KOTA GORONTALO – Bukan tanpa alasan seluruh perwakilan buruh di Provinsi Gorontalo, menobatkan DR. H. Marten Taha, SE. M.Ec Dev, sebagai Bapak Buruh Provinsi Gorontalo.
Alasan perwakilan buruh ini, karena menilai hanya Marten Taha satu-satunya Kepala Daerah yang berani mengambil sikap, memberikan solusi dan memperjuangkan hak-hak buruh di Provinsi Gorontalo.
Misal, terkait dengan solusi-solusi peningkatan UMP (Upah Minimum Provinsi), yang siap disuarakan Marten Taha di Pemerintah Pusat.
Kemudian berkaitan dengan dorongan Marten Taha kepada PTUN dan perusahaan tergugat, agar tidak melakukan banding atas upaya buruh atau pekerja, memperjuangkan hak-hak mereka melalui proses hukum.
“Dari puluhan ribu pekerja yang ada di Provinsi Gorontalo, kami bisa pastikan tidak semua menikmati upah sesuai UMP ..,”
“Nah, dari dialog yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM Kota Gorontalo, dengan tema Buruh Bertanya Wali Kota Menjawab, kami sangat bersyukur karena melahirkan gagasan dan solusi dari Calon Gubernur Gorontalo ..,”
“Dan kegiatan ini, sangat mengangkat harkat dan martabat kaum buruh di seluruh Provinsi Gorontalo. Dan solusi yang diberikan Pak Marten, Bapak Wali Kota Gorontalo yang juga Calon Gubernur, sangat baik ..,”
“Rasionalnya, dalam meningkatkan UMP buruh ada rumusannya, begitu kata Pak Marten ..,”
“Dan terlepas dari formula itu, kata Pak Marten perusahaan dan pemerintah harus memperhatikan perkembangan ekonomi, regulasi tentang perburuhan atau ketenagakerjaan dan kemampuan perusahaan yang ada di daerah dan sebagainya ..,”
“Nah, itu kata Pak Marten, akan menjadi bahan bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan UMP bagi kaum buruh ..,”
“Bakan Pak Marten ungkapkan, pada dasarnya UMP itu harus naik setiap tahunnya, seiring dengan kenaikan harga kebutuhan pokok ..,”
“Karena yang menjadi ukuran itu, kebutuhan hidup maksimum dan kebutuhan hidup minimum. Sehingga otomatis kebutuhan buruh pun meningkat, dan UMP nya harus meningkat,” terang Fajrin, salah satu pengurus FSPMI Gorontalo.
Berdasarkan solusi-solusi tersebut pun seluruh buruh mendoakan Marten Taha, menjadi Gubernur Gorontalo tahun 2024.
“Kami sangat butuh sosok pemimpin di Provini Gorontalo, seperti Pak Marten. Pemimpin yang berani mengambil sikap, untuk kesejahteraan masyarakatnya ..,”
“Kami doakan Pak Marten Taha, menjadi Gubernur Provinsi Gorontalo. Sehingga, beliau bisa merealisasikan kesejahteraan buruh di seluruh Provinsi Gorontalo,” terangnya.
Sementara itu, Wali Kota Gorontalo Marten Taha yang juga Ketua Tripartit Kota Gorontalo katakan, buruh adalah pahlawan. Dirinya sering mengingatkan kepada seluruh bawahannya, agar jangan pernah menolak buruh.
“Kapanpun dan dimanapun, saya sering katakan kepada seluruh bawahanny saya, agar jangan pernah menolak kehadiran buruh. Karena mereka adalah pahlawan ..,”
“Saya sangat senang bisa bertatap muka langsung dengan seluruh buruh di Provinsi Gorontalo. Atas dukungan kaum buruh kepada saya, sebagai calon Gubernur Gorontalo, saya ucapkan terima kasih ..,”
“Pada intinya, kebahagiaan kaum buruh, adalah kebahagiaan kami semua. Maka dari itu, saya memberikan solusi atas peningkatan UMP mereka. Karena mereka ada pahlawan kesejahteraaan,” pungkasnya.
Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) di empat organisasi perangkat daerah (OPD) pada Rabu (26/11/2025). Sidak tersebut bertujuan memantau kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
Dari hasil sidak, ditemukan sebanyak 118 ASN tidak berada di kantor. Jumlah itu berasal dari dua dinas, yakni 68 pegawai di Dinas Kesehatan dan 50 pegawai di Dinas Pendidikan. Berdasarkan pemeriksaan di lapangan, sebagian besar dari mereka diketahui meninggalkan kantor tanpa surat izin resmi.
“Saya tidak melarang pegawai keluar untuk urusan pribadi, tapi harus dengan surat izin. Ini aturan sederhana namun sering diabaikan,” ujar Wali Kota Adhan usai sidak.
Sebagai tindak lanjut, para pegawai yang absen diwajibkan mengikuti apel pagi di Kantor Wali Kota pada Kamis (27/11/2025) untuk menerima surat peringatan pertama (SP1).
Adhan menegaskan, aturan izin keluar dibuat agar pimpinan OPD dapat memantau keberadaan pegawai selama jam kerja. Ia juga menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan razia di seluruh OPD jika masih ditemukan pelanggaran serupa.
“Kalau masih ada yang keluar tanpa izin, saya perintahkan Satpol PP turun langsung. Semua OPD akan kami datangi supaya tidak ada lagi yang melanggar,” tegasnya.
Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, kembali mengeluarkan kebijakan yang menarik perhatian publik. Kali ini, ia melarang panitia Gorontalo Half Marathon (GHM) 2025 memanfaatkan jalan milik Pemerintah Kota Gorontalo sebagai lintasan lomba. Langkah ini bukan tanpa dasar. Adhan menegaskan, selama ini warga Kota Gorontalo yang mencoba mencari nafkah di trotoar sejumlah ruas jalan justru mendapat larangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo.
Pemprov Gorontalo mendasarkan larangan tersebut pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta PP No. 34 Tahun 2006. Selain itu, Pemprov juga mengklaim jalan tersebut adalah aset milik mereka. Padahal, Permen PUPR Nomor 03/PRT/M/2014 memberikan ruang bagi UMKM untuk berjualan di trotoar, asalkan tidak bersifat permanen. Di lapangan, pelaku UMKM Kota Gorontalo yang berjualan di trotoar memang hanya menggelar dagangan secara non-permanen dan hanya beroperasi malam hari.
Kebijakan Adhan ini merupakan respons terhadap kekecewaan masyarakat yang merasa kesulitan ekonomi karena dibatasi kebijakan provinsi. Selain itu, Adhan juga menyoroti sikap panitia GHM yang dianggap kurang menghargai Pemerintah Kota. Kepala Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, Hermanto Saleh, mengungkapkan bahwa hingga Kamis, panitia belum hadir untuk membahas teknis jalur lomba, padahal surat mereka telah diterima sejak Senin.
Menurut Hermanto, pemaparan rute sangat penting agar Dinas Perhubungan bisa melakukan kajian lalu lintas dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan daerah. Tanpa paparan tersebut, kajian teknis tidak dapat dilakukan.
Dengan demikian, masyarakat diimbau tidak salah dalam menilai kebijakan Wali Kota Adhan Dambea terkait pelarangan penggunaan jalan untuk lintasan GHM 2025.
Kota Gorontalo – Antusiasme peserta turnamen pencak silat Wali Kota Gorontalo Cup 2025 membludak. Gelaran open tournament yang akan memperebutkan trofi bergengsi ini menarik minat 775 atlet dari empat provinsi berbeda, menegaskan posisi Gorontalo sebagai panggung besar pencak silat di kawasan timur Indonesia.
Panitia penyelenggara telah mematangkan seluruh persiapan, dari penyesuaian arena hingga kelengkapan fasilitas bagi para atlet. Ketua Panitia Rochmat Gani mengonfirmasi bahwa pendaftaran resmi telah ditutup dengan jumlah peserta jauh melebihi ekspektasi. Meski demikian, sejumlah perguruan masih berupaya agar atlet mereka terdaftar dalam event yang menghadirkan total hadiah Rp 100 juta plus logam mulia 20 gram.
Rochmat menambahkan, bila antusiasme peserta terus meningkat, panitia berkomitmen untuk memberikan panggung di musim berikutnya. “Insya Allah yang belum bisa ambil bagian, bisa ikut pada turnamen season II,” ujarnya.
Lonjakan peserta membuat lokasi event dipindahkan dari Banthayo Lo Yiladia dan Halaman Rujab Wali Kota Gorontalo ke Gedung Olahraga (GOR) Kota Gorontalo. Ketua Pengkot IPSI Kota Gorontalo, Husin Ali menekankan perubahan ini sebagai upaya menampung seluruh kontingen, yang semula hanya diprediksi 300 atlet.
“Jumlah peserta ternyata melampaui perkiraan awal, sehingga Pak Wali meminta agar lokasi dipindahkan ke GOR,” jelas Husin.
Selain melibatkan 37 kontingen dari Gorontalo, tercatat perguruan dari Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah turut berpartisipasi, menambah semarak turnamen. Menurut Husin, inilah bukti Gorontalo kini punya panggung besar pencak silat yang diimpikan oleh seluruh insan bela diri.
“Dan hari ini, panggung itu kita bangun, di bawah sosok Orang Tua Kita Haji Adhan Dambea. Panggung yang kini membuat dunia silat menoleh ke Gorontalo,” tandas Husin.
Secara rinci, peserta tersebar dalam kategori dewasa (84), remaja (169), pra remaja (274), dan usia dini (261). Total pertandingan mencapai 788 nomor, memperebutkan prestise dan kejuaraan bagi 45 kontingen.