Connect with us

Kota Gorontalo

DLH Terus Berupaya Maksimalkan Penanganan Sampah di Kota Gorontalo

Published

on

KOTA GORONTALO – Pembenahan terhadap program lingkungan khususnya penanganan sampah, terus dilakukan DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Gorontalo. Berbagai upaya yang dilakukan DLH Kota Gorontalo, seperti memaksimalkan SDM (Sumber Daya Manusia) serta fasilitas armada yang ada.

Meski demikian, masih ada saja keluhan-keluhan dari masyarakat terkait pelayanan sampah, atas hal tersebut pun Kadis DLH Kota Gorontalo Andris Amir, meminta maaf kepada publik.

“Persoalan lingkungan khususnya sampah di Kota Gorontalo, pada dasarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab dinas terkait saja. Akan tetapi semua unsur terkait, terutama setiap pemerintahan di wilayah seperti kelurahan dan kecamatan,..”

“Kami di DLH Kota Gorontalo sudah berupaya semaksimal mungkin, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan, kami sudah menambah waktu aktivitas petugas kebersihan di lapangan dan menambah daya tampung di kas Armada, agar bisa mengangkut sampah lebih dari sebelumnya. Namun, kami akui hal itu belum bisa melayani masyarakat. Kami dari DLH mohonkan maaf,” ujar Kadis DLH Kota Gorontalo Andris Amir

Ia jelaskan lagi, dalam penanganan sampah DLH Kota Gorontalo hanya membutuhkan tiga hal, yang jauh sebelumnya sudah disampaikan ke Pemerintah Kota Gorontalo. Diantaranya pemenuhan infrastruktur, peningkatan upah petugas dari segi penambahan anggaran karena jam aktivitas mereka ditambah. Dan terakhir adalah, peran serta seluruh instansi termasuk camat dan lurah dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, serta ajakan untuk menjaga kebersihan.

“DLH sangat membutuhkan penambahan infrastruktur, anggaran dalam hal ini upah petugas kebersihan dan terakhir adalah memasifkan sosialisasi kepada masyarakat, tentang larangan berbuang sampah sembarangan,” ungkapnya.

Ada sekitar empat solusi yang Ia sampaikan, untuk menangani sampah di Kota Gorontalo. Pertama kaitan dengan SDM, dalam hal ini petugas sampah yang menjadi daya dukung utama dalam pengelolaan sampah, di Kota Gorontalo, mulai dari SDM manajerial dan operasional. Data yang ada di DLH Kota Gorontalo, total SDM yang ada sebanyak 314 orang. Diantaranya sopir mobil 30 orang, sopir getor 22, pengangkut mobil 100 orang, pengangkut getor 22, petugas saluran 16 orang. Kemudian pemangkas bahu jalan, penyapu, pembawa gerobak, petugas kebersihan landasan, pengawas, petugas chek point dan petugas kebersihan sentral.

“Dari total 314 petugas yang ada terbagi dalam 13 tugas berbeda, dalam pengelolaan sampah di Kota Gorontalo. Dari berbagai jenis tugas tersebut, yang tersebar adalah pengakut sebesar 31,85 persen dan penyapu 28,66 persen. SDM ini terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Gorontalo..,”

“SDM di DLH Kota Gorontalo saat ini terus bekerja, bahkan ditambah jam kerja mereka meski anggaran untuk upah mereka sangat terbatas. Penambahan anggaran untuk upah petugas sangat penting, guna menunjang tugas yang dilakoni selurug petugas. Karena tugas yang mereka jalani sangat beresiko, misal terkadang mendapatkan kecelakaan dalam bekerja, yang membuat kami harus patungan mengeluarkan uang pengobatan,” terangnya.

Solusi kedua adalah kebutuhan anggaran, karena anggaran menjadi penting dalam mendukung program pengelolaan sampah di Kota Gorontalo. Dalam tiga tahun terakhir, pandemi Covid-19 memberikan dampak kurang baik dalam pemenuhan anggaran di DLH Kota Gorontalo, khususnya dalam menjalankan program kegiatan pelayanan sampah. Misal, DLH Kota Gorontalo telah merencanakan penyediaan fasilitas pemeliharaan mobil operasional sampah.

“Tujuannya agar operasional sampah lebih efektif dan efisien. Namun tidak direalisasikan karena terjadi refocusing terhadap sejumlah anggaran daerah. Selain itu adalah DLH Kota Gorontalo sangat membutuhkan anggaran, untuk penambahan infrastruktur show room dan bengkel armada untuk perawatan berkala, termasuk TPA (Tempat Pembuangan Akhir) khusus di Kota Gorontalo. Kenapa show room dan bengkel harus ada, guna mencegah kerusakan armada serta menekan anggaran pengeluaran dalam perawatan di bengkel luar,” paparnya.

“Solusi ketiga bukan lain adalah pembentukan perilaku masyarakat, untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dan terakhir adalah dukungan semua unsur, baik internal Pemerintah Kota Gorontalo, swasta dan masyarakat lebih khusus,” timpalnya.

Advertorial

Siap Pasang Badan Jika Pemprov Tak Mampu! Wali Kota Adhan Kecewa H.B. Jassin dan Aloei Saboe Gagal Jadi Pahlawan Nasional

Published

on

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, secara terbuka menyayangkan keputusan pemerintah pusat yang belum menetapkan dua tokoh kebanggaan asal Gorontalo, Hans Bague (H.B.) Jassin dan dr. Aloei Saboe, sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 2026.

Adhan menilai bahwa kedua tokoh besar tersebut memiliki rekam jejak, jasa, serta kontribusi yang sangat fundamental bagi perjalanan bangsa, sehingga patut mendapatkan pengakuan tertinggi di tingkat nasional. Oleh karena itu, belum masuknya nama keduanya dalam daftar penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini menjadi kekecewaan tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

“Saya sangat menyayangkan H.B. Jassin dan Aloei Saboe gagal ditetapkan sebagai pahlawan nasional,” ujar Adhan saat memberikan keterangan kepada awak media, Sabtu (14/11/2026).

Kekecewaan wali kota dua periode tersebut tidak hanya tertuju pada hasil keputusan di tingkat pusat. Lebih jauh, ia turut mempertanyakan sejauh mana keseriusan serta upaya konkret yang telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dalam memperjuangkan kedua tokoh besar tersebut agar memperoleh gelar Pahlawan Nasional.

Menurut Adhan, proses pengusulan dan perjuangan mengangkat tokoh daerah menjadi Pahlawan Nasional membutuhkan keseriusan, lobi strategis, serta komitmen penuh dari pemerintah daerah. Terlebih lagi, baik H.B. Jassin maupun dr. Aloei Saboe merupakan putra terbaik daerah yang memiliki rekam jejak pengabdian yang sangat layak diperjuangkan secara maksimal.

Sebagai bentuk komitmen moral terhadap penghargaan jasa para pendahulu, Adhan bahkan menyatakan kesiapannya untuk mengambil bagian dan turun tangan langsung dalam upaya pengusulan tersebut apabila pihak Pemprov Gorontalo dinilai tidak mampu melanjutkan perjuangan pengusulan kedua tokoh itu.

“Kalau Gusnar tidak mampu, saya siap untuk memperjuangkan,” tegasnya dengan nada lugas.

Pernyataan tegas tersebut sekaligus menjadi sinyal politik dan moral bahwa Adhan menginginkan perjuangan mengangkat nama serta martabat tokoh-tokoh Gorontalo ke kancah nasional tidak berhenti begitu saja hanya karena belum membuahkan hasil pada penetapan tahun ini.

Ia sangat berharap agar upaya pengusulan dan pengawalan terhadap nama H.B. Jassin serta dr. Aloei Saboe terus dilanjutkan secara berkesinambungan, sehingga seluruh jasa, pemikiran, dan pengabdian keduanya mendapatkan pengakuan negara yang semestinya di tingkat nasional.

Continue Reading

Advertorial

Jangan Menumpuk di Penghujung Tahun! Pj Sekda Nuryanto Minta Seluruh OPD Percepat Penyerapan Anggaran

Published

on

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo terus memperketat pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Nuryanto, secara tegas meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mempercepat pelaksanaan program kegiatan serta menggenjot penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Instruksi penting tersebut disampaikan langsung oleh Pj Sekda Nuryanto saat memimpin jalannya Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Penyerapan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2026 yang dipusatkan di Gedung Bandhayo Lo Yiladia, Kota Gorontalo, Selasa (11/8/2026).

Dalam arahannya, Nuryanto mengingatkan jajaran pimpinan OPD agar tidak membiasakan diri menunggu hingga penghujung tahun anggaran untuk mengejar realisasi fisik maupun keuangan. Menurutnya, pola penumpukan realisasi pekerjaan di akhir tahun mencerminkan lemahnya manajemen kas daerah serta perencanaan eksekusi program yang kurang matang, yang pada akhirnya justru berpotensi memicu timbulnya persoalan administratif maupun jeratan hukum.

“Realisasi keuangan yang menumpuk di akhir tahun mencerminkan manajemen kas daerah dan eksekusi program yang kurang matang, serta berpotensi menimbulkan risiko administrasi dan hukum,” tegas Nuryanto di hadapan para kepala OPD.

Ia menginstruksikan agar setiap unit kerja segera mengambil langkah-langkah percepatan strategis, terutamanya terhadap program kegiatan dan belanja modal yang bersentuhan secara langsung dengan kepentingan serta pelayanan masyarakat luas.

Selain menyoroti kecepatan eksekusi di lapangan, Nuryanto juga menekankan pentingnya ketelitian dalam menyiapkan kelengkapan dokumen pencairan. Seluruh dokumen pengusulan anggaran diminta untuk disiapkan secara akurat dan tepat waktu guna menghindari terjadinya bottleneck atau penumpukan berkas pencairan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Guna menjamin seluruh proses penyerapan anggaran tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku, koordinasi lintas instansi bersama BPKAD, Inspektorat, serta Unit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) diminta untuk semakin diperkuat.

Pj Sekda juga menuntut para pimpinan OPD agar memiliki kepekaan tinggi terhadap dinamika dan kendala yang terjadi di lapangan. Jika ditemukan hambatan teknis maupun administrasi, pimpinan unit kerja diinstruksi untuk langsung turun tangan mengambil langkah korektif secara cepat sebelum masalah berkembang menjadi kompleks.

Sebagai instrumen pengawasan yang efektif, OPD diwajibkan untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi E-Monep. Pembaruan data realisasi fisik dan keuangan secara berkala dinilai krusial agar pimpinan dapat mendeteksi secara dini kegiatan yang berpotensi mengalami keterlambatan atau tidak mencapai target indikator kinerja.

Menanggapi isu efisiensi anggaran, Nuryanto menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh dijadikan alasan atau pembenaran untuk memperlambat program pemerintah yang menyasar masyarakat.

“Efisiensi harus dimaknai sebagai pengurangan pemborosan dan penataan prioritas belanja, bukan menjadi alasan untuk menunda atau memperlambat pelaksanaan program masyarakat,” ujarnya.

Di penghujung arahannya, Pj Sekda Nuryanto menegaskan bahwa penyerapan anggaran hakikatnya bukan sekadar mengejar deretan angka statistik semata. Lebih dari itu, tingkat penyerapan anggaran merupakan cerminan nyata dari kesungguhan, rasa tanggung jawab, serta dedikasi aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus mempercepat laju pembangunan Kota Gorontalo.

Continue Reading

Advertorial

Pacu Target Sebelum Jatuh Tempo! Realisasi PBB-P2 Kota Gorontalo Tembus 79,5 Persen

Published

on

Kota Gorontalo – Perolehan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Gorontalo terus mencatatkan tren peningkatan yang signifikan. Hingga Rabu (28/10/2026), progres realisasi PBB-P2 berhasil menyentuh angka 79,5 persen, melonjak dari posisi 78,8 persen pada sesi evaluasi sebelumnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Gorontalo, Zamronie Agus, menyampaikan bahwa lonjakan realisasi lebih dari setengah persen hanya dalam kurun waktu satu hari ini merupakan buah manis dari eksekusi strategi penagihan intensif dan terukur di lapangan.

“Saat ini Bapenda menurunkan 13 tim untuk mendampingi kelurahan dalam melakukan upaya-upaya penagihan di kelurahan-kelurahan,” ujar Zamronie saat diwawancarai usai mengikuti upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo, Rabu (28/10/2026).

Ia menguraikan bahwa pola penagihan yang diterapkan saat ini menggunakan skema pembagian peran strategis. Pihak Bapenda berfokus pada langkah optimalisasi penagihan penetapan PBB ber-nominal besar yang menyasar para pelaku usaha. Sementara itu, jajaran pemerintah kelurahan mengambil peran mendasar dengan menggenjot penagihan pada skala rumah tinggal warga.

“Dengan pola seperti ini kita harapkan bisa ada percepatan-percepatan untuk mencapai target realisasi yang ideal,” jelas Zamronie.

Berdasarkan data rekapitulasi Bapenda Kota Gorontalo, pergerakan data hingga Rabu pagi mencatat capaian PBB berada di angka 78,96 persen sebelum akhirnya merangkak naik ke 79,5 persen di sore hari.

Dari total kelurahan yang tersebar di Kota Gorontalo, tercatat sebanyak 8 kelurahan telah berhasil mencapai target di atas 100 persen dari pokok pajak murni, atau menjadi 9 kelurahan jika diakumulasikan dengan penerimaan denda. Di samping itu, 10 kelurahan tercatat sudah menembus capaian di atas 90 persen, sedangkan 12 kelurahan lainnya yang masih berada di bawah 70 persen terus dipacu percepatannya secara masif.

Zamronie menegaskan bahwa eskalasi penagihan di lapangan akan terus digenjot hingga tanggal 31 Oktober 2026, yang merupakan batas akhir tahun pajak (deadline) untuk pembayaran PBB-P2 tanpa denda.

Ia turut meluruskan persepsi publik dengan menegaskan bahwa berakhirnya tahun pajak pada 31 Oktober bukan berarti operasional penagihan dihentikan. Melainkan, terhitung mulai 1 November 2026, setiap tunggakan PBB yang belum terbayarkan secara otomatis akan dikenakan sanksi denda administratif sesuai regulasi yang berlaku.

“Setelah bulan Oktober itu akan ada pengenaan denda terhadap PBB yang belum terbayarkan. Tentunya kalau adanya denda akan semakin memberatkan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Zamronie mengimbau secara terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Gorontalo selaku Wajib Pajak (WP) PBB-P2 agar dapat memanfaatkan tenggat waktu tiga hari terakhir ini sebaik mungkin.

“Saya menghimbau pada seluruh masyarakat Kota Gorontalo selaku wajib pajak PBB-P2 untuk memanfaatkan kesempatan dalam tiga hari terakhir ini untuk melakukan pembayaran atas kewajiban PBB-P2 tanpa dikenakan denda,” pungkasnya.

Continue Reading

Facebook

Terpopuler