etik jurnalistik dan tidak menyebarkan berita hoaks.

“Namun, secara hukum, tidak ada regulasi yang secara eksplisit melarang lembaga pemerintah bekerja sama dengan media yang belum terverifikasi Dewan Pers atau wartawannya belum memiliki sertifikasi UKW. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak secara khusus menyebutkan bahwa hanya media terverifikasi yang boleh mendapatkan kerja sama dengan pemerintah. Selama media tersebut memiliki legalitas yang sah, berbadan hukum, dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, maka secara administratif mereka tetap memiliki hak untuk menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah.” Jelas Jhojo

Menurutnya, selama media memiliki izin resmi dan menjalankan tugas jurnalistik dengan benar, mereka tetap berhak mendapatkan kerja sama dengan pemerintah, terlepas dari apakah mereka telah terverifikasi oleh Dewan Pers atau tidak.

” Tugas Dewan Pers adalah memastikan wartawan tidak memberitakan hoaks, menjaga kode etik jurnalistik, dan melindungi kebebasan pers. Jadi, jika ada media yang ingin bekerja sama dengan DPRD atau instansi pemerintah, itu merupakan urusan kebijakan, bukan wewenang Dewan Pers,” tegas Jhojo.

Polemik mengenai standar media yang bekerja sama dengan pemerintah ini terus menjadi perdebatan di Gorontalo. Sejumlah pihak menganggap bahwa verifikasi Dewan Pers seharusnya menjadi syarat mutlak dalam kerja sama antara media dan pemerintah. Namun, di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan utama, selama media tersebut beroperasi sesuai aturan yang berlaku.

” Meski secara aturan kerja sama ini memungkinkan, tetap ada kekhawatiran mengenai transparansi dan profesionalisme. Pemerintah perlu memastikan bahwa media yang diajak bekerja sama benar-benar menjalankan fungsi jurnalistik dengan baik dan bukan sekadar menjadi “media abal-abal” yang hanya mengejar keuntungan dari kontrak kerja sama. Secara hukum, lembaga pemerintah masih dapat melakukan kerja sama dengan media meskipun tidak terdaftar di Dewan Pers atau wartawannya belum bersertifikat UKW, selama media tersebut memiliki legalitas yang sah.” Tutup Jhojo

Advertorial

Aliansi Masyarakat Pinogu Geruduk DPRD, Tuntut Jalan Segera Dibangun

Published

on

Ketua DPRD Gorontalo Thomas Mopili || Foto istimewa

DEPROV – Aliansi Masyarakat Pinogu mendatangi Kantor DPRD Provinsi Gorontalo untuk mendesak pemerintah daerah dan DPRD agar memprioritaskan serta mempercepat pembangunan jalan menuju Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango.

Massa aksi yang sebelumnya menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Bone Bolango itu kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Gorontalo. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Gorontalo Thomas Mopili, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, dan Wakil Gubernur Idha Syahida, Senin (01/09/2025).

Ketua DPRD Gorontalo, Thomas Mopili, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk percepatan pembangunan jalan sejak 2024.

“Sebesar Rp2,4 miliar sudah dialokasikan sejak 2024. Namun prioritas kita masih membuka akses dulu. Tahun depan akan kita anggarkan penyusunan **Dokumen Engineering Design (DED),” jelas Thomas.

Ia menegaskan program ini mendapat dukungan penuh dari seluruh anggota DPRD. Bahkan, masyarakat dipersilakan untuk memantau langsung perkembangan penggunaan anggaran tersebut.

“Masyarakat bisa kapan saja mengecek sejauh mana anggaran perencanaan yang telah dikerjakan pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan bahwa pembangunan jalan menuju Pinogu menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.

“Yang paling penting jalan itu tembus dulu. Tahun 2026 sudah ada anggaran khusus untuk pembangunan tersebut,” ungkap Gusnar.

Dengan komitmen tersebut, masyarakat Pinogu berharap pembangunan jalan yang sudah lama diidamkan segera terealisasi, sehingga aksesibilitas wilayah bisa semakin terbuka dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Continue Reading

Advertorial

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo: Jika Pejabat Tak Terima Mahasiswa, Mereka Pengecut

Published

on

DEPROV – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, memenuhi janjinya kepada mahasiswa dengan menghadirkan langsung Gubernur Gorontalo dan Kapolda Gorontalo pada aksi lanjutan Aliansi Mahasiswa Merah Maron yang digelar di Bundaran Saronde, Jalan Nani Wartabone, Kota Gorontalo, Senin (01/09/2025).

Sebelumnya, Thomas Mopili berkomitmen untuk menghadirkan kedua pejabat daerah tersebut setelah aksi demonstrasi di depan Rumah Dinas Gubernur Gorontalo pekan lalu. Saat itu, Thomas bahkan menegaskan siap mundur dari jabatannya jika gagal memenuhi janji tersebut.

“Hari ini saya sudah menghadirkan Gubernur dan Kapolda sesuai janji saya pada aksi sebelumnya. Hadir pula Wakil Gubernur Gorontalo, Ibu Idha Syahida,” ujar Thomas di hadapan massa aksi.

Dalam kesempatan itu, Thomas memastikan bahwa seluruh aspirasi mahasiswa akan dikawal hingga ke pemerintah pusat. Bahkan, menurutnya, Wakil Gubernur menawarkan agar perwakilan mahasiswa ikut serta menyampaikan langsung aspirasi mereka ke Kementerian Dalam Negeri.

“Ini juga ada tawaran dari Ibu Wakil Gubernur, perwakilan mahasiswa akan bersama-sama mengawal aspirasi ini ke Kemendagri,” jelasnya.

Thomas menegaskan, Forkopimda Gorontalo terbuka untuk menerima mahasiswa dan mendengarkan aspirasi mereka. Ia juga menyampaikan sikap tegas terhadap pejabat yang menutup diri dari suara mahasiswa.

“Forkopimda siap menerima dan mendengar aspirasi adik-adik mahasiswa. Kalau ada pejabat yang tidak mau menerima mahasiswa, maka mereka adalah pengecut yang harus dibasmi,” tegas Thomas.

Continue Reading

Advertorial

Thomas Mopili Janji Kawal Aspirasi: “Jika Gubernur Mangkir, Saya Bergabung dengan Mahasiswa”

Published

on

DEPROV – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, akhirnya menemui massa aksi mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yang menggelar demonstrasi di depan Rumah Dinas Gubernur Gorontalo, Jumat (29/8/2025).

Aksi tersebut sebelumnya dimulai di Bundaran Hulondalo Indah, Jalan Nani Wartabone, Kota Gorontalo, dengan tuntutan agar tiga unsur pimpinan Forkopimda hadir menemui mahasiswa, yakni Gubernur Gorontalo, Kapolda Gorontalo, dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.

Wakil Presiden Mahasiswa UNG, Algufran Yajitala, dalam orasinya menyatakan bahwa kehadiran ketiga pimpinan daerah tersebut penting untuk merespons aspirasi mahasiswa.

“Kami menuntut kepada tiga unsur pimpinan untuk hadir menemui massa aksi dan menyetujui tuntutan mahasiswa,” tegas Algufran.

Namun, saat massa masih berada di Jalan Nani Wartabone, tidak satu pun pimpinan hadir. Mahasiswa kemudian bergerak menuju Rumah Dinas Gubernur.

Setibanya di lokasi, mereka disambut langsung oleh Ketua DPRD Gorontalo, sementara Gubernur dan Kapolda dilaporkan tengah berada di luar daerah. Dalam pertemuan itu, Thomas Mopili berjanji memediasi mahasiswa untuk bertemu langsung dengan Gubernur dan Kapolda di Gedung DPRD Gorontalo pada Senin mendatang.

“Saya akan mundur dari jabatan saya sebagai Ketua DPRD Gorontalo jika tidak menemui mahasiswa pada Senin mendatang,” tegas Thomas di hadapan massa aksi.

Ia bahkan menyatakan siap bergabung dengan mahasiswa jika Gubernur dan Kapolda tidak hadir menemui mereka.

“Saya akan bergabung dengan mahasiswa, saya akan menjadi mahasiswa UNG untuk menurunkan Gubernur Gorontalo,” ujarnya.

Komitmen Thomas ini disambut antusias oleh massa aksi yang berharap pertemuan Senin nanti benar-benar menjadi momentum dialog terbuka antara mahasiswa dan pimpinan daerah.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler